republik indonesia memorandum saling pengertian ant ara

Transcrição

republik indonesia memorandum saling pengertian ant ara
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DAN
KOTA OUREM
TENTANG KERJA SAMA KOTA KEMBAR
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia, dan Kata Ourem,
Portugal, selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak dan bersama-sama sebagai Para
Pihak;
MENGAKUI terdapatnya 500 (lima ratus) tahun ikatan budaya antara warga Flores Timur dan
Portugal;
MEMPERHATIKAN adanya pengaruh Portugis dalam warisan budaya di Flores Timur;
MEMPERHATIKAN lebih lanjut adanya upacara-upacara keagamaan Katolik di Flores Timur
berasal dari tradisi Portugis, seperti prosesi Samana Sancta;
BERKEINGINAN untuk membangun kerja sama kota kembar berdasarkan prinsip kesetaraan,
saling pengertian, menghormati, dan manfaat di antara Para Pihak;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara masing-masing;
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PASAL 1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai MSP) adalah
untuk membentuk suatu kerja sama kota kembar antara Para Pihak berdasarkan ikatan budaya
yang unik antara masyarakat Flores Timur dan Portugal.
PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA SAMA
Para Pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama sesuai dengan hukum dan peraturan
perundangan negara masing-masing pada bidang-bidang berikut:
1.
Kerja sama kebudayaan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang
kerja sama berikut:
a. Restorasi dan pelestarian situs budaya benda, termasuk rumah ibadah dan situs-situs
lainnya yang dibangun pada zaman Portugis;
b. Pelestarian ekspresi budaya tradisional lainnya yang berasal dari tradisi Portugis;
c. Promosi kerja sama kebudayaan dalam rangka mempertahankan dan memperkuat
ikatan kebudayaan antara rakyat kedua negara, dan
d. Peningkatan kapasitas di bidang budaya.
2.
Kerja sama pariwisata, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang
kerja sama berikut:
a. Pariwisata keagamaan untuk beberapa situs keagamaan di Ourem (Fatima) dan I atau
di Flores timur (Katedral Renha Rosari, Kapel Tua Ma, Kapel Tua Ana , Kapel Tua
Manino, dan Kapel Tua Senhor); dan
b. Promosi prosesi Samana Sancta, sebuah prosesi keagamaan tahunan pada hari
Jumat Agung yang berasal dari tradisi Katolik Portugis.
3.
Kerja sama pendidikan, yang akan dilakukan dengan melakukan, antara lain, pertukaran
siswa dan guru, beasiswa, penelitian bersama bidang sejarah dan budaya.
4.
Promosi dan pertukaran entitas bisnis antara Para Pihak.
5.
Kerja sama bidang lain yang disetujui oleh Para Pihak.
PASAL 3
IMPLEMENTASI
1.
Untuk melaksanakan ruang lingkup dan bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 MSP ini, Para Pihak wajib menyepakati suatu pengaturan khusus yang memuat
rincian seperti program, jadwal, kegiatan, pendanaan, dan personil.
2.
Hal-hal lain yang mungkin timbul selama pelaksanaan MSP ini dan tidak diatur dalam MSP
ini akan dibahas dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dalam pengaturan terpisah.
I
,
1
1
PASAL 4
PENDANAAN
1.
Pelaksanaan MSP ini didasarkan pada ketersediaan dana dan sumber daya lainnya;
2.
Setiap Pihak dapat mencari sumber pembiayaan dari pihak ketiga untuk mendanai kegiatan
yang dilakukan di bawah MSP ini, berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
PASAL 5
KELOMPOK KERJA BERSAMA
1.
Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memantau dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP in1, serta
merekomendasikan kegiatan-kegiatan dan program-program untuk melaksanakan MSP ini.
2.
Kelompok Kerja Bersama akan terdiri dari pejabat dari Para Pihak, dan diketuai bersama
oleh Bupati Flores Timur dan Walikota Ourem, atau pejabat lain yang diberi kewenangan
untuk mewakili mereka.
3.
Kelompok Kerja Bersama akan bertemu secara tahunan atau pada waktu lain yang
dianggap perlu oleh Para Pihak, di Flores Timur atau Ourem secara bergantian .
PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Setiap Pihak wajib melindungi dalam wilayahnya hak kekayaan intelektual dari Pihak lain
sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara masing-masing.
2.
Para Pihak wajib mengadakan pengaturan terpisah untuk melindungi hak kekayaan
intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini.
3.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan I atau informasi
rahasia yang diberikan oleh Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan MSP ini, Pihak yang
akan mengungkapkan harus mendapatkan suatu persetujuan tertulis dari Pihak lainnya
sebelum pengungkapan data dan I atau informasi tersebut.
PASAL 7
PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Semua personil dari setiap Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MSP ini harus
memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan dari Pihak lain dan harus
menghindari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan MSP ini.
PASAL 8
PENYELESAIAN SENG KET A
Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan I atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan
secara damai oleh Para Pihak melalui negosiasi dan konsultasi.
PASAL 9
PERUBAHAN
MSP ini dapat diubah atau direvisi dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak . Perubahan atau
revisi akan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari MSP ini .
PASAL10
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1.
2.
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka
waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis oleh Para Pihak.
MSP ini dapat dihentikan setiap saat oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya enam bulan sebelumnya.
3.
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari setiap program-program
atau kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini hingga selesainya
program-program dan I atau kegiatan-kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, para penanda ta ngan, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah
masing-masing, telah menandatangani MSP ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua di . J~~~Oa...... pada tanggal ... 23...... bulan ... M:e..L .....
Pada tahun dua ribu - ~~.a.~:
dalam bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris. Semua
naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah
Bahasa lnggris yang berlaku.
.....
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN
FLORES TIMUR
UNTUK PEMERINTAH KOTA OU REM
Signed
Signed
Y-oseph Lagadoni Henn
Bupati Flores Timur
Paulo Fonseca
Walikota Ou rem
·~
REPUBLIK INDONESIA
Memoranda de Entendimento
entre
o Governo Municipal das Flores - Timor
e
o Municipio de Ourem
no ambito da Cooperac;ao de Cidades lrmas
0 Municipio de Flores - Timor, Provincia Timorense de Nusa Tenggara, Republica da
Indonesia e o Municipio de Ourem, Portugal , designado singularmente por "Parte" e em
conjunto por "Partes".
RECONHECENDO a ligac;ao cultural existente de 500 (quinhentos) anos entre os povos das
Flores - Timor e Portugal;
TENDO EM CONTA a existencia de influencia portuguesa na heranc;a cultural nas Flores Timar;
TENDO EM CONTA a existencia de cenmornas religiosas cat61icas nas Flores - Timor
baseadas na tradic;ao portuguesa, tais como a procissao da Semana Santa;
TENDO EM CONTA 0 DESEJO de estabelecer uma cooperac;ao ente cidades irmas baseada
nos principios da igualdade, entendimento mutuo, respeito e beneficios entre as partes;
NOS TERMOS das leis e regulamentos em vigor nos seus respectivos paises;
CHEGARAM a um entendimento no que diz respeito a:
ARTIGO 1
OBJECTIVO
0 objective deste Memoranda de Entendimento (designado por ME) e o de estabelecer uma
cooperac;ao de cidade irma entre as Partes, tendo por base os lac;os culturais existentes entre o
povo das Flores - Timor e Portugal.
ARTIGO 2
AMBITO E AREAS DE COOPERACAO
As Partes comprometem-se a desenvolver a cooperac;ao de acordo com as respectivas leis em
vigor e nas seguintes areas:
1. Cooperac;ao cultural, que podera incluir, mas nao ficar limitada a, as seguintes areas de
cooperac;ao:
a. Renovac;ao e preservac;ao do site cultural existente, incluindo sites religiosos e outros
que foram criados durante a era portuguesa;
b. Preserva9ao de outras expressoes culturais tradicionais que derivam de tradi96es
portuguesas;
c. Promoc;ao de coopera9ao cultural de forma a manter e fortalecer os lac;os culturais entre
os povos dos dois paises;
d. Refor90 das capacidades no domfnio da cultura.
2. Cooperac;ao turistica, que podera incluir, mas nao limitar a, as seguintes areas de
cooperac;ao:
a. Turismo religioso em diversos sites religiosos em Ourem (Fatima) e/ou nas Flores Timor
(Catedral Renha Rosari , Capela Tua Ma, Capela Tua Ana, Capela Tua Manino e Capela
Tua Senhor);
b. Promoc;ao da procissao da Semana Santa, procissao religiosa anual proveniente da
tradic;ao cat61ica portuguesa .
3. Cooperac;ao educacional que sera feita atraves da realizac;ao, entre outros , de intercambios
de estudantes e professores, bolsas de estudo , pesquisa conjunta nas areas da cultura e
da hist6ria.
4. Promoc;ao e intercambio de entidades empresariais entre as duas Partes .
5. Outras areas de cooperac;ao a ser acordadas pelas Partes.
ARTIGO 3
IMPLEMENTACAO
1. Para implementar o ambito e as areas de cooperac;ao conforme estipulado no artigo 2 do
ME, as Partes devem concluir um acordo especial com a especificac;ao de detalhes como
programas, horarios, actividades, financiamentos e pessoal.
2. Qualquer outro assunto que surja durante a implementac;ao deste ME e que nao esteja nele
contemplado deve ser discutido e acordado, por escrito , pelas Partes em documento
separado.
ARTIGO 4
FINANCIAMENTO
1. A implementac;ao do ME estara sujeita
a disponibilidade de fundos
e outros recursos;
2. Cada Parte podera solicitar uma contribuic;ao financeira a terceiros de modo a financiar as
actividades mencionadas neste ME, sendo que serao objecto de aprovac;ao escrita pela
outra Parte.
ARTIGO 5
GRUPO DE TRABALHO CONJUNTO
1. As Partes podem criar um grupo de trabalho conjunto para monitorizar e avaliar as
actividades desenvolvidas ao abrigo deste ME, tal como as actividades e programas
recomendados para a implementac;ao deste ME .
2. 0 Grupo de Trabalho Conjunto deve ser composto por funcionarios de ambas as Partes e
co-presidido pelo presidente do municf pio de Ourem e pelo presidente do municfpio das
Flores - Timor ou outro funcionario autorizado para o(s) representar.
3. 0 Grupo de Trabalho Conjunto reunira anualmente ou em qualquer outra altura definida por
ambas as partes, nas Flores - Timor ou em Ourem, alternadamente .
ARTIGO 6
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Cada Parte, dentro do seu territ6rio, deve proteger os direitos de propriedade intelectual da
outra Parte, de acordo com as leis em vigor no respectivo pais .
2. Ambas as Partes devem celebrar um acordo separado, de forma a proteger a propriedade
intelectual resultante da implementac;ao deste ME .
3. Se qualquer uma das Partes pretender divulgar dados ou informa96es confidenciais
facultados pela outra Parte para implementac;ao do ME, deve solicitar uma autorizac;ao
escrita a outra Parte, antes da sua divulgac;ao.
ARTIGO 7
LIMIT ACAO DE PESSOAL
Todas as pessoas envolvidas na implementac;ao deste ME devem observar, respeitar e
obedecer as leis e regulamentos da outra Parte e evitar efectuar qualquer actividade
incompativel com os objectivos do ME.
ARTIGO 8
RESOLU<;AO DE LITiGIOS
Qualquer litfgio decorrente da interpreta9ao e/ou aplica9ao do presente ME deve ser resolvido
de forma amigavel entre as Partes atraves da negociac;ao e consulta.
ARTIGO 9
ALTERACOES
Este documento pode ser aperfei9oado ou revisto por consentimento mutuo escrito das Partes.
Esse aperfei9oamento ou revisao produzira efeitos em data a determinar pelas Partes e
constituira parte integrante do ME.
ARTIGO 10
ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E TERMO
1. Este ME entra em vigor na data da sua assinatura, vigorara durante cinco anos e podera
ser prolongado por consentimento m1.'.ltuo escrito das Partes .
2. Este ME podera ser denunciado a qualquer momenta por cada uma das partes, remetendo
uma notificac;ao escrita com seis meses de antecedencia.
3. 0 termo deste ME nao afectara a validade de qualquer programa ou actividades dele
decorrentes ate a sua conclusao.
EM FE DE QUE os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos seus governos,
assinaram o presente ME.
Assinado em duplicado. em ~aca rta
'a
z3
de
rnaiO
no ano de
2012.
nas linguas Indonesia, Portuguesa e lnglesa, sendo todos os
textos igualmente autenticos. Em caso de divergencia de interpreta<;:ao prevalecera a versao
inglesa.
Pelo Municipio das Flores - Timor
Pelo Municipio de Ourem
Signed
Signed
V'oseph Lagadoni Herin
Paulo Fonsec a
I
I
-
'
l
.
-
l,
REPUBLIX INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF FLORES TIMUR AND
THE MUNICIPALITY OF OUREM
ON SISTER CITY COOPERATION
The Municipality of Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Province , Republic of Indonesia,
and the Municipality of Ourem, Portugal, hereinafter referred to singularly as the Party and
jointly as the Parties ;
RECOGNIZING the existing 500 (five hundred) years of cultural bond between the people
of Flores Timur and Portugal;
TAKING INTO ACCOUNT the existing of Portuguese-influenced cultural heritage in Flores
Timur;
TAKING INTO ACCOUNT further the existing of Catholic based religious ceremonies in
Flores Timur derived from Portuguese tradition, such as the Samana Sancta procession ;
DESIRING to establish sister city cooperation based on principles of equality, mutual
understanding , respect and benefits between the Parties;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries ;
HAVE REACHED an understanding as follows:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (her2inafter referred to as the MoU) is
to establish a sister city cooperation between the Parties based on the unique cultural ties
between the people of Flores Timur and Portugal.
ARTICLE 2
SCOPE AND AREAS OF COOPERATION
The Parties agree to develop cooperation in accordance with their respective countries'
laws and regulations in the following areas:
1. Cultural cooperation, which may include, but not limited to, the following areas of
cooperation :
a. Restoration and preservation of the existing tangible cultural site, including religious
and other sites that were built during the Portuguese era ;
b. Preservation of other traditional cultural expression that was derived from
Portuguese tradition;
c. Promotion of cultural cooperation in order to maintain and strengthen the cultural
ties between the people of the two countries; and
d. Capacity building in the field of culture .
2. Tourism cooperation, which may include, but not limited to, the following areas of
cooperation :
a. Religious tourism for several religious sites in Ourem (Fatima) and I or in Flores
Timus (Catheral Renha Rosari, Capela Tua Ma, Capela Tua Ana , Capela Tua
Manino, and Capela Tua Senhor); and
b. Promotion of Samana Sancta procession, an annual religious procession on Good
Friday that was derived from Portuguese catholic tradition .
3. Education cooperation, which will be done by conducting, among others, exchange of
students and teachers, scholarship, joint research in history and culture .
4. Promotion and exchange of business entities between the two Parties .
5. Other areas of cooperation to be agreed by the Parties .
ARTICLE 3
IMPLEMENTATION
1. To implement the scope and areas of cooperation as stipulated in Article 2 of this MoU,
the Parties shall conclude a special arrangement which specifying details such as
program, schedule, activities , funding and personnel.
2. Any other issue that may arise during the implementation of this MoU and is not
covered in this MoU shall be discussed and agreed in writing by the Parties in separate
arrangement.
ARTICLE 4
FUNDING
1. The implementation of this MoU will be subject to the availability of fund and other
resources ;
2. Each Party may seek a third party financial contribution to fund the activities conducted
under this MoU, subject to the written approval of the other Party.
ARTICLE 5
JOINT WORKING GROUP
1. The Parties may set up a joint working group to monitor and evaluate the activities
conducted under this MoU, as well as recommend activities and programs to carry out
the implementation of this MoU.
2. The Joint Working Group shall be comprised of the officials from the Parties, and cochaired by the Regent of Flores Timur and mayor of Ourem or other official authorized
to represent them .
3. The Joint Working Group will meet annually or at any other time deemed necessary by
both Parties, in Flores Timur or Ourem alternately.
ARTICLE 6
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Each Party shall protect within its territory the intellectual property rights of the other
Party in accordance with the domestic law in force in their respective country.
2. Both Parties shall conclude a separate arrangement to protect any intellectual property
resulting from the implementation of this MoU.
3. If either Party wishes to disclose confidential data and I or information furnished by the
other Party for the implementation of this MoU, the disclosing Party shall seek a written
consent from the other Party prior to the disclosure of such data and I or information.
ARTICLE 7
LIMITATION OF PERSONNEL
All personnel of each Party engaged in the implementation of this MoU shall observe,
respect and comply with the laws and regulations of the other Party and shall avoid
conducting any activity inconsistent with the purposes and objectives of this MoU.
ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out from the interpretation and I or implementation of this MoU shall be
settled amicably by the Parties through negotiation and consultation.
ARTICLE 9
AMENDMENT
This MoU may be amended or revised by mutual written consent of the Parties. Such
amendment or revision will come into effect on a date as may be mutually determined by
the Parties and shall constitute an integral part of this MoU.
ARTICLE 10
ENTRY INTO FORECE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a
period of five years, and may be extended upon mutual written consent by the Parties.
2. This MoU may be terminated at any time by either Party by giving written notification at
least six months in advance.
3. The termination of this MoU shall not affect the validity of any ongoing program and I or
activities under this MoU until the completion of such program and I or activities.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective government, have signed this MoU .
Signed in duRlicate in J4MrtCl::>n the ." 141 day of .... ~ .i
In the year two thousand
and . t.W.~.lf in Indonesia, Portuguese and Eng lish languages. All texts being equally
authentic. In any case of any divergence of interpretation , the English text shall prevail.
....
FOR THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF
FLORES TIMUR
FOR THE MUNICIPAL GOVERNMENT
OF OUREM
Signed
Signed
Voseph Lagadoni Herin
Regent of Flores Timur
Paulo Fonseca
Mayor of Ourem

Documentos relacionados

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Leia mais

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Leia mais

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik 1. MoU ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MoU ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang untuk masa 2 (dua) tahun berikut, kecuali salah satu Pihak mengakhirinya de...

Leia mais

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Para Pihak memiliki hak atas alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban dan kesehatan umum untuk menunda sementara, secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan MSP ini dima...

Leia mais

memorandum saling pengertian

memorandum saling pengertian 1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, kecuali disetujui untuk diperpanjang oleh Pihak secara tertulis paling lambat...

Leia mais

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 terminate the present agreement at least 6 (six) months prior to its expiration. Article XI This termination of this Agreement shall not effect the validity or the duration of any agreement or cont...

Leia mais

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 4. KKKB akan bertemu secara berkala dan bergantian di Indonesia dan TimorLeste setidaknya sekali setiap dua tahun.

Leia mais

memorandum saling pengertian ant ara kementerian pemuda dan

memorandum saling pengertian ant ara kementerian pemuda dan (2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen dan informasi

Leia mais