Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian
Pendidikan Republik Demokratik Timor-Leste, untt..il< selanjutnya disebut
sebagai "Para Pihak";
;.
MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mendorong kerja sama
bidang pendidikan;
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan;
MERUJUK pada
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang kerja sama Pendidikan
dan Kebudayaan, tanggal 8 Juli 2005;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara serta prosedur dan kebijakan tentang kerja sama
pendidikan;
TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN sebagai berikut:
PASALI
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk meningkatkan
kerja sama pendidikan berdasarkan kesetaraan, resiprositas dan saling
menguntungkan, serta memajukan hubungan dan saling pengertian antara
Para Pihak.
PASAL II
Ruang Lingkup Kerja Sama
Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam ruang lingkup
sebagai berikut:
1.
Pertukaran informasi dan publikasi ilmiah tentang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, menengah, umum, kejuruan dan teknik, dan pendidikan
tinggi yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal ,
dan in-formal;
2.
Program pertukaran untuk guru, tenaga ahli, dosen, dan pelajar;
3.
Peningkatan
sekolah
dan
universitas/politeknik
melalui
usaha-usaha
bersama menyangkut school system, program bersama dan kegiatan
pelajar bersama;
4.
Pengakuan bersama untuk gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan
Indonesia dan Timor-Leste, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para
Pihak;
5. Pengembangan professional bagi guru, kepala sekolah, dan dosen;
6.
Memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Para Pihak, berdasarkan
ketersediaannya;
7.
Penelitian bersama dan publikasi internasional;
8. Mempromosikan bahasa pengajaran Para Pihak;
9. Memfasilitasi program magang untuk pendidikan kejuruan dan teknik pada
tingkat menengah dan tinggi;
10. Bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL Ill
Pengaturan Teknis dan Keuangan
1.
Kerja sama di bawah MSP ini dilaksanakan dengan membuat pengaturan
khusus.
2.
Pengaturan tersebut menjelaskan perihal keuangan, rincian program,
proyek, jadwal, tanggung jawab Para Pihak dan hal-hal terkait lainnya.
3.
Pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini wajib disesuaikan dengan
ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak.
4.
Jika dipandang perlu, Para Pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk
terlibat dalam pelaksanaan MSP ini. Kerja sama tersebut harus disepakati
oleh kedua belah pihak dan diatur dalam pengaturan terpisah.
PASAL IV
Kelompok Kerja Bersama
1.
Para Pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama untuk
memfasilitasi, memantau, dan meninjau pelaksanaan MSP ini secara
teratur.
2.
Kelompok
Kerja
Kementerian
Bersama akan diketuai bersama oleh
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
perwakilan
Indonesia dan
perwakilan Kementerian Pendidikan Republik Demokratik Timor-Leste,
dengan keikutsertaan lembaga lain yang sesuai, dan akan bertemu
setidaknya sekali dalam setahun, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.
3.
Dalam kondisi tertentu dimana pertemuan tidak dapat dilaksanakan,
pertukaran
terse but.
dokumen akan dilakukan
sebagai
pengganti
pertemuan
PASAL V
Perlindungan Hak Kekayaan lntelektual
1.
Setiap Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual
dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara
masing-masing.
2.
Dalam hal pengaturan spesifik, program atau hasil proyek hak kekayaan
intelektual, hak kekayaan tersebut harus dimiliki bersama, dan Para Pihak
akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan
masing-masing negara untuk perlindungan hak-hak tersebut.
PASAL VI
Kerahasiaan
1.
Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data-data
lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan
MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini .
2.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus mengikat
kedua belah Pihak meskipun MSP ini berakhir.
PASAL VII
Pembatasan Kegiatan Personil
Setiap Pihak harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatankegiatan di bawah MSP ini harus menghormati integritas wilayah dan
kemerdekaan politik negara yang menjadi tuan rumah, berkewajiban untuk tidak
mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut dan tidak melakukan
kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
PASAL VIII
Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan dari MSP ini
wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara
Para Pihak.
PASAL IX
Penangguhan
Setiap Pihak memiliki hak, untuk alasan keamanan, ketertiban umum atau
kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara waktu, baik secara
keseluruhan ataupun sebagian, pelaksanaan MSP ini dengan memberikan
pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik.
PASAL X
Amandemen
MSP ini dapat ditinjau ulang dan diubah setiap saat, dengan kesepakatan
tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada
tangga~
yang
ditetapkan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari MSP ini.
PASAL XI
Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran
1.
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis
terakhir dari satu Pihak ke Pihak lainnya melalui saluran diplomatik yang
menyampaikan telah selesainya prosedur internal.
2. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak
melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu
Pihak dapat mengakhiri
MSP ini setiap saat dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai
keinginannya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum
tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4.
Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku
setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan
MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek
tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling
Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Dili pada tanggal 26 Agustus 2014, dalam
bahasa Indonesia, bahasa Portugis dan bahasa lnggris, seluruh naskah
memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran
terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa
lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
Signed
MOHAMMAD NUH
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMORLESTE
Signed
BENDITO DOS SANTOS FREITA~
MENTERI PENDIDIKAN
~~
\·;;B~
· ·~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 MINISTERIO DA EDUCACAO E DA CULTURA DA REPUBLICA DA
INDONESIA
E
0 MINISTERIO DA EDUCACAO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE
TIMOR-LESTE
SOBRE
A COOPERACAO NO DOMiNIC DA EDUCACAO
o Ministerio da Educa<;ao e Cultura da Republica da Indonesia e 0 Ministerio
da Educa<;ao da Republica DemocrcHica de Timor-Leste, doravante designados
"Partes";
COSIDERANDO o interesse mutuo na promo<;ao da coopera<;ao no dominic da
educa<;ao;
DESEJANDOampliar e intensificar a coopera<;ao no campo da educa<;ao, da
ciemcia e tecnologia;
CONSIDERANDOo acordo entre o Governo da Republica da Indonesia e o
Governo da Republica Democratica de Timor-Leste sobre a Coopera<;ao
Cultural e Educacional, de 8 de Julho de 2005;
EM CONFORMIDADE com a legisla<;ao e regulamentos vigentes, bern como
comes procedimentos ;e politicas relativas
respetivos paises;
Chegaram ao seguinte entendimento:
a
coopera<;ao educacional des
ARTIGO I
Objetivo
0
presente Memoranda de Entendimento (MdE) tern como objetivo o
desenvolvimento da cooperac;ao educacional, cientifica e tecnol6gica numa
base de igualdade, reciprocidade e beneficia mutuo, e a promoc;ao de relac;oes
de entendimento entre ambas as Partes.
ARTIGO II
Ambito da Coopera~ao
As partes devem incentivar e facilitar a cooperac;ao nas seguintes areas:
1. Troca de informac;ao e publicac;oes cientificas sobre educac;ao pre-escolar,
ensino primario, secundario, tecnico-vocacional e superior, fornecidas
atraves de educac;ao formal, nao-formal e informal;
2. Troca de programas para professores, peritos, membros do corpo docente e
estudantes;
3. Melhoria do ensino escolar, politecnico e universitario atraves de esfon;os
concertados respeitantes ao sistema escolar, programas
conj~ntos
e
atividades estudantis conjuntas;
4. Reconhecimento mutuo de graus academicos concedidos por instituic;oes de
ensino da Indonesia e de Timor-Leste, de acordo com as leis e
regulamentos das Partes;
5. Desenvolvimento profissional de professores, diretores de escola e
membros do corpo docente;
6. Conceder bolsas a estudantes das Partes, de acordo com os meios
disponiveis;
7. Efetuar pesquisa conjunta e publicac;oes internacionais;
8. Promover a lingua de ensino das Partes;
9. Facilitar programas de estagio para educac;ao tecnico-vocacional ao nivel
secundario e terciario;
10. Outras areas mutuamente acordadas pelas Partes.
ARTIGO Ill
Programas tecnicos e financeiros
1. A cooperac;ao ao abrigo do presente MdE deve ser implementada atraves
da celebrac;ao de programas especificos.
2. Os programas acima referidos especificam os assuntos financeiros,
programas detalhados, projetos, calendarizac;ao, responsabilidades das
Partes e outros assuntos relacionados.
3. A implementac;ao de atividades ao abrigo do presente MdE esta sujeita a
disponibilidade de fundos e recursos humanos das Partes.
ARTIGO IV
Grupo de Trabalho Conjunto
1. As Partes acordam no estabelecimento de um grupo de trabalho conjunto
para facilitar, monitorizar e rever a implementac;ao do presente MdE numa
base regular.
2. 0 Grupo de Trabalho conjunto deve ser co-presidido por representantes do
Ministerio da Educac;ao da Republica Democratica de Timor-Leste e
doMinisterio da Educac;ao da Republica da Indonesia e com a participac;ao
de outras agencias apropriadas, devendo reunir-se, pelo menos, uma vez
por ano, na Indonesia ou em Timor-Leste.
3. Em certas circunstancias, quando o encontro nao puder realizar-se, devem
ser trocados documentos em Iugar do referido encontro.
ARTIGOV
Prote~ao
dos Direitos de Propriedade lntelectual
1. Cada Parte deve proteger quaisquer direitos resultantes de propriedade
intelectual usados pela outra Parte para a implementac;ao do MdE de acordo
com as respetivas leis, regulamentos e acordos internacionais nos quais a
Republica Democratica de Timor-Leste e a Republica da Indonesia sejam
Partes;
2. A protec;ao de quaisquer direitos de propriedade intelectual resultantes da
implementac;ao deste MdE deve ser estipulada em acordo(s) especifico(s) a
ser(em) concluido(s) entre as Partes.
ARTIGOVI
Confidencialidade
1. As Partes devem comprometer-se a observar confidencialidade e segredo
em relac;ao a documentos, informac;oes e outros dados recebidos ou
fornecidos pelas Partes para implementac;ao deste MdE ou nos termos do
mesmo.
2. As Partes acordam que a
previsao deste artigo deve continuar a ser
obrigat6ria para um periodo a acordar entre as ambas, nao obstante a
cessac;ao deste MdE.
ARTIGO VII
Limita~ao
do Pessoal
As Partes devem assegurar-se que o seu pessoal envolvido em atividades ao
abrigo deste MdE deve participar apenas em atividades sob o quadro do MdE,
com respeito das leis nacionais e regulamentos dos respetivos paises.
ARTIGO VIII
Resolu~ao
Qualquer controversia relativa
de litigios
a interpretac;ao e/ou implementac;ao deste MdE
deve ser resolvida amigavelmente atraves de negociac;ao ou consulta entre as
Partes.
ARTIGO IX
Suspensao
Cada Parte reserva-se ao direito de suspender, no todo ou em parte, a
implementac;ao do presente MdE, por razoes de Seguranc;a, Ordem Publica ou
Saude Publica, atraves de notificac;ao escrita
a outra
Parte atraves de canais
diplomaticos.
ARTIGOX
Aditamentos
0 presente MdE pode ser revisto e aditado a todo o tempo, por escrito, por
mutuo consentimento das Partes. 0 referido aditamento deve entrar em vigor
nessa mesma data ou noutra determinada pelas Partes e deve constituir parte
integrante do presente MdE.
ARTIGOXI
Entrada em Vigor,
Dura~ao
e Termo
1. 0 presente Memoranda de Entendimento entra em vigor na data da
recepc;ao da ultima notificac;ao,por escrito e por canais diplomaticos, de uma
Parte para outra Parte, ap6s a conclusao dos respectivos procedimentos
internos.
2. Este MdE deve permanecer em vigor durante o perfodo de 5 (cinco) anos e
pede ser prorrogado per igual perfodo, per mutuo consentimento das Partes,
per escrito e per canais diplomaticos.
3. Qualquer das Partes pede cessar o presente MdE, a todo tempo, atraves de
notifica<;ao escrita
a outra
Parte da sua inten<;ao de o fazer, com o mfnimo
de 6 meses de antecedemcia.
4. A cessa<;ao do presente MdE nao afeta a validade e dura<;ao de quaisquer
entendimentos, programas, atividades ou projetos ao abrigo do presente
MdE ate
a respetiva
finaliza<;ao des mesmos, a nao ser que as Partes
decidam noutro sentido.
TESTEMUNHAM, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito
pelos seus respectivos
governos,
a assinatura
deste Memoranda de
Entendimento.
FEITOem
Dfli,aos26 de Agosto de 2014,
em duplicado,
nas lfnguas
portuguesa, indonesia, e inglesa. Todas as versoes sao igualmenteautenticas.
No case de alguma divergencia de interpreta<;ao deste Memoranda de
Entendimento, deve prevalecer a versao inglesa.
PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E
CULTURA DA REPUBLICA DA
INDONESIA
Signed
MOHAMMAD NUH
MINISTRO DA EDUCACAO E
CULTURA
PELO MINISTERIO DA EDUCACAO
DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE
TIMOR-LESTE
Signed
I: ~~· IDITO DOS SANTOS FREITAS
MINISTRO DA EDUCACAO
.•
~ ~~~
\~(-'-.· -tJ
~
. . .! .
~~
..
,_
~.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
TIMOR-LESTE
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Education of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter
referred to as "the Parties";
CONSIDERING their mutual interest in promoting cooperation in the -area of
education;
DESIRING to expand and to intensify cooperation in the field of education;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on
Cultural and Educational Cooperation on 8 July 2005;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations, as well as the procedures
and policies concerning educational cooperation in their respective countries;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:
ARTICLE I
Objective
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to develop
educational cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit,
and to promote relations and mutual understanding between the Parties.
ARTICLE II
Scope of Cooperation
The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas:
1. Exchange of information and scientific publication on early childhood
education, primary, secondary, general , vocational and technical, and
higher education provided through formal , non-formal, and in-formal
education;
2. Exchange programs for teachers, experts, faculty members, and students;
3. Improvement of school and university/polytechnic through joint efforts
related to school-system, joint programs and joint student activities;
4. Mutual recognition of degrees awarded by Indonesian and Timor.. Leste
educational institutions, pursuant to the laws and regulations of the Parties;
5.
Professional development of teachers, school principals, and faculty
members;
6.
Provide scholarships to students of the Parties, on the availability of the
means;
7. Joint research and international publications;
8.
Promote the teaching language of the Parties;
9.
Facilitate internship program for vocational and technical education at
secondary and tertiary levels;
10. Other areas as mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE Ill
Technical and Financial Arrangements
1.
The cooperation under this MoU shall be implemented through conclusion
of specific arrangements.
2.
Such arrangements specify financial matters, detailed programs, projects,
schedules, responsibilities of the Parties and other related matters.
3. The implementations of the activities under this MoU are subject to the
availability of fund and personnel of the Parties.
4.
If deemed necessary, the Parties may invite a third party to involve in the
implementation of this MoU. Such cooperation shall be agreed by both
Parties and regulated in separate arrangement.
ARTICLE IV
Joint Working Group
1.
The Parties agreed to establish a joint working group to facilitate, monitor,
and review the implementation of this MoU on a regular basis.
2. The Joint Working Group shall be co-chaired by a representative of the
Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and a
representative of Ministry of Education of the Democratic Republic of TimorLeste with participation of other agencies as appropriate, and shall meet at
least once a year, either in Indonesia or Timor-Leste.
3.
In a certain circumstance where the meeting could not be held, documents
shall be exchanged in lieu of such a meeting.
ARTICLE V
Protection of Intellectual Property Rights
1.
Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the
other Party in accordance with the domestic law in force in their respective
countries.
2.
In case of specific arrangement, programs or project result in intellectual
property rights, such property rights shall be jointly owned, and the Parties
shall conclude separate arrangement in accordance with the laws and
regulations of the respective countries for the protection of such rights.
ARTICLE VI
Confidentiality
1.
The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information, and other data received or supplied by the Parties
for the implementation of this MoU or any other agreement made pursuant
to this MoU.
2.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be
binding for a period to be agreed upon between the Parties notwithstanding
the termination of this MoU.
ARTICLE VII
Limitation of Personnel
Each Parties shall ensure that its personnel involved in the activities under this
MoU shall respect territorial integrity and political independence of the host
country, shall have a duty not to interfere with the domestic affairs of the said
country neither to conduct the activities inconsistent with the purpose and
objective of this MoU.
ARTICLE VIII
Settlement of Dispute
Any dispute arises from the interpretation and/or implementation of this MoU
shall be settled amicably through negotiation or consultation between the
Parties.
ARTICLE IX
Suspension
Each Party reserves the right, for reasons of security, public order or public
health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of
this MoU by giving written notification through diplomatic channels.
ARTICLE X
Amendment
This MoU may be reviewed and amended at any time, by mutual written
consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on such date as
may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE XI
Entry Into Force, Duration And Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of the receipt of the last written
notification from one Party to another Party through diplomatic chqnnels
informing the completion of its internal procedures .
•
2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be
extended for one period by mutual written consent of the Parties through
diplomatic channel.
3.
Either Party may terminate this MoU at any time by giving written
notification to the other Party of its intention to terminate this MoU at least 6
(six) months in advance of the intended date of termination.
4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any
arrangements, programs, activities or projects made under this MoU until
the completion of such arrangements, programs, activities or projects
unless the Parties decided otherwise.
•
~.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Dili on 261h of August 2014, in Indonesian, Portugese, and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence
of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall
prevail.
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION
AND CULTURE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF TIMOR-LESTE
Signed
MOHAMMAD NUH
MINISTER OF EDUCATION AND
CULTURE
Signed
,!;.~NDI1u DO~ ~ ..uil0S
+J
FREITAS
MINISTER OF EDUCATION