nota kesepahaman antara badan pengawasan keuangan dan

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 01 BIDANG PENGAWASAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia
dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik TimorLeste, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".
Para Pihak bermaksud untuk lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah dari
Para Pihak.
Mengingat peranan dari peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekonomi para
Pihak.
Memperhatikan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama Kebudayaan
dan Pendidikan, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2005.
Mempertimbangkan Komunike Bersama Tentang Hubungan Diplomatik Antara
Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste yang ditandatangani
di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002.
Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara.
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
1/ 7
PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA
Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong, mempromosikan
dan memberikan kontribusi bagi pembentukan hubungan bersama yang saling
menguntungkan
dalam
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah dari
Para Pihak.
PASAL2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Sesuai kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan hukum dan peraturan dari
Para Pihak, maka Para Pihak akan mendorong dan memberikan kontribusi bagi
peningkatan kerjasama bilateral dalam rangka mendukung peningkatan
kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pengawasan melalui kegiatan sebagai berikut:
1.
Pengembangan kapasitas profesional
pengendalian intern pemerintah.
dan
kompetensi
atas
sistem
2. Penguatan kapasitas organisasi lnspektorat Jenderal Kementerian
Ekonomi dan Pembangunan Timor-Leste dalam mengimplementasikan
Sistem Pengendalian Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara dalam
rangka mendukung kepemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3.
Membantu satuan kerja Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik
Demokratik Timor-Leste dalam rangka mengimplementasikan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
4.
Memberikan kesempatan bagi pengembangan aparatur pengawasan untuk
berpartisipasi dalam pelatihan non gelar dalam bidang:
a. Analisis Pemecahan Masalah
b. Audit Forensik
c. Audit lnvestigatif
d. Audit pengadaan barang dan jasa
e. Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
f.
Manajemen Risiko sektor publik dan korporat
g. Reviu Laporan Keuangan
h. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
i.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
j.
Sistem lnformasi Manajemen Hasil Pengawasan
2/7
5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi program pelatihan kerja bagi aparatur
pengawasan dalam bidang-bidang tertentu yang berhubungan dengan
bidang pengembangan pengawasan atau pengendalian.
6. Melakukan penelitian dan pengembangan bersama di berbagai sektor
terkait dengan hal-hal yang akan dikembangkan bersama sebagai bahan
untuk perumusan peraturan dan pembuatan kebijakan.
PASAL3
KERAHASIAAN
1. Para Pihak akan mematuhi kerahasiaan dokumen , informasi dan data
lainnya yang diterima atau diterapkan pada Pihak lain selama periode
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lainnya yang dibuat
sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.
2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku bagi
Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
3. Jika salah satu Pihak ingin membuka data dan/atau informasi rahasia yang
merupakan hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman
ini kepada Pihak Ketiga, Pihak yang membuka rahasia harus mendapatkan
ijin terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum data dan/atau informasi
tersebut dibuka.
4. Ketentuan Pasal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
dan peraturan perundang-undangan dari Para Pihak.
PASAL4
PENGATURAN DENGAN BADAN TERKAIT
1. Dalam rangka memfasilitasi kerjasama bilateral, Para Pihak akan
mendukung, apabila memungkinkan, adanya kesepakatan tambahan
antara badan pemerintah dan perusahaan milik negara dari Para Pihak.
2. Kesepakatan tambahan antara pemerintah dan perusahaan dari Para
Pihak harus disertai spesifikasi yang memuat syarat dan ketentuan suatu
program, tujuan, jangka waktu proyek kerjasama tertentu serta prosedur
yang harus ditaati.
3. Kerjasama Para Pihak akan dilaksanakan berdasarkan rencana tindak
dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kongkrit atas pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini.
3/7
PASALS
HUBUNGAN KERJASAMA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL
LAINNYA
1. Nota Kesepahaman ini tidak akan mengurangi hak-hak dan menambah
kewajiban dari Para Pihak atas perjanjian internasional lainnya yang diikuti
Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
2. Para Pihak akan berunding dan saling bertukar pandangan dalam
organisasi internasional dalam bidang peningkatan kapasitas kelembagaan
dan pengembangan sumber daya man usia di bidang pengawasan.
PASAL6
KOMITE KOORDINASI BERSAMA
1. Komite Koordinasi Bersama yang terdiri atas perwakilan yang ditunjuk oleh
Para Pihak akan dibentuk dengan maksud untuk merumuskan,
menerapkan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan-kegiatan
kerjasama yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Fungsi dari Komite Koordinasi Bersama adalah untuk mengembangkan dan
membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama atas persetujuan Para
Pihak, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rencana tindak dari
kerjasama yang disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan
mempertimbangkan isu-isu dari kepentingan bersama yang timbul akibat
dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Bila diperlukan para anggota Komite Koordinasi Bersama akan terdiri dari
perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan
kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia
pengawasan.
4. Pertemuan-pertemuan Komite Koordinasi Bersama akan dilaksanakan jika
dipandang perlu pada waktu yang disepakati bersama secara bergantian
sekurang-kurangnya setahun sekali di Republik Indonesia atau Republik
Demokratik Timor-Leste.
5. Komite Koordinasi Bersama akan melaporkan secara berkala kepada para
Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah.
4/7
PASAL 7
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
1. Para Pihak sepakat bahwa setiap HAKI yang timbul dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, akan dimiliki secara bersama dan:
a. Masing-masing Pihak akan diijinkan untuk menggunakan HAKI tersebut
untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan pengembangan HAKI terkait;
b. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap gugatan yang
diajukan oleh Pihak Ketiga dalam hal kepemilikan dan legalitas dari
penggunaan HAKI yang dibawa oleh Pihak tersebut dalam pelaksanaan
setiap kegiatan kerjasama dari Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam hal HKI digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas
nama Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak yang lainnya harus
mendapatkan bagian royalti yang adil.
PASALS
PENDANAAN
Seluruh biaya dan beban kegiatan yang berhubungan dengan Nota
Kesepahaman ini khususnya di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan
dan pengembangan sumber daya manusia bagi Aparatur Pengawasan
Pemerintah akan ditanggung oleh Kementerian Ekonomi dan Pembangunan
Republik Demokratik Timor-Leste.
PASAL9
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
1. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Nota
Kesepahaman ini, wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan
integritas teritorial dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan
apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari Nota
Kesepahaman ini.
2. Dalam hal terdapat pelanggaran pada ayat 1 di atas, salah satu Pihak dapat
mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk
pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
5/7
PASAL10
PENGATURAN KHUSUS
Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
perjanjian tersendiri. Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL11
AMANDEMEN
1. Nota Kesepahaman ini akan direviu secara berkala dan dapat
diamandemen dengan persetujuan bersama dari Para Pihak. Amandemen
tersebut harus tertulis dan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para
Pihak.
2. Perubahan atau revisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.
PASAL12
PERBEDAAN PENAFSIRAN
Perbedaan penafsiran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan dari
Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara
Para Pihak, atau dengan cara lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.
PASAL13
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan
berlaku selama 5 ( lima) tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain secara tertulis
sedikitnya 6 (enam) bulan sebelumnya, mengenai keinginannya untuk
memperpanjang Nota Kesepahaman ini dan disetujui oleh Para Pihak
secara tertulis.
3. Berakhimya masa berlaku Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi
keabsahan dan jangka waktu dari program dan kegiatan yang dibuat atas
dasar Nota Kesepahaman ini, kecuali terdapat kesepakatan lain yang
disetujui Para Pihak.
6/7
Sebagai
tanda
m~na.nda~~ngani
pengesahctn 1 Para
Not~ Kesepaha.rnan ini.
Pihak
P~rw~nang
yang
telah
Oib~§t ~~!am r~ngkap g~a di Jakarta pad~ Hari Rabu TanQ9.a1 Dua P~l uh J..irna
f~hU H C~Fi Ribu Sebelas d~llim Bethaset lttdonesia, Bah~sa Portugis, dan
Baha$a ltt9Qfi8, s~mu~ na§f<ah rnemi!iki keku~~EU1 y~ng a~rn~~ Jik~ te~~di ~J.fatu
pefbecta~N penafsiran, rn~ka rta$Jtah dal~rn I:Sah~~~ !ngsris Y~t19 ber!aku,
KJ;:P,A.LA
~AbAN
MENT~R~~t<ONOM!DAN
PEiNGAWASAN
t<r;:UANC3AN DAN PgMBANGUNAN
R~DU6Lit< lNPONgStA
Pe:MBAN~UNAN
R~P-U ~H~ I K P ~MOKAA1:"1K
TIMQR-LESTS
Signed
Signed
.
l o
I
I
-
.
Prof. Mardi,.smo~ Ak.
-
MBA~ ~tlD
,
I
I
, -
:
rj
' .-
;e...A
-_
Jo"·~,ntM!~~~ves
..
~
-
.. .
-,
•
•
4.
117
MEMO RANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0 CONSELHO CONSUL TIVO E
FINANCEIRO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 MINISTERIO DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DA
REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
PARA A
COOPERACAO EM MATERIA DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL E
FORMACAO DOS RECURSOS HUMANOS
0 Conselho Financeiro e Consultivo da Republica da Indonesia e o Ministerio da
Economia e Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste, de ora
em diante designados como "partes"
Desejando melhorar a capacitacao institucional e a formacao dos recursos
humanos para ambas as partes;
Reconhecendo o importante papel da capacitaoao institucional e
desenvolvimento dos recursos humanos como parte integrante
desenvolvimento econ6mico das partes.
do
do
Refertndo-se ao Acordo entre a Republica da Indonesia e a Republica
Democratica de Timor-Leste para a cooperacao nas areas educacional e cultural,
assinado em Jacarta, em 8 de Julho de 2005,
Tendo em conta a comunicacao conjunta relativa as relacoes diplomaticas entre
a Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste assinada em
Jacarta, em 2 de Julho de 2002.
Nos termos das disposicoes legislativas e regulamentares em vigor nos
respectivos paises.
Chegaram ao seguinte entendimento:
1/ 7
Artigo 1
Objectlvo
e
0 objective do presente Memoranda de Entendimento
incentivar, promover e
contribuir para o estabelecimento de relacOes ou beneficios conjuntos ao nivel da
capacitacao institucional e da formacao dos recursos humanos das partes.
Artigo 2
Ambito da Coopera~lo
Sob a tutela das autoridades designadas e em conformidade com as disposicOes
legislativas e regulamentares em vigor, as partes devem incentivar e contribuir
para a promocao da cooperacao bilateral para apoiar a capacitacao institucional e
a formacao dos recursos humanos, atraves das seguintes actividades:
1. Desenvolvimento da capacidade e competencias dos profissionais e de um
sistema de controlo interno do Governo.
2. Reforcar a capacidade de organizacao do Gabinete de lnspeccao e Auditoria
lnterna do Ministerio da Economia e Desenvolvimento da Republica
Democratica de Timor-Leste, na implementacao de urn sistema de controlo
interno das responsabilidades financeiras do estado de suporte boa e clara
governacao, livre de concluio, corrupc;ao e nepotismo.
a
3. Assistir o Gabinete de lnspeccao e Auditoria lnterna Ministerio da Economia e
Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste na implementa98o
de um sistema de controlo interno do governo.
4. Promover de accoes de formacao nao graduada, nas seguintes areas:
a. Analise na resolucao de problemas
b. Auditorias forenses
investiga~o
c.
Auditorias de
d.
Auditorias de aprovisionamento para bens e services
e.
Boa governacao corporativa
f.
Procedimentos de aprovisionamento para bens e services
g.
Revisao de relat6rios financeiros
h.
Sistema de controlo interno do governo
i.
Experiencia da Indonesia no desenvolvimento de padroes de contabilidade
j.
Sistemas de gestao de informacao em resultados de auditorias
2/7
5. Promover e facilitar programas de forma9ao profissional em sectores
especlficos relacionados como desenvolvimento de controlo e supervisao.
6 . Conduzir pesquisas e avalia¢es multissectoriais a serem desenvolvidas
conjuntamente como material de recurso e para a elabora98o de
regulamenta98o e decisoes polfticas.
Artigo 3
Confidenclalidade
1.
Cada uma das partes deve guardar sigilo e manter confidencialidade sobre
qualquer documento, informac;ao ou qualquer outre dado recebido ou
fornecido pela outra parte, durante o perfodo de implementa9Ao do presente
memoranda de entendimento ou decorrente de qualquer outre memoranda de
entendimento celebrado ao abrigo deste memoranda de entendimento.
2.
As partes acordam que o disposto no presente artigo se
ap6s a cessac;ao do presente memoranda de entendimento.
3.
A divulgac;ao de informac;ao ou dados confidenciais resultante das actividades
de cooperacao realizadas ao abrigo do presente memoranda de entendimento
por uma das partes a uma terceira entidade esta sujeita ao consentimento
previa da outra parte.
4.
0 disposto neste artigo nao prejudica as disposi¢es legais e regulamentares
em vigor nas partes.
mantE~m
em vigor
Artlgo 4
Acordos com entidades relevantes
1.
De forma a facilitar a coopera9ao bilateral, as partes devem promover, quando
apropriado, a celebrac;ao de acordos complementares entre agencias
governamentais e empresas das respectivas partes.
2.
A conclusao de acordos suplementares entre agencias governamentais e
empresas das partes deve especificar os termos e as condic;Oes, os objectives
e a durac;ao dos programas especiais de colabora98o e projectos bern como
os respectivos procedimentos a serem seguidos.
3. A cooperac;ao entre as partes deve ser levada a cabo com base em pianos de
acc;ao especificando os eventos concretes a serem realizados ao abrigo do
presente memoranda de entendimento.
3/7
Artigo 5
Relaclo com outras
organlza~Oes
intemacionais e acordos
1.
0 presente memoranda de entendimento nao prejudica os direitos e as
obriga¢es decorrentes de outros acordos internacionais que a Republica da
Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste sejam partes.
2.
As partes devem consultar-se mutuamente e trocar opiniOes nas organizacOes
internacionais ao nrvel da capacitac;ao institucional e a formacao dos recursos
humanos.
Artigo 6
Comit6 de coordenacao conjunta
1.
0 Comite de Coordenacao Conjunta composto pelos representantes
designados pelas partes sera estabelecido de modo a formular, implementar,
coordenar e monitorizar as actividades de colaboracao desenvolvidas ao
abrigo do presente memoranda de entendimento.
2.
0 Comite de Coordenacao Conjunta tern como funcao desenvolver e discutir
as possfveis areas de cooperacao acordadas entre as partes, coordenar e
monitorizar a implementacao dos pianos de accao acordados nos termos do
presente memoranda de entendimento e considerar assuntos de mutuo
interesse decorrentes desta implementac;ao.
3.
Os membros do Comite de Coordenac;ao Conjunta serao compostos, sempre
que necessaria, por representantes do governo responsaveis pela formacao
institucional e capacitac;ao dos recursos humanos.
4. As reuniOes do Comite de Coordenac;ao Conjunta serao realizadas, conforme
e sempre que necessaria, em datas mutuamente acordadas, pelo menos uma
vez por ano, alternadamente, na Republica da Indonesia e na Republica
Democratica de Timor-Leste.
5.
0 Comite de Coordenac;ao Conjunta deve manter periodicamente informado
as respectivas entidades responsaveis pela capacitac;ao institucional e
formac;ao dos recursos humanos.
4/7
Artigo 7
Protecclo dos dlreitos de propriedade lntelectual
1.
As partes acordam que qualquer direito de propriedade intelectual que resulte
da implementac;ao do presente memoranda de entendimento sera propriedade
conjunta das mesmas e:
a. Cada uma das partes tera permissao para o uso da referida propriedade
intelectual para efeitos da sua manutenoao, adapta~o e melhoramento.
b. Cada uma das partes sera responsavel por qualquer reclamacao feita por
terceiros relativamente propriedade e legalidade do uso dos direitos de
propriedade intelectual por ela incluldos para a implementac;ao de
quaisquer actividades de cooperac;Ao decorrentes da execuc;Bo do
presente memorando de entendimento.
a
2. A utiliza~o comercial por uma das partes, ou por alguma instituicao em
representacao do Governo, dos direitos de propriedade intelectual obriga
partilha equitativa dos royalties, com a outra parte.
a
Artigo 8
Acordo financeiro
Todos os custos com a implementac;ao de
presente memoranda de entendimento,
capacitac;ao institucional e a formacao
suportados pelo Ministerio da Economia
Leste.
Limita~Ao
actividades desenvolvidas ao abrigo do
especificamente relacionadas com a
dos recursos humanos devem ser
da Republica Democratica de Timor-
Artigo 9
de actividades indivlduais
1. Qualquer pessoa envolvida na execuc;Ao de actividades relacionadas com o
presente memoranda de entendimento deve respeitar a independ!ncia
poHtica, a soberania e a integridade territorial do pais de acolhimento e evitar
qualquer actividade inconsistente com as finalidades e objectives deste
memoranda de entendimento.
2. Em caso de viola~o do disposto no numero anterior, as partes podem propor,
por escrito, a cessac;ao do presente memoranda de entendimento.
5/7
Artigo 10
Acordos especfflcos
A implementac;Ao deste memoranda de entendimento deve ser feita em separado
ou atraves da conclusao de acordos tecnicos para o efeito.
Artigo 11
Alteracoes
1.
0 presente memoranda de entendimento esta sujeito a revisOes peri6dicas e
pode ser alterado por mutuo acordo das partes. As altera¢es ou revisOes
devem ser feitas por escrito e entram em vigor na data acordada pelas partes.
2.
As alteracOes ou revisOes sao parte integrante do presente memoranda de
entendimento.
Artigo 12
Diferen~as
As diferencas que possam surgir da aplicayao das disposicOes do presente
memoranda de entendimento devem ser resolvidas por meio de negociacao entre
as partes ou por outra forma acordada entre as mesmas.
Artigo 13
Entrada em vigor, duracao e cessa~lo
1.
0 presente memoranda de entendimento entra em vigor na data da assinatura
e tera a duracao de 5 (cinco) anos.
2.
0 presente memoranda de entendimento podera ser prorrogado por urn
perlodo adicional e 5 (cinco) anos, desde que uma das partes notifique, por
escrito, a outra de tal intencao, com pelo menos 6 (seis) meses de
antecedencia relativamente
data prevista para a cessacao deste
memoranda de entendimento e mediante acordo escrito das partes.
a
3.
A cessacao do presente memoranda de entendimento nao afecta a validade
ou a duracAo de qualquer projecto, actividades ou acordos em curso
decorrentes da implementayao do presente memoranda de entendimento ou
outro acordo celebrado entre as partes.
6/7
~~ f~ ~Q que! os ~baixo assinaQos ass!narn o Pr~~~flt~ M~rnorFtndQ de
En,~ndi mentg=
~eita @m ~ J.Jplicado!
em Jacart~, Qu~rta-fe!ra, Vtnte 1:! Cjnco de Maio ~e Dois Mil ~
Op~~' ~m lifl~~a lti~Of!~Sia, Pprtu~J,Jes~ e ln~ leq~! todo~ val~fldQ pq~o 9fi~if!ai~,
preyalecendo a ver&~o inQiesa
em ~so de Q~\f!da$ qe !~~~rpreta~o=
,elo P-r~~~d~tl~~ do Coo~e~taq
CQ~~~ Itiya Flr-aoce~rQ ~~ R~p(J~Ii~a qa
Jndoo~si~
Signed
''
I
j
-
Pelg M~pis~~rjp cj~ Ecopo01i~ @
tl~~e~¥o~v~"'~n\o da Repubt~ca
Demotr~tie~ ,Je =rirpor~~flst~
Signed
-
PfOf: M~rdi~srno~ AA~ ~f3At PhQ
)
p~sidente
717
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD (BPKP)
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
CONCERNING
COOPERATION ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND HUMAN
RESOURCESDEVELOPMENTFORCONTROLLER
The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic
Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to as "the Parties".
Desiring to further enhance the institutional capacity building and human
resources development for Government's controllers of the Parties.
Recognizing the important role of institutional capacity building and human
resources development for Government's Controllers of the Parties as integral
part of economic development of the Parties.
Referring to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on
Cultural and Educational Cooperation, signed in Jakarta on July 8, 2005.
Taking Into Account the Joint Communique Concerning Diplomatic Relations
Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste
signed in Jakarta on 2 July 2002.
Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries.
Have reached the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to encourage, promote
and contribute to the establishment of mutual beneficial relations in the
development of institutional capacity building and human resources
development for government's controller of the Parties.
1 /6
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
Within the designated authorities and in accordance with the laws and
regulations of the Parties, the Parties will encourage and contribute to the
promotion of bilateral cooperation in order to support the development of
institutional capacity building and human resources development for controller
through the following activities:
1. Developing the professional capacity and competence government internal
control system.
2. Strengthening the organization capacity of Inspectorate General of the
Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of TimorLeste in implementing the Internal Control System on State Finance
Accountability to support good governance and clear from Collusion,
Corruption, and Nepotism.
3. Assisting the unit/division of the Ministry of Economy and Development of
the Democratic Republic of Timor-Leste in the implementation of
Government Internal Control System.
4. Providing non degree substantial training opportunities for Government
Controllers in the field of:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Problem solving analysis
Forensic Audits
Investigative Audits
Procurement of goods and service audits
Good Corporate Governance
Risk Management for public and corporate
Financial Report Review
Central Government Accounting System
Government's Internal Control System
Management Information System of Audits Result
5. Provide and facilitate job training program for supervisory personnel on the
specific sectors related to the development controlling or supervisory
approach issues.
6. Conduct joint research and development in multi sectors to be developed
together as resources material for formulation of regulation and policy
making.
2/6
ARTICLE 3
CONFIDENTIALITY
1.
The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received or applied to other Party
during the period of the implementation of this Memorandum of
Understanding or any other Memorandum of Understandings made
pursuant to this Memorandum of Understanding.
2. The Parties agree that the provision of this article shall continue to be
binding between the Parties notwithstanding the termination of this
Memorandum of Understanding.
3.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information
resulted from the cooperation activities under this Memorandum of
Understanding to any third party, the disclosing Party must obtained prior
consent from the other Party before any disclosure can be made.
4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
ARTICLE4
ARRANGEMENT WITH RELATED AGENCIES
1. With a view to facilitating the bilateral cooperation, the Parties shall
encourage, where appropriate, the conclusion of supplementary
arrangements between the Government Agencies, and Stated-Owned
Enterprises of the respective Parties;
2. The conclusion of supplementary arrangement between the government's
agencies and stated-owned enterprises of the Parties shall specify the terms
and conditions, objective, duration of particular collaborative programs and
projects and the procedures to be followed .
3. The cooperation between the Parties will be carried out on the basis of
action plans determining concrete events on realization of this Memorandum
of Understanding.
ARTICLE 5
RELATIONS TO OTHER INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS/AGREEMENTS
1. This Memorandum of Understanding shall not prejudice the rights and
obligations of the Parties stemming from other international Agreements to
which the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of TimorLeste are parties.
3/ 6
2. The Parties will consult closely and exchange their views in international
organization in the fields of institutional capacity building and human
resources development for Controller.
ARTICLE 6
JOINT COORDINATING COMMITTEE
1. The Joint Coordinating Committee composed of representatives designated
by the Parties will be established with a view to formulate, implement,
coordinate, and monitor the collaborative activities determined under this
Memorandum of Understanding.
2. The function of the Joint Coordinating Committee is to develop and discuss
the possible areas of cooperation agreed upon by the Parties, coordinate
and monitor the implementation of action plans of the agreed cooperation
based on this Memorandum of Understanding and to consider issues of
mutual interest arising from its implementation.
3. The members of Joint Coordinating Committee composed of government
representatives from the government responsible for institutional capacity
building and human resources development for controllers representatives
when necessary.
4. The Joint Coordinating Committee meetings will be held as and when
necessary on mutually agreed dates alternately at least once a year in the
Republic of Indonesia or the Democratic Republic of Timor-Leste.
5. The Joint Coordinating Committee shall report periodically to the respective
authorities responsible for institutional capacity building and human
resources development for Government's Controller/Auditors.
ARTICLE 7
PROTECTION OF INTELECTUAL OF PROPERTY RIGHTS
1.
The Parties agree that any intellectual property rights arising under the
implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned
and:
a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the
purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property.
b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party
pertaining to ownership and legality of the use of the intelectual property
right which is brought in by the aforementioned Party for the
implementation of any cooperation activities in virtue of this
Memorandum of Understanding.
4/6
2.
In the event that the intellectual property is used by either Party and/or
institution on behalf of the Government for commercial purposes, the other
Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
ARTICLE 8
FINANCIAL ARRANGEMENT
All costs and expenses for the implementation of activities under this
Memorandum of Understanding, specifically on the institutional capacity
building and human resources development program for Government's
Controllers shall be borne by the Ministry of Economy and Development of the
Democratic Republic of Timor-Leste.
ARTICLE 9
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. Any persons engaged in activities related to this Memorandum of
Understanding shall respect political independence, sovereignity, and
territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities
inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of
Understanding.
2. In the event of violation to paragraph 1, Each Party may propose in writing to
other Party, the termination of this Memorandum of Understanding
ARTICLE 10
SPECIFIC ARRANGEMENTS
The implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out
in the separate or technical arrangement to be concluded by both Parties.
ARTICLE 11
AMENDMENT
1. This Memorandum of Understanding will be subjected to periodical reviews
and may be amended or revised by mutual consent of the Parties. Such
amendments or revisions shall be in writing and come into force on the date
as agreed upon by the Parties.
2. The amendments or revisions shall form an integral part of this
Memorandum of Understanding.
5/6
ARTICLE 12
DIFFERENCES
Any differences which may arise in the application of the provisions of this
Memorandum of Understanding will be settled by means of negotiations
between the Parties, or by any other manner mutually agreed upon by the
Parties.
ARTICLE 13,
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its
signing and shall be in force for period of 5 (five) years.
2. This Memorandum of Understanding may be extended for another 5 {five)
year-period after a Party notifies the other Party in writing at least 6 (six)
months prior to the termination date of this Memorandum of Understanding
of its intention to extend the Memorandum of Understanding and mutually
agreed by the Parties in writing.
3. The termination of Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of any on going programs and activities under this
Memorandum of Understanding or any other arrangement that agreed by
each Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE in duplicate in Jakarta. Indonesia, on Wednesday of May 25th in the year
of two thousand and eleven in Indonesian, Portuguese and English languages,
all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation,
the English text shall prevail.
FOR THE CHAIRMAN OF
FINANCIAL AN D DEVELOPMENT
SUPERVISORY BOARD
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE MINISTRY OF ECONOMY
AND DEVELOPMENT
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF TI MOR-LEST~
I
Signed
Signed
_I
-(
Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD
1
' r
', Joa~,;tt~s
6/6