memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

Transcrição

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI BRASIL
MENGENAI
KERJASAMA PENDIDIKAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil untuk
selanjutnya disebut "Para Pihak".
Berkeinginan untuk memperkuat hubungan yang bersahabat yang ada antara
kedua Negara dan mendorong hubungan tersebut dalam bidang pendidikan;
Mengakui bahwa kerjasama pendidikan akan membawa lebih lanjut keuntungan
bersama bagi rakyat kedua Negara;
Menyadari bahwa kerjasama pendidikan akan meningkatkan secara pesat
kesejahteraan Negara dan rakyat mereka;
Mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, persamaan dan keuntungan
bersama;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara masing-masing maupun tata cara dan kebijakan mengenai kerjasama
pendidikan;
Telah mencapai pengertian sebagai berikut :
Pasal I
Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut MoU) ini adalah
mengupayakan kerjasama antara lembaga-lembaga dari Para Pihak di bidang
pendidikan dengan melaksanakan kegiatan yang akan memberi sumbangan untuk
memperdalam pengertian antara kedua bangsa.
Pasalll
Bidang Kerjasama
Tanpa mengganggu perjanjian-perjanjian yang sudah ditandatangani secara
langsung antara lembaga-lembaga pendidikan dan/atau entitas yang seJenis
lainnya dari kedua Negara, di sektor publik atau swasta, bidang kerjasama di
bawah MoU ini akan mencakup :
(a) Penguatan kerjasama pendidikan, khususnya diantara lembaga-lembaga
pendidikan;
(b) Pelatihan dan penggolongan tingkat para guru dan peneliti;
(c) Pertukaran informasi dan pengalaman;
(d) Penguatan kerjasama antara tim riset universitas;
(e) Peningkatan hasil ilmu pengetahuan;
(f) Penguatan kerjasama di bidang tehnik dan pendidikan kejuruan;
(g) Pembentukan mekanisme kerjasama dan pertukaran pengalaman di bidang
pendidikan jarak jauh;
(h) Hal-hal lain yang akan disepakati oleh Para Pihak.
Pasal Ill
Badan Pelaksana
Masing-masing
Pihak akan menunjuk lembaga-lembaga
berikut untuk
melaksanakan MoU ini :
a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Depa:rtemen Pendidikan Nasional;
b. Untuk Pemerintah Republik Federasi Brasil : Kementerian Pendidikan .
Pasal IV
Pelaksanaan
Para Pihak akan melaksanakan MoU ini melalui pengaturan-pengaturan, programprogram atau proyek-proyek sesuai dengan ketersediaan dana Para Pihak.
PasalV
Kelompok Kerja Bersama
1. Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari anggota
lembaga-lembaga terkait dari Para Pihak;
2. Kelompok Kerja Bersama akan memfasilitasi, menerapkan, memonitor,
mengevaluasi dan memberi saran lebih lanjut dalam pengaturan-pengaturan,
program-program atau proyek-proyek yang ada;
3. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun atau kapanpun bila
dianggap perlu, dengan tempat dan jadwal yang akan disetujui Para Pihak.
Pasal VI
Hak atas Kekayaan lntelektual
1. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul sebagai
implementasi dari MoU ini akan dimiliki secara bersama dan :
a. Masing-masing Pihak akan diijinkan menggunakan hak atas kekayaan
intelektual untuk maksud mempertahankan, menyadur dan memanfaatkan
kekayaan intelektual yang terkait;
b. Masing-masing Pihak yang membawa kekayaan intelektual dalam
melaksanakan kerjasama kegiatan dibawah MoU ini dapat dikenakan
tuntutan yang digunakan oleh pihak ketiga.
2. Jika masing-masing Pihak ingin membuka data dan/atau informasi rahasia
yang dihasilkan dari kegiatan bersama dibawah MoU ini kepada pihak ketiga,
Pihak tersebut harus memperoleh persetujuan lebih dulu dari Pihak lainnya
sebelum data dan/atau infromasi rahasia tersebut dibuka.
3. Jika hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu dari Para Pihak
dan/atau lembaga-lembaga atas nama Pemerintah untuk maksud komersial,
Pihak lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil.
4. Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain diluar
Republik Federasi Brasil dan Republik Indonesia untuk kegiatan komersial
apapun yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual yang berada
dibawah MoU ini, Pihak tersebut akan mengutamakan kerjasama dengan Pihak
lainnya dibawah MoU ini. Pengutamaan tersebut akan dikecualikan, jika Pihak
lainnya tidak dapat ikutserta dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
Pasal VII
Peru bahan-peru bah an
Salah satu Pihak dapat menyarankan, melalui nota diplomatik, perubahan atau
modifikasi terhadap MoU ini. Setiap perubahan atau modifikasi yang disetujui oleh
Para Pihak akan menjadi bagian dari MoU ini dan akan berlaku pada tanggal
sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak.
Pasal VIII
Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak mengenai interpretasi
dan/atau pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara bersahabat, melalui
konsultasi dan negosiasi.
Pasal IX
Mulai berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1. MoU ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MoU ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang untuk masa
2 (dua) tahun berikut, kecuali salah satu Pihak mengakhirinya dengan
menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik paling tidak 6
(enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi berlakunya program-program
dan proyek-proyek kerjasama yang telah disetujui dibawah MoU ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, ya ng diberi kuasa oleh
masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Memorandum Saling
Pengertian ini.
DIBUAT secara rangkap dua, di Jakarta, pada tanggal 12 Juli, 2008, dalam bahasa
Indonesia, bahasa Portugis dan bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan
sama. Dalam hal ada perbedaan penafsiran, bahasa lnggris akan berlaku.
UNTUK PE"'ERINTAH
REl?t.JBLIK INDONESIA
Signed
BAMBANG SOEDIBYO
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIKR!iDERAs1\BRASIL
Signed
CELSO 4MO!llM
MENTER! LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBRE COOPERACAO EDUCACIONAL
0 Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica Federativa do
Brasil (doravante referidos como "Partes"),
Desejando refor9ar as rela9oes amistosas existentes entre os dois parses e
promover suas rela9oes no campo da educa9ao;
Reconhecendo que a coopera9ao educacional beneficiara mutuamente os
povos dos dois palses;
Reconhecendo que a coopera9ao educacional aprimorara o bem-estar de seus
parses e povos;
Reconhecendo a importancia dos princrpios de soberania, igualdade e mutuo
beneffcio;
Observando as leis e regulamenta9oes em vigor de seus respectivos parses,
bem como os procedimentos e as polfticas de coopera9ao educacional,
Chegaram ao seguinte entendimento:
Artigo I
Objetivo
0 objetivo deste Memoranda de Entendimento (doravante "ME") e empreender
a coopera9ao entre institui90es das Partes no campo da educa9ao,
implementando atividades que contribuam para o aprofundamento do
entendimento entre as duas na9oes.
Artigo II
Escopo da Cooperacao
0 presente ME, sem prejufzo dos acordos assinados diretamente entre
instituiyoes educacionais cu entidades similares de ambos cs pafses do setor
publico cu privado, tern per escape:
a) o fortalecimento da cooperayao educacional principalmente entre instituiyOes
de educayao;
b) a formayao e capacitayao de professores e pesquisadores;
c) o intercambio de informayOes e experi&ncias;
d) o fortalecimento da coopera~o entre equipes de pesquisa das
universidades;
e) o fomento da produyao cientifica;
f) o fortalecimento da cooperayao no campo do aprendizado tecnico e
vocacional;
g) o estabelecimento de mecanismos de cooperayao e intercambio de
experiencias no campo do ensino a distancia;
h) outros assuntos a serem acordados pelas Partes.
Artigo Ill
Agencias Executoras
Para a implementayao deste ME, cada Parte designara as seguintes
instituiyOes:
a) pelo Governo da Republica da Indonesia: o Ministerio da Educayao
Nacional;
b) pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: o Ministerio da Educayao.
Artigo IV
Im plementacao
As Partes implementarao este ME per meio de acordos, programas cu projetos
conforme a disponibilidade de fundos das Partes.
Artigo V
Grupo de Trabalho Conjunto
1. As Partes estabelecerao um Grupo de Trabalho Conjunto composto per
membros de instituiyoes congeneres das Partes.
2. O Grupo de Trabalho Conjunto facilitara. implementara, monitorara, avaliara
e recomendara outros acordos, programas cu projetos existentes.
3. 0 Grupo de Trabalho Conjunto reunir-se-a anualmente cu quando
necessario, em local e data a serem definidas pelas Partes.
Artigo VI
Direitos de Propriedade lntelectual
1. As Partes serao co-titulares de quaisquer direitos de propriedade intelectual
originados da implementac;ao deste ME e:
a) cada Parte sera autorizada a usar tal direito de propriedade intelectual
com o prop6sito de preservar, adaptar e melhorar a propriedade
pertinente;
b) cada Parte que agregar propriedade intelectual a implementac;ao de
atividades de cooperac;ao sob este ME sera responsavel por qualquer
reivindicac;ao feita por terceiros acerca de sua utilizac;ao.
2. Se qualquer das Partes pretender divulgar dado ou informac;ao confidencial
resultante das atividades da cooperac;ao objeto deste ME para uma terceira
parte, devera obter previo consentimento da outra Parte antes que qualquer
divulgac;ao seja feita.
3. Na eventualidade dos direitos de propriedade intelectual serem usados por
quaisquer das Partes ou instituic;oes em nome do Governo com prop6sitos
comerciais, a outra Parte tera direito a obter eqi.iitativa parcela de royalties.
4. Quando uma das Partes requerer cooperac;ao de outra parte que nao seja a
Republica da Indonesia nem a Republica Federativa do Brasil para qualquer
empreendimento comercial decorrente dos direitos de propriedade intelectual
abrigados por este ME, esta Parte dara preferencia a cooperac;ao com a
outra Parte designada neste ME. A preferencia nao sera concedida se a
outra Parte for incapaz de participar de modo mutuamente benefice.
Artigo VII
Emendas
Qualquer uma das Partes pode sugerir por Nota diplomatica emenda ou
modificac;oes este ME. As emendas ou modificac;oes acordadas por ambas as
Partes integrarao estse ME e entrarao em vigor na data que for determinada
pelas Partes.
Artigo VIII
Resolucao de Controversias
a
Qualquer controversia entre as Partes quanto interpretac;ao ou implementac;ao
deste ME sera resolvida amigavelmente, por meio de consultas e negociac;oes.
Artigo IX
Entrada em Vigor, Duracao e Termino
1. Este ME entrara em vigor na data de sua assinatura.
2. Este ME tera vigencia de cinco (5) anos, sendo automaticamente renovado
por sucessivos periodos de dois (2) anos, a menos que uma das Partes o
denuncie por escrito, por via diplomatica, pelo menos seis (6) meses antes
da sua renovac;ao.
3. A denuncia deste ME nao afetara a validade e durac;:ao dos projetos ou
programas em curso no ambito deste ME.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, sendo devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinaram este ME.
Feito em Jacarta, em 12 de julho de 2008, em dois originais, nos idiomas
indonesio portugues, e ingles, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em
caso de qualquer divergencia de interpretac;:ao, prevalecera a versao em ingles.
PELO GOVERNQ DA REPUBLICA
DAlNOONESIA
Signed
BAMBANG SOEDIBYO
MINISTRO DA EDUCACA0
NACIONAL
PELO GOVERNO DA REPJJBLICA
FEDERA'Tl'AA DO BAA$1L
Signed
CELSO .A1VIOR.M
MINISTRO DAS RELAC0ES
EXTERIOR ES
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
CONCER1
NING
EDUCATIONAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as "the Parties");
Desiring to strengthen the friendly relations existing between the two countries
and to promote their relations in the field of education;
Acknowledging that educational cooperation will bring further mutual benefits to
the people of the two countries;
Realizing that the educational cooperation will greatly enhance the welfare of their
countries and peoples;
Recognizing the importance of the principles of sovereignty, equality and mutual
benefit;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries as
well as the procedures and policies on educational cooperation;
Have reached an understanding as follows:
Article I
Objective
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter "MoU") is to
endeavour cooperation between institutions of the Parties in the fields of education
by implementing activities, which contribute to the deepening of understanding
between the two nations.
Article II
Scope of Cooperation
Notwithstanding the agreements signed directly between educational institutions
and/or other similar entities of both countries, in public or private sectors, the
scope of cooperation under the MoU shall include:
(a) The strengthening of educational cooperation, especially among institutions of
education;
(b) The training and qualification of teachers and researchers;
(c) The exchange of information and experiences;
(d) The strengthening of cooperation between university research teams;
(e) The increase of scientific production;
(f) The strengthening of cooperation in the field of technical and vocational
learning;
(g) The establishment of mechanism of cooperation and exchange of experience
in the field of distance learning;
(h) Other matters to be agreed upon by the Parties.
Article Ill
Executing Agencies
Each Party shall designate the following institutions to implement this MoU:
a. For the Government of the Republic Indonesia : the Ministry of National
Education;
b. For the Government of the Republic Federative of Brazil : the Ministry of
Education.
Article IV
Implementation
The Parties shall implement this MoU through arrangements, programs or projects
in accordance with the availability of funds of the Parties.
Article V
Joint Working Group
1. The Parties establishes a Joint Working Group composed by members of
related institutions of the Parties.
2. The Joint Working Group shall facilitate, implement, monitor, evaluate, and
recommend further existing arrangements, program or projects.
3. The Joint Working Group shall meet annually or whenever necessary, with
venue and date designated by the Parties.
Article VI
Intellectual Property Rights
1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation
of this MoU will be jointly owned and:
a. Each Party shall be allowed to use intellectual property right for the purpose
of maintaining, adapting and improving, the relevant property;
b. Each Party which brings in intellectual property for the implementation of the
cooperation activities under this MoU shall be liable for any claim made by
any third party on its use.
2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted
from cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing
Party must obtain prior consent from the other Party before making any
disclosure.
3. If the intellectual property rights are used by either of the Parties and/or
institutions on behalf of the Government for commercial purposes, the other
Party shall be entitled to obtain equitable portions of royalties.
4. Whenever either Party requires the cooperation of another Party different from
the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia for any
commercial undertaking resulted from the intellectual property rights covered
by this MoU, this Party will give first preference to the cooperation with the
other Party under this MoU. The preference will be waived, if the other Party is
unable to participate in a mutually beneficiary manner.
Article VII
Amendments
Either Party may suggest, by diplomatic note, amendments or modifications of this
MoU. Amendments or modifications agreed upon by the Parties shall constitute
part of this MoU and shall come into force on such a date as may be determined
by the Parties.
Article VIII
Settlement of Dispute
Any dispute or different between the Parties concerning the interpretation and/or
implementation of this MoU shall be settled amicably, through consultations and
negotiations.
Article IX
Entry into force, Duration and Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of its signature.
2. This MoU shall be valid for a period of 5 (five) years , and shall be renewed for
successive periods of 2 (two) years, unless either Party terminates it by giving
written notification through diplomatic channel at least 6 (six) months prior to its
renovation .
I
3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of the
ongoing programs and projects of cooperation concluded under this MoU.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU.
DONE in duplicate at Jakarta, on this 12'h day of July, in the year 2008, in the
Indonesian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, the English language shall prevail.
FOR THJz-GOYERNMENT OF
THE REPUBUct OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENJ" OF THE
FEDERATIV6'REfPUBLIC1 OF BRAZIL
Signed
Signed
BAMBANG SOEDIBYO
MINISTER OF NATIONAL EDUCATION
CELSO AMOrtlM
MINISTER OF EXTERNAL RELATIONS

Documentos relacionados

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik selanjutnya disebut "Para Pihak") BERKEINGINAN untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara dan dimaksudkan bagi kepentingan bilater...

Leia mais

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan MSP ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari satu Pihak ke Pihak lainnya melalui saluran diplomatik yang menyampaikan telah selesainya prosedur internal.

Leia mais

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan MSP ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari satu Pihak ke Pihak lainnya melalui saluran diplomatik yang menyampaikan telah selesainya prosedur internal.

Leia mais

republik indonesia memorandum saling pengertian ant ara

republik indonesia memorandum saling pengertian ant ara 1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five years, and may be extended upon mutual written consent by the Parties. 2. This MoU may b...

Leia mais

memorandum saling pengertian

memorandum saling pengertian a. Pengembangan dari pelaksanaan kegiatan tertentu; b. Pembahasan lebih lanjut mengenai kegiatan kolaboratif yang akan dilakukan dan perkiraan anggaran; c. Berbagi informasi tentang kemajuan kerja ...

Leia mais

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian dan memberikan kontribusi pada peningkatan kerjasama bilateral lebih lanjut antar para Pihak,

Leia mais

ANTA`RA

ANTA`RA remain valid for the period of five (5) years, and shall be automatically renewed for equal periods. 2. Either Party may express its intention to terminate this Protocol of Intent, at any time, thr...

Leia mais

persetujuan ant ara pemerintah republik indonesia dan pemerint ah

persetujuan ant ara pemerintah republik indonesia dan pemerint ah In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as frequently and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the de...

Leia mais

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 extended for subsequent periods of 2 (two) years through notification in writting about its intention to terminate the present agreement at least 6 (six) months prior to its expiration. Article XI ...

Leia mais