Dan Dan
Transcrição
Dan Dan
Pernyataan Kehendak Bersama Oleh • DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA Dan KEMENTERIAN FEDERAL KERJASAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN Dan KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE Mengenai Kerjasama Pembangunan Trilateral : . ~ I. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman, dan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor-Leste sama-sama memandang bahwa Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ), dan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor-Leste merupakan mitra yang penting dalam kerjasama pembangunan; mendasarkan tekad mereka pada hasil-hasil yang telah dicapai sejauh ini dan berlandaskan kepada prinsip Kemitraan sejati; dan oleh karenanya menyatakan kehendak mereka untuk secara bersama-sama memperluas kerjasama pembangunan yang efisien dan efektif dan untuk melanjutkan proyek-proyek tertentu yang dapat meningkatkan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. II . Ketiga pihak secara khusus menyampaikan keinginan mereka: 1. untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pembangunan yang khusus dan yang terpilih sebagaimana disetujui oleh semua pihak, 2. untuk memfokuskan kepada hal-hal di mana Kerjasama Pembangunan Trilateral bisa memberikan tanggapan yang efisien dan efektif guna menjawab tantangan pembangunan, 3. untuk mendukung proyek-proyek Trilateral sesuai Pembangunan dan program-program Kerjasama kapasitas masing-masing pihak, 4. untuk mencapai sinergi antara Program-program Kerjasama Teknik bilateral di Indonesia dan Timor-Leste. 2 Ill. Ketiga pihak sama-sama memahami bahwa pemilihan kegiatan-kegiatan dan jenisjenis bantuan akan ditentukan secara bersama dan diatur oleh ketiga pihak dengan cara sebagai berikut: 1. Ketiga pihak menyampaikan kehendak mereka untuk membentuk sebuah satuan tugas guna melaksanakan Kerjasama Trilateral; 2. Anggota-anggota satuan tugas ini dapat merupakan wakil-wakil dari - Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang terkait, - Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor-Leste di Jakarta dan - Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta; • Untuk tujuan ini masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai wakil masing-masing yang akan menjadi penghubung dan perubahan-perubahan di masa akan datang; 3. Usul proyek dapat diajukan melalui atau oleh anggota-anggota satuan tugas; usul-usul itu harus dilaksanakan melalui proyek-proyek Deutsche Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) untuk Republik Demokratik Timor Leste; Pihak Jerman menekankan, bahwa untuk tujuan ini pihaknya telah menyediakan dana maksimal sebesar delapan ratus ribu Euro bagi TimorLeste; 4. Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste dapat mensponsori secara bersama proyek-proyek itu dengan cara menyediakan stat atau/dan pemberian dalam bentuk benda dan, jika dimungkinkan, dengan kontribusi keuangan; 5. Usul proyek dapat diajukan oleh ketiga pihak dan anggota-anggota satuan tugas secara langsung kepada kantor perwakilan GTZ di Jakarta yang telah ditunjuk oleh pihak Jerman selaku pengelola Kerjasama Trilateral ini; 6. Setelah menerima usul proyek, GTZ akan meminta pertemuan ad hoc anggota-anggota satuan tugas. yang akan memberikan persetujuan atas usulusul itu; 7. Persetujuan oleh satuan tugas akan secara khusus menetapkan jadual waktu maupun tingkat sumber-sumber keuangan, stat dan peralatan yang tepat; 8. Atas dasar a) Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman and Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani tanggal 5 Februari 2005; dan 3 b) Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani pada tanggal 9 April 1984; dan c) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral yang ditandatangani tanggal 2 Juli 2002; dan d) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan yang ditandatangani tanggal 8 Juli 2005; GTZ akan diberi kepercayaan untuk melaksanakan proyek tersebut; 9. GTZ akan menyiapkan laporan perkembangan untuk para mitra yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret setiap tahun. Laporan itu akan mencakup masa setahun yang telah berlalu. Laporan akhir harus disiapkan dalam waktu enam bulan setelah diselesaikannya proyek tersebut. IV. Ketiga pihak sama-sama mengerti, 1. bahwa Pernyataan Kehendak Bersama ini dapat diamandemen atau ditambah melalui kesepakatan bersama secara tertulis setiap waktu, khususnya atas dasar pengalaman yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan masing-masing proyek; 2. bahwa ketidaksepakatan apapun berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama yang dibuat berdasarkan Pernyataan Kehendak Bersama ini harus diselesaikan melalui kesepakatan bersama. v. 1. Kerjasama berdasarkan Pernyataan Kehendak Bersama ini akan dimulai saat penandatanganannya. • 2. Kerjasama ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak memberitahukan kepada dua pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri kerjasama berdasarkan Pernyataan Kehendak Bersama ini paling sedikit tiga bulan sebelumnya. Pernyataan Kehendak Bersama ini telah DITANDATANGANI dalam tiga rangkap dalam bahasa Indonesia, Jerman, Portugis dan lnggris. 4 Jakarta pada tanggal ... ..~... ... .... . bulan ... ~~-i........... 2007. Untuk Departemen [uar Negeri Republik ln.tonesia Signed Untuk Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman Signed • 5 Untuk Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor-Leste Signed Gemeinsame Absichtserklarung des AUSSENMINISTERIUMS DER REPUBLIK INDONESIEN und des BUNDESMINISTERIUMS FOR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UNO ENTWICKLUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und des MINISTERIUMS FOR AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN UNO ZUSAMMENARBEIT DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK TIMOR-LESTE Ober trilaterale Entwicklungszusammenarbeit I. Das AuBenministerium der Republik lndonesien, das Bundesministerium fOr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium fOr auswartige Angelegenheiten und Zusammenarbeit der Demokratischen Republik Timor-Leste teilen die Auffassung, dass das AuBenministerium der Republik lndonesien, das Bundesministerium fOr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium fOr auswartige Angelegenheiten und Zusammenarbeit der Demokratischen Republik Timor-Leste wertvolle Partner in der Entwicklungszusammenarbeit sind; • unterstreichen. wie ermutigt sie aufgrund der bisherigen Erfolge und auf der Grundlage des Prinzips echter Partnerschaft sind; und bringen daher ihre Absicht zum Ausdruck. gemeinsam eine effiziente und effektive Entwicklungszusammenarbeit auszubauen und insbesondere Projekte zur Forderung der Demokratie, der Einhaltung der Menschenrechte, der guten RegierungsfOhrung und des Umweltschutzes zu fordern. II. Aile drei Seiten bringen insbesondere ihre Absicht zum Ausdruck, 1. gemeinsame Kooperationen zu konkreten und ausgewahlten, zwischen allen Seiten vereinbarten EntwicklungsmaBnahmen zu fordern, 2. sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen die trilaterale Entwicklungszusammenarbeit eine effiziente und wirksame Bearbeitung entwicklungspolitischer Herausforderungen ermoglichen kann, 3. Projekte und Programme der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Kapazitaten der jeweiligen Seite zu unterstotzen, 4. Synergien zwischen den Programmen der bilateralen Technischen Zusammenarbeit in lndonesien und Timor-Leste herzustellen. Ill. Aile drei Seiten gehen davon aus, dass die Auswahl der Mal!nahmen und der Formen der angebotenen und bereitgestellten Unterstotzung gemeinsam von allen drei Seiten in der folgenden Weise festgelegt und gesteuert wird: 1. Aile drei Seiten bringen ihre Absicht zum Ausdruck, eine Arbeitsgruppe fOr die Umsetzung der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit zu bilden. 2. Diese Arbeitsgruppe konnte sich zusammensetzen aus Vertretern und Vertreterinnen - des Au~enministeriums der Republik lndonesien und anderer zustandiger staatlicher Stellen, - der Botschaft der Demokratischen Republik Timor-Leste in Jakarta und - der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta. Zu diesem Zweck sollte jede Seite die anderen Seiten Ober ihre Vertreter und Vertreterinnen als Ansprechpartner sowie Ober etwaige spatere Anderungen informieren. 3. Projektantrage konnten Ober oder durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe weitergeleitet werden; sie sollten durch Projekte der Deutschen Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) fOr die Demokratische Republik Timor-Leste umgesetzt werden. Die deutsche Seite weist darauf hin, dass sie Timor-Leste zu diesem Zweck Mittel in Hohe von bis zu achthunderttausend Euro zur Verfugung gestellt hat. 4. Die Republik lndonesien und die Demokratische Republik Timor-Leste konnten diese Projekte durch die Bereitstellung von Personal bzw. Sachleistungen sowie ggf. finanziellen Beitragen mit unterstotzen. 5. Projektantrage konnten von allen drei Seiten und von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe direkt an das GTZ-LanderbOro in Jakarta geleitet werden, dem die deutsche Seite die Verwaltung der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit Obertragen hat. 6. Nach Erhalt der Projektantrage soli die GTZ eine Ad-hoc-Sitzung der Mitglieder der Arbeitsgruppe einberufen. Diese sollen dann Ober die Billigung der Antrage entscheiden. 7. Die Entscheidung der Arbeitsgruppe soli insbesondere die Festlegung von an einen Zeitplan gebundenen Benchmarks sowie eines angemessenen Finanz-, Personal- und Ausstattungsrahmens umfassen. 8. Auf der Grundlage a) des Abkommens vom 5. Februar 2005 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Demokratischen Republik Timor-Leste Ober Technische Zusammenarbeit und 3 b) des Abkommens vom 9. April 1984 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik lndonesien Ober Technische Zusammenarbeit, c) der am 2. Juli 2002 unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik lndonesien und der Regierung der Demokratischen Republik TimorLeste Ober die Einrichtung einer Gemeinsamen Kommission fOr bilaterale Zusammenarbeit und d) des Abkommens vom 8. Juli 2005 zwischen der Regierung der Republik lndonesien und der Regierung der Demokratischen Republik Timor-Leste Ober Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Bildung soli die GTZ mit der Umsetzung des Projekts beauftragt werden. 9. Die GTZ soli den Partnern jeweils zum 31. Marz jedes Jahres einen Fortschrittsbericht vorlegen. Der Bericht soli den Zeitraum des abgelaufenen Kalenderjahrs umfassen. Der Endbericht sollte innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Projekts vorgelegt werden. IV. Aile drei Seiten gehen davon aus, dass 1. diese Gemeinsame Absichtserklarung im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit schriftlich geandert oder erganzt werden kann, insbesondere im Lichte der bei der Umsetzung der einzelnen Mal1nahmen gewonnenen Erfahrungen; 2. dass aile Meinungsverschiedenheiten Ober die Umsetzung der Zusammenarbeit auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung im gegenseitigen Einvernehmen gelost werden sollten. v. 1. Die Zusammenarbeit auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung sollte mit ihrer Unterzeichnung beginnen. 2. Die Zusammenarbeit sollte fortgesetzt werden, bis eine Seite die beiden anderen Seiten mindestens drei Monate im Voraus schriftlich Ober ihren Wunsch, die Zusammenarbeit auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung zu beenden, informiert. 4 Diese Gemeinsame Absichtserklarung wird in dreifacher Ausfertigung, jeweils in indonesischer, deutscher, portugiesischer, und englischer Sprache unterzeichnet. Jakarta, den ·~ium ln~~~ ien For das AuBenmi der Republik 1 FOr das Bundesministerium tor wirtschaftliche FOr das Ministerium tor auswartige Angelegen- Zusammenarbeit und heiten und Zusammen- Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland arbeit der Demokratischen Republik Timor-Leste Signed Signed 5 Signed Declarac;ao Conjunta de lntenc;oes do Departamento dos Neg6cios Estrangeiros da Republica da Indonesia e do Ministerio Federal da Cooperac;ao Econ6mica e do Desenvolvimento da Republica Federal da Alemanha e do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;ao da Republica Democratica de Timor-Leste sabre Cooperac;ao Trilateral para o Desenvolvimento I. 0 Departamento dos Neg6cios Estrangeiros da Republica da Indonesia, o Ministerio Federal da Coopera<;ao Econ6mica e do Desenvolvimento da Republica Federal da Alemanha e o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Coopera9ao da Republica Democratica de Timor-Leste Compartilham da opiniao de que o Departamento dos Neg6cios Estrangeiros da Republica da Indonesia, o Ministerio Federal da Coopera<;ao Econ6mica e do Desenvolvimento da Republica Federal da Alemanha e o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Coopera<;ao da Republica Democratica de Timor-Leste sao parceiros valiosos no campo da coopera<;ao para o desenvolvimento; Sublinham o encorajamento que para eles representam as realiza<;oes conseguidas ate a data, baseadas no princfpio da parceria verdadeira; e Expressam, por conseguinte, a sua inten<;ao de incrementar em conjunto a coopera<;ao eficiente e eficaz para o desenvolvimento e de promover, em particular, projectos que fortale9am a democracia, o respeito pelos direitos humanos, a boa governan<;ao e a protec<;ao do meio ambiente. II. As tres Partes manifestam em especial a sua inten<;ao de 1. promover a coopera<;ao conjunta em actividades de desenvolvimento especfficas e seleccionadas, acordadas entre as tres Partes, 2 2. dar enfoque a areas nas quais a Cooperac;:ao Trilateral para o Desenvolvimento possibilite uma resposta eficiente e eficaz a determinados desafios do desenvolvimento, 3. apoiar projectos e programas da Cooperac;:ao Trilateral para o Desenvolvimento dentro das capacidades de cada uma das Partes, 4. gerar efeitos sinergeticos entre os programas bilaterais da Coopera9ao Tecnica na Indonesia e em Timor-Leste. Ill. As tres Partes concordam em que a selecc;:ao entre as actividades e tipos da assistencia oferecida e providenciada seja feita e administrada pelas tres Partes em conjunto e da maneira seguinte: 1. As tres Partes afirmam a intenc;:ao de formar uma task force para fins de implementa9ao da Coopera9ao Trilateral para o Desenvolvimento. 2. Membros da task force poderao ser representantes - do Departamento des Neg6cios Estrangeiros da Republica da Indonesia e de outras agencias relevantes do Governo, - da Embaixada da Republica Democratica de Timor-Leste em Jacarta e - da Embaixada da Republica Federal da Alemanha em Jacarta. Para o efeito, cada Parte informara as respectivas outras Partes sabre quais os seus representantes, para fins de contacto, comunicando qualquer altera9ao que possa ocorrer posteriormente. 3. Propostas de projecto poderao ser apresentadas pelos pr6prios membros da task force ou per intermedio deles e serao implementadas no ambito de projectos da Deutsche Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) destinados Republica Democratica de Timor-Leste. 3 a A Parte alema aponta para o facto de que ja alocou para Timor-Leste recursos no montante maximo de oitocentos mil euros para esse fim . 4. A Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste poderao co-patrocinar tais projectos atraves do destacamento de pessoal ou prestac;:oes em especie e, onde for aplicavel, mediante contribuic;:ao financeira . 5. Propostas de projecto poderao ser apresentadas pelas tres Partes e pelos respectivos membros da task force directamente ao escrit6rio da GTZ em Jacarta, encarregado pela Parte alema da gestae da Cooperac;:ao Trilateral para o Desenvolvimento. 6. Ap6s a recepc;:ao das propostas de projecto, a GTZ convocara uma reuniao ad hoc dos membros da task force, que decidirao sobre a aprovac;:ao dessas propostas. 7. A decisao tomada pela task force implicara, em especial, no estabelecimento de "benchmarks" com prazos fixos, bern como dos nfveis adequados em materia de recursos financeiros, pessoal e equipamento. 8. Nos termos a) do Acordo entre o Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo da Republica DemocnUica de Timor-Leste sobre Cooperacao Tecnica, de 5 de Fevereiro de 2005, e b) do Acordo entre o Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo da Republica da Indonesia sobre Cooperac;:ao Tecnica, de 9 de Abril de 1984, c) do Memoranda de Entendimento entre o Governo da Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste sobre o Estabelecimento de uma Comissao Mista de Cooperacao Bilateral, assinado em 2 de Julho de 2002, e d) do Acordo entre o Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica Democratica de Timor-Leste Educacional, de 8 de Julho de 2005, 4 sobre Cooperac;:ao Cultural e a GTZ ficara encarregada da implementatyao do projecto. 9. Ate 31 de Martyo de cada ano, a GTZ encaminhara aos parceiros um relat6rio sobre o avan9o do projecto aos parceiros. 0 relat6rio cobrira o perfodo do respective ano civil findo. 0 relat6rio final sera providenciado dentro do prazo de seis meses a seguir a conclusao do projecto. IV. As tres Partes compartilham o entendimento de que 1. a presente Declara~tao Conjunta de lnten~toes podera ser emendada e completada por escrito, a qualquer memento e por mutuo acordo, em particular com base na experiencia adquirida no decurso da implementa~tao das medidas individuais; 2. qualquer divergencia relativa a implementatyao da cooperatyao realizada com base na presente Declaratyao Conjunta de lntentyoes sera resolvida por mutuo acordo. V. 1. A cooperatyao com base na presente Declaratyao Conjunta de lntentyoes iniciarse-a a partir da data da sua assinatura. 2. A cooperatyao tera continuatyao ate que uma das Partes comunique as respectivas outras, por escrito e, no mfnimo, com tres meses de antecedencia, o seu desejo de terminar a cooperatyao realizada com base na presente Declaratyao Conjunta de lntentyoes. 5 ----- - ------------- Esta Declarac;ao Conjunta de Entendimento e ASSINADO a triplicado em lingua Indonesia, Alema, Portuguesa e lnglesa. Jakarta, 3 de Maio de 2007 Pelo Departamento;tos Neg6cios Estrangelos da Republica da Indonesia Pelo Ministerio Federal da Cooperac;ao Econ6mica e do Desenvolvimento da Pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;:ao da Republica Republica Federal da Democratica de Timor- Alemanha Leste Signed Signed 6 Signed Joint Declaration of Intent By THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA And THE FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY And THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE On Trilateral Development Cooperation I. The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany, and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste share the view that the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany (BMZ) and the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Timor-Leste are valuable partners in development cooperation; underline their encouragement by the achievements reached so far and based on the principle of true Partnership; and express therefore their intent to jointly expand efficient and effective development cooperation and to further in particular projects which enhance democracy, respect for human rights, good governance and the protection of the environment . II. All three sides express specifically their intent 1. to promote joint cooperation on specific and selected development activities as agreed upon by all sides, 2. to focus on areas where Trilateral Development Cooperation may provide an efficient and effective response to a development challenge, 3. to support projects and programmes of Trilateral Development Cooperation within the capacity of each side, 4. to gain synergies between bilateral Technical Cooperation Programmes in Indonesia and Timor-Leste. Ill. All three sides share the understanding that the selection of activities and types of assistance offered and provided would be jointly determined and administered by all three sides in the following manner: 2 1. All three sides express their intent to form a task force for implementing the Trilateral Cooperation; 2. Members of this task force could be representatives of - the department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and other component government agencies, - the embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste in Jakarta and - the embassy of the Federal Republic of Germany in Jakarta; For this purpose each side should inform the others of their respective representatives as contact persons and any future changes; .. 3. Project proposals could be forwarded via or by the members of the task force; they should be implemented through projects of the Deutsche Gesellschaft tor Technische Zusammenarbeit (GTZ) for the Democratic Republic of TimorLeste; The German side points out, that it has provided Timor-Leste for this purpose with funds up to eight hundred thousand Euro; 4. The Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste could cosponsor those projects through the provision of staff or/and payments in kind and, where applicable, with a financial contribution; 5. Project proposals could be forwarded by all three sides and members of the task force directly to the country office of GTZ in Jakarta to which the German side has assigned the management of this Trilateral Cooperation; 6. Upon receipt of project proposals, GTZ should call for an ad hoc meeting of the task force members, who should decide over the approval of those proposals; 7. The decision by the task force should in particular determine timebound benchmarks as well as appropriate levels of financial resources, staff and equipment; • 8. On the basis of a) the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste regarding Technical Cooperation signed on 5 February 2005; and b) the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia regarding Technical Cooperation signed on 9 April 1984; and c) the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of East Timor on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation signed on 2 July 2002; and d) the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Cultural and Educational Co-operation signed on 8 July 2005. 3 the GTZ should be entrusted with the implementation of the project; 9. Partners should be provided by GTZ with a progress report due by March 31 of each year. The report should cover the period of the elapsed calendar year. The final report should be provided within the period of six months following the completion of the project. IV. All three sides share the understanding, .. 1. that this Joint Declaration of Intent may be amended or supplemented by mutual consent in writing at any time, in particular on the basis of experience acquired in the course of implementing the individual measures; • 2. that any disagreement regarding the implementation of cooperation on the basis of this Joint Declaration of intent should be resolved by mutual consent. V. 1. Cooperation on the basis of this Joint Declaration of Intent should commence upon signing thereof. 2. The cooperation should be continued until one side informs the other two sides in writing of its wish to terminate cooperation on the basis of this Joint Declaration of Intent at least three months in advance. This Joint Declaration of Intent is SIGNED in triplicate in the Indonesian, German, Portuguese and English languages. ~~~..... day of .... ~.~.!1........... 2007. Jakarta on the .. .. For the Department of Foreign Affairs of the Republic of lndonella Signed For the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany Signed 4 For the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste Signed