Edisi II Tahun 2010 / Apr-Jun - BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

Edisi II/2010
Dari Redaksi
Cemas kelam redupkan harap
Berpantang jera mantapkan hati
Emas hitam kepakkan sayap
Batubara kian dinanti
----Rencana pemeriksaan tematik yang (salah
satunya) akan memfokuskan pada audit
pertambangan batubara mengilhami redaksi untuk mengusung hal ini sebagai
bahasan utama dalam Lancang Kuning
edisi 2/2010. Tulisan di kolom share mengenai pengalaman audit batubara ditulis
khusus oleh Dwi Sabardiana, Kepala Sub
Auditorat IV.B.1 BPK RI untuk rekan – rekan
semua, sekedar memberikan gambaran
bagaimana audit pertambangan batubara
dilakukan.
Selain itu, ada ulasan mengenai diklat audit
sektor publik Asian Development Bank,
sumbangsih
pemikiran
mengenai
penanganan LSM dan tulisan mengenai
humas/ PR dalam organisasi.
Redaksi mewakili segenap pegawai BPK RI
Perwakilan Provinsi Riau juga memberikan
apresiasi yang besar kepada rekan kita
yang memperoleh amanah untuk bertugas
di tempat kerja yang baru.
Diliriknya batu bara sebagai bahan bakar
pilihan setelah melambungnya harga minyak bumi seolah menjadi oase atau harapan baru bagi penggunaan energi alternatif. Hal ini menjawab kekhawatiran dan
senada dengan ungkapan “Habis Gelap
Terbitlah Terang”. Dari ini semua yang
patut disikapi adalah kearifan penggunaan
bahan bakar apapun, baik itu listrik, batu
bara maupun minyak bumi karena toh
Sumber Daya Alam ini bukanlah tak terbatas, agar terang yang muncul tak tenggelam kembali menjadi gelap. Semoga...
-redaksi-
R e d a k s i
Laporan utama
Batubara, Komoditi Nan ‘Membara’
Batubara merupakan satu dari energi
alternatif yang memiliki pertumbuhan yang
pesat, baik dari segi produksi
maupun permintaan. Hal ini
yang membuat industri batubara kian populer, terutama
setelah kenaikan harga bahan bakar utama (yaitu minyak bumi) yang tak terkendali
pada tahun 2008. Selain
penggunaannya yang lebih
efisien, batubara juga tersedia
dalam jumlah yang melimpah di dunia sehingga memberikan kemungkinan untuk
dikonsumsi dalam jangka waktu panjang.
Selama kurun waktu sepuluh tahun, yaitu
tahun 1997-2007, produksi dan permintaan
batubara dunia dari tahun ke tahun semakin
meningkat, dengan kenaikan tertinggi terjadi di wilayah Asia Pasifik.
Indonesia termasuk salah satu negara
penghasil batubara terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2009, total
sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104,94 milyar ton dengan
total cadangan sebesar 21,13 milyar ton.
Batubara memiliki peran yang sangat vital
dalam menunjang kehidupan masyarakat
Indonesia. Pemanfaatan terbesar batubara
saat ini adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Dari total konsumsi domestik
sebesar 56 juta ton/tahun, 21 juta ton/
tahun di antaranya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Sektor
tambang (migas dan mineral, batu bara, dan
panas bumi) merupakan penyumbang devisa negara terbesar setelah pajak.Kontribusi
sektor tambang berupa penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) pada tahun 2010
diperkirakan mencapai 227 triliun rupiah
atau sekitar 24 persen dari total penerimaan
negara.
Pujo Sumekto, Eva Siregar, Elaine, Dwi
Ari Susanty, Tridarwata , Maysyarah
Nasution, Pipit Siti Jenar , M. Irsyad
BPK telah melakukan pemeriksaan di
Rizky
bidang pertambangan batubara pada tahun
Alamat : Jl. Jendral Sudirman 721, 2008. Pada semester II tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan atas perhitungan
Pekanbaru, Riau
Website : www.pekanbaru.bpk.go.id
PNBP, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Penda-
patan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan batu bara. Pemeriksaan dilakukan
karena adanya indikasi
transfer pricing dan
penggelapan pajak oleh
pengelola tambang batu
bara. Berdasarkan data
yang dirilis oleh Ditjen
Pajak, tiga perusahaan
batu bara memiliki
kekurangan pembayaran
pajak sekitar 2,5 triliun
sampai dengan 2,6 triliun rupiah sepanjang tahun 2003-2007.
Pemeriksaan yang dilakukan pada
tahun 2008 inilah yang menjadi salah satu
dasar pertimbangan dilakukannya pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan
umum batubara pada tahun 2010, yaitu
memenuhi rekomendasi ARK (Algemene
Rekenkamer/BPK Belanda) untuk melakukan pemeriksaan yang berkelanjutan, sebagaimana yang tertuang dalam hasil peer
review tahun 2009. Pemeriksaan
dititikberatkan pada pemberian izin,
pengelolaan PNBP, DBH dan PAD serta
pengelolaan lingkungan pertambangan
batubara.
Salah satu entitas yang dijadikan sebagai sampel pemeriksaan pertambangan
batubara adalah Provinsi Riau. Jumlah
sumberdaya atau cadangan batubara Riau
mencapai 2,24 miliar ton yang terdapat di
lima kabupaten di Provinsi Riau, yaitu
Kuansing, Inhu, Inhil, Kampar dan Rohul.
Sampai saat ini, eksploitasi baru dilakukan
di Kuansing dan Inhu dengan produksi 2
persen dari jumlah cadangan batubara
atau sekitar 3 juta ton.
Melalui pemeriksaan BPK tersebut, kita
berharap agar pengelolaan pertambangan
batubara (secara khusus) dan sumber daya
alam (secara umum) berjalan di jalur yang
benar untuk mencapai sinergi antara
pertumbuhan ekonomi dan kelestarian
lingkungan.
-t3-
E d i s i
I I /2 0 1 0
H a l a m a n
Catatan Diklat
Diklat – ADB
Sejalan dengan
upaya reformasi
di bidang pengawasan
dan
audit
sektor
publik,
Asian
Development
Bank (ADB) memberikan bantuan kepada
Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap sistem audit di sektor
pemerintahan. Bantuan tersebut kemudian
ditetapkan dalam proyek State Audit Reform
Sector Development Project (STAR-SDP). STARSDP merupakan kegiatan yang diinisiasi Pemerintah RI dalam mendorong reformasi di
bidang audit publik, yang pendanaannya
berasal dari pinjaman ( loan) ADB dan hibah
(grant) dalam bentuk technical assistance dari
Pemerintah Belanda.
Pada prinsipnya, STAR-SDP bertujuan
untuk,
1. Mendorong (sebagai bagian) pelaksanaan
reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas governance (tata
kelola), efisiensi serta efektifitas audit
pemerintahan melalui penguatan institusi
audit yang bekerja sesuai dengan standar
yang ditetapkan secara internasional;
3. Mempercepat perubahan kebijakan dan
perubahan fungsi institusi pelaksana audit
pemerintahan.
Dalam
mencapai
tujuan
tersebut,
Share
2
Oleh : Osa Namiko SE, Ak. CPA
pelaksanaan STAR-SDP didasarkan pada empat
prinsip, yaitu:
1. Penggambaran dan pembagian yang jelas
antara institusi/lembaga audit internal
dengan eksternal, serta fungsi yang
diembannya;
2. Perubahan atas institusi/lembaga audit
dan fungsi yang dijalankannya, sejalan
dengan proses desentralisasi;
3. Menghilangkan tumpang tindih atas tugas
atau mandat institusi/lembaga audit di
sektor publik;
4. Mengembangkan efisiensi dalam sistem
audit publik (internal dan eksternal). Perlu
dikembangkan juga audit kinerja (audit
terhadap pelaksanaan tupoksi).
Dalam pelaksanaanya, STAR-SDP dibagi
dalam dua komponen yaitu Program Loan dan
Investment/Project Loan.
Program Loan bertujuan:
1. Mengembangkan kerangka kebijakan dan
hukum (perundangan/regulasi) untuk
institusi audit;
2. Memperkuat fungsi institusi audit eksternal
dan
internal
pemerintah
melalui
penyediaan sumber daya pada institusi
audit sesuai dengan mandat perundangan
yang ada;
3. Menetapkan
kebijakan
guna
meningkatkan
akuntabilitas
dan
pengawasan terhadap fungsi institusi audit
pada setiap tingkatan di pemerintahan;
4. Merumuskan strategi untuk meningkatkan
kepedulian terhadap manfaat dari sistem
audit publik yang baik.
Investment/Project Loan bertujuan:
1. Meningkatkan kapasitas institusi audit;
2. Membangun institusi/lembaga dan auditor
eksternal yang kuat dan dapat bekerja
secara efektif pada tingkat nasional;
3. Meningkatkan kemampuan institusi dan
fungsi internal audit;
4. Meningkatkan kemampuan pengawasan
pada lembaga legislatif pusat dan daerah;
5. Meningkatkan
kepekaan/kepedulian
masyarakat atas fungsi audit.
Tabel berikut menggambarkan institusiinstitusi yang terkait dengan STAR-SDP:
No
Uraian
1.
Koordinator
2.
3.
Executing
Agency
Component
Implementat
in Unit
Program
Loan
BAPPENAS
Ditjen
Perbendaharaan
Kemenkeu
Dit.
IT
Kemenkeu,
Itjen
Kemendagri,
BPKP,
BPK,
Sekretariat
DPR-RI
Investment/Proj
ect Loan
BAPPENAS
Deputi
Polhukhankam
BAPPENAS
Itjen
Kemenkeu,
Itjen
Kemendagri,
Bawasda,
Sekretariat
DPRD,
BPKP,
STAN,
Itjen
Kemendiknas,
BPK, Sekretariat
DPR-RI
PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
oleh: Dwi Sabardiana (Kepala Sub Auditorat IV.B.1)
Dalam mengelola sumber daya alam
(SDA), pemerintah melakukan kerja sama
dengan pihak swasta. Dari kerja sama
tersebut, pemerintah memperoleh pemasukan dalam bentuk royalti (bagian atas hasil
tambang yang dijual), iuran tetap (atas
wilayah konsesi pertambangan yang diberikan), dan pajak-pajak lainnya (atas pengelolaan sumber daya ekonomi dan perizinan).
Penerimaan negara tersebut dicatat oleh
Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan umum. Sebagian dari PNBP
akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk
Dana Bagi Hasil (DBH). Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah
berwenang memungut pajak-pajak lain atau
retribusi terkait pengelolaan SDA sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
BPK RI berperan aktif dalam mendorong good governance dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah. Pada tahun
2008, BPK RI telah melakukan pemerik-
saan tematik dengan tujuan tertentu atas
pengelolaan pertambangan batubara. Pemeriksaan dilakukan pada Departemen
ESDM, empat pemerintah provinsi, 28 pemerintah kabupaten/kota, 1358 pemegang
Kuasa Pertambangan (KP), 40 kontraktor
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta instansi terkait lainnya di Jakarta,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
Pemeriksaan tersebut menghasilkan temuan-temuan terkait SPI
dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-perundangan sebagai
berikut.
Temuan terkait kebijakan pemerintah
antara lain: (1) alokasi DBH tidak mempertimbangkan asas keadilan bagi daerah; (2)
pungutan oleh pemerintah daerah tidak
sesuai dengan ketentuan; (3) PNBP digunakan langsung oleh pemerintah daerah; (4)
penerbitan izin kuasa pertambangan tidak
memperhatikan
pemenuhan
jaminanjaminan; dan (5) pemberian izin konsesi di
wilayah hutan lindung;
Temuan-temuan terkait ketidakpatuhan
pada peraturan perundangan
antara lain: (1) pengelolaan
pertambangan dalam wilayah
hutan dilakukan tanpa izin
Menteri Kehutanan sehingga
mengakibatkan
potensi
kerugian negara berupa nilai
tegakan kayu serta Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH)
dan Dana Reboisasi (DR)
yang belum dibayar; (2) pengelola pertambangan belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan pembayaran ganti rugi tegakan kayu terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan; (3)
DBH SDA tahun 2006 dan 2007 belum
E d i s i
H a l a m a n
I I /2 0 1 0
3
Sumbangan Pemikiran
HOW TO HANDLE LSM ?!?
Istilah LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) tidak terlalu dikenal secara
luas pada era orde baru. Pada era reformasi, LSM tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan. Di satu sisi, keberadaan
LSM dipandang memberi dampak positif
karena banyak membantu rakyat kecil
dalam memperjuangkan hak-haknya. Di sisi
lain, kehadiran LSM tak jarang jadi bahan
olokan karena adanya LSM yang tidak jelas
orientasi, visi dan misinya, dan cenderung
didirikan demi mencapai keuntungan suatu
kelompok atau pribadi tertentu.
Untuk
mendapatkan
informasiinformasi mengenai kasus tertentu, salah
satu cara yang biasa dilakukan oleh LSM
ialah dengan meminta keterangan terkait
hasil pemeriksaan BPK RI, baik secara formal kepada kantor perwakilan maupun
secara informal dengan bertanya kepada
pemeriksa pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
Share
( l a n j u t a n )
diperhitungkan dalam penyaluran kepada
daerah; (4) negara pada tahun 2006 dan
2007 kurang menerima PNBP dari iuran
tetap, royalti, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan denda keterlambatan
pembayaran iuran tetap; dan (5) pemerintah tidak membuat mekanisme reimbursement atas pajak sehingga mengakibatkan
kontraktor PKP2B menahan DHPB sebagai kompensasi dari Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) batubara. Temuan yang terkait
dengan ketidakpatuhan pada ketentuan
pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1)
pengusaha pertambangan belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi; (2)
pengelolaan tanah pucuk, tanah penutup
dan reklamasi yang tidak sesuai ketentuan; dan (3) pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) belum sesuai ketentuan.
Pemeriksaan tersebut memberikan
pelajaran berharga dalam memanfaatkan
teknologi remote sensing dan Geographic
Information System (GIS) untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan akurasi
perencanaan, serta memudahkan perhitungan kerugian negara. Pemeriksaan
tersebut merupakan upaya BPK untuk
memberikan kontribusi konstruktif dalam
pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Gambaran di atas mengingatkan kita
bahwa kita akan selalu ‘berurusan’ dengan
LSM, baik saat pemeriksaan di lapangan
ataupun saat memberikan keterangan atau
penjelasan kepada LSM di kantor perwakilan. Jika tidak ditanggapi dengan hati-hati,
hal ini dapat memperburuk citra pribadi dan
institusi kita.
Berikut ini beberapa saran yang dapat
diterapkan ketika kita harus berhadapan
dengan LSM, baik formal maupun informal.
1. Berbicara dengan sopan dan menjaga
wibawa BPK RI
Kita harus menunjukkan sikap yang sopan
dan tidak meremehkan LSM. Keinginan
LSM untuk mendapatkan keterangan memang tidak selalu harus dipenuhi, namun
penolakan tidak perlu dilakukan dengan
cara mengucapkan kata-kata ketus dan
bersikap yang tidak sopan kepada mereka.
2. Berbicara sesuai dengan kapasitas dan
kapabilitas
Apabila LSM datang kepada kita saat
pemeriksaan di lapangan, kita harus ingat
bahwa kita tidak memiliki kapasitas untuk
menjawab pertanyaan mereka walaupun
kita memiliki kapabilitas untuk itu. Sebaiknya tim pemeriksa menyarankan kepada
mereka untuk meminta keterangan ke
kantor perwakilan.
Kita memiliki kapasitas untuk berbicara
saat ditunjuk oleh Kalan untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengan LSM.
Agar jawaban dapat dipertanggungjawabkan, sebaiknya LSM diminta untuk menyampaikan daftar pertanyaan yang akan
diajukan sebelum audiensi berlangsung.
3. Menjadi pendengar yang baik
Terkadang penjelasan yang diberikan tidak
dapat dicerna dengan baik oleh pihak LSM,
sehingga suhu diskusi memanas dan terjadi ketegangan. Untuk itu, tim pemberi
keterangan harus berusaha menjadi
pendengar yang baik. Umumnya, LSM
akan menyimpulkan dengan bahasa
mereka sendiri, apabila terdapat kekeliruan substansi maka moderator dapat
meminta tim subaud untuk membahasakan ulang kesimpulan agar lebih dapat
dicerna. Kesimpulan LSM yang keliru
tersebut tidak perlu ditanggapi dengan
emosional, tapi cukup berikan bantahan
yang disampaikan dengan sopan.
4. Jawaban tertulis lebih baik dari pada
keterangan lisan
Jawaban tertulis pada dasarnya lebih dapat dipertangunggjawabkan karena setiap
Oleh : Adi Kurniadi , SE
detail uraiannya dapat kita persiapkan dengan baik berdasarkan referensi yang ada.
5. Tidak melupakan aspek psikologis dari
personil LSM
Personil LSM juga manusia biasa yang punya
perasaan dan harga diri. Ketika mereka diperlakukan dengan sopan dan tidak dipermalukan bila terjadi kesalahan-kesalahan dalam
materi pertanyaan atau memahami penjelasan, maka mereka akan senang dan puas
dengan pelayanan yang mereka terima dari
BPK RI. Konsumsi minuman dan makanan
ringan dapat difungsikan sebagai peredam
ketegangan.
6. Blacklist terhadap LSM yang curang
Dari hasil diskusi, kadang pihak LSM dapat
memahami penjelasan BPK RI. Tetapi dalam
beberapa kejadian, hal tersebut hanya sekedar basa-basi. Kemudian LSM menulis pemberitaan yang tidak benar di media massa
yaitu dengan memutarbalikkan fakta dan
keterangan yang diberikan oleh BPK. Hal semacam ini sebaiknya diantisipasi oleh tim
pemberi keterangan dengan membuat notulen rapat. BPK RI dapat memberikan bantahan atas kebohongan LSM yang dimuat
dalam media massa tersebut. LSM yang bersangkutan juga sebaiknya diberikan surat
peringatan sebanyak tiga kali sebelum diblacklist dari daftar LSM yang berhak dilayani
oleh BPK RI. Tapi apakah prosedur ini ada di
BPK RI? Bila belum, maka sepertinya layak
untuk dipertimbangkan.
Tahukah Anda ?!?
Tertawa = Olahraga
???!!!
Menurut hasil studi Dr
. Lee S. Berk, spesial
is
perawatan penceg
ahan dan penelit
ian
psikoneuroimunologi
dari Loma Linda
University’s Schools
of Allied Health (SA
HP)
and Medicine, tertaw
a memiliki efek yan
g
sama dengan ola
hraga. Selain dap
at
menguatkan mood
positif, tertawa jug
a
menurunkan hormo
n stres, meningkatka
n
kekebalan tubuh,
menurunkan kolestero
l,
dan tekanan darah.
Efek ini sama denga
n
efek aktivitas tin
gkat sedang. Deng
an
demikian, kita akhir
nya mulai menyada
ri
bahwa perilaku dan
emosi kita sehari-har
i
mengatur tubuh kit
a dengan berbagai car
a.
Jadi, untuk yang tid
ak bisa atau tidak ma
u
meluangkan waktu
untuk berolahraga,
cobalah luangkan
waktu Anda untuk
tertawa. ☺
E d i s i
I I /2 0 1 0
G a l e r I
Fo t o
H a l a m a n
4
Keterangan : 1.Pertemuan dengan Sekda Terkait rencana pemeriksaan
LKPD, 6 Mei 2010 ; 2.Expose Kejari Bangkinang, 22 April 2010;
3.Roadshow Goes to Campus, 4 Juni 2010; 4.Media Visit ke Tribun
Pekanbaru, 4 Juni 2010; 5.Audiensi dengan LPANI Yustisia, 30 April 2010;
6. Roadshow Goes to School SMKN 1 Pekanbaru, 20 April 2010 ;
7, Upacara Bendera Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2010;
K i l a s
P e r w a k i l a n
1. Kamis, 25 Maret 2010, Tim sosialisasi gabungan yang terdiri dari Biro SDM dan
Biro TI BPK RI melakukan sosialisasi terkait
implementasi presensi elektronik di BPK RI
Perwakilan Provinsi Riau, aplikasi presensi
PIP, sekaligus sosialisasi Keputusan Sekjen
BPK RI tentang tata tertib pegawai dan
Keputusan Sekjen BPK RI tentang pelaksanaan pemotongan TKPK. Pemaparan
dilakukan di aula kantor perwakilan di
hadapan seluruh pegawai dan dibuka
oleh Kasubag SDM, E. Arie Noerachmawati, SE, MM.
2. Selasa (30/3), Kepala Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009 (LHP Jamkesmas) pada Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota
Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis. Selain LHP juga diserahkan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember
2009 pada Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Rabu (31/3), BPK RI Perwakilan Provinsi
Riau kembali mengadakan acara dengan
rekan - rekan media di Provinsi Riau. Kali
ini acara yang diadakan adalah Sosialisasi
Mekanisme Permintaan Informasi di BPK
RI Perwakilan Provinsi Riau dengan tema
“Peningkatan Kinerja BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau Melalui Mekanisme Permintaan Informasi yang Akomodatif dan
Akuntabel”. Acara dihelat di Mirror Room,
Hotel Pangeran Pekanbaru dan dihadiri
oleh perwakilan dari berbagai media di
Provinsi Riau.
4. Kepala Perwakilan Provinsi Riau BPK RI,
Dr. H. Eko Sembodo, MM menyerahkan
LHP Kinerja atas Pengelolaan Sarana dan
Prasarana serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun (Tahun 2008 dan semester I tahun
2009) pada Kabupaten Indragiri Hilir
(Inhil) kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhil, Zubair Malomo, SE dan Sekda
Inhil, H. Alimuddin RM, SH, M di Kantor
Perwakilan, Jl. Sudirman Pekanbaru pada
hari Selasa, 6 April 2010.
5. Kamis (8/4), Kepala Perwakilan beserta
Kepala Sub Auditorat Riau I dan Kepala
Sub Auditorat Riau II memberikan pengarahan intern di hadapan seluruh pegawai
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengenai
persiapan dan teknis pemeriksaan yang
akan dilaksanakan dalam pemeriksaan
LKPD TA 2009.
6. Senin, 19 April 2010, Dalam rangka
ditempatinya kantor baru BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Jend. Sudirman
721, seluruh karyawan BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau mengikuti acara syukuran
dan doa bersama di auditorium kantor
Perwakilan yang baru.
7. Selasa, 20 April 2010 BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau mengunjungi SMK Negeri 1
Pekanbaru dalam rangka Goes to School.
Dihadapan para siswa yang berasal dari
jurusan Akuntansi, Administrasi perkantoran dan IT, Kepala Perwakilan memaparkan peran, tugas, fungsi dan wewenang
BPK RI dalam mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang akuntabel dan
transparan. Melalui kunjungan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh gambaran mengenai ke-BPK-an dan kaitannya
dalam penyelamatan keuangan Negara/
Daerah, serta menginformasikan adanya
kesempatan untuk melakukan praktek
kerja lapangan di BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau.
8. Kamis, (22/4), Tim Kejaksaan Negeri
(Kejari) Bangkinang melakukan expose
(pemaparan kasus ) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait dugaan
penyimpangan dalam penggunaan dana
kegiatan perjalanan dinas di Sekretariat
DPRD Kampar TA 2007 dan 2008. Expose
dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Dr.H Eko
Sembodo, MM, Kasubaud Riau II,
Ir. Wahyo Waluyo, MM, Kasie Riau IIB,
E d i s i
H a l a m a n
I I /2 0 1 0
K i l a s
5
P e r w a k i l a n ( l a n j u t a n )
Deden Masruri, SE, Ak, CFE yang membawahi pemeriksaan di Kabupaten Kampar serta Tim Pemeriksa yang melakukan
pemeriksaan LKPD Kabupaten Kampar TA
2007/ 2008.
9. Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,
Novid Mahyudin, SE, Ak memberikan
keterangan sebagai Ahli di Pengadilan
Negeri (PN) Bengkalis terkait Perkara
Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan
Pembebasan Tanah Pelabuhan Bandar
Sri Laksamana Bengkalis TA 2007, Selasa
(27/4). Sidang yang berlangsung lebih
kurang selama 2 jam dipimpin oleh Ketua
PN Bengkalis, Sumpeno, SH dengan hakim anggota Lumban Gaol, SH serta Purwanta, SH.
10.Kamis, 6 Mei 2010, seluruh Sekretaris
Daerah dan Kepala Inspektorat seProvinsi Riau hadir mengikuti sosialisasi
dan pengarahan dari Kepala Perwakilan
Provinsi Riau BPK RI, Dr. H. Eko Sembodo,
MM terkait dengan pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA
2009. Bertempat di Ruang Rapat, acara
ini diadakan guna mendorong masing masing entitas untuk segera menyerahkan LKPD TA 2009 yang telah direview oleh inspektorat, mengingat
hingga saat ini baru 5 pemerintah daerah
yang menyerahkan LKPD.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur
upacara membacakan sambutan dari
Menteri Komunikasi dan Informatika RI
yang mengusung tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka NKRI”.
11.BPK RI Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Lembaga Peduli Kanker
Indonesia (LPKI) Cabang Riau mengadakan penyuluhan mengenai penyakit
kanker. Penyuluhan diadakan di auditorium Kantor Perwakilan pada hari Jumat
(14/5) dan dihadiri oleh ibu - ibu Dharma
Wanita serta pegawai BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau.
13.BPK RI bekerja sama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengadakan
kegiatan Goes to Campus dengan tema
“BPK dan Keuangan Negara”. Acara
yang dihelat pada Jumat, 4 Juni 2010 di
Auditorium Universitas Islam Riau ini
dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan
mahasiswa dari 15 Universitas/Akademi.
Hadir sebagai Keynote Speaker, Anggota
II BPK RI, Drs. H. Taufiequrachman Ruki,
S.H. Mahasiswa terlihat antusias mengikuti acara Goes to Campus, terbukti
pada saat sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa
terkait dengan pemeriksaan keuangangara, seperti kasus Century.
12.Kamis, 20 Mei 2010, pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau mengikuti upacara
bendera memperingati hari Kebangkitan
Nasional yang ke-102 di halaman
Gedung Kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Riau. Bertindak selaku Inspektur
upacara dalam upacara tersebut Kepala
Sekretariat Perwakilan, Drs. Pujo Sumekto.
Segmen Komunikasi
PR (Humas) dan Organisasi
“Public Relations Practice is the art and social
science of analyzing trends, predicting their
consequences, counseling organizations
leaders, and implementing planned program
of action which serve both the organization’s and the public interest
(Robert T. Relly (The Action of Public
Relation, 1981))
Di Indonesia, istilah Public Relations jamak
disebut
sebagai
Humas
(Hubungan
Masyarakat) karena faktanya, praktisi ini
sering di-plot untuk berhubungan dengan
pihak luar ketimbang dengan internal dari
sebuah organisasi. Namun sejatinya, seperti
yang dikemukakan oleh Robert T. Relly,
Public Relations (dengan ‘s’ pertanda jamak)
merupakan interkoneksi antara organisasi
dan publik. Disini, dengan memandang
aspek manajerial, PR berperan besar sebagai
Pengelola Reputasi Organisasi bukan Pemasar/Penjual dan bukan hanya memiliki aktifitas berhubungan dengan media (Press
Relations) atau pihak luar saja.
Peran PR dalam Organisasi
Pada perkembangannya, beberapa organisasi menempatkan PR dalam berbagai
lini. Beberapa penulis mecoba memformulasikan peran PR sebagai berikut :
Communication Tehnician
PR sebagai teknisi komunikasi, Pada tahap
ini organisasi mengeksplorasi kemampuan
jurnalistik dan komunikasi dari praktisi PR.
Seperti menulis News Letter, News Release,
Feature, dll. Biasanya PR dalam peran ini
tidak dilibatkan saat manajemen (pimpinan)
menemui kesulitan apalagi dalam mengambil keputusan. Peran mereka lebih ke arah
penggunaan media komunikasi dan imple-
Oleh : Elaine V.A
mentasi program. Mereka sebagai "the last
to know". Peran PR seperti ini biasa ditemui
di instansi – instansi pemerintahan yang
fokus pada komunikasi eksternal.
Expert Prescriber
Praktisi PR sebagai pendefinisi masalah,
pengembang program dan memiliki tanggungjawab penuh untuk mengimplementasikannya. Pimpinan menyerahkan tugas
komunikasi sepenuhnya ke tangan PR sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka yang lainnya. Tampaknya menyenangkan, karena PR semacam ini dianugerahi kepercayaan tinggi, namun karena
peran ini tidak melibatkan bagian lain maka
PR seolah terisolir dari organisasi karean
sibuk dengan pekerjaannya sendiri, pihak
manajemen pun menjadi sangat tergantung
kepada PR nya. Manajemen menjadi minim
komitmen kepada tugas – tugas PR, padahal
tugas PR harusnya dilakukan oleh semua
orang yang ada dalam sebuah organisasi.
Pada titik ekstrem, Manajemen bisa kehilangan kepercayaan terhadap PT mereka, apabila PR yang mereka anggap sebagai pakar
sering melakukan kesalahan.
Communication Facilitator
PR sebagai pendengar setia dan sumber
informasi, penghubung, interpreter dan
mediator antara organisasi (baik intern maupun ektern) dan publiknya. Mereka mengelola –komunikasi-dua-arah turut serta memantapkan agenda yang akan didiskusikan
antara dua belah pihak, menyimpulkan pandangan, bereaksi terhadap kasus, membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan komunikasi dan menjadi
boundary spanner antara organisasi dan
publiknya. Mereka bekerja di bawah asumsi
bahwa two way communication mampu
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi dan publik dalam hal prosedur, kebijakan, serta tindakan lain yang berhubungan dengan minat kedua belah
pihak.
Problem Solving Facilitator
Mereka berkolaborasi dengan manajer lain
untuk mendefinisikan dan memecahkan
masalah. Mereka menjadi bagian dalam
manajemen stratejik perusahaan. Bergabung dengan konsultan mulai dari awal
direncanakan program hingga evaluasinya.
Membantu manajemen menerapkan PR
sebagai tahapan fungsi manajemen yang
sama dengan kegiatan manajemen yang
lain.
PR berfungsi sebagai bagian penting penganalisis situasi, pengembangan prosedur,
kebijakan, produk dan aksi perusahaan.
Mereka juga memiliki power mengubah
sesuatu yang seharusnya diubah. Mereka
terlibat dalam segala bentuk perubahan
organisasi untuk kemudian menyediakan
segala sesuatu yang dibutuhkan dalam
rangka pencapaian tujuan program.
Mereka dimasukkan sebagai tim manajemen
karena mereka mampu menunjukkan kemampuan dan nilai dalam membantu manajemen menangani serta menyelesaikan permasalahan
Dari penjelasan mengenai berbagai peran
PR dalam organisasi diatas, organisasi dapat
memilih untuk menempatkan PR di posisi
yang mana. Positioning (penempatan peran)
PR dalam organisasi penting dilakukan untuk menjalankan proses – proses manajemen organisasi dan komunikasi organisasi.
UCAPAN SELAMAT
Redaksi mengucapkan selamat hari lahir
kepada rekan – rekan :
Budi Harsana Tri Pamungkas ( 20 Juni )
Doan Hotasi Tambun (11 April )
Heriadi ( 25 Juni )
Anes Marbun (14 April )
Junisar Daniel Situmorang ( 27 Juni )
Eva Siregar ( 25 April )
Selamat menempuh hidup baru kepada :
Mery Mei Lestari (02 Mei )
Nurdin Ma'ruf (14 Mei )
Andhyka Imam Buchori dan Rahmisita
Hasniastuti (20 Juni 2010) semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawwadah
Warahmah.
Hanif Mohamad Taufik (15 Mei )
Selamat atas Kelahiran :
Feri Irfan ( 25 Mei )
Chalisha Lidiaputri (3 April 2010) putri dari
Muhammad Ilyas dan Widia Woluningrum
Miftahul Huda (05 Mei )
Nike Astrid Setya P (25 Mei )
Meri Yanti ( 28 Mei )
Ester Arie Noerachmawati ( 29 Mei )
Adi Kurniadi ( 09 Juni )
Saleh Amanto ( 14 Juni )
Alif Zain Muttaqin ( 16 Juni )
Fathia Zahfira (15 Mei 2010) putri dari
Rachmat Arofan dan Tengku Ayunadia
Karina
Fakhri Muhammad Farhan (25 Mei 2010)
putra dari Fian Rizananto dan Heni Nurlaili
Wilson Manihuruk ( 16 Juni )
Amanda Adelia Setyarso (7 Juni 2010)
Putri dari Andre Setyarso dan Yuliaty Fauzi
Rachmat Arofan ( 17 Juni )
Aisyah (11 Juni 2010) putri dari Adi Satria
Genera H. Ramadhani ( 17 Juni )
Segenap pimpinan dan pegawai
BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
mengucapkan selamat berkarya dan
semoga makin berjaya di BPK RI
Perwakilan Maluku Utara
Kepada :
Sdr. Andre Setyarso , SH
dan Sri Mariana
RESUME KLIPING
Riau Pos, 20 April 2010
BPK Tempati Gedung Baru
Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,
resmi menempati kantor barunya yang
berdiri megah di Jalan Jendral Sudirman.
Senin (19/4). Hal ini ditandai dengan
diadakannya syukuran dan doa bersama
secara internal oleh seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
dalam proses penindaklanjutan. Dari
temuan itu, terdapat 17 item pelanggaran. Dimana 12 item pelanggaran terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sedangkan 5 item pelanggaran
terhadap pengendalian intern di
masing-masing Satuan Kerja (Satker)
Riau Mandiri, 21 April 2010
Siswa SMKN 1 Antusias Sambut BPK
Goes to School
Riau Mandiri, 20 April 2010
Pemko Ingin Hasil Audit BPK Kembali
WTP
Prestasi uji petik hasil audit APBD 2008
dengan wajar tanpa pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
tampaknya dirasakan manis oleh Pemko
Pekanbaru. Sebab itu Pemko ingin
meraih itu kembali. Namun, untuk mendapatkannya, Pemko perlu kerja ekstra
keras dalam pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2009.
Metro Riau, 21 April 2010
Ditemukan 17 Item Pelanggaran
Sebanyak 13 rekomendasi hasil audit
temuan penyimpangan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) tahun 2008 masih
Ratusan siswa SMKN 1 Pekanbaru,
Selasa (20/4), antusias mengikuti
kegiatan BPK RI Perwakilan Riau Goes
To School yang digelar di aula sekolah
kejuruan pertama yang dikunjungi oleh
BPK RI Perwakilan Riau dalam kegiatan
tersebut.
www.riaubisnis.com, 04 Juni 2010
BPK: Keuangan Negara Harus diaudit
Secara Independen, Akuntabel dan
Transparan
Pengelolaan keuangan negara sangat
rentan terjadinya korupsi. Untuk
menghindarinya diperlukan audit secara
menyeluruh oleh lembaga independen
dan akuntabel serta disampaikan secara
t r a ns pa r an k e pa d a mas ya ra ka t .
Demikian diungkapkan anggota II
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,
Taufiequrachman Ruki, pada acara
acara BPK Goes to Campus, di aula Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
(UIR), Jumat (4/6/2010).
Tribun Pekan baru, 5 Juni 2010
Puluhan Mahasiswa Antusias Bertanya
Sekitar 300 mahasiswa yang berasal
dari 14 Perguruan Tinggi di Pekanbaru
antusias mengikuti acara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Goes to
Campus. Tak tanggung-tanggung,
acara yang bertajuk BPK dan keuangan
negara ini langsung dihadiri oleh Anggota BPK RI Taufiequrrahman Ruki dan
Inspektur Utama BPK Nizam Burhanuddin sebagai pembicara.