Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANT ARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
MENGENAI
KERJA SAMA TEKNIS TENTANG SEKTOR KEHUTANAN
Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste diwakili oleh
Kementerian Pertanian dan Perikanan (selanjutnya masing-masing disebut
sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"),
MENGAKUI hubungan persahabatan yang dekat dan adanya ikatan sejarah,
politik dan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Demokratik Timor-Leste,
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertianantara Pemerintah Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Republik
Demokratik
Timor-Leste
tentang
pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral yang ditandatangani
oleh para Pihak pada tanggal 2 Juli 2002, dan diamandemen pada 2010,
MENENTUKAN dalam hal ini untuk mengkonsolidasikan. memperdalam dan
diversifikasi hubungan pada area kepentingan bersama di tingkat bilateral,
MENYETUJUI pada kebutuhan untuk mengerahkan upaya bersama pada isu-
isu global seperti perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan deforestasi,
1
MENGAKUI pentingnya investasi kerjasama teknis di dalam sektor kehutanan
untuk kepentingan dan pembangunan ekonomi kedua Pihak,
MENGAKUI
pentingnya
mengerahkan
upaya
bersama-sama
untuk
pembangunan berkelanjutan dan manajemen hutan dan daerah aliran sungai
yang bertanggung jawab,
MENGINGINKAN
untuk
bersama-sama
mencegah,
menghalangi,
dan
menghilangkan praktek-praktek pembalakan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak
memenuhi aturan,
MENGINGAT pentingnya memfasilitasi keterlibatan dalam kerjasama dari
entitas yang dipercaya dengan tugas-tugas untuk menjamin pengelolaan hutan
di wilayah para Pihak,
MENEGASKAN bahwa kerjasama tersebut akan melayani kepentingan umum
dan memberikan kontribusi pada peningkatan kerjasama bilateral lebih lanjut
antar para Pihak,
MENGHORMATI prinsip-prinsip kedaulatan dan kesetaraan, integritas wilayah
dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing Pihak,
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan masing-masing negara yang
berlaku.
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Pasal I
Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian(selanjutnya disebut sebagai
"MoU") adalah untuk mempertahankan dan memajukan kerjasama teknis
antara Para Pihak di dalam sektor kehutanan.
2
Pasalll
Bidang Kerjasama
Kerjasama teknis yang telah disepakati antara Pihak meliputi:
a) Pertukaran pengetahuan, pandangan, informasi dan data, kebijakan,
praktik. analisis dan pengoperasian program. tentang kehutanan;
b) Peningkatan kapasitas;
c) Penegakan hukum kehutanan;
d) Pengelolaan DAS lintas batas;
e) Pengembangan program bersama.
Pasal Ill
Bentuk Pelaksanaan
Kerjasama teknis yang disebutkan dalam artikel sebelumnya dilaksanakan
melalui:
a) Kunjungan dan pengiriman teknisi dan tenaga ahli;
b) Pertemuan pegawai teknis dan pejabat;
c) Pelatihan dan pendidikan program;
d) Pengembangan rencana pengelolaan DAS lintas batas;
e) Program mengenai penghutanan kembali (reforestasi), perlindungan
hutan, rehabilitasi hutan, dan hutan produksi;
f) Promosi penebangan legal, perdagangan legal lintas batas untuk kayu
dan hasil hutan lainnya, dan perdagangan satwa liar legal;
g) Kegiatan lain yang disepakati oleh para Pihak.
Pasal IV
Pelaksanaan
Kemungkinan area kerjasama yang tertuang dalam MoU ini dapat dilaksanakan
melalui pengembangan pengaturan program atau proyek tertentu antara
lembaga atau organisasi yang tepat dari para Pihak. Pengaturan atau kegiatan
tersebut harus menyebutkan, antara lain, tujuan, pengaturan keuangan dan
rincian lain yang terkait dengan pernyataan tertentu dari semua peserta yang
terlibat.
3
PasalV
Otoritas yang Ditunj uk
1. Otoritas yang ditunjuk melaksanakan koordinasi, eksekusi, pemantauan dan
evaluasi dari pelaksanaan MoU ini adalah: untuk Republik Indonesia,
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk
Republik
Demokratik
Timor-Leste,
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Pertanian dan Perikanan;
2. Para otoritas yang ditunjuk harus menyiapkan laporan berkaitan dengan
pelaksanaan program khusus dibawah Mou ini yang disampaikan kepada
institusi yang relevan dari Para Pihak.
3. Para Pihak memutuskan untuk mendirikan Kelompok Kerja Kehutanan
Bersama (KKKB) untuk pelaksanaan MoU ini, terdiri dari pejabat senior dari
bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
4. KKKB akan bertemu secara berkala dan bergantian di Indonesia dan TimorLeste setidaknya sekali setiap dua tahun.
5. KKKB
bertanggung
jawab
untuk
melaksanakan
kegiatan
umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara khusus bertanggung
jawab untuk:
a) Perkembangan pengaturan pelaksanaan tertentu;
b) Pembahasan lebih Ianjut mengenai kegiatan kerjasama yang akan
dilaksanakan dan perkiraan anggaran.
c) Berbagi informasi tentang kemajuan kerjasama dan mengevaluasi
secara berkala pelaksanaan Mou ini;
d) Mempersiapkan laporan kepada Komisi Bersama Tingkat Menteri
tentang Kerjasama Bilateral antara Republik Indonesia dan Republik
Demokratik Timor-Leste.
Pasal VI
Pengaturan Keuangan
1. Kerja sama yang ditetapkan dalam MoU ini harus dilaksanakan sesuai
dengan ketersediaan dana dari Para Pihak.
2. Para Pihak harus saling menyetujui terhadap pengaturan keuangan yang
timbul dari setiap pengaturan pelaksanaan berdasarkan ketersediaan dana
kasus per kasus.
4
3. Pendanaan dari pihak ketiga untuk kegiatan kerjasama dimungkinkan
berdasarkan persetujuan kedua Para Pihak.
Pasal VII
Kerahasiaan
Para Pihak harus melindungi kerahasiaan dan merahasiakan dokumen,
informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain
selama periode pelaksanaan MoU ini.
Pasal VIII
Sumber Daya Genetik
1. Para Pihak menegaskan bahwa akses ke sumber daya genetik harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Keanekaragaman
Hayati (Convention on Biodiversity/CBD), 1992, khususnya prinsip-prinsip
persetujuan atas dasar informasi awal dan pembagian keuntungan yang adil
dan merata.
2. Setiap pihak harus memiliki kewenangan untuk menentukan akses ke
sumber daya genetik sesuai dengan perundang-undangan domestik dan
berupaya menciptakan kondisi untuk memfasilitasi akses yang transparan
terhadap sumber daya genetik.
Pasal IX
Perjanjian Transfer Material
1. Semua material penelitian yang digunakan dalam kerjasama, bila diperlukan
oleh peraturan hukum dan kebijakan masing-masing para Pihak, akan
ditransfer menggunakan perjanjian transfer material (Material Transfer
Agreement/MTA).
2. Syarat dan ketentuan untuk MTA akan ditangani pada kasus-per-kasus
antara Para Pihak.
PasalX
Pembatasan Kegiatan Personil
Para Pihak harus memastikan bahwa setiap personil yang terlibat di dalam
kegiatan dan/atau program di bawah MoU ini tidak mencampuri kegiatan politik
internal atau usaha komersial apa pun atau kegiatan lain di luar tujuan Mou ini.
5
Pasal XI
Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan MoU ini
harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosia.si antara Para
Pihak.
PasalXll
Hak Kekayaan lntelektual dan lndustri
1. Semua hak kekayaan intelektual dan industri yang dimilliki oleh salah satu
Pihak dan digunakan untuk pelaksanaan dari MoU harus tetap milik Pihak
tersebut;
2. Semua hak kekayaan intelektual dan industri yang timbul dari pelaksanaan
MoU . berkaitan dengan penemuan atau inovasi ilmiah, harus disepakati
bersama oleh Para Pihak dalam pengaturan tertentu tentang hal ini.
Pasal XIII
Amandemen
MoU ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para
Pihak. Revisi atau amandemen tersebut harus berlaku pada tanggal yang
disepakati oleh Para Pihak dan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari MoU
ini.
Pasal XIV
Akibat Memorandum Saling Pengertian
MoU ini tidak akan menimbulkan hak atau kewajiban di bawah hukum
internasional.
Pasal XV
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1. MoU ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan. MoU akan tetap
berlaku selama lima (5) tahun dan dapat diamandemen melalui kesepakatan
tertulis dari Para Pihak.
2. Kedua Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberitahukan
Pihak lainnya tentang niatnya untuk mengakhiri MoU ini secara tertulis
6
melalui saluran diplomatik. Penghentian akan efektif 6 (enam) bulan setelah
tanggal pemberitahuan tersebut;
3. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, penghentian MoU ini tidak akan
mempengaruhi keabsahan dan durasi dari setiap kegiatan yang sedang
berlangsung dan pengaturan kontrak yang dibuat di bawah MoU sampai
selesainya kegiatan pengaturan tersebut dan kontrak;
4. MoU ini menggantikan MoU antara Kementerian Kehutanan Pemerintah
Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Perikanan Pemerintah
Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama Kehutanan, yang
ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 29 Oktober 2008.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MoU ini.
DIBUAT di J~Kl\'"1 I\ pad a tang gal 1.£ /\boSru~ 2015 dalam salinan, dalam bahasa
lnggris, Indonesia dan Portugis seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama,
apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang
akan berlaku.
Untuk Pemerintah Republik
Untuk Pemerintah Republik
Indonesia
Demokratik Timor-Leste
Dr. Siti Nurbaya Bakar
Eng. Estanislau Aleixo da Silva
Menteri Lingkungan Hidup dan
Menteri Senior, Menteri
Kehutanan
Koordinator Bidang Perekonomian
dan Menteri Pertanian dan
Perikanan
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
DO GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
DO GOVERNO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
SOB RE
COOPERA<;AO TECNICA NO AMBITO DO SECTOR FLORESTAL
0 Go\'crno <la Rcpt"1blica <la Indonesia. reprcscntado pclo Ministerio do Meio Ambiente e
Florestas e o GQ\·erno da Republica D emocnicica de Timor-Leste, representad o pelo
l\linisterio da .\ griculn1ra e Pescas (dora-\antc <lesigna<los indi,·idualmente como "Parte", e
colccriYam cnre como "as Panes").
RECONHECE NDO as estreiras relac;ocs de amizadc c os lac;os hist6cicos, po liticos e
ccon6micc.>s quc cxistcm cntrc o Governo da Rcpublica cln rndoncsia c o Govcmo cla
Rcpublica Dcmocracica d e Timor-Leste,
REFERINDO-SE ao :Mem ornndo de Entendimcnm entrc o Governo da Rept1blica da
l.ndo ncsia e o Gm·erno da Rcpub lica Dcmocratic.'1 de Timor-Lesre sobrc a criac;ao de uma
Comissao l\lista pam a Coopcrac;ao 13ilatcral, assi.oado pelas partes em 22 de J ulho de 2002
e alterado em 2010.
DETERMINANDO a esre respeiro a consolidar, aprofundar e dinrsificar as relac;oes
ncsta ~tea de intcrcssc mt1tuo ao nfrel bilateral,
CONCORDANDO sobrc a necessidadc de cxcrccr csfon;os colccti,·os relacionados com
qucstocs globais como as altc.:racrocs climati.cas, a protcccrao do ambicntc e dcsflorcst.'l~ao,
RECONHECENDO a importancia de.: i1wesrir na coopcra<;ao rccnica no sector .florcstal
para o bencficio e descuvo lvimento econ6mico de ambas as P~utes,
1
RECONHECENDO
a
impottlncia
de
cm·idar
csfor~os
colcctiYos
para
o
desenvohrimemo susremnvel ea gescao respons:h·cl das florcstas e dM bacias hidrog1·aficas,
DESEJANDO conjuntmnenre prevenir, impedir e eliminar as praticas de corte de
madciras ilcgais,
llaO
dcclaracJas OU nao rcgt1lamclltada ,
AFIRMANDO quc cssa coopem;ao scniria os inrcrcsscs comuos c conrribuir para o
rcforc;:o da futura coopcrtaion bilateral entrc: as panes,
RESPEIT ANDO
OS
prindpios de sobcrnnia c igualdade, iotegric.ladc territorial c nao-
imct·vern;:lo nos rcspcctivos a:.:suntos imernos das Parccs.
EM CONFORMIDADE com a
legisla~o
e os regulamentos vigentes bem como
procedimentos e politicas dos respecti,·os paises chcgaram ao seguintc cntcndimcnro:
Artigo I
Objectivo
0 objecti,·o dcstc 01cmornudo de Emcndimcnto (dora,·ancc rcfcrido como "MoU")
e
maotcr c promo,·cr a coopcrac;:ao tccnica cntt·c as Panes no sector florcstal,
Artigo II
Areas de coopera9ao
A cooperac;:ao tecnica acot:dada entrc as T'~utes comprccndcra:
a) A r.roca de conhccimcnro, opiniocs, iofot:ma~ocs c dados, politicas, p.raticas, analisc
e progrnmas opcracionais, cm rclac;ao
b)
Porma~o
as florcsras e a;
de pessoal;
c) A plicas;ao de lei florcscal
d) Gcstao conjunta de bacias hidrogdfica~
c) DcscnYoh'imcnto de programas conjunros.
Artigo III
F ormas de Implem cntas;ao
A. coopcrayao cccnica mcncionada no anigo anccrior scra implementacla atraYcs de:
a) Visitas e inrcrdmbio de teccicos c outrus cspccialistas;
b) Rcuniocs ck officiais c.lc nivcl trabalho c politico;
c) Capacita<;ao e p.rogramas de educas:ao;
2
d) Programas sobrc rcflorcstac;ao, protcc;iio de florestas, rcabilitac;ao flo rcstal, proclLJc;:ao
floresrnl e gestao <le baci:ls hidxogr:Hicns;
e) P romoi;ao
a explorai;iio madei..rei.ra
!t"gal e • emla cransfromeiric;a legal de produros
de madcira ou florcsrnis c mctodo legal de '·cnda a ,·1da scln1gem;
f) Outros mcios acordados pclas Partcs.
Artigo IV
ImpJcmcnta~ao
Possiveis areas de cooperas;ao descrito no presentc Mcmorando de E ntcndimento
podera se.r implcmentada atra,·es do desenvolYimento de prograrnas especificos,
atranjos de projeccos entre as instituic;oes o u organizac;oes das partes apropriadas.
Tai acordo ou as actividades devem especificar, entre outros aspcctos, os
objectivos, arranjo financeiro e outtos detalhes relacionado a compronnsso
cspecifica de codas os participantes envolvidos;
Artigo V
Autoridades designadas
1. As autoridades dc:-;ignadas para a coordcnac;:ao, cxccuc;ao, monicorizac;ao c avaliac;:ao
da i.mpkmcnwc;iio <lo presence l\foC sao: para a Rcpublica <la Indo nesia, o
Secrt:tario-Geral_<lo i\linisr.erio do ~fcio ,,\rnbien te e florestas; para a Republica
Dcmocratica de Timor-Lci.;te, o Sccrctiirio-Geral_do Ministerio da Agricultura e
Pcscas.
2.
As auroridades <lcsignad,1s de\"crao clnborar rclat6rios sobrc a cxccuc;iio de
prograrnas espcdficos no ambito do presente MoU a serem submetidos as
instituic;oes das partes relevances.
3. As Partcs dccidcm cstabcleccr um Grupo de Trabalho Conjunto no sector das
Florcstas (GTCF) para a i.rnplcmcmac;iio <lcstc i\foC, composro por funcionarios
SCruOt dos SetTiC,:OS rcdeYantes referidos no paragrafo anterior.
4. 0 CTCF reunir-sc-a pctiodicamcntc c de forma altcrnada na Indonesia ou cm
Timor-Leste pclo mcaos uma ,·cz a cada dois anos.
5. 0 GTCF c rcspo nsfrcl por rcalizar as accicidadcs gcrais rcfcridas no panlgrafo 1 e e
especialmentc rcspons:h-el pelo/ a:
a)
Dcscnvolvimcnto de regra:-; de cxccus;ao espccificas;
b) Aprofundamcnco das
di~cussocs
sobre as acci,-idades de colaborac;ao a
setem rcali:rn<las c sobre a csttmacin de orc;amcnto;
3
r
--
c) Partilha de in fo.1·1'nac;ocs sobrc us progresses da coopcrai;:ao, bcm como
para anliar pcriodicatneote a implementas:ao do presenre MoU;
d) Preparac;ao dos reJar6rios
para Comissao Ministerial
l\lista
sabre
Cooperac;:ao Bilateral entrc a Republica da Indonesia c a Rcpublica
Dcmocratica <le Timor-Lcsrc.
Arrigo VI
Disposi~oes
1. A
coopcra9ao
cstabckcida
ncstc
financeiras
J\!oC
sen\ dcscnvolvida
no
ambito da
disponibilidadc de fundos das Panes.
1\s Panes concor<lariio mutuamcncc <1ualqucr cxccus:iio financcira dccorrenrc de
2.
cada acordo de execuc;fo caso a caso no ambiro cfa disponibilidade de fundos das
Parrcs..
3.
Financiamcnto de uma rerceira partc para as actividadcs de coopcras:ao
c possivel
com base na apro,·ac:;ao por ambas as panes
Arrigo VIII
Confidencialidade
As partcs compromctcm-sc a obsc1Yar a confidcncialidac.lc c sigilo de documcntos,
infonn:u;oes e ourros dados recebidos ou fornecidos
a outra parte dttra11te o periodo
da implcmentac;ao do presente 1loU.
Artigo VIII
R ecursos Geneticos
1. 1\ s Panes reafu:mam que o acesso aos recurses gcncricos scra realizado em
con formidadc com as disposic;oes da Com'cnc;ao sob re Divcrsidadc Biologica
(CDB) 1992. em especial os prindpios do consemimcnto prcvio informado c de
partilha de bcncficios justa e cquirn.tini.
Cada Pai:te tern autoridade para dercrm.i.nar o acesso a recu.rsos geneticos em
2.
confonnidadc com sua lcgisla<j:io inrcrna c csfon;ar-se por criar condi<;ocs para
facilirar o acesso rraasparenre aos recursos genericos.
4
--
.;..~
-
Artigo IX
Acordo de Transferencia de Material
I. T odos os materiais de
pesquis~
utilizados em colabornc;iio, C.]1.Htndo exigido pelas
tespectivas disposic;ocs lcgislatin1s, rcgulamcntarcs
OU
pollcicas das P anes, serao
rrnnsfrridut> usando um .\core.lo de Transfc.rcncia de l\fateriais (,\Tl\I).
2. Os tem1os e conclic;oes dos 1\ Tl\1 serao negociados caso a caso entre as P artcs.
Artigo X
Limitas;ao de Actividades d o Pessoal
As Panes de,-c1n asscgurar ciuc o scu pcssoal, cnquanto quc excrccm as acti,•idadcs c / ou
programas
11()
ambito do presente 1\foU nao vai :;e cnvolver nos assuntos internos
OU
politicas ou quai. quer cmprccndimcntos comerciais ou outtas actiYidadcs fora das
disposic;:oes do prcscnte ~lolJ .
Artigo XI
Resolus:ao de Disputas
Qllaisquer disputas ou difcrcnc;as rcsuJrantcs da intcrprctac;:ao e / ou implemcntac;ao do
prescnte i\IoU scra resoh'1da amigm-elmeote por consulta ou negociac;ao entre as partes.
Artigo XII
Direitos de Propriedade lnteJectual e Indus trial
1. Todos os dircitos de propricdadc imclt.:crual c indusrrial de uma das Panes c utilizada
para a impkmcnrnc;:ao dcstc l\loU pcrmancccra propric<ladc dcssa Partc
2. Todos
OS
direiros de propricc.lac.le intelecmal e indusrxial c.rue surja no ambito c.la
cxecuc;:ao c.leste }.loll, nomenc.lmneute de,1.do a descobertas ciemificas ou inovai;ees, sera
cquicativamcntc possuida. c partilhada cnu·e as Partcs, nos tetmos de um acordo
cspccifico sobrc csta matCria.
Artigo XIII
Altcra~oes
Esrc 1'foC podera scr alrer::irac.lo a qualquer memento por consentimenco mutuo por
escrito cntre as Partcs. Tais rc,risocs ou cmcndas dc,·c cntrar em vigor na dara acordada
pclas Partcs c passa a scr parte inregrnntc do presence J\fcmorando de l·: ntendimento.
5
Artiga XIII
E fe ito do M emorando de Entendimcnto
Esce ~lo U nno crift quaisquec direito ou obrigac;:oes em sujeic;:ao de lei imemacional.
Artjgo XIV
E ncrada em vigor, dura~ao e termino
1. 0 presente MoU emra em vigor na data da assinatuca e permaneceni em vigor
durante a ''igencia de 5 (cinco) anos, pode ser prorrogado por acordo escrito das
panes;
2. Qualquer Parte podera renninar o prescote MoC a qualquer momento, mecliante
notificac;:ao a outra Parte da sua inteoc;:ao de denunciar o presente MoU, por escrito,
pelos canais cliplomacicos. A den{1ncia sen\ efectiva 6 (seis) meses ap6s a data dessa
notificac;:ao;
3. Salvo acordo em contraoo das parces, a rescisao do presente MoU nao deve
prejudicar a validadc e a durac;ao de qualquer arcanjo de actividade continuo e
con trato feito no ambito do MoU ate a conclusao de tal arranjo e contrato de
actividade.
4. 0 presente MoU substitui o Memorando de Encenclimenro entre do f\,lin.isrerio de
Florestas do Governo da Republica da Indonesia e o Ministerio da Agricultura e
Pescas do Govemo da Republica Democratica de Timor-Leste sobre Cooperac;ao
Floresta assinado pelas Panes em 29 de Ourubro de 2008.
6
EM
FE
DO QCE, os abaixo assinados, dc,·i<.lamcmc autor:izados, por seus respectivos
Gove1nos, assimu:am o p.resentc l\kmornndo de Enrendi111ento .
FF.ITO em
:)ACff~TA no 2.b A<;;o<;TO
2015. em duplicado, na Lingua Indonesia,
Portuguesa, e Inglesa, rodas scndo igualmenre aurcncicas. No caso hom-er divergenci:is na
inrerpreta~aO,
a Yersi\o foglesa Seta pre\·alecer.
PELO GOVERNO DA
REPUBLICA DA INDONESIA
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
DEMOCMTICA D E TIMOR-LESTE
Dr. Siti Nurbaya Bakar
Ministro d o Meio Ambience e Florestas
Estanislau Ale ixo da Silva
Ministro de Estado, Coordenador de
Assuncos Econ6micos e Ministro da
Agriculrura e Pescas
7
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
TECHNICAL COOPERATION REGARDING THE FORESTRY SECTOR
The Government of the Republic of Indonesia as represented by the Ministry of
Environment and Forestry and the Government of the Democratic Republic of
Timor-Leste as represented by the Ministry of Agriculture and Fisheries
(hereinafter referred to individually as "The Party", and collectively as "The
Parties"),
ACKNOWLEDGING the close friendly relations and the historical, political and
economic ties that exist between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste,
REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of
Timor-Leste on the establishment of a Joint Commission for Bilateral
Cooperation signed by the Parties on the 2nd July, 2002, amended in 2010.
DETERMINING in this regard to consolidate, deepen and diversify relations in
this area of mutual interest at the bilateral level,
CONCURRING on the need to exert collective efforts to global issues such as
climate change, protection of the environment and deforestation,
1
RECOGNIZING the importance of investing in technical cooperation within the
forestry sector for the benefit and economic development of both Parties,
ACKNOWLEDGING the importance of exert collective efforts for the
sustainable development and responsible management of forests and
watersheds,
DESIRING to collaboratively prevent, deter, and eliminate the illegal, unreported
and unregulated logging practices,
MINDFUL of the importance of facilitating the involvement in cooperation of the
entities entrusted with the tasks of guaranteeing forestry management in the
Parties' territory,
AFFIRMING that such cooperation would serve the common interests and
contribute to the enhancement of further bilateral cooperation between the
Parties,
RESPECTING the principles of sovereignty and equality, territorial integrity and
non-intervention in the Parties' respective domestic affairs,
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries.
Have reached the following understanding:
Article I
Purpose
The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
"MoU") is to maintain and promote technical cooperation between the Parties
within the forestry sector.
Article II
Areas of Cooperation
The technical cooperation agreed between the Parties shall comprise of:
2
a) Exchange of knowledge, views, information and data, policies. practices,
analysis and operating programs, regarding forestry;
b) Capacity building;
c) Forest law enforcement;
d) Management of trans boundary watershed;
e) Development of joint programmes.
Article Ill
Forms of Implementation
The technical cooperation mentioned in the previous article shall be
implemented through:
a) Visits and dispatch technicians and experts;
b) Meetings of working-level and policy level officials;
c) Training and education programme;
d) Development of trans boundary watershed management plan;
e) Programmes
regarding
reforestation,
forest
protection,
forest
rehabilitation, and forest production;
f) Promotion of legal logging, cross boundary legal trade oftimber and other
forest products, and legal wildlife trade;
g) Other means agreed by the Parties.
Article IV
Implementation
Possible areas of cooperation described in this MoU may be implemented
through the development of specific arrangements programs or project between
the appropriate institutions or organizations of the Parties. Such arrangement or
activities should specify, inter-alia, the objectives, financial arrangement and
other details relating to specific undertaking of all participants involved.
3
Article V
Designated Authorities
1. The designated authorities for the coordination, execution, monitoring and
evaluation of the implementation of this MoU are: for the Republic of
Indonesia, the Secretary General of the Ministry of Environment and
Forestry, for the Democratic Republic of Timor-Leste, the Secretary General
of the Ministry of Agriculture and Fisheries;
2. The designated authorities shall prepare reports regarding the execution of
specific programs under this MoU to be submitted to the relevant institutions
of the Parties.
3. The Parties decide to establish a Joint Forestry Working Group (JFWG) for
the implementation this MoU, composed by senior officials of the relevant
services mentioned in paragraph 1.
4. The JFWG shall meet periodically and alternately in Indonesia and in TimorLeste at least once every two years.
5. The JFWG is responsible to carry out the general activities mentioned in
paragraph1 and is specially responsible for:
a) The development of specific implementation arrangements;
b) Further discussion regarding collaborative activities to be carried out
and budget estimation.
c) Sharing information on the progress of cooperation as well as to
evaluate periodically the implementation of this MoU;
d) Preparing the reports to the Joint Ministerial Commission on Bilateral
Cooperation between the Republic of Indonesia and the Democratic
Republic of Timor-Leste.
Article VI
Financial Arrangements
1.
The cooperation set forth in this MoU shall be carried out within the Parties
availability of funds.
2.
The Parties shall mutually agree upon any financial arrangement arising
from each implementing arrangement on a case by case basis to the
availability of funds.
4
3.
Funding from third parties for the cooperation activities is possible based on
approval by both Parties.
Article VII
Confidentiality
The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received from or supplied to the other
Party during the period of the implementation of this MoU.
Article VIII
Genetic Resources
1. The Parties reaffirm that access to genetic resources shall be carried out in
accordance with the provisions of the Convention on Biological Diversity
(CBD), 1992, particularly the principles of prior informed consent and of fair
and equitable benefit sharing.
2. Each Party shall have authority to determine access to genetic resources in
accordance with its domestic legislation and endeavour to create conditions
to facilitate transparent access to genetic resources.
Article IX
Material Transfer Agreement
1. All research materials used in collaboration, when required by the respective
laws regulations and policies of the Parties, will be transferred using Material
Transfer Agreement (MTA).
2. The terms and conditions for MTA shall be dealt on case by case between
the Parties.
Article X
Limitation of Activities of Personnel
The Parties shall ensure that any personnel engaged in the activities and/or
programs under this MoU shall not interfere in the internal political activities or
any commercial ventures or other activities outside the aims of this MoU.
5
Article XI
Settlement of Differences
Any differences arising from the interpretation and/or implementation of this
MoU shall be settled amicably by consultation or negotiation between the
Parties.
Article XII
Intellectual and Industrial Property Rights
1. All intellectual and industrial property rights owned by one Party and used
for the implementation of this MoU shall remain property of that Party.
2. All intellectual and industrial property rights that arises under the execution
of this MoU, namely due to scientific discoveries or innovations, shall be
mutually agreed upon by the Parties in a specific arrangement on this
matter.
Article XIII
Amendments
This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the
Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on the date agreed
by the Parties and shall become the integral part of this MoU;
Article XIV
Effect of Memorandum of Understanding
This MoU shall not create any rights or obligations under international law.
Article XV
Entry into Force, Duration and Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of the signing.It shall remain in
force for the duration of 5 (five) years and may be extended by the written
agreement of the Parties;
2. Either Party may terminate this MoU at any time by notifying the other Party
of its intention to terminate this MoU in writing through diplomatic channels.
6
Termination will be effective 6 (six) months after the date of such
notification;
3. Unless agreed otherwise by the Parties, the termination of this MoU shall
not affect the validity and duration of any ongoing arrangement activity and
contract made under the MoU until the completion of such arrangement
activity and contract.
4. This MoU shall supersede the Memorandum of Understanding between the
Ministry of Forestry of the Government of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Ag riculture and Fisheries of the Government of Democratic
Republic of Timor-Leste on Forest Cooperation, signed by the Parties on
the 291hof October, 2008;
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this MoU.
J P..\<#\?-TA
'2.6 F\U6051'
DONE at ....... ..... ...... on............. ..
.. .... ..... . , 2015 in duplicate, in the
English, Indonesian and Portuguese languages all texts being equally authentic,
in the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic
For the Government of the
of Indonesia
Democratic Republic of TimorLeste
Dr. Siti Nurbaya Bakar
Eng. Estanislau Aleixo da Silva
Minister of Environment and
Senior Minister, Coordinating
Forestry
Minister for Economic Affairs and
Minister of Agriculture and
Fisheries
7