Edisi II Tahun 2010 / Apr-Jun - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Transcrição
Edisi II Tahun 2010 / Apr-Jun - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Edisi II/2010 Dari Redaksi Cemas kelam redupkan harap Berpantang jera mantapkan hati Emas hitam kepakkan sayap Batubara kian dinanti ----Rencana pemeriksaan tematik yang (salah satunya) akan memfokuskan pada audit pertambangan batubara mengilhami redaksi untuk mengusung hal ini sebagai bahasan utama dalam Lancang Kuning edisi 2/2010. Tulisan di kolom share mengenai pengalaman audit batubara ditulis khusus oleh Dwi Sabardiana, Kepala Sub Auditorat IV.B.1 BPK RI untuk rekan – rekan semua, sekedar memberikan gambaran bagaimana audit pertambangan batubara dilakukan. Selain itu, ada ulasan mengenai diklat audit sektor publik Asian Development Bank, sumbangsih pemikiran mengenai penanganan LSM dan tulisan mengenai humas/ PR dalam organisasi. Redaksi mewakili segenap pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau juga memberikan apresiasi yang besar kepada rekan kita yang memperoleh amanah untuk bertugas di tempat kerja yang baru. Diliriknya batu bara sebagai bahan bakar pilihan setelah melambungnya harga minyak bumi seolah menjadi oase atau harapan baru bagi penggunaan energi alternatif. Hal ini menjawab kekhawatiran dan senada dengan ungkapan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Dari ini semua yang patut disikapi adalah kearifan penggunaan bahan bakar apapun, baik itu listrik, batu bara maupun minyak bumi karena toh Sumber Daya Alam ini bukanlah tak terbatas, agar terang yang muncul tak tenggelam kembali menjadi gelap. Semoga... -redaksi- R e d a k s i Laporan utama Batubara, Komoditi Nan ‘Membara’ Batubara merupakan satu dari energi alternatif yang memiliki pertumbuhan yang pesat, baik dari segi produksi maupun permintaan. Hal ini yang membuat industri batubara kian populer, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar utama (yaitu minyak bumi) yang tak terkendali pada tahun 2008. Selain penggunaannya yang lebih efisien, batubara juga tersedia dalam jumlah yang melimpah di dunia sehingga memberikan kemungkinan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Selama kurun waktu sepuluh tahun, yaitu tahun 1997-2007, produksi dan permintaan batubara dunia dari tahun ke tahun semakin meningkat, dengan kenaikan tertinggi terjadi di wilayah Asia Pasifik. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2009, total sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104,94 milyar ton dengan total cadangan sebesar 21,13 milyar ton. Batubara memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan terbesar batubara saat ini adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Dari total konsumsi domestik sebesar 56 juta ton/tahun, 21 juta ton/ tahun di antaranya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Sektor tambang (migas dan mineral, batu bara, dan panas bumi) merupakan penyumbang devisa negara terbesar setelah pajak.Kontribusi sektor tambang berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 227 triliun rupiah atau sekitar 24 persen dari total penerimaan negara. Pujo Sumekto, Eva Siregar, Elaine, Dwi Ari Susanty, Tridarwata , Maysyarah Nasution, Pipit Siti Jenar , M. Irsyad BPK telah melakukan pemeriksaan di Rizky bidang pertambangan batubara pada tahun Alamat : Jl. Jendral Sudirman 721, 2008. Pada semester II tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan atas perhitungan Pekanbaru, Riau Website : www.pekanbaru.bpk.go.id PNBP, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Penda- patan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan batu bara. Pemeriksaan dilakukan karena adanya indikasi transfer pricing dan penggelapan pajak oleh pengelola tambang batu bara. Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen Pajak, tiga perusahaan batu bara memiliki kekurangan pembayaran pajak sekitar 2,5 triliun sampai dengan 2,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2003-2007. Pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2008 inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dilakukannya pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan umum batubara pada tahun 2010, yaitu memenuhi rekomendasi ARK (Algemene Rekenkamer/BPK Belanda) untuk melakukan pemeriksaan yang berkelanjutan, sebagaimana yang tertuang dalam hasil peer review tahun 2009. Pemeriksaan dititikberatkan pada pemberian izin, pengelolaan PNBP, DBH dan PAD serta pengelolaan lingkungan pertambangan batubara. Salah satu entitas yang dijadikan sebagai sampel pemeriksaan pertambangan batubara adalah Provinsi Riau. Jumlah sumberdaya atau cadangan batubara Riau mencapai 2,24 miliar ton yang terdapat di lima kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kuansing, Inhu, Inhil, Kampar dan Rohul. Sampai saat ini, eksploitasi baru dilakukan di Kuansing dan Inhu dengan produksi 2 persen dari jumlah cadangan batubara atau sekitar 3 juta ton. Melalui pemeriksaan BPK tersebut, kita berharap agar pengelolaan pertambangan batubara (secara khusus) dan sumber daya alam (secara umum) berjalan di jalur yang benar untuk mencapai sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. -t3- E d i s i I I /2 0 1 0 H a l a m a n Catatan Diklat Diklat – ADB Sejalan dengan upaya reformasi di bidang pengawasan dan audit sektor publik, Asian Development Bank (ADB) memberikan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap sistem audit di sektor pemerintahan. Bantuan tersebut kemudian ditetapkan dalam proyek State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP). STARSDP merupakan kegiatan yang diinisiasi Pemerintah RI dalam mendorong reformasi di bidang audit publik, yang pendanaannya berasal dari pinjaman ( loan) ADB dan hibah (grant) dalam bentuk technical assistance dari Pemerintah Belanda. Pada prinsipnya, STAR-SDP bertujuan untuk, 1. Mendorong (sebagai bagian) pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatkan kualitas governance (tata kelola), efisiensi serta efektifitas audit pemerintahan melalui penguatan institusi audit yang bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional; 3. Mempercepat perubahan kebijakan dan perubahan fungsi institusi pelaksana audit pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Share 2 Oleh : Osa Namiko SE, Ak. CPA pelaksanaan STAR-SDP didasarkan pada empat prinsip, yaitu: 1. Penggambaran dan pembagian yang jelas antara institusi/lembaga audit internal dengan eksternal, serta fungsi yang diembannya; 2. Perubahan atas institusi/lembaga audit dan fungsi yang dijalankannya, sejalan dengan proses desentralisasi; 3. Menghilangkan tumpang tindih atas tugas atau mandat institusi/lembaga audit di sektor publik; 4. Mengembangkan efisiensi dalam sistem audit publik (internal dan eksternal). Perlu dikembangkan juga audit kinerja (audit terhadap pelaksanaan tupoksi). Dalam pelaksanaanya, STAR-SDP dibagi dalam dua komponen yaitu Program Loan dan Investment/Project Loan. Program Loan bertujuan: 1. Mengembangkan kerangka kebijakan dan hukum (perundangan/regulasi) untuk institusi audit; 2. Memperkuat fungsi institusi audit eksternal dan internal pemerintah melalui penyediaan sumber daya pada institusi audit sesuai dengan mandat perundangan yang ada; 3. Menetapkan kebijakan guna meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap fungsi institusi audit pada setiap tingkatan di pemerintahan; 4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kepedulian terhadap manfaat dari sistem audit publik yang baik. Investment/Project Loan bertujuan: 1. Meningkatkan kapasitas institusi audit; 2. Membangun institusi/lembaga dan auditor eksternal yang kuat dan dapat bekerja secara efektif pada tingkat nasional; 3. Meningkatkan kemampuan institusi dan fungsi internal audit; 4. Meningkatkan kemampuan pengawasan pada lembaga legislatif pusat dan daerah; 5. Meningkatkan kepekaan/kepedulian masyarakat atas fungsi audit. Tabel berikut menggambarkan institusiinstitusi yang terkait dengan STAR-SDP: No Uraian 1. Koordinator 2. 3. Executing Agency Component Implementat in Unit Program Loan BAPPENAS Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Dit. IT Kemenkeu, Itjen Kemendagri, BPKP, BPK, Sekretariat DPR-RI Investment/Proj ect Loan BAPPENAS Deputi Polhukhankam BAPPENAS Itjen Kemenkeu, Itjen Kemendagri, Bawasda, Sekretariat DPRD, BPKP, STAN, Itjen Kemendiknas, BPK, Sekretariat DPR-RI PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA oleh: Dwi Sabardiana (Kepala Sub Auditorat IV.B.1) Dalam mengelola sumber daya alam (SDA), pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Dari kerja sama tersebut, pemerintah memperoleh pemasukan dalam bentuk royalti (bagian atas hasil tambang yang dijual), iuran tetap (atas wilayah konsesi pertambangan yang diberikan), dan pajak-pajak lainnya (atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan perizinan). Penerimaan negara tersebut dicatat oleh Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan umum. Sebagian dari PNBP akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang memungut pajak-pajak lain atau retribusi terkait pengelolaan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK RI berperan aktif dalam mendorong good governance dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah. Pada tahun 2008, BPK RI telah melakukan pemerik- saan tematik dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batubara. Pemeriksaan dilakukan pada Departemen ESDM, empat pemerintah provinsi, 28 pemerintah kabupaten/kota, 1358 pemegang Kuasa Pertambangan (KP), 40 kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Pemeriksaan tersebut menghasilkan temuan-temuan terkait SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan sebagai berikut. Temuan terkait kebijakan pemerintah antara lain: (1) alokasi DBH tidak mempertimbangkan asas keadilan bagi daerah; (2) pungutan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan ketentuan; (3) PNBP digunakan langsung oleh pemerintah daerah; (4) penerbitan izin kuasa pertambangan tidak memperhatikan pemenuhan jaminanjaminan; dan (5) pemberian izin konsesi di wilayah hutan lindung; Temuan-temuan terkait ketidakpatuhan pada peraturan perundangan antara lain: (1) pengelolaan pertambangan dalam wilayah hutan dilakukan tanpa izin Menteri Kehutanan sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara berupa nilai tegakan kayu serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang belum dibayar; (2) pengelola pertambangan belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan pembayaran ganti rugi tegakan kayu terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan; (3) DBH SDA tahun 2006 dan 2007 belum E d i s i H a l a m a n I I /2 0 1 0 3 Sumbangan Pemikiran HOW TO HANDLE LSM ?!? Istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tidak terlalu dikenal secara luas pada era orde baru. Pada era reformasi, LSM tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, keberadaan LSM dipandang memberi dampak positif karena banyak membantu rakyat kecil dalam memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, kehadiran LSM tak jarang jadi bahan olokan karena adanya LSM yang tidak jelas orientasi, visi dan misinya, dan cenderung didirikan demi mencapai keuntungan suatu kelompok atau pribadi tertentu. Untuk mendapatkan informasiinformasi mengenai kasus tertentu, salah satu cara yang biasa dilakukan oleh LSM ialah dengan meminta keterangan terkait hasil pemeriksaan BPK RI, baik secara formal kepada kantor perwakilan maupun secara informal dengan bertanya kepada pemeriksa pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Share ( l a n j u t a n ) diperhitungkan dalam penyaluran kepada daerah; (4) negara pada tahun 2006 dan 2007 kurang menerima PNBP dari iuran tetap, royalti, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan denda keterlambatan pembayaran iuran tetap; dan (5) pemerintah tidak membuat mekanisme reimbursement atas pajak sehingga mengakibatkan kontraktor PKP2B menahan DHPB sebagai kompensasi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batubara. Temuan yang terkait dengan ketidakpatuhan pada ketentuan pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) pengusaha pertambangan belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi; (2) pengelolaan tanah pucuk, tanah penutup dan reklamasi yang tidak sesuai ketentuan; dan (3) pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum sesuai ketentuan. Pemeriksaan tersebut memberikan pelajaran berharga dalam memanfaatkan teknologi remote sensing dan Geographic Information System (GIS) untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan akurasi perencanaan, serta memudahkan perhitungan kerugian negara. Pemeriksaan tersebut merupakan upaya BPK untuk memberikan kontribusi konstruktif dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Gambaran di atas mengingatkan kita bahwa kita akan selalu ‘berurusan’ dengan LSM, baik saat pemeriksaan di lapangan ataupun saat memberikan keterangan atau penjelasan kepada LSM di kantor perwakilan. Jika tidak ditanggapi dengan hati-hati, hal ini dapat memperburuk citra pribadi dan institusi kita. Berikut ini beberapa saran yang dapat diterapkan ketika kita harus berhadapan dengan LSM, baik formal maupun informal. 1. Berbicara dengan sopan dan menjaga wibawa BPK RI Kita harus menunjukkan sikap yang sopan dan tidak meremehkan LSM. Keinginan LSM untuk mendapatkan keterangan memang tidak selalu harus dipenuhi, namun penolakan tidak perlu dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata ketus dan bersikap yang tidak sopan kepada mereka. 2. Berbicara sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas Apabila LSM datang kepada kita saat pemeriksaan di lapangan, kita harus ingat bahwa kita tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan mereka walaupun kita memiliki kapabilitas untuk itu. Sebaiknya tim pemeriksa menyarankan kepada mereka untuk meminta keterangan ke kantor perwakilan. Kita memiliki kapasitas untuk berbicara saat ditunjuk oleh Kalan untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengan LSM. Agar jawaban dapat dipertanggungjawabkan, sebaiknya LSM diminta untuk menyampaikan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum audiensi berlangsung. 3. Menjadi pendengar yang baik Terkadang penjelasan yang diberikan tidak dapat dicerna dengan baik oleh pihak LSM, sehingga suhu diskusi memanas dan terjadi ketegangan. Untuk itu, tim pemberi keterangan harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Umumnya, LSM akan menyimpulkan dengan bahasa mereka sendiri, apabila terdapat kekeliruan substansi maka moderator dapat meminta tim subaud untuk membahasakan ulang kesimpulan agar lebih dapat dicerna. Kesimpulan LSM yang keliru tersebut tidak perlu ditanggapi dengan emosional, tapi cukup berikan bantahan yang disampaikan dengan sopan. 4. Jawaban tertulis lebih baik dari pada keterangan lisan Jawaban tertulis pada dasarnya lebih dapat dipertangunggjawabkan karena setiap Oleh : Adi Kurniadi , SE detail uraiannya dapat kita persiapkan dengan baik berdasarkan referensi yang ada. 5. Tidak melupakan aspek psikologis dari personil LSM Personil LSM juga manusia biasa yang punya perasaan dan harga diri. Ketika mereka diperlakukan dengan sopan dan tidak dipermalukan bila terjadi kesalahan-kesalahan dalam materi pertanyaan atau memahami penjelasan, maka mereka akan senang dan puas dengan pelayanan yang mereka terima dari BPK RI. Konsumsi minuman dan makanan ringan dapat difungsikan sebagai peredam ketegangan. 6. Blacklist terhadap LSM yang curang Dari hasil diskusi, kadang pihak LSM dapat memahami penjelasan BPK RI. Tetapi dalam beberapa kejadian, hal tersebut hanya sekedar basa-basi. Kemudian LSM menulis pemberitaan yang tidak benar di media massa yaitu dengan memutarbalikkan fakta dan keterangan yang diberikan oleh BPK. Hal semacam ini sebaiknya diantisipasi oleh tim pemberi keterangan dengan membuat notulen rapat. BPK RI dapat memberikan bantahan atas kebohongan LSM yang dimuat dalam media massa tersebut. LSM yang bersangkutan juga sebaiknya diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sebelum diblacklist dari daftar LSM yang berhak dilayani oleh BPK RI. Tapi apakah prosedur ini ada di BPK RI? Bila belum, maka sepertinya layak untuk dipertimbangkan. Tahukah Anda ?!? Tertawa = Olahraga ???!!! Menurut hasil studi Dr . Lee S. Berk, spesial is perawatan penceg ahan dan penelit ian psikoneuroimunologi dari Loma Linda University’s Schools of Allied Health (SA HP) and Medicine, tertaw a memiliki efek yan g sama dengan ola hraga. Selain dap at menguatkan mood positif, tertawa jug a menurunkan hormo n stres, meningkatka n kekebalan tubuh, menurunkan kolestero l, dan tekanan darah. Efek ini sama denga n efek aktivitas tin gkat sedang. Deng an demikian, kita akhir nya mulai menyada ri bahwa perilaku dan emosi kita sehari-har i mengatur tubuh kit a dengan berbagai car a. Jadi, untuk yang tid ak bisa atau tidak ma u meluangkan waktu untuk berolahraga, cobalah luangkan waktu Anda untuk tertawa. ☺ E d i s i I I /2 0 1 0 G a l e r I Fo t o H a l a m a n 4 Keterangan : 1.Pertemuan dengan Sekda Terkait rencana pemeriksaan LKPD, 6 Mei 2010 ; 2.Expose Kejari Bangkinang, 22 April 2010; 3.Roadshow Goes to Campus, 4 Juni 2010; 4.Media Visit ke Tribun Pekanbaru, 4 Juni 2010; 5.Audiensi dengan LPANI Yustisia, 30 April 2010; 6. Roadshow Goes to School SMKN 1 Pekanbaru, 20 April 2010 ; 7, Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2010; K i l a s P e r w a k i l a n 1. Kamis, 25 Maret 2010, Tim sosialisasi gabungan yang terdiri dari Biro SDM dan Biro TI BPK RI melakukan sosialisasi terkait implementasi presensi elektronik di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, aplikasi presensi PIP, sekaligus sosialisasi Keputusan Sekjen BPK RI tentang tata tertib pegawai dan Keputusan Sekjen BPK RI tentang pelaksanaan pemotongan TKPK. Pemaparan dilakukan di aula kantor perwakilan di hadapan seluruh pegawai dan dibuka oleh Kasubag SDM, E. Arie Noerachmawati, SE, MM. 2. Selasa (30/3), Kepala Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 (LHP Jamkesmas) pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain LHP juga diserahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2009 pada Pemerintah Kota Pekanbaru. 3. Rabu (31/3), BPK RI Perwakilan Provinsi Riau kembali mengadakan acara dengan rekan - rekan media di Provinsi Riau. Kali ini acara yang diadakan adalah Sosialisasi Mekanisme Permintaan Informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan tema “Peningkatan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Melalui Mekanisme Permintaan Informasi yang Akomodatif dan Akuntabel”. Acara dihelat di Mirror Room, Hotel Pangeran Pekanbaru dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai media di Provinsi Riau. 4. Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan LHP Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Tahun 2008 dan semester I tahun 2009) pada Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Zubair Malomo, SE dan Sekda Inhil, H. Alimuddin RM, SH, M di Kantor Perwakilan, Jl. Sudirman Pekanbaru pada hari Selasa, 6 April 2010. 5. Kamis (8/4), Kepala Perwakilan beserta Kepala Sub Auditorat Riau I dan Kepala Sub Auditorat Riau II memberikan pengarahan intern di hadapan seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengenai persiapan dan teknis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD TA 2009. 6. Senin, 19 April 2010, Dalam rangka ditempatinya kantor baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Jend. Sudirman 721, seluruh karyawan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti acara syukuran dan doa bersama di auditorium kantor Perwakilan yang baru. 7. Selasa, 20 April 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengunjungi SMK Negeri 1 Pekanbaru dalam rangka Goes to School. Dihadapan para siswa yang berasal dari jurusan Akuntansi, Administrasi perkantoran dan IT, Kepala Perwakilan memaparkan peran, tugas, fungsi dan wewenang BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Melalui kunjungan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh gambaran mengenai ke-BPK-an dan kaitannya dalam penyelamatan keuangan Negara/ Daerah, serta menginformasikan adanya kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 8. Kamis, (22/4), Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang melakukan expose (pemaparan kasus ) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kampar TA 2007 dan 2008. Expose dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Dr.H Eko Sembodo, MM, Kasubaud Riau II, Ir. Wahyo Waluyo, MM, Kasie Riau IIB, E d i s i H a l a m a n I I /2 0 1 0 K i l a s 5 P e r w a k i l a n ( l a n j u t a n ) Deden Masruri, SE, Ak, CFE yang membawahi pemeriksaan di Kabupaten Kampar serta Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan LKPD Kabupaten Kampar TA 2007/ 2008. 9. Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Novid Mahyudin, SE, Ak memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis TA 2007, Selasa (27/4). Sidang yang berlangsung lebih kurang selama 2 jam dipimpin oleh Ketua PN Bengkalis, Sumpeno, SH dengan hakim anggota Lumban Gaol, SH serta Purwanta, SH. 10.Kamis, 6 Mei 2010, seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat seProvinsi Riau hadir mengikuti sosialisasi dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo, MM terkait dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009. Bertempat di Ruang Rapat, acara ini diadakan guna mendorong masing masing entitas untuk segera menyerahkan LKPD TA 2009 yang telah direview oleh inspektorat, mengingat hingga saat ini baru 5 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur upacara membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang mengusung tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI”. 11.BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Lembaga Peduli Kanker Indonesia (LPKI) Cabang Riau mengadakan penyuluhan mengenai penyakit kanker. Penyuluhan diadakan di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Jumat (14/5) dan dihadiri oleh ibu - ibu Dharma Wanita serta pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. 13.BPK RI bekerja sama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan kegiatan Goes to Campus dengan tema “BPK dan Keuangan Negara”. Acara yang dihelat pada Jumat, 4 Juni 2010 di Auditorium Universitas Islam Riau ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan mahasiswa dari 15 Universitas/Akademi. Hadir sebagai Keynote Speaker, Anggota II BPK RI, Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. Mahasiswa terlihat antusias mengikuti acara Goes to Campus, terbukti pada saat sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa terkait dengan pemeriksaan keuangangara, seperti kasus Century. 12.Kamis, 20 Mei 2010, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara bendera memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke-102 di halaman Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Bertindak selaku Inspektur upacara dalam upacara tersebut Kepala Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto. Segmen Komunikasi PR (Humas) dan Organisasi “Public Relations Practice is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizations leaders, and implementing planned program of action which serve both the organization’s and the public interest (Robert T. Relly (The Action of Public Relation, 1981)) Di Indonesia, istilah Public Relations jamak disebut sebagai Humas (Hubungan Masyarakat) karena faktanya, praktisi ini sering di-plot untuk berhubungan dengan pihak luar ketimbang dengan internal dari sebuah organisasi. Namun sejatinya, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Relly, Public Relations (dengan ‘s’ pertanda jamak) merupakan interkoneksi antara organisasi dan publik. Disini, dengan memandang aspek manajerial, PR berperan besar sebagai Pengelola Reputasi Organisasi bukan Pemasar/Penjual dan bukan hanya memiliki aktifitas berhubungan dengan media (Press Relations) atau pihak luar saja. Peran PR dalam Organisasi Pada perkembangannya, beberapa organisasi menempatkan PR dalam berbagai lini. Beberapa penulis mecoba memformulasikan peran PR sebagai berikut : Communication Tehnician PR sebagai teknisi komunikasi, Pada tahap ini organisasi mengeksplorasi kemampuan jurnalistik dan komunikasi dari praktisi PR. Seperti menulis News Letter, News Release, Feature, dll. Biasanya PR dalam peran ini tidak dilibatkan saat manajemen (pimpinan) menemui kesulitan apalagi dalam mengambil keputusan. Peran mereka lebih ke arah penggunaan media komunikasi dan imple- Oleh : Elaine V.A mentasi program. Mereka sebagai "the last to know". Peran PR seperti ini biasa ditemui di instansi – instansi pemerintahan yang fokus pada komunikasi eksternal. Expert Prescriber Praktisi PR sebagai pendefinisi masalah, pengembang program dan memiliki tanggungjawab penuh untuk mengimplementasikannya. Pimpinan menyerahkan tugas komunikasi sepenuhnya ke tangan PR sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka yang lainnya. Tampaknya menyenangkan, karena PR semacam ini dianugerahi kepercayaan tinggi, namun karena peran ini tidak melibatkan bagian lain maka PR seolah terisolir dari organisasi karean sibuk dengan pekerjaannya sendiri, pihak manajemen pun menjadi sangat tergantung kepada PR nya. Manajemen menjadi minim komitmen kepada tugas – tugas PR, padahal tugas PR harusnya dilakukan oleh semua orang yang ada dalam sebuah organisasi. Pada titik ekstrem, Manajemen bisa kehilangan kepercayaan terhadap PT mereka, apabila PR yang mereka anggap sebagai pakar sering melakukan kesalahan. Communication Facilitator PR sebagai pendengar setia dan sumber informasi, penghubung, interpreter dan mediator antara organisasi (baik intern maupun ektern) dan publiknya. Mereka mengelola –komunikasi-dua-arah turut serta memantapkan agenda yang akan didiskusikan antara dua belah pihak, menyimpulkan pandangan, bereaksi terhadap kasus, membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan komunikasi dan menjadi boundary spanner antara organisasi dan publiknya. Mereka bekerja di bawah asumsi bahwa two way communication mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi dan publik dalam hal prosedur, kebijakan, serta tindakan lain yang berhubungan dengan minat kedua belah pihak. Problem Solving Facilitator Mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dalam manajemen stratejik perusahaan. Bergabung dengan konsultan mulai dari awal direncanakan program hingga evaluasinya. Membantu manajemen menerapkan PR sebagai tahapan fungsi manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen yang lain. PR berfungsi sebagai bagian penting penganalisis situasi, pengembangan prosedur, kebijakan, produk dan aksi perusahaan. Mereka juga memiliki power mengubah sesuatu yang seharusnya diubah. Mereka terlibat dalam segala bentuk perubahan organisasi untuk kemudian menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan program. Mereka dimasukkan sebagai tim manajemen karena mereka mampu menunjukkan kemampuan dan nilai dalam membantu manajemen menangani serta menyelesaikan permasalahan Dari penjelasan mengenai berbagai peran PR dalam organisasi diatas, organisasi dapat memilih untuk menempatkan PR di posisi yang mana. Positioning (penempatan peran) PR dalam organisasi penting dilakukan untuk menjalankan proses – proses manajemen organisasi dan komunikasi organisasi. UCAPAN SELAMAT Redaksi mengucapkan selamat hari lahir kepada rekan – rekan : Budi Harsana Tri Pamungkas ( 20 Juni ) Doan Hotasi Tambun (11 April ) Heriadi ( 25 Juni ) Anes Marbun (14 April ) Junisar Daniel Situmorang ( 27 Juni ) Eva Siregar ( 25 April ) Selamat menempuh hidup baru kepada : Mery Mei Lestari (02 Mei ) Nurdin Ma'ruf (14 Mei ) Andhyka Imam Buchori dan Rahmisita Hasniastuti (20 Juni 2010) semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawwadah Warahmah. Hanif Mohamad Taufik (15 Mei ) Selamat atas Kelahiran : Feri Irfan ( 25 Mei ) Chalisha Lidiaputri (3 April 2010) putri dari Muhammad Ilyas dan Widia Woluningrum Miftahul Huda (05 Mei ) Nike Astrid Setya P (25 Mei ) Meri Yanti ( 28 Mei ) Ester Arie Noerachmawati ( 29 Mei ) Adi Kurniadi ( 09 Juni ) Saleh Amanto ( 14 Juni ) Alif Zain Muttaqin ( 16 Juni ) Fathia Zahfira (15 Mei 2010) putri dari Rachmat Arofan dan Tengku Ayunadia Karina Fakhri Muhammad Farhan (25 Mei 2010) putra dari Fian Rizananto dan Heni Nurlaili Wilson Manihuruk ( 16 Juni ) Amanda Adelia Setyarso (7 Juni 2010) Putri dari Andre Setyarso dan Yuliaty Fauzi Rachmat Arofan ( 17 Juni ) Aisyah (11 Juni 2010) putri dari Adi Satria Genera H. Ramadhani ( 17 Juni ) Segenap pimpinan dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengucapkan selamat berkarya dan semoga makin berjaya di BPK RI Perwakilan Maluku Utara Kepada : Sdr. Andre Setyarso , SH dan Sri Mariana RESUME KLIPING Riau Pos, 20 April 2010 BPK Tempati Gedung Baru Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, resmi menempati kantor barunya yang berdiri megah di Jalan Jendral Sudirman. Senin (19/4). Hal ini ditandai dengan diadakannya syukuran dan doa bersama secara internal oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. dalam proses penindaklanjutan. Dari temuan itu, terdapat 17 item pelanggaran. Dimana 12 item pelanggaran terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sedangkan 5 item pelanggaran terhadap pengendalian intern di masing-masing Satuan Kerja (Satker) Riau Mandiri, 21 April 2010 Siswa SMKN 1 Antusias Sambut BPK Goes to School Riau Mandiri, 20 April 2010 Pemko Ingin Hasil Audit BPK Kembali WTP Prestasi uji petik hasil audit APBD 2008 dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tampaknya dirasakan manis oleh Pemko Pekanbaru. Sebab itu Pemko ingin meraih itu kembali. Namun, untuk mendapatkannya, Pemko perlu kerja ekstra keras dalam pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2009. Metro Riau, 21 April 2010 Ditemukan 17 Item Pelanggaran Sebanyak 13 rekomendasi hasil audit temuan penyimpangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008 masih Ratusan siswa SMKN 1 Pekanbaru, Selasa (20/4), antusias mengikuti kegiatan BPK RI Perwakilan Riau Goes To School yang digelar di aula sekolah kejuruan pertama yang dikunjungi oleh BPK RI Perwakilan Riau dalam kegiatan tersebut. www.riaubisnis.com, 04 Juni 2010 BPK: Keuangan Negara Harus diaudit Secara Independen, Akuntabel dan Transparan Pengelolaan keuangan negara sangat rentan terjadinya korupsi. Untuk menghindarinya diperlukan audit secara menyeluruh oleh lembaga independen dan akuntabel serta disampaikan secara t r a ns pa r an k e pa d a mas ya ra ka t . Demikian diungkapkan anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Taufiequrachman Ruki, pada acara acara BPK Goes to Campus, di aula Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Jumat (4/6/2010). Tribun Pekan baru, 5 Juni 2010 Puluhan Mahasiswa Antusias Bertanya Sekitar 300 mahasiswa yang berasal dari 14 Perguruan Tinggi di Pekanbaru antusias mengikuti acara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Goes to Campus. Tak tanggung-tanggung, acara yang bertajuk BPK dan keuangan negara ini langsung dihadiri oleh Anggota BPK RI Taufiequrrahman Ruki dan Inspektur Utama BPK Nizam Burhanuddin sebagai pembicara.
Documentos relacionados
´Algebra Linear I - Aula 22 1 Potência de uma matriz
Finalmente, para calcular C 15 observamos que B = B t = B −1 e escrevemos C 2 = (E B D B −1 E) (E B D B E) = E B D B −1 (−I) B D B E = = −E B D2 B E. Também temos C 3 = −(E B D2 B −1 E) (E B D B E...
Leia maisKesedaran konsep
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang berfungsi untuk melindungi kepentingan dalam hal ini adalah hak yang dimiliki oleh ter...
Leia maisCermin dunia kedokteran
aspek kesehatan, kedokteran dan farmasi, juga hasil penelitian di bidangbidang tersebut. Naskah yang dikirimkan kepada Redaksi adalah naskah yang khusus untuk diterbitkan oleh Cermin Dunia Kedokter...
Leia mais