memorandum saling pengertian antara kementerian lingkungan

w
~r
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIANEKONOMIDANPEMBANGUNAN
REPUBLIK DEMOKRA TIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan
Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste, selanjutnya disebut sebagai "Para
Pihak"~
Berkeinginan untuk mengembangkan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hidup~
Mengakui hak dan kewajiban masing-masing negara untuk melidungi lingkungan hidup
dan alam serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang rasional;
Memperhatikan pentingnya karakter umum dan keterbatasan sumber daya alam;
Mempertimbangkan Komunike Bersama tentang Hubungan Diplomatik antara Republik
Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste yang ditandatangani di Jakarta pada
tanggal 2 Juli 2002;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing
negara;
Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
PASAL I
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MoU") adalah
untuk memperkuat, memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama di bidang pengelolaan
lingkungan.
PASAL II
LINGKUP KERJASAMA
Lingkup kerjasama Mo U ini mencakup area sebagai berikut:
I. Tata ruang;
2. Pengelolaan sampah;
3. Pengelolaan tanah~
4. Perubahan iklim;
5.
6.
7.
8.
9.
Pengelolaan bencana~
Pengembangan peraturan di bidang lingkungan dan penegakan hukumnya;
Pengelolaan pesisir dan pantai terpadu ~
Keanekaragaman hayati;
Laboratorium lingkungan.
PASAL III
BENTUK KERJASAMA
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan pada hukum dan peraturan
peundang-undangan yang dimiliki oleh Para Pihak, Para Pihak wajib mendorong dan
memfasilitasi kerjasama melalui bentuk kerjasama yang disepakati, termasuk:
1.
Pertukaran tenaga ahli;
2.
Simposium, seminar, konferensi, pertemuan, pendidikan, pelatihan dan lokakarya;
3.
Pertukaran dan berbagi informasi, pengetahuan dan penerapan terbaik yang
berhubungan dengan perlindungan, konservasi dan pengelolaan lingkungan;
4.
Kerjasama riset dan pengembangan dalam bidang pengelolaan lingkungan~
5.
bentuk kerjasama lain yang disepakati bersama antara Para Pihak.
PASALIV
PENGATURANPENDANAAN
1. Kegiatan kerjasama berdasarkan Mo U ini tergantung pada ketersediaan dana.
2. Kecuali disepakati lain, masing-masing Pihak wajib menyediakan pendanaan yang
cukup untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak
berdasarkan MoU ini.
3. Para Pihak dapat menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan lingkungan secara
bersama-sama yang didanai oleh Pihak Ketiga. Pihak Ketiga tersebut akan disepakati
bersama oleh Para Pihak.
PASALV
KOMUNIKASI DAN PELAKSANAAN BERSAMA
1. Dalam melaksanakan MoU ini, kedua Pihak wajib menghargai kebutuhan akan
komunikasi dan konsultasi.
2. Pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam Mo U ini waj ib dilaksanakan melalui
pengaturan pelaksanaan yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL VI
HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL
1. Setiap Hak Kekayaan Intelektua1 (HKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam
rangka pelaksanaan kegiatan di bawah MoU ini wajib tetap menjadi kekayaan
intelektual Pihak yang bersangkutan. Namun demikian, Pihak tersebut wajib
memberikan jaminan bahwa HKI tersebut bukanlah basil dari pelanggaran atas hak sah
dari Pihak Ketiga, selanjutnya Pihak terse but waj ib bertanggung jawab atas segala
klaim yang muncul dari Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI
yang dibawa oleh Pihak sebagaimana tersebut di atas untuk pelaksanaan kegiatan
kerjasama berdasarkan MoU ini.
2. Setiap HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang
dilaksanakan berdasarkan MoU ini wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan Para
Pihak diizinkan untuk menggunakannya untuk tujuan non komersial yang bebas dari
royalti. Apabila HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama
berdasarkan MoU ini digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, Pihak
yang lain wajib mendapatkan hak atas royalty yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan
intelektual tersebut atas dasar prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal demikian, objek
kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini wajib menjadi bagian dari
kontribusi Pihak dari mana objek tersebut berasal. Nilai objek sebagai bagian dari
kontribusi tersebut akan diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai
berikut:
a . Kelangkaan objek (semakin langka suatu objek, maka akan semakin tinggi
nilainya);
b. Nilai komersial basil penelitian (semakin tinggi nilai komersialnya, semakin
tinggi nilainya sebagai bagian dari kontribusi).
3. Penggunaan atas objek kegiatan penelitian dan temuan-temuannya berdasarkan MoU
ini di luar wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste oleh
salah satu Pihak wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang
lain atas dasar kasus per kasus.
4. Apabila salah satu Pihak ingin mengumumkan data dan/atau informasi rahasia yang
dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini kepada Pihak Ketiga, maka
Pihak tersebut hams mendapatkan persetujuan dari Pihak yang lain sebelum
pengumuman dapat dilakukan.
5. Seluruh materi penelitian yang digunakan dalam kerjasama ini wajib dipindahkan
menggunakan Persetujuan Pemindahan Material (MTA) dan disetujui oleh Para Pihak
dalam MoU ini;
6. Pengakhiran MoU ini tidak mempengaruhi hak dan/atau kewajiban yang terbentuk pada
Pasal ini.
PASAL VII
KERAHASIAAN
1. Para Pihak wajib berusaha untuk menghormati kerahasiaan dokumen, informasi dan
data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain selama periode
pelaksanaan MoU ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terns berlaku dengan tidak
mengabaikan adanya pengakhiran atas MoU ini.
3. Ketentuan Pasal ini tidak akan mengabaikan hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku dari Para Pihak.
PASAL VIII
PEMBA T ASAN KEGIA TAN PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MoU ini wajib
menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas tentorial sesuai dengan
hukum, peraturan dan kebijakan negara tuan rumah, dan wajib bertindak dalam lingkup
MoU ini.
PASALIX
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak hams mengakui nilai atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
(selanjutnya disebut "SDGPT"), dan mengakui hak pemilik SDGPT atas perlindungan
yang efektif atas SDGPT terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan dari kedua
Pihak.
2. SDGPT wajib dilindungi dari penyalahgunaan dan penyelewengan oleh kedua Pihak.
3. Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SDGPT dengan cara tidak adil atau
terlarang merupakan tindakan penyelewengan. Penyelewengan dapat juga termasuk
keuntungan komersial yang berasal dari perolehan, penggunaan atau pemanfaatan
SDGPT ketika Pihak yang menggunakan SDGPT tersebut mengetahui, atau lalai untuk
mengetahui, bahwa hal tersebut diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak
adil atau kegiatan komersiallain yang bertentangan dengan praktek-praktek jujur yang
mendapatkan manfaat yang tidak adil dari SDGPT.
4. Berlaku untuk dipatuhi dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal
ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual atas SDGPT,
menyepakati, di dalam wilayahnya, (i) kepada orang-orang warga negara asli, atau
berdomisili di wilayah salah satu Pihak lain, dan (ii) kepada badan hukum atau orangorang ash yang, di dalam wilayah salah satu Pihak lainnya, mempunyai keaslian dan
pembentukan efektif untuk penciptaan, produksi dan transaksi SDGPT, perlakuan yang
sama sebagaimana diberikan kepada warga negaranya sendiri.
5. Setiap akses terhadap dan penggunaan atas SDGPT dari masing-masing Pihak di bawah
pelaksanaan MoU ini wajib membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas
terkait dari Pihak yang lain. Para Pihak wajib memastikan bahwa masyarakat lokal
yang terlibat wajib diberitahukan terlebih dahulu terhadap akses dan penggunaan
SDGPT dan informasi atas basil dari kerjasama dan I atau kegiatan bersama yang
menggunakan SDGPT tersebut.
6. Apabila kerjasama dan/atau aktivitas bersama di bawah MoU ini memanfaatakan
SDGPT untuk tujuan-tujuan komersil, Pihak, atas nama masyarakat lokal terkait
dengan SDGPT, wajib diberikan hak kekayaan intelektual, sebagaimana mestinya, dan
pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dari basil kegiatan tersebut.
7. Manfaat perlindungan SDGPT kepada pemegangnya berhak mendapatkan pembagian
yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan komersil atau
industri yang menggunakan SDGPT tersebut.
8. Perangkat hukum hams tersedia untuk menyediakan solusi yang memadai bagi
pemegang SDGPT dalam hal dimana pembagian yang adil dan merata atas keuntungan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini belum terlaksana.
PASALX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau penafsiran MoU ini wajib
diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL XI
PERUBAHAN
MoU ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Para Pihak melalui persetujuan bersama secara
tertulis. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh
Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
PASAL XII
MASA BERLAKU, JANGKA WAKT U DAN PENGAKHIRAN
1. Mo U ini waj ib mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan wajib tetap
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mo U ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak yang lain sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran
yang dimaksud.
3. MoU ini dapat diperpanjang melalui persetujuan bersama Para Pihak.
4. Pengakhiran Mo U ini tidak akan mempengaruhi keabsahan maupun jangka waktu
proyek atau kegiatan yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan Mo U ini
sampai terselesaikannya proyek atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan
lain secara tertulis.
SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MoU ini.
DIBUAT di Jakarta, pada 24 Mei tahun 2011, dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia,
Bahasa Portugis dan Bahasa lnggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris wajib berlaku.
Untuk Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia
Untuk Kementerian Ekonomi
dan Pembangunan
Republik Demokratik Timor-Leste
\
Signed
Signed
Gusti Muhammad Hatta
Menteri Lingkungan Hidup
~. :_,,tqJW~~~~ves
Mente~~an Pembangunan
I
.
~
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 MINISTERIO DO AMBIENTE
DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 MINISTERIO DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
SOBRE
COOPERA~AO AMBIENTAL
0 Ministerio do Ambiente da Republica da Indonesia e o Minisrerio da Economia e
Desenvolvimento da Republica Democnitica de Timor-Leste, de ora em diante designados
como "Partes"~
DESEJANDO desenvolver a coopera~ao ao nivel da gestao ambiental;
RECONIIECENDO o direito eo dever, que impende sobre cada pais, de
ambiente, da natureza e do uso racional dos recursos naturais~
protec~o
do
CONSTATANDO o canicter global e limitado dos recursos naturais;
TENDO EM CONTA a comunicayao conjunta relativa as rela~es diplomaticas entre a
Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste, assinada em Jakarta,
em 2 de Julho de 2002~
CONFORME as
paises.
disposi~oes
legislativas e regulamentares em vigor nos respectivos
ACORDAM 0 SEGUINTE:
ARTIGOI
OBJECTIVO
0 objectivo do presente Memorando de Entendimento (de ora em diante designado por
MDE) e reforyar, facilitar e desenvolver a coopera~o ao nivel da gestao ambiental.
ARTIGOD
AMBITO DA COOPERA~AO
0 ambito da coopera~o do presente MDE inclui as seguintes areas:
a. Ordenamento do territ6rio;
b. Gestao de residuos~
c. Gestao dos solos~
d. Alterayoes climaticas~
e. Gestao de catastrofes~
f. Desenvolvimento e reforyo da legisla~o ambiental~
g. Gestao integrada da costa marinha;
h. Biodiversidade~
i. Laborat6rio ambiental.
ARTIGOID
FORMASDECOOPERACAO
Em conformidade com as disposiyees legislativas e regulamentares em vigor e sob tutela
das autoridades designadas, as partes devem incentivar e facilitar a coopera~o, atraves
dos meios apropriados, incluindo:
1. A troca de tecnicos especializados;
2. A realizayao de simp6sios, seminarios, conferencias, reunioes, workshops e
projectos de educa~o e formayao~
3. A partilha de informayao e de boas praticas relacionadas com a p rotec~o e gestiio
am bien tal;
4. Desenvolvimento conjunto de pesquisas ambientais;
5. Podem ser posterior e mutuamente acordadas outras formas de inter-relayao entre
as partes.
ARTIGOIV
ACORDO FINANCEIRO
1. A realiza~o de actividades de coopera~o ao abrigo da execuyao do presente MDE
esta sujeitas a disponibilidade de fundos.
2. Salvo acordo em contrario, cada uma das partes deve fomecer os recursos necessarios
ao cumprimento das responsabilidades assumidas no presente MDE.
3. E permitido o desenvolvimento de propostas e a implementa~o conjunta de
actividades ambientais financiadas por terceiros, escolhidos por mutuo acordo das
partes.
ARTIGOV
COMUNICACAO E IMPLEMENTACAO
1. Na execuyao do presente MDE as partes devem respeitar a necessidade de
comunicayao e consulta mutua.
2. A implementayao da cooperayao estabelecida neste MDE sera efectuada atraves de
acordos complementares celebrados entre as partes ~
ARTIGOVI
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Qualquer direito de propriedade intelectual (DPI) usado na implementa~ao de
actividades decorrentes deste MDE, sera propriedade da parte que o trouxe que sera,
tambem, responsavel pela garantia que esse DPI nao infringe direitos legitimos de
terceiros e por qualquer reclama~ao feita por terceiros sobre a propriedade e legalidade
do seu uso.
2. Os DPI, dados e informa~oes resultantes das actividades de investiga~o desenvolvidas
no ambito deste MDE sao propriedade conjunta das Partes, que OS podem usar
livremente para fins nao comerciais ou nao lucrativos, ficando a sua utiliza~o
comercial ou lucrativa sujeita a obriga~o de partilha equitativa das receitas entre as
partes. Neste caso, o objecto das actividades de pesquisa constitui uma contribui~o da
Parte de onde o objecto deriva, devendo o seu valor ser medido tendo em conta os
seguintes factores:
a. A escassez do objecto (quanto mais raro foro objecto, maior sera o seu valor)~
b. 0 valor comercial do resultado da pesquisa (quanto mais elevado for o valor
comercial, maior sera o valor da contribui~o da parte)~
3. Esta sujeito ao acordo escrito das partes, para cada caso em particular, a utiliza~o, do
objecto das actividades de pesquisa e dos seus resultados, fora do territ6rio da
Republica da Indonesia ou da Republica Democratica de Timor-Leste.
4. A revela~o de informa~ao confidencial, dados ou informa~oes resultantes das
actividades de coopera~ao decorrentes da implementa~o deste MDE esta sujeita ao
consentimento previo das partes.
5. Todos OS materiais de pesquisa usados no ambito da presente colabora~o sao
transferidos mediante urn Acordo de Transferencia de Material (ATM) e aprova~o
das partes.
6. Os direitos e obriga~oes decorrentes do presente artigo mantem-se em vigor ap6s a
cessa~o do presente MDE.
ARTIGOVll
CONFIDENCIALIDADE
I. As partes deve guardar sigilo e manter confidencialidade sobre qualquer documento,
informa~ao ou dado recebido ou fomecido, durante o periodo de implementa~o do
presente MDE.
2. 0 dever de sigilo e confidencialidade previsto no numero anterior mantem-se em vigor
ap6s a cessa~ao do presente MDE.
3. 0 disposto neste artigo nao prejudica as disposi~oes legais e regulamentares em vigor
nas partes.
ARTIGO VIII
LIMITACAO DE ACTIVIDADES INDIVIDUAlS
Qualquer pessoa envolvida na execu~o de actividades relacionadas como presente MDE
deve agir em conformidade como mesmo, respeitar a independencia politica, a soberania
e a integridade territorial das partes, de acordo com as disposi~es legislativas e
regulamentares e com as politicas em vigor no pais de acolhimento.
ARTIGOIX
RECURSOS GENETICOS E CONHECIMENTO TRADICIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
As partes reconhecem o valor dos recursos geneticos e do conhecimento tradicional
(de ora em diante designados como RGCT), bern como os direitos dos seus detentores,
na protec~o efectiva dos mesmos contra o uso e apropria~o indevida pelas partes.
As partes devem proteger os RGCT conta o seu uso e apropria9ao indevida.
Constituem actos de apropria~o indevida, a aquisi~o, apropria~o ou utiliza9ao dos
RGCT atraves de meios injustos ou ilicitos, bern como a obten~o de beneficios
comerciais que derivem da aquisi~o, apropria9ao ou utiliza9ao dos RGCT por pessoa
que tern conhecimento ou negligentemente desconhece, que a aquisi9ao ou apropria~o
foi feita de modo injusto, ou atraves de outras actividades comerciais contrarias aos
usos honestos potenciadores de beneficios nao equitativos.
De acordo com a obriga~o prevista no n. 0 3 deste artigo, as partes devem, no seu
territ6rio, garantir que o tratamento que e concedido aos seus pr6prios nacionais, na
protecQao dos direitos de propriedade intelectual dos RGCT, e garantido (i) a pessoa
singulares nacionais ou domiciliadas no territ6rio das partes e (ii) a pessoas colectivas
ou pessoas singulares que, no territ6rio da outra parte, tenham urn estabelecimento
efectivo para a cria~o, produ¢o e transac¢o de RGCT .
A utiliza~o e o acesso dos RGCT na implementa9ao deste MDE esta sujeita ao
consentimento previo das autoridades competentes das partes, que devem assegurar o
acesso e informa9iio previa as comunidades locais interessadas, dos resultados das
actividades de coopera9ao e colabora~o que utilizarem RGCT.
Sendo utilizada, para fins comerciais, as actividades de coopera9iio e colaboraQao que
envolvam RGCT, cabera as partes, em representa9iio das comunidades locais
interessadas, os direitos de propriedade intelectual e, se for caso disso, a partilha dos
beneficios associados.
Os titulares dos RGCT terao o direito de partilha justa e equitativa dos beneficios
decorrentes do uso comercial e industrial dos RGCT.
Devem ser providenciados aos titulares dos RGCT, meios legais adequados, no caso
de nao se verificar uma partilha justa e equitativa dos beneficios nos termos previstos
no numero anterior.
ARTIGOX
RESOLUCAO DE LITIGIOS
Qualquer litigio resultante da execu9ao ou interpreta'(ao do presente MDE deve ser
resolvido amigavelmente atraves de consultas e negocia9oes entre as partes.
ARTIGOXI
ALTERACOES
Podem ser introduzidas, a qualquer altura, por mutuo acordo das partes, altera9oes ao
presente MDE, dele fazendo parte integrante e entrando em vigor nada data especificada
pelas partes.
ARTIGOXll
ENTRADA EM VIGOR, DURACAO E CESSACAO
1. 0 presente MDE entra em vigor na data da sua assinatura e tern a dura9ao inicial de 5
(cinco) anos.
2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, qualquer uma das partes pode denunciar
o presente MDE mediante notifica9ao escrita dirigida a outra parte, com pelo menos 6
(seis) meses de antecedencia relativamente ao seu termo.
3. A duravao do presente MDE podera ser prolongada, mediante consentimento mutuo
das partes.
4. Sem prejuizo de acordo escrito em contririo, a cessa9ao do presente MDE nao afecta a
validade ou a dura9ao de qualquer projecto ou actividade em curso desenvolvida ao
abrigo do mesmo.
EM FE DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos
govemos, assinam o presente Memorando de Entendimento.
Feito em Jacarta, a vinte e quatro de Maio de Dois Mil e onze, em duplicado, em lingua
Indonesia, Portuguesa e Inglesa, todos valendo como originais, prevalecendo a versao
inglesa em caso de duvidas de interpreta9ao.
Pelo Ministerio do Ambiente da
Pelo Ministerio da Economia e
Republica da Indonesia
Desenvolvimento da Republica
Democratica de Timor-Leste
'
Signed
Signed
~
...
...----......
-
,·
,
'
~
~
•
, j
r .
J
~
-
Gusti Muhammad Hatta
~·~~on~alves
Ministro
~ Ministro
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT
OF DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
ENVIRONMENTAL COOPERATION
The Ministry of Environment of the Republic of Indonesia and the Ministry of
Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter
referred to as the "Parties";
DESIRING to further develop cooperation in environmental management;
RECOGNIZING the right and obligations of each country to protect environment and
nature and ensure rational use of natural resources;
NOTING the global character and the limitedness of natural resources;
TAKING INTO ACCOUNT the Joint Communique concerning Diplomatic Relations
between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste signed
in Jakarta on 2 July 2002;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE AGREED as following understanding:
ARTICLE I
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as
"MoU'') is to strengthen, facilitate and develop cooperation in environmental
management.
ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation of this MoU shall include the following areas:
a. Spatial Planning;
b. Waste Management;
c.
d.
e.
f.
g.
h.
t.
Natural Soil Management~
Climate Change;
Disaster Management~
Development ofEnvironmental Regulation and Enforcement;
Integrated Marine and Coastal Zone Management;
Biodiversity;
Environmental Laboratoty.
ARTICLE III
MEANS OF COOPERATION
Within the designated authorities and in accordance with the laws and regulation of the
Parties, the Parties shall encourage and facilitate cooperation through appropriate
means, including:
1. Exchange of technical experts~
2. Symposiums, seminars, conferences, meetings, education, training and
workshops;
3. Sharing and exchange of information, knowledge, and best practices related to
environmental protection, conservation and management;
4. Joint research and development on environmental management;
5. Other forms of interrelation of the Parties as may be mutually agreed upon .
ARTICLE IV
FINANCIAL ARRANGEMENT
1. Cooperative activities under this MoU shall be subject to the availability of funds.
2. Unless otherwise agreed, each Party shall provide adequate resources to carry out its
own responsibilities under this MoU.
3. The Parties may develop proposals and jointly implemented environmental activities
funded by a third Party. The Party will be mutually agreed by the Parties.
ARTICLE V
JOINT COMMUNICATION AND IMPLEMENTATION
1. In implementing this MoU, both Parties shall respect the need for communication
and consultation.
2. The implementation of the cooperation sets forth in this MoU shall be carried out
through implementing arrangement to be concluded by the Parties.
ARTICLE VI
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Any intellectual property right (IPR) brought in by one of the Parties for the
implementation of the activities under this MoU shall remain the property of that
Party. However, that Party shall indemnityfy that the IPR is not resulted from the
infringement of any third party's legitimate rights, further that Party shall be
2.
3.
4.
5.
6.
liable for any claim made by third party on the ownership and legality of the use
of IPR which is brought in by the aforementioned Party for the implementation
of the cooperation activities under this MoU.
Any IPR, data and information resulting from research activities conducted under
this MoU shall be jointly owned by the Parties, and the Parties shall be allowed
to use such property for non-commercial purposes free of royalty. Should the
IPR, data and information resulted from cooperation activities under this MoU
be used for commercial purposes by one Party, the other Party shall be entitled to
the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of the
principle of equitable contribution. In such case, the object of the research
activities conducted under this MoU shall constitute a part of contribution of the
Party from which the object derives. The value of the object as part of
contribution will be measured by taking into account the following factors:
a) The scarcity of object (the rarer the object is, the higher its value will
be);
b) The commercial value of the result of the research (the higher
commercial value is, the higher its worth as part of contribution will be).
The use of the object of the research activities and their findings under this MoU
outside the territories of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic
ofTimor-Leste by one of the Parties shall require prior written approval from the
other Party on a case by case basis.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted
from cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing
Party must inform and receive prior informed consent from the other Party before
any disclosure can be made.
All research materials used in the collaboration shall be transferred by using a
Material Transfer Agreement (MT A) and shall be approved by the Parties to this
MoU.
Termination of this MoU shall not affect rights and/or obligations created under
this article.
ARTICLE Vll
CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to respect the confidentiality and secrecy of documents,
information and other data received from or supplied to the other Party during the
period of the implementation of this MoU.
2. The Parties agree that the provision of thi s Article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
3. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and
regulations of the Parties.
ARTICLE VDI
LIMITATION OF PERSONEL ACTIVITIES
Any person engaged in activities related to this MoU shall respect political
independence, sovereignty, and territorial integrity in accordance with the laws,
regulations and policies of the host country, and shall act within the scope of this MoU.
ARTICLE IX
GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional
knowledge (hereinafter "GRTK"), and recognize the rights of holders of GRTK to
the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation by both
Parties.
2. GRTK shall be protected against misuse and misappropriation by both Parties.
3. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means
constitutes an act of misappropriation may also include deriving commercial
benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GR TK when the Party
using that GRTK knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or
appropriated by unfair means or other commercial activities contrary to honest
practices that result in that Party gaining an inequitable benefit from GR TK.
4. Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article,
each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GR TK, accord,
within its own territory, (i) to natural persons who are nationals of, or who are
domiciled in the territory of the other Party, and (ii) to legal entities which or to
natural persons who, in the territory of the other Party, have a real and effective
establishment for the creation, production and transaction of GRTK, the same
treatment that it accords to its own nationals.
5. Any access to and use of GRTK of the either Party under the implementation of
this MoU shall require a prior informed consent from the relevant authorities of the
other Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall
provide their prior informed consent to such access and use of GRTK and are also
informed of the results of the cooperative and/or collaborative activities that use
such GRTK.
6. When cooperative and/ or collaborative activities taken under this MoU utilize
GRTK for commercial purpose(s), the Party, on behalf of its local communities
concerned with the GRTK, shall be entitled to the rights of intellectual property,
where appropriate, and shall be entitled to fair and equitable sharing of benefits
arising out of those activities.
7. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the
fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use
of that GR TK.
8. Legal means should be available to provide appropriate remedies for holders of
GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in
Paragraph 7 of this Article has not occurred.
ARTICLE X
SETTLEMENT OF DISPUTE
Any dispute arising from the implementation or interpretation of the present MoU shall
be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE XI
AMENDMENT
The present MoU may be amended at any time by the Parties by mutual written
consent. Such amendment shall enter into force on such date as may be determined by
the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLEXIT
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1.
2.
3.
4.
The present MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain
in force for a period of 5 (five) years.
This MoU may be terminated by either Party through written notification at least 6
(six) months in advance.
This MoU may be extended by mutual consent of the Parties.
Termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going
project or activities undertaken under this MoU until the completion of such
project or activities, unless the Parties decide otherwise in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU.
DONE in Jakarta, on this 24th of May in the year of 2011, in duplicate , in the
Indonesian, Portuguese, and English languages. All texts are being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry of Environment
of the Republic of Indonesia
For the Ministry of Economy and
Development of the Democratic
Republic of Timor-Leste
,·
Signed
Gusti Muhammad Datta
Minister for Environment
~'
I
Signed
..
,
i~~~n~alves
M~r Economy and
"'~, Development
-