sebagai "Para Pihak",

~~
llEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGER!'IAN
ANT ARA
SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
AICEP PORTUGAL GLOBAL - SADAN INVEST ASl DAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI REPUBLIK PORTUGAL
TENT ANG
KERJASAMA PROMOSI PENANAMAN MODAL
Sadan Koordinasi Penanaman Modal Republik lndoncs '. a dan Sadan lnvestasi dan
Perdagangan Luar Negeri Republik Portugal, selanjutnya keduanya disebut
sebagai "Para Pihak",
MENGINGAT adanya keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang
telah terjalin diantara kedua negara dan masyarakatnya dalam kaitannya dengan
perkembangan ekonomi kedua negara;
MENEGASKAt~ bahwa kerjasama dapat member!!<
,an keuntungan timbal-balik
yang lebih lanjut untuk masyarakat dari kedua negara;
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama prornosi penanaman modal
antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan , saling menguntungkan dan
pengakuan penuh terhadap kedaulatan ;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang -un dc-mgan yang berlaku di
masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut ini :
Pasal 1
TU JUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini ada iah untuk meningkatkan
kerjasama promosi penanaman modal antara kedua negara melalui Para Pihak
dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini d2n sesuai dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang be rlaku di masing -rnasing negara .
Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA
Lingkup kerjasama Memorandum Sa ling Pengertian ini u ialah sebagai berikut ini :
1.
Mempromosikan "gagasan berinvestasi"
Dengan cara mengkomunikasikan kepada komunitas bisnis di kedua negara
mengenai peluang bisnis dan keuntungan potensial yang dapat timbul dari
kerjasama dan kemitraan jangka panjang.
2.
Pertukaran lnformasi seputar potensi peluang investasi:
a.
b.
c.
3.
Berbagi informasi umum terkait dengan kebijakan , peraturan perundangundangan dan prosedur yang berlaku tentang penanaman modal di kedua
negara ;
Pertukaran publikasi berkala dan materi peneiitian yang telah menjadi
konsumsi publik; dan
Berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur dan mengelola
konferensi penanaman modal asing .
Pertukaran data tentang penanam modal potensial:
Saling membantu dalam bidang penelitian penanaman modal dengan
menyediakan fasilitas dan kontak bisnis yang sesuai dan disetujui oleh Para
Pihak.
4.
Koordinasi bersama untuk kunjungan penanam modal:
a.
b.
5.
Bekerjasama dalam mengatur misi penanaman modal dan sepakat untuk
mendukung segala persiapan dalam kaitannya dE:ngan program bisnis dari
kunjungan delegasi penanam modal di Portugal dan sebaliknya; dan
Memfasilitasi misi penanaman modal dan memperkenalkan pihak
penanam modal kepada perwakilan dari industri yang sesuai di kedua
negara .
Pergantian pelaksanaan pertemuan dan seminar:
Memfasilitasi, apabila memungkinkan . seminar penanarnan modal di kedua
negara.
6.
Pendidikan dan pelatihan :
Bekerjasama dalam program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan
sumber daya manusia dalam hal program-program tersebut disepakati oleh
Para Pihak.
I
1
7.
Pertukaran staf dalam rangka mempromosikan kerjasama dan saling
pengertian apabila Para Pihak menganggap hal tersebut perlu dilaksanakan.
Pasal 3
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Hak kekayaan intelektual, data dan informasi apapun yang berasal dari
kegiatan penelitian dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini
akan menjadi hak milik bersama Para Pihak, dan Para Pihak akan diizinkan
untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan nonkomersil tanpa dikenakan royalti.
~
·
,
2.
Apabila hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang berasal dari
kegiatan yang berada di dalam lingkup pelaksanaan Memorandum Saling
Pengertian ini digunakan untuk tujuan komersil oleh salah satu Pihak, maka
Pihak yang lainnya berhak mendapatkan royalti yang didapatkan dari
eksploitasi hak kekayaan intelektual tersebut berdasarkan prinsip kontribusi
yang adil. Dalam hal ini, objek dari kegiatan penelitian yang dilakukan di dalam
lingkup pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini merupakan bagian
kontribusi dari Pihak asal objek tersebut. t\lilai dari objek tersebut sebagai
bagian dari kontribusi akan diukur melalui faktor-faktor sebagai berikut:
a.
Kelangkaan dari objek tersebut (semakin langka, akan semakin tinggi
nilainya)
b.
Nilai kornersil dari hasil penelitian (semakin tinggi nilai komersil objek
tersebut, akan semakin tinggi nilai objek sebagai bagian kontribusi).
3.
Para Pihak harus menjamin satu sama lain bahwa hak kekayaan intelektual
yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak yang lain untuk
pelaksanaan dari suatu proyek kegiatan bukan merupakan hasil dari
pelanggaran hak sah pihak ketiga. Masing-masing Pihak harus bertanggung
jawab atas gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan
hak kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan kekayaan intektual, yang
dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di dalam
ruang lingkup pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
4.
Apabila salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar
wilayah Para Pihak untuk tujuan komersil yang berasal dari kekayaan
intelektual yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak
terkait harus memberikan preferensi utama untuk kerjasama kepada Pihak
yang lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, dan hak
tersebut akan dilepaskan, apabila Pihak yang lainnya tersebut tidak dapat
berpartisipasi secara saling menguntungkan.
5.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
hak dan/atau kewajiban berdasarkan Pasal ini.
Pasal4
KERAHASIAAN
1.
Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan
data lainnya yang diterima atau disampaikan kepada Pihak lainnya selama
periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau kesepakatan
lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap kerahasiaan data
dan/atau informasi yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang
mengungkap kerahasiaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Pihak yang lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.
3.
Para Pihak setuju bahwa ketentuan dari Pasal ini akan tetap mengikat Para
Pihak walaupun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
\fo)
~
~
4.
Ketentuan Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan Para Pihak.
Pasal 5
PENGATURAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan kerjasama yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Memorandum Saling
Pengertian ini akan dilaksanakan rnelalui pengaturan tersendiri yang berdasarkan
kesepakatan Para Pihak.
Pasal6
PENGATURAN KEUANGAN
Kecuali disepakati sebaliknya, masing-masing Pihak akan menanggung biaya dan
pengeluaran untuk partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan di bawah lingkup
Memorandum Saling Pengertian ini. Kapasitas masing-masing Pihak dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah lingkup Memorandum Saling Pengertian
ini akan disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia , personil dan sumber daya
lainnya.
Pasal 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap individu yang terlibat di dalam kegiatan yang berkaitan dengan
Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik,
kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah serta wajib menghindari
kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini .
Pasal 8
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat sewaktu-waktu direvisi
diamandemen dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Revisi
amandemen akan berlaku pada tanggal yang disetujui oleh Para Pihak .
atau
atau
Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKET A
Sengketa yang terjadi di antara Para Pihak mengenai pernahaman dan/atau
pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara
damai melalui konsultasi atau negosiasi.
Pasal 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 2
(dua) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang secara terus menerus
A)
VVM
.I
c
. tr
I
sesuai jangka waktu yang sama , kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain mengenai keinginannya
untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sebelum waktu pengakhiran tersebut.
3.
Pengakhiran dari Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan memberikan
dampak pada keabsahan dan masa berlaku dari proyek-proyek ataupun
kegiatan-kegiatan yang dibuat di dalam lingkup pelaksanaan Memorandum
Saling Pengertian ini sampai berakhirnya proyek-proyek atau kegiatankegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberikan kuasa penuh
oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling
Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di jd~«ta
pada 241 Mei tahun ·1011
dalam bahasa Indonesia, Portug1s dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan
yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran atas Memorandum
Saling Pengertian ini , maka naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
AICEP PORTUGAL GLOBAL BADANINVESTASIDAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
REPUBLIK PORTUGAL
Signed
Siigned
Achmad Kurniadi
Deputi Bidang Kerjasama
Penanaman Modal
Pedro Reis
Presiden
/
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE
0 CONSELHO COORDENADOR PARA 0 INVESTIMENTO DA REPUBLICA DA
INDONESIA
E
A AGENCIA PARA 0 INVESTIMENTO E COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL
(AICEP), DA REP(IBLICA PORTUGUESA
PARA 0 FORTALECIMENTO DA COOPERA<;AO INSTITUCIONAL PARA 0
INVESTIMENTO
0 Conselho de lnvestimento de Coordena9ao da Republica da Indonesia (doravante
designado por "BKPM-lndonesia") e a Agencia para o lnvestimento e Comercio
Externo de Portugal (doravante designada por "AICEP"), a seguir referidos como "as
Partes".
Considerando :
0 desejo de refor9ar as rela96es de arnizade existentes entre os paises e os seus
povos em favor do desenvolvimento econ6mico de ambos os paises ;
Que a coopera9ao traz beneficios mutuos para os povos dos dois pafses ;
E celebrado o presente Memoranda de Entendimento que visa a promo9ao e o
alargamento da coopera9ao tecnica entre os dois paises com base nos principios do
beneficio, igualdade e respeito mutuo da soberania plena, de acordo com as leis e os
regulamentos em vigor nos respectivos paf ses .
Artigo 1 °
08.JETIVO
0 presente Memoranda de Entendimento visa o refor90 da coopera9ao bilateral
existente, promovendo e desenvolvendo a coopera9ao tecnica, incluindo a promo9ao
do investimento entre os dois palses, em conformidade com as respectivas leis e
regulamentos.
Artigo 2 °
AMBITO DE COOPERACAO
0 ambito da coopera9ao do presente Memoranda de Entendimento e o seg.uinte:
1. Promover o investimento
Entre as comunidades empresariais dos dois paises , no que diz respeito as
oportunidades de neg6cios e potenciais beneficios , que poderao decorrer da
coopera9ao e das parcerias a longo prazo .
2. Promover a troca de informa96es sobre oportunidades de investimento:
a) Partilhando informa9ao publica sabre as politicas, regulamentos e proced imentos
relacionados com o investimento em ambos os paises ;
b) Trocando publicac;6es peri6dicas e materiais de pesquisa que estejam publicamente
disponiveis ;
c) Partilhando conhecimentos e experiencia em organiza9ao e gestao de conferencias
sabre investimento estrangeiro ;
3. Promover a troca de informac;ao sabre potenciais investidores e colaborar na area
de pesquisa sabre investimento, proporcionando facilidades e contactos de neg6cios
quando apropriado e mutuamente acordado pelas partes .
4. Promover a coordenac;ao conjunta de visitas de investidores
a) Cooperar na organizac;ao de miss6es de investimento apoiando , dentro de limites
de razoabilidade , os preparativos dos programas empresariais de visita a investidores
delegac;oes em Portugal e na Indonesia;
b) Facilitar a real izac;ao de miss6es empresariais entre os dais paises junta dos
respectivos sectores industriais.
5. Rotatividade na organizac;ao de reuni6es e seminaries
Facilitar, quando apropriado , a organizac;ao de seminarios de investimento em ambos
os pafses.
6. Educac;ao e Formac;ao
Colaborar nos programas de educac;ao e formac;ao em programas de para o
desenvolvimento de recursos humanos , quando tais programas forem passiveis de
consenso, aceites e acordados pelas partes.
7. Contacto e cooperac;ao :
Promover o intercambio de equipas de cooperac;ao quando as Partes o considerarem
necessario;
Artigo 3 °
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Quaisquer direitos de propriedade intelectual , dados e informac;oes resultantes das
actividades de investigac;ao desenvolvidas no ambito deste Memoranda de
Entendimento serao propriedade conjunta das Partes , e ambas estao autorizadas a
utilizar tais informac;oes para fins nao comerciais, livres de direitos de autor.
a
2. Se os direitos ligados
propriedade intelectual, dados e informa96es resultantes
das actividades de cooperac;ao no ambito deste Memoranda de Entendimento forem
utilizados para fins comerciais por uma das Partes , a outra Parte tera o direito aos
direitos de autor obtidos atraves da explora9ao de tais bens com base no principio de
contribuic;ao equitativa . Nesse caso, as actividades de investigac;ao desenvolvidas no
ambito deste Memoranda de Entendimento constituirao uma contribuic;ao da Parte
para o objecto do memoranda . 0 valor atribuido aos direitos de autor sera calculado
tendo em conta os seguintes factores:
a. A dificuldade da pesquisa (quanta mais rara, maior sera o seu valor);
b. 0 valor comercial do resultado da pesquisa (quanta maior o seu valor
comercial, maior sera o valor da contribuic;ao).
3. As Partes devem compensar reciprocamente os direitos de propriedade intelectual
obtidos por uma das Partes para o territ6rio da outra Parte no ambito da aplicac;ao de
projectos de actividades que nao sejam resultado de v iolac;ao dos direitos legitimos de
terceiros . Cada Parte sera responsavel por qualquer reclamac;ao feita por terceiros
sobre a propriedade e legalidade do uso da propriedade intelectual, obtida pela Parte
na prossecuc;ao das actividades de cooperac;ao previstas neste Memoranda de
Entendimento.
4. Sempre que qualquer das Partes requeira a cooperac;ao da outra, fora dos seus
territ6rios para uma qualquer actividade comercial resultante de direitos de
propriedade industrial cobertos por este Memoranda de Entendimento a Parte devera
dar preferencia, em primeiro lugar, a coopera9ao da outra Parte , excepto se a outra
parte nao tiver meios para cooperar.
5. A denuncia do presente Memoranda de Entendimento nao afectara os direitos e I ou
obrigac;6es decorrentes deste artigo .
Artigo 4 °
CONFIDENCIALIDADE
1. As Partes comprometem-se a respeitar a confidencialidade e o sigilo de
outra Parte
documentos, informa96es e outros dados recebidos ou fornecidos
durante o perfodo da implementac;ao do presente Memoranda de Entendimento ou
quaisquer outros acordos feitos na sequencia deste Memoranda de Entendimento .
a
2. Se uma das partes pretender divulgar dados confidenciais e I ou informac;ao
resultante das actividades de cooperac;ao previstas neste Memoranda de
Entendimento a terceiros , deve obter o consentimento previo da outra Parte antes
da divulgac;ao ser feita .
3. As Partes acordam que o disposto neste artigo devera continuar a ser vinculativo
mesmo ap6s o termino deste Memoranda de Entendimento .
4 . 0 disposto neste artigo nao prejudica as leis e regulamentos em vigor em Portugal
e na Indonesia
Artigo 5 °
ACORDO DE EXECU<;AO
A implementac;ao da coopera9ao estabelecida no Artiga 2° do presente Memoranda de
Entendimento sera realizada atraves de acordos espec fficos celebrados par ambas as
Partes .
Artigo 6 °
ACORDO FINANCEIRO
Salvo acordo em contrario, cada parte devera suportar os custos e as despesas
decorrentes da sua participac;ao em actividades no ambito deste Memoranda de
Entendimento. A capacidade de cada Parte estara sujeita a disponibilidade de fundos,
pessoal e outros recursos .
Artigo 7 °
LIMITA<;AO DE ACTIVIDADES DE PESSOAL
As pessoas envolvidas em actividades relacionadas com o presente Memoranda de
Entendimento deverao respeitar a independencia politica, a soberania e integridade
territorial do pais de acolhimento, evitando quaisquer actos incompatfveis com os
prop6sitos e objectivos deste Memoranda de Entendimento .
Artigo 8 °
ALTERACOES
Este Memoranda de Entendimento pode ser revisto ou alterado a qualquer momenta
por consentimento escrito mtJtuo das Partes . Tais revis6es ou alterac;6es entrarao em
vigor na data mutuamente acordada pelas partes .
Artigo 9 °
RESOLUCAO DE DISPUTAS
Oualquer litfgio entre as Partes relativo a interpretac;ao e I ou implementac;ao do
presente Memoranda de Entendimento sera resolvida amigavelmente atraves de
consultas e negociac;oes .
Artigo 10 °
ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E TERMO
1. 0 presente Memoranda de Entend imento entrara em vigor na data de sua
assinatura.
2. 0 presente Memoranda de Entendimento e valido par um perfodo de 2 (dais) anos
renovando-se automaticamente par periodos subsequentes de 1 (um) ano, a menos
que alguma da Partes notifique par escrito , a sua intenc;ao de o denunciar com uma
antecedencia mf nima de 6 (seis) meses em relac;ao ao seu termo .
3. A denuncia do presente Memoranda de Entendimento nao afectara a validade ou a
durac;ao de quaisquer projectos ou actividades especificas realizadas no ambito deste
Memoranda de Entendimento ate a conclusao do acordo especffico , ou projecto de
actividades .
0 presente Memoranda de Entendimento , assinado em Jacarta no dia 23 de Maio de
2012, e feito em do is exemplares ambos originais, em Indonesio, em Portugues e em
Ingles. Em caso de divergencia de interpreta9ao do presente Memoranda de
Entendimento, prevalecera a versao em Ingles .
Pelo Conselho de Coordena~ao do
lnvestimento da Republica da
Pela AICEP Portugal Global - Agencia
para o lnvestimento e Comercio
Indonesia
Externo de Portugal
Signed
Achmad Kurniadi
Vice-Presidente do Conselho de
Coordenac;ao de Investimento
Pedro Reis
Presidente
• I
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
AICEP PORTUGAL GLOBAL - TRADE & INVESTMENT AGENCY
OF THE PORTUGUESE REPUBLIC
ON INVESTMENT PROMOTION COOPERATION
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia and AICEP
Portugal Global - Trade & Investment Agency, hereinafter both of them referred to
as "the Parties",
BEARING in mind the desire to strengthen the existing friendly relations between
their countries and their peoples in favour of the economic development of both
countries;
AFFIRMING that cooperation would bring further mutual benefit for the people of
the two countries;
DESIRING to enhance investment promotion cooperation between the two
countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of
sovereignty;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE AGREED as follows:
Article 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance investment
promotion cooperation between two countries through the Parties within the
framework of the present Memorandum of Understanding and in conformity with
their respective laws and regulations.
I I
Article 2
SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding are as follows:
1.
Promote the 'idea of investing'
By means of communicating to business communities of the two countries with
regard to business opportunities and potential benefits that could arise from
cooperation and long term partnerships .
2.
Exchange of Information on potential investment opportunities:
a.
b.
c.
3.
Sharing general information of publicly available on policies, regulations
and procedures on investment issues in both countries;
Exchanging periodical publications and research materials that are
available for public; and
Sharing knowledge and experience in organizing and managing foreign
investment conferences.
Exchange of data on potential investors:
By assisting each other in the area of research on investment by providing
facilities and business contacts where appropriate and mutually agreed by both
Parties.
4.
Joint coordination of investor visits :
a.
b.
5.
cooperate in organizing investment missions and agree to support with all
reasonable preparations of the business programs of visiting investors
delegations in Portugal and vice versa; and
facilitating the making of investment missions and introducing them to the
representatives of relevant industries in both countries.
Rotation of implementation of meetings and seminars :
Facilitate, where appropriate, investment seminars in both countries .
6.
Education and training:
Cooperate in the education and training programs for human resources
development when such programs are agreeable by both Parties.
7.
Exchange staff members to promote cooperation and understanding when both
Parties deem it necessary to do so.
Article 3
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Any intellectual property rights, data and information resulting from research
activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly
owned by the Parties, and both Parties shall be allowed to use such property
for non-commercial purposes free of royalty.
2.
Should the intellectual properties rights, data and information resulting from the
cooperation activities under this Memorandum of Understanding be used for
commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to the
royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the
principle of equitable contribution . In such a case , the object of the research
activities conducted under this Memorandum of Understanding shall constitute
a part of the contribution of the Party from which the object derives . The value
of the object as part of contribution will be measured by taking into account the
following factors :
a.
The scarcity of the object (the rarer the object is, the higher its value will
be);
b. The commercial value of the result of the research (the higher its
commercial value is, the higher the value of the object as part of the
contribution will be) .
3.
The Parties shall indemnify each other that the intellectual property rights
brought in by the Party into the territory of the other Party for the
implementation of any projects arrangements of activities are not result from
any infringement of a third party's legitimate rights . Each Party shall be liable
for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use
of the intellectual property, which is brought in by the aforementioned Party for
the implementation of the cooperation activities under this Memorandum of
Understanding .
4.
Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the
territories of the Parties for any commercial undertaking resulted from
intellectual property covered by this Memorandum of Understanding, this Party
shall give first preference of the cooperation to the other Party under this
Memorandum of Understanding, which shall be waived, if the other Party is
unable to participate in a mutually beneficial manner.
5.
Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect rights
and/or obligation under this Article .
Article 4
CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received or supplied to the other Party
during the periode of the implementation of this Memorandum of
Understanding or any other agreements made pursuant to the Memorandum of
Understanding.
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted
from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to
any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other
Party before any disclosure can be made.
3.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of
Understanding.
4.
The prov1s1on of this Article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
Article 5
IMPLEMENTING ARRANGEMENT
The implementation of the cooperation sets forth in the Article 2 of this
Memorandum of Understanding shall be carried out through special arrangements
to be concluded by both Parties .
Article 6
FINANCIAL ARRANGEMENT
Unless otherwise agreed, each Party shall bear the cost and expenses for its
participation in activities under this Memorandum of Understanding . The capacity of
each Party to carry out activities under this Memorandum of Understanding shall be
subject to the availability of funds, personnel and other resources.
Article 7
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding
shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host
country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives
of this Memorandum of Understanding.
Article 8
AMENDMENTS
This Memorandum of Understanding can be revised or amended at any time by
written mutual consent of the Parties . Such revisions or amendments shall come
into force on the date as mutually agreed by both Parties .
Article 9
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or
implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably
through consultations or negotiations .
Article 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing .
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 2
(two) years and shall be automatically extended thereafter, unless either Party
notifies to the other Party in writing of its intention to terminate this
Memorandum of Understanding not less than 6 (six) months before such
termination.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity or duration of any projects or activities made under this Memorandum
of Understanding until the completion of such projects or activities .
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments , have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at j'llC«~G( on this day of
2 'S MO.f
in the
year of 20I1 in the Indonesian, Portuguese and English languages , all texts
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this
Memorandum of Understanding , the English text shall prevail.
For the Investment Coordinating
Board of the Republic of Indonesia
Signed
Achmad Kurniadi
Deputy Chairman of Investment
Cooperation
For AICEP Portugal Global - Trade &
Investment Agency of
the Portuguese Republic
Signed
Pedro Reis
President