Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK Tl MOR-LESTE
TENT ANG
KERJA SAMA KE LAUT AN DAN PERIKANAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik TimorLeste yang selanjutnya secara tunggal disebut " Pihak" dan bersama-sama
disebut " Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN semangat kerja sama sebagaimana ditentukan dalam
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tahun
1982 dan perhatian bersama Para Pihak atas konservasi pengelolaan dan
pemanfaatan berkelanjutan sumber-sumber daya hayati laut;
MERUJUK kepada
1) Memorandum Saling
Pengertian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang
Pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral, ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2002, diubah pada 2010; 2) Pernyataan Kehendak antara
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian
Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerja Sama
Kelautan dan Perikanan, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2011 ; 3)
kerja sama dan kemitraan multilateral yang berlangsung mengenai lnisiatif
Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan diantara Para
Pihak atau sebagai bagian dari 6 (enam) negara anggota yang bertujuan untuk
memastikan manfaat jangka panjang sumber daya laut dan pesisir di kawasan
segitiga karang; 4) Deklarasi Program Aksi Strategis untuk Aksi Ekosistem Laut
Arafura dan Timar guna memastikan kerja sama terintegrasi secara lintas batas
untuk mengelola, melindungi dan keberlanjutan sumber daya hayati wilayah Laut
Arafura dan Timor;
Penangkapan
lkan
5) Rencana Aksi Regional untuk Mempromosikan Praktik
yang
Bertanggung
jawab
mencakup
Pemberantasan
Penangkapan lkan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur; dan 6)
Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan untuk Laut di Wilayah Asia Timur;
BERKEINGINAN untuk lebih memperluas kerja sama di bidang kelautan dan
perikanan;
MENEGASKAN bahwa kerja sama di bidang kelautan dan perikanan akan
memberikan kepentingan bersama dan memberikan kontribusi pada peningkatan
kerja sama bilateral lebih lanjut antara Pihak;
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut;
PASAL1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP") adalah
untuk membentuk suatu kerangka untuk peningkatan kerja sama di bidang
kelautan dan perikanan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
1. Para Pihak wajib mewujudkan dan mengembangkan kerja sama dalam ruang
lingkup sebagai berikut:
a. Pencegahan, penghalangan dan penghapusan Penangkapan lkan yang
Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
b. Manajemen perikanan dan konservasi;
c. Pertukaran informasi, data dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
d. Pengolahan produk-produk perikanan, pemasaran dan investasi;
e. Penelitian dan pertukaran para ahli/ilmuwan/pejabat pemerintah; dan
f.
Pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan
perikanan.
2. Para
Pihak
membahas
wajib
hal-hal
mendorong
yang
bilamana
menjadi
diperlukan
untuk
kepentingan
berkonsultasi
bersama
sebelum
penyelenggaraan fora perikanan regional dan internasional.
PASAL 3
PENGATURAN PELAKSANAAN
Untuk melaksanakan secara efektif ruang lingkup kerja sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui
pengaturan-pengaturan pelaksanaan yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 4
PENUNJUKAN OTORITAS
Otoritas yang ditunjuk untuk koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan MSP ini adalah:
Untuk Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
Untuk Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste adalah Kementerian
Pertanian dan Perikanan.
PASAL 5
KELOMPOK KERJA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Para Pihak menyepakati untuk membentuk Kelompok Kerja bidang Kelautan
dan Perikanan untuk melaksanakan MSP ini;
2. Kelompok Kerja wajib melibatkan perwakilan instansi terkait dari Setiap Pihak;
serta perwakilan dari institusi pelaksana mereka untuk pelaksanaan MSP;
3. Kelompok Kerja wajib bertemu secara berkala dan bergantian di Republik
Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste paling sedikit sekali dalam dua
tahun pada tanggal yang telah disetujui oleh Para Pihak;
4. Peran dari Kelompok Kerja adalah sebagai berikut :
a. Mengembangkan pengaturan pelaksanaan dan memonitor pelaksanaan
pengaturan-pengaturan pelaksanaan dari bidang-bidang kerja sama di
Pasal 2 MSP;
b. Saling berbagi informasi kemajuan pelaksanaan kerja sama. termasuk
berkonsultasi dan memformulasikan rekomendasi untuk memecahkan
permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan bidang-bidang
kerja sama di Pasal 2 MSP; dan
c.
Melaporkan bersama kemajuan kegiatan-kegiatan bidang kelautan dan
perikanan kepada Komisi Bersama Tingkat Menteri antara Republik
Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste.
PASAL 6
PENGATURAN FINANSIAL
Pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam Pasal 2 ditentukan sesuai
dengan tanggung jawab dan kemampuan finansial masing-masing. Para Pihak
wajib saling menyepakati pengaturan finansial yang timbul pada masing Pihak,
secara kasus per kasus, sesuai dengan ketersediaan dana.
PASAL 7
KERAHASIAAN
Para Pihak wajib memastikan bahwa kerahasiaan dokumen, informasi dan data
lainnya tidak dibagi atau diberikan kepada Pihak ketiga untuk pelaksanaan MSP ini
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
PASAL 8
HAK-HAK KE KAY AAN INTELEKTUAL
1. Setiap hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam
rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah MSP ini akan tetap menjadi
hak milik Pihak tersebut.
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari Para Pihak pada setiap
publikasi, dokumen
dan/atau tulisan
dilarang
untuk
digunakan tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak.
PASAL 9
SUMBER DAY A GENETIK
1.
Para Pihak menegaskan bahwa akses terhadap sumber-sumber daya genetik
wajib
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
Konvensi
Keanekaragaman Hayati (KKH), khususnya prinsip-prinsip persetujuan terlebih
dahulu dan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
2.
Setiap Pihak wajib memiliki kewenangan untuk menentukan akses ke sumbersumber daya genetik sesuai dengan perundang-undangan dalam negeri dan
berupaya untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu guna memfasilitasi akses
yang jelas dan terbuka kepada sumber-sumber daya genetik.
PASAL10
PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan diantara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan
dan/atau penerapan dari ketentuan-ketentuan dalam MSP ini wajib diselesaikan
secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL11
PERUBAHAN
MSP ini dapat diamandemen kapanpun melalui persetujuan secara tertulis Para
Pihak 3 (tiga) bulan sebelumnya. Amandemen tersebut harus merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib berlaku pada tanggal yang mungkin
ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL12
PENUNDAAN
Para Pihak memiliki hak atas alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan
nasional, ketertiban dan kesehatan umum untuk menunda sementara, secara
keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan MSP ini dimana penundaan diberlakukan
segera setelah terdapat pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh salah satu
Pihak.
PASAL1 3
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali
disepakati untuk diperpanjang oleh Para Pihak melalui kesepakatan secara
tertulis
paling
lambat 6
(enam)
Memorandum Saling Pengertian ini.
bulan
sebelum
tanggal pengakhiran
3. Tanpa menyangkut pengaturan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat
mengakhiri MSP ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak lainnya
mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini secara tertulis 3 (tiga) bulan
sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatankegiatan bersama yang sedang berlangsung, perjanjian dan/atau kegiatankegiatan yang disepakati yang telah ada selama pelaksanaan MSP ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di Jakarta, pada 29 Agustus tahun dua ribu lima belas, dalam dua
rangkap asli dalam Bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris. Semua naskah
memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka
naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
REPUBLIK INDONESIA
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
SUSI PUDJIASTUTI
Menteri Kelautan dan Perikanan
/ ESTANISLAU ALEIXO DA SILVA
Menteri Senior, Menteri Koordinator
Ekonomi dan Menteri Pertanian
dan Perikanan
KEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENT RE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
SOB RE
COOPERACAO NO AMBITO DOS ASSUNTOS MARINHOS E DAS PESCAS
0
Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica
Democratica de Timor-Leste (a seguir designados s ingularmente como
"Parte" e colectivame nte coma "Partes")·
'
'
CONSIDERANDO o espirito de coopera9ao conforme o disposto na Conven9ao
das Na96es Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) de 1982 e o interesse
comum das Partes em materia de conserva9ao. gestao, desenvolvimento
sustentavel e da utiliza9ao responsavel dos recurses marinhos vivas;
REFERINDO-SE:
1) o Memorando de Entendimento entre o Governo da
Republica da Indonesia e o Governo da Republica Democratica de Timor-Leste
sabre a cria9ao de uma Comissao Conjunta de Coopera9ao Bilateral, assinado em
Jacarta , no dia 2 de Julho de 2002; alterado em 2010; 2) a Carta de lnten96es
assinada em Jacarta, no dia 22 de Mar90 de 2011 entre o Ministerio dos Assuntos
Maritimos
e das Pescas da Republica da Indonesia e o Ministerio da Agricultura e
Pescas da Republica Democratica de Timor-Leste; 3) a continua parceria
multilateral relativa
a lniciativa Triangulo de Coral
sobre Recifes de Coral, Pescas
e Seguran9a Alimentar, abrangendo a totalidade ou parte de pelo menos seis
paises com o objective de garantir beneficios a longo prazo em rela9ao aos
recurses naturais marinhos e costeiros na area do triangulo coral; 4) a Declara<;;;ao
sabre o Programa de Ac9ao Estrategica para Arafura e a Ac;ao do Ecossistema do
Mar de Timor para assegurar a coopera9ao transfronteiri9a para a gestao integral,
prote9ao e sustentabilidade dos recurses vivos da regiao de Arafura e do Mar de
Timor; 5) Plano de A<;ao Regional sobre as Pescas llegais; 6) As Parcerias em
Gestao Ambiental para os Mares da Asia Oriental;
DESEJANDO
expandir ainda mais
a coopera9ao na area relacionada com
assuntos marinhos e pescas;
AFIRMANDO que a coopera9ao no dominio dos assuntos marinhos e das pescas
seNe os interesses comuns e contribui para a valoriza9ao de uma maior
coopera9ao bilateral entre as Partes;
EM CONFORMIDADE com as leis e regulamentos dos respectivos paises:
CHEGARAM ao seguinte entendimento:
ARTIGO 1
OBJECTIVO
0 objective deste Memorando de Entendimento (doravante referido como "MoU")
e estabelecer um enquadramento na promo9ao de coopera9ao nos sectores dos
assuntos marinhos e das pescas.
ARTIGO 2
AREAS DE COOPERACAO
1.
As Partes irao executar e desenvolver a coopera9ao nas seguintes areas :
a.
Preven9ao. combater e elimina9ao de Pescas ilegal, nao declarada e
nao regulamentada;
b.
Gestao e conservac;:ao de pescas;
c.
Troca de informac;oes,
dados e tecnologia na area de marinhos e
pescas;
2.
d.
Processo de produtos de pescas, mercadoria e investimento;
e.
Pesquisa e troca de cientistas e profissionais; e
f.
Formac;ao e Capacita9ao do pessoal nos assuntos marinhos e pescas.
As Partes irao esforc;ar quando achar necessario consultar nos assuntos de
mutuo interesse antes de fora regional e internacional de pescas.
ARTIGO 3
DISPOSl<;OES DE IMPLEMENTAf;AO
Para implementar efectivamente as areas de cooperac;ao estipuladas no Artiga 2,
e essa coopera9ao sera executada atraves das regras de implementa9ao que
serao acordadas entre as Partes.
ARTIG0 4
AUTORIDADES DESIGNADAS
As autoridades designadas para a coordenac;ao, execU<;ao, monitorizac;ao e
avalia9ao da implementac;ao do presente MoU sao:
para a Republica da Indonesia, o Ministerio dos Assuntos Marinhos e das
Pe seas;
para a Republica Democratica de Timor-Leste, os servic_;;os dos assuntos
marinhos e pescas do Ministerio da Agricultura e Pescas.
ARTIGO 5
GRUPO DE TRABALHO DOS ASSUNTOS MARI NHOS E PESCAS
1.
As Partes concordam estabelecer um Grupo de Trabalho dos Assuntos
Marinhos e das Pescas (GT) para a implementa9ao deste MoU ;
2.
0 Grupo de Trabalho deve incluir os representantes relevantes de cada
Parte; assim como os representantes das institui96es implementadoras para
implementar o MoU;
3.
0 Grupo de Trabalho reunir-se-a periodicamente e de forma alternada na
Indonesia ou em Timor-Leste, pelo menos uma vez a cada dois anos;
4.
A fun9ao do Grupo de Trabalho sao os seguintes :
a.
Oesenvolver as regras de execu9ao e monitorizac;:ao da implementac;:ao
das regras de execu9ao das areas de cooperac;:ao estabelecidas no
Artigo 2 deste MoU;
b.
Partilhar as informac;:oes sobre os progressos da cooperac;:ao, assim
coma consultar e formular recomenda96es para resolver quaisquer
problemas que podem acontecer na implementac;:ao nas areas de
coopera9ao estabelecidas no Artigo 2 do presente MoU; e
c.
Preparar relat6rios conjunto sabre actividades dos assuntos marinhos e
pescas para a Comissao Ministerial Conjunta sabre Cooperac;:ao Bilateral
entre a Republlca da Indonesia e a Republica Oemocratica de TimorLeste.
ARTIGO 6
DISPOSIC;OES FINANCEIRAS
A coopera9ao prevista no Artigo 2 sera desenvolvida no ambito da
disponibilidade de fundos das Partes. As Partes concordarao mutuamente
qualquer execu9ao financeira surgido pelas respectivas Partes decorrente de
cada acordo de execu9ao caso a caso, dependendo de disponibilidade de
fundos.
ARTIGO 7
CONFIDENCIALIDADE
As Partes assegurarao que a confidencialidade e o sigilo de documentos,
informa96es e outros dados nao sao compartilhados ou fornecidos a terceiros
durante o periodo da implementa9ao do presente
MoU sem o previo
consentimento por escrito da Parte envolvida.
ARTIGO 8
PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Qualquer propriedade intelectual utilizada de uma Parte para a implementa9ao
de actividades do presente MoU continuara a ser propriedade dessa Parte.
2_
0 uso de name, 16gotipo e/ou emblema oficial de qualquer das Partes em
qualquer publica9ao, de documentos e/ou trabalhos e proibida sem a previa
aprova9ao por escrito por qualquer das Partes.
ARTIGO 9
RECURSOS GENETICOS
1. As Partes reafirmam que o acesso aos recursos geneticos sera realizado em
conformidade com as disposi96es da Conven9ao sabre Diversidade Biol6gica
(CDB), 1992, em especial os principios do consentimento previo informado e
de partilha de beneficios justa e equitativa.
2. Cada Parte tera autoridade para determinar o acesso a recurses geneticos em
conformidade com sua legisla9ao interna e esfon;ar-se por criar condi96es
para facilitar o acesso transparente aos recurses geneticos.
ARTIGO 10
RESOLU~A.O DE DIFERENDOS
Todas as questoes ou diferendos que possam surgir em conexao com a
interpreta9ao ou aplica9ao deste MoU sera resolvida por meio de consulta ou
negocia9ao entre as Partes.
ARTIGO 11
ALTERA~OES
0 presente MoU podera ser alterado a qualquer altura por mutuo acordo por
escrito das Partes informando pelo menos 3 (tres meses) antes. Essa altera9ao
como parte integrante deste MoU e entrara em vigor conforme a data que sera
determinada pelas Partes.
ARTIGO 12
SUSPENSAO
As Partes reservam-se o direito, por razoes de seguranc;;a nacional, de interesse
nacional, ordem publica ou de saude publica de suspender temporariamente, no
todo ou em parte, a implementa9ao deste MoU , cuja suspensao entra em vigor
imediatamente ap6s a notificac;;ao por escrito ter sido dada
a outra Parte.
ARTIGO 13
ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E TERMINO
1. Este MoU entrara em vigor a partir da data de assinatura.
2. Este MoU permanecera em vigor por um perfodo de cinco (5) anos, a menos
que de outra forma mutuamente prorrogado pelas Partes, por escrito, pelo
menos seis (6) meses antes do seu termino.
3. Qualquer das Partes podera denunciar este MoU, mediante notificac;;ao par
escrito para a outra Parte com antecedencia de 3 (tres) meses a inten9ao do
termino deste MoU .
4. A denuncia do presente MoU nao libertara as Partes da execu9ao de qualquer
das
actividades
conjunta,
contratos
e/ou
actividades
estabelecidas durante aplicac;;ao deste presente MoU.
comprometidas
EM
FE DO
QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o
presente Memorando de Entendimento.
FEITO em Jacarta,
no dia
2.9................. de ...A~~·· ·· ··
do ano de dois mil e
quinze, em duplicado, nas linguas lnglesa, Indonesia e Portuguesa. Todos os
textos sao igualmente autenticos. No caso houver divergencias na interpreta9ao, o
texto em Ingles que as prevalece.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
DA INDONESIA
DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
SUSI PUDJIASTUTI
ESTANISLAU ALEIXO DA SILVA
Ministra dos Assuntos Marinhos e
Ministro de Estado, Coordenador de
Peseas
Assuntos Econ6micos e Ministro da
Agricultura e Pescas
KEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES COOPERATION
.
The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the
Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter referred to singularly as
"The Party", and collectively as "The Parties";
CONSIDERING to the spirit of cooperation as stipulated in the United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and the common concern of
the Parties on conservation, management, and sustainable development and
responsible utilization of marine living resources;
REFERRING to 1) the Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of
Timor-Leste on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation,
signed in Jakarta on July 2nd, 2002, amended in 2010; 2) the Letter of Intent
between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia
and the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Democratic Republic of TimorLeste on Marine and Fishery Cooperation , signed in Jakarta on the 22nd of March
2011; 3) the ongoing multilateral partnership on the Coral Triangle Initiative (CTI)
on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, encompassing all or parts of at least
Six Countries with the goal to ensure long-term benefit of marine and coastal
natural resources across coral triangle area: and; 4) the Declaration on Strategic
Action Programme for Arafura and Timor Seas Ecosystem Action to ensure transboundary
cooperation
for
the
integrated
management,
protection,
and
sustainability of the living resources of the Arafura and Timor Seas region ; 5)
Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including
Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; and 6) The Partnerships
in Environmental Management for the Seas of East Asia;
DESIRING to further expand cooperation in the area related to marine affairs and
fisheries;
AFFIRMING that cooperation in the field of marine affairs and fisheries would
serve the common interests and contribute to the enhancement of further bilateral
cooperation between the Parties;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in both countries;
HAVE agreed as follows:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
"MoU") is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the fields of
marine affairs and fisheries.
ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION
1. The Parties shall pursue and develop cooperation in the following areas:
a. Prevention, deterrence, and elimination of Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing;
b . Fisheries management and conservation;
c. Exchange of information, data and technology on marine affairs and
fisheries;
d. Fishery product processing, marketing and investment;
e. Research and exchange of experts/scientists/officials; and
f. Capacity building on marine affairs and fisheries.
2. The Parties shall endeavor whenever deemed necessary to consult on matters
of mutual interest prior to regional and international fisheries fora.
ARTICLE 3
IMPLEMENTING ARRANGEMENT
To effectively implement the areas of cooperation as stipulated in Article 2, such
cooperation will be pursued through implementing arrangements to be agreed
upon by the Parties.
ARTICLE 4
DESIGNATED AUTHORITIES
The designated authorities for the coordination, execution, monitoring and
evaluation of the implementation of this MoU are:
for the Government of the Republic of Indonesia is the Ministry of Marine
Affairs and Fisheries;
for the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste is the
Ministry of Agriculture and Fisheries.
ARTICLE 5
WORKING GROUP ON MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
1. The Parties agreed to establish a Working Group (WG) on Marine Affairs and
Fisheries to implement this MoU;
2. The Working Group shall include the relevant representatives from each Party;
as well as the representatives of their implementing institutions to implement the
MoU;
3. The Working Group shall meet periodically and alternatively in the Republic of
Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste at least once in two
years at dates agreed upon by the Parties;
4. The rotes of the Working Group are as follows:
a.
To
develop
the
implementing
arrangements
and
monitor
the
implementation of the implementing arrangements of the areas of
cooperation under Article 2 of this MoU;
b.
To share information on the progress of cooperation, as well as to consult
and formulate recommendation to solve any problems that may occur in
the implementation on the areas of cooperation under Article 2 of this MoU;
and
c.
To jointly report the progress of marine affairs and fisheries activities to the
Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation between the
Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste.
ARTICLE 6
FINANCIAL ARRANGEMENTS
The cooperation set forth in Article 2 shall be carried out within their own liabilities
and financial capabilities. The Parties shall mutually agree upon any financial
arrangement arising by the respective Parties therein, on a case-by-case basis,
subject to the availability of funds.
ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY
The Parties shall ensure that the confidentiality and secrecy of documents,
information and other data are not shared or supplied to a third Party for the
implementation of this MoU without prior written consent of the Parties.
ARTICLE 8
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the
implementation of activities under this MoU shall remain the property of the
Party.
2.
The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any
publication, document and/or paper is prohibited without the prior written
approval by either Party.
ARTICLE 9
GENETIC RESOURCES
1. The Parties reaffirm that access to genetic resources shall be carried out in
accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity 1992,
particularly the principles of prior informed consent and of fair and equitable
benefit sharing.
2. Each Party shall have the authority to determine access to genetic resources in
accordance with its domestic legislation and endeavor to create conditions to
facilitate transparent access to genetic resources.
ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences between the Parties relating to the interpretation and/or
implementation and/or application of any provisions of this MoU shall be settled
amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE 11
AMENDMENT
This MoU may be amended at anytime by mutual written consent of the Parties
given at least 3 (three) months in advance. Such amendment shall form an integral
part of this MoU and shall enter into force on such a date as may be determined by
the Parties.
ARTICLE 12
SUSPENSION
The Parties reserve the right for reasons of national security, national interest,
public order or public health to suspend temporary, either in whole or in part, the
implementation of this MoU which suspension comes into effect immediately after
written notification has been given to the other Party.
ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for 5 (five) years unless otherwise mutually
extended by the Parties in writing at least 6 (six) months prior to the termination
of this MoU.
3. Notwithstanding anything in this article, either Party may terminate this MoU by
notifying of the other Party of its intention to terminate this MoU by written
notification at least 3 (three) months prior to its intention to do so.
4. The termination of this MoU shall not prejudice the completion of any ongoing
joint activities, contract and/or compromised activities established during the
application of this MoU.
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU.
DONE in Jakarta on the 29th day of August in the year of two thousand fifteen, in
two original copies in Indonesian, Portuguese and English languages. All texts
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text
shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DEMOCRATIC REPUBLIC OF
Tl MOR-LESTE
· ~
SUSI PUDJIASTUTI
ESTANISLAU ALEIXO DA SILVA
Minister of Marine Affairs and Fisheries
Senior Minister, Coordinating Minister
for Economic Affairs and Minister of
Agriculture and Fisheries