Dan Dan

Pernyataan Kehendak Bersama
Oleh
•
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Dan
KEMENTERIAN FEDERAL KERJASAMA EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK FEDERAL JERMAN
Dan
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN KERJASAMA
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Mengenai Kerjasama Pembangunan Trilateral
:
.
~
I.
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia,
Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
Republik Federal Jerman,
dan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama
Republik Demokratik Timor-Leste
sama-sama memandang bahwa Departemen Luar Negeri Republik Indonesia,
Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal
Jerman (BMZ), dan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik
Timor-Leste merupakan mitra yang penting dalam kerjasama pembangunan;
mendasarkan tekad mereka pada hasil-hasil yang telah dicapai sejauh ini dan
berlandaskan kepada prinsip Kemitraan sejati;
dan
oleh karenanya menyatakan kehendak mereka untuk secara bersama-sama
memperluas kerjasama pembangunan yang efisien dan efektif dan untuk
melanjutkan proyek-proyek tertentu yang dapat meningkatkan demokrasi,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepemerintahan yang baik dan
perlindungan terhadap lingkungan hidup.
II .
Ketiga pihak secara khusus menyampaikan keinginan mereka:
1. untuk meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pembangunan yang khusus
dan
yang
terpilih
sebagaimana
disetujui
oleh
semua
pihak,
2. untuk memfokuskan kepada hal-hal di mana Kerjasama Pembangunan
Trilateral bisa memberikan tanggapan yang efisien dan efektif guna menjawab
tantangan pembangunan,
3. untuk mendukung proyek-proyek
Trilateral
sesuai
Pembangunan
dan program-program Kerjasama
kapasitas
masing-masing
pihak,
4. untuk mencapai sinergi antara Program-program Kerjasama Teknik bilateral di
Indonesia dan Timor-Leste.
2
Ill.
Ketiga pihak sama-sama memahami bahwa pemilihan kegiatan-kegiatan dan jenisjenis bantuan akan ditentukan secara bersama dan diatur oleh ketiga pihak dengan
cara sebagai berikut:
1. Ketiga pihak menyampaikan kehendak mereka untuk membentuk sebuah
satuan tugas guna melaksanakan Kerjasama Trilateral;
2. Anggota-anggota satuan tugas ini dapat merupakan wakil-wakil dari
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan lembaga-lembaga
pemerintah lainnya yang terkait,
- Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor-Leste di Jakarta dan
- Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta;
•
Untuk tujuan ini masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak
lainnya mengenai wakil masing-masing yang akan menjadi penghubung dan
perubahan-perubahan di masa akan datang;
3. Usul proyek dapat diajukan melalui atau oleh anggota-anggota satuan tugas;
usul-usul itu harus dilaksanakan melalui proyek-proyek Deutsche Gesellschaft
fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) untuk Republik Demokratik Timor
Leste;
Pihak Jerman menekankan, bahwa untuk tujuan ini pihaknya telah
menyediakan dana maksimal sebesar delapan ratus ribu Euro bagi TimorLeste;
4. Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste dapat mensponsori
secara bersama proyek-proyek itu dengan cara menyediakan stat atau/dan
pemberian dalam bentuk benda dan, jika dimungkinkan, dengan kontribusi
keuangan;
5. Usul proyek dapat diajukan oleh ketiga pihak dan anggota-anggota satuan
tugas secara langsung kepada kantor perwakilan GTZ di Jakarta yang telah
ditunjuk oleh pihak Jerman selaku pengelola Kerjasama Trilateral ini;
6. Setelah menerima usul proyek, GTZ akan meminta pertemuan ad hoc
anggota-anggota satuan tugas. yang akan memberikan persetujuan atas usulusul itu;
7. Persetujuan oleh satuan tugas akan secara khusus menetapkan jadual waktu
maupun tingkat sumber-sumber keuangan, stat dan peralatan yang tepat;
8. Atas dasar
a) Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman and Pemerintah
Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Kerjasama Teknik yang
ditandatangani tanggal 5 Februari 2005; dan
3
b) Persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah
Republik Indonesia mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani pada
tanggal 9 April 1984; dan
c) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Timur mengenai
Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral yang
ditandatangani tanggal 2 Juli 2002; dan
d) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Kerjasama Kebudayaan dan
Pendidikan yang ditandatangani tanggal 8 Juli 2005;
GTZ akan diberi kepercayaan untuk melaksanakan proyek tersebut;
9. GTZ akan menyiapkan laporan perkembangan untuk para mitra yang jatuh
tempo pada tanggal 31 Maret setiap tahun. Laporan itu akan mencakup masa
setahun yang telah berlalu. Laporan akhir harus disiapkan dalam waktu enam
bulan setelah diselesaikannya proyek tersebut.
IV.
Ketiga pihak sama-sama mengerti,
1. bahwa Pernyataan Kehendak Bersama ini dapat diamandemen atau ditambah
melalui kesepakatan bersama secara tertulis setiap waktu, khususnya atas
dasar pengalaman yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan masing-masing
proyek;
2. bahwa ketidaksepakatan apapun berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama
yang dibuat berdasarkan Pernyataan Kehendak Bersama ini harus
diselesaikan melalui kesepakatan bersama.
v.
1. Kerjasama berdasarkan Pernyataan Kehendak Bersama ini akan dimulai saat
penandatanganannya.
•
2. Kerjasama ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak
memberitahukan kepada dua pihak lainnya secara tertulis mengenai
keinginannya untuk mengakhiri kerjasama berdasarkan Pernyataan Kehendak
Bersama ini paling sedikit tiga bulan sebelumnya.
Pernyataan Kehendak Bersama ini telah DITANDATANGANI dalam tiga rangkap
dalam bahasa Indonesia, Jerman, Portugis dan lnggris.
4
Jakarta pada tanggal ... ..~... ... .... . bulan ... ~~-i........... 2007.
Untuk Departemen [uar
Negeri Republik ln.tonesia
Signed
Untuk Kementerian
Federal Kerjasama
Ekonomi dan
Pembangunan Republik
Federal Jerman
Signed
•
5
Untuk Kementerian Luar
Negeri dan Kerjasama
Republik Demokratik
Timor-Leste
Signed
Gemeinsame Absichtserklarung
des
AUSSENMINISTERIUMS
DER REPUBLIK INDONESIEN
und des
BUNDESMINISTERIUMS FOR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UNO
ENTWICKLUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
und des
MINISTERIUMS FOR AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN UNO
ZUSAMMENARBEIT DER DEMOKRATISCHEN REPUBLIK TIMOR-LESTE
Ober trilaterale Entwicklungszusammenarbeit
I.
Das AuBenministerium der Republik lndonesien,
das Bundesministerium fOr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
der Bundesrepublik Deutschland
und das Ministerium fOr auswartige Angelegenheiten und Zusammenarbeit
der Demokratischen Republik Timor-Leste
teilen die Auffassung, dass das AuBenministerium der Republik lndonesien, das
Bundesministerium fOr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der
Bundesrepublik Deutschland und das Ministerium fOr auswartige Angelegenheiten
und Zusammenarbeit der Demokratischen Republik Timor-Leste wertvolle Partner in
der Entwicklungszusammenarbeit sind;
•
unterstreichen. wie ermutigt sie aufgrund der bisherigen Erfolge und auf der
Grundlage des Prinzips echter Partnerschaft sind;
und
bringen daher ihre Absicht zum Ausdruck. gemeinsam eine effiziente und effektive
Entwicklungszusammenarbeit auszubauen und insbesondere Projekte zur Forderung
der Demokratie, der Einhaltung der Menschenrechte, der guten RegierungsfOhrung
und des Umweltschutzes zu fordern.
II.
Aile drei Seiten bringen insbesondere ihre Absicht zum Ausdruck,
1. gemeinsame Kooperationen zu konkreten und ausgewahlten, zwischen allen
Seiten vereinbarten EntwicklungsmaBnahmen zu fordern,
2. sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen die trilaterale
Entwicklungszusammenarbeit eine effiziente und wirksame Bearbeitung
entwicklungspolitischer Herausforderungen ermoglichen kann,
3. Projekte und Programme der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit im
Rahmen der Kapazitaten der jeweiligen Seite zu unterstotzen,
4. Synergien zwischen den Programmen der bilateralen Technischen
Zusammenarbeit in lndonesien und Timor-Leste herzustellen.
Ill.
Aile drei Seiten gehen davon aus, dass die Auswahl der Mal!nahmen und der
Formen der angebotenen und bereitgestellten Unterstotzung gemeinsam von allen
drei Seiten in der folgenden Weise festgelegt und gesteuert wird:
1. Aile drei Seiten bringen ihre Absicht zum Ausdruck, eine Arbeitsgruppe fOr die
Umsetzung der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit zu bilden.
2. Diese Arbeitsgruppe konnte sich zusammensetzen aus Vertretern und
Vertreterinnen
- des Au~enministeriums der Republik lndonesien und anderer zustandiger
staatlicher Stellen,
- der Botschaft der Demokratischen Republik Timor-Leste in Jakarta und
- der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Jakarta.
Zu diesem Zweck sollte jede Seite die anderen Seiten Ober ihre Vertreter und
Vertreterinnen als Ansprechpartner sowie Ober etwaige spatere Anderungen
informieren.
3. Projektantrage konnten Ober oder durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe
weitergeleitet werden; sie sollten durch Projekte der Deutschen Gesellschaft fOr
Technische Zusammenarbeit (GTZ) fOr die Demokratische Republik Timor-Leste
umgesetzt werden.
Die deutsche Seite weist darauf hin, dass sie Timor-Leste zu diesem Zweck Mittel
in Hohe von bis zu achthunderttausend Euro zur Verfugung gestellt hat.
4. Die Republik lndonesien und die Demokratische Republik Timor-Leste konnten
diese Projekte durch die Bereitstellung von Personal bzw. Sachleistungen sowie
ggf. finanziellen Beitragen mit unterstotzen.
5. Projektantrage konnten von allen drei Seiten und von den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe direkt an das GTZ-LanderbOro in Jakarta geleitet werden, dem die
deutsche Seite die Verwaltung der trilateralen Entwicklungszusammenarbeit
Obertragen hat.
6. Nach Erhalt der Projektantrage soli die GTZ eine Ad-hoc-Sitzung der Mitglieder
der Arbeitsgruppe einberufen. Diese sollen dann Ober die Billigung der Antrage
entscheiden.
7. Die Entscheidung der Arbeitsgruppe soli insbesondere die Festlegung von an
einen Zeitplan gebundenen Benchmarks sowie eines angemessenen Finanz-,
Personal- und Ausstattungsrahmens umfassen.
8. Auf der Grundlage
a) des Abkommens vom 5. Februar 2005 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Demokratischen Republik
Timor-Leste Ober Technische Zusammenarbeit und
3
b) des Abkommens vom 9. April 1984 zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Republik lndonesien Ober Technische
Zusammenarbeit,
c) der am 2. Juli 2002 unterzeichneten Vereinbarung zwischen der Regierung der
Republik lndonesien und der Regierung der Demokratischen Republik TimorLeste Ober die Einrichtung einer Gemeinsamen Kommission fOr bilaterale
Zusammenarbeit und
d) des Abkommens vom 8. Juli 2005 zwischen der Regierung der Republik
lndonesien und der Regierung der Demokratischen Republik Timor-Leste Ober
Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Bildung
soli die GTZ mit der Umsetzung des Projekts beauftragt werden.
9. Die GTZ soli den Partnern jeweils zum 31. Marz jedes Jahres einen
Fortschrittsbericht vorlegen. Der Bericht soli den Zeitraum des abgelaufenen
Kalenderjahrs umfassen. Der Endbericht sollte innerhalb von sechs Monaten nach
Beendigung des Projekts vorgelegt werden.
IV.
Aile drei Seiten gehen davon aus, dass
1. diese Gemeinsame Absichtserklarung im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit
schriftlich geandert oder erganzt werden kann, insbesondere im Lichte der bei der
Umsetzung der einzelnen Mal1nahmen gewonnenen Erfahrungen;
2. dass aile Meinungsverschiedenheiten Ober die Umsetzung der Zusammenarbeit
auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung im gegenseitigen
Einvernehmen gelost werden sollten.
v.
1. Die Zusammenarbeit auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung
sollte mit ihrer Unterzeichnung beginnen.
2. Die Zusammenarbeit sollte fortgesetzt werden, bis eine Seite die beiden anderen
Seiten mindestens drei Monate im Voraus schriftlich Ober ihren Wunsch, die
Zusammenarbeit auf der Grundlage dieser Gemeinsamen Absichtserklarung zu
beenden, informiert.
4
Diese Gemeinsame Absichtserklarung wird in dreifacher Ausfertigung, jeweils in
indonesischer, deutscher, portugiesischer, und englischer Sprache unterzeichnet.
Jakarta, den
·~ium
ln~~~ ien
For das AuBenmi
der Republik
1
FOr das Bundesministerium tor wirtschaftliche
FOr das Ministerium tor
auswartige Angelegen-
Zusammenarbeit und
heiten und Zusammen-
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland
arbeit der Demokratischen
Republik Timor-Leste
Signed
Signed
5
Signed
Declarac;ao Conjunta de lntenc;oes
do Departamento dos Neg6cios Estrangeiros
da Republica da Indonesia
e
do Ministerio Federal da Cooperac;ao Econ6mica e do Desenvolvimento
da Republica Federal da Alemanha
e
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Cooperac;ao
da Republica Democratica de Timor-Leste
sabre Cooperac;ao Trilateral para o Desenvolvimento
I.
0 Departamento dos Neg6cios Estrangeiros
da Republica da Indonesia,
o Ministerio Federal da Coopera<;ao Econ6mica e do Desenvolvimento
da Republica Federal da Alemanha
e o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e Coopera9ao
da Republica Democratica de Timor-Leste
Compartilham da opiniao de que o Departamento dos Neg6cios Estrangeiros da
Republica da Indonesia, o Ministerio Federal da Coopera<;ao Econ6mica e do
Desenvolvimento da Republica Federal da Alemanha e o Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros e Coopera<;ao da Republica Democratica de Timor-Leste sao parceiros
valiosos no campo da coopera<;ao para o desenvolvimento;
Sublinham o encorajamento que para eles representam as realiza<;oes conseguidas
ate a data, baseadas no princfpio da parceria verdadeira;
e
Expressam, por conseguinte, a sua inten<;ao de incrementar em conjunto a
coopera<;ao eficiente e eficaz para o desenvolvimento e de promover, em particular,
projectos que fortale9am a democracia, o respeito pelos direitos humanos, a boa
governan<;ao e a protec<;ao do meio ambiente.
II.
As tres Partes manifestam em especial a sua inten<;ao de
1. promover a coopera<;ao conjunta em actividades de desenvolvimento especfficas
e seleccionadas, acordadas entre as tres Partes,
2
2. dar enfoque a areas nas quais a Cooperac;:ao Trilateral para o Desenvolvimento
possibilite uma resposta eficiente e eficaz a
determinados desafios do
desenvolvimento,
3. apoiar projectos e programas da Cooperac;:ao Trilateral para o Desenvolvimento
dentro das capacidades de cada uma das Partes,
4. gerar efeitos sinergeticos entre os programas bilaterais da Coopera9ao Tecnica
na Indonesia e em Timor-Leste.
Ill.
As tres Partes concordam em que a
selecc;:ao entre as actividades e tipos da
assistencia oferecida e providenciada seja feita e administrada pelas tres Partes em
conjunto e da maneira seguinte:
1. As tres Partes afirmam a intenc;:ao de formar uma task force para fins de
implementa9ao da Coopera9ao Trilateral para o Desenvolvimento.
2. Membros da task force poderao ser representantes
-
do Departamento des Neg6cios Estrangeiros da Republica da Indonesia e de
outras agencias relevantes do Governo,
-
da Embaixada da Republica Democratica de Timor-Leste em Jacarta e
-
da Embaixada da Republica Federal da Alemanha em Jacarta.
Para o efeito, cada Parte informara as respectivas outras Partes sabre quais os
seus representantes, para fins de contacto, comunicando qualquer altera9ao que
possa ocorrer posteriormente.
3. Propostas de projecto poderao ser apresentadas pelos pr6prios membros da task
force ou per intermedio deles e serao implementadas no ambito de projectos da
Deutsche Gesellschaft fOr Technische Zusammenarbeit (GTZ) destinados
Republica Democratica de Timor-Leste.
3
a
A Parte alema aponta para o facto de que ja alocou para Timor-Leste recursos no
montante maximo de oitocentos mil euros para esse fim .
4. A Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste poderao
co-patrocinar tais projectos atraves do destacamento de pessoal ou prestac;:oes
em especie e, onde for aplicavel, mediante contribuic;:ao financeira .
5. Propostas de projecto poderao ser apresentadas pelas tres Partes e pelos
respectivos membros da task force directamente ao escrit6rio da GTZ em
Jacarta, encarregado pela Parte alema da gestae da Cooperac;:ao Trilateral para
o Desenvolvimento.
6. Ap6s a recepc;:ao das propostas de projecto, a GTZ convocara uma reuniao ad
hoc dos membros da task force, que decidirao sobre a aprovac;:ao dessas
propostas.
7. A decisao tomada pela task force implicara, em especial, no estabelecimento de
"benchmarks" com prazos fixos, bern como dos nfveis adequados em materia de
recursos financeiros, pessoal e equipamento.
8. Nos termos
a) do Acordo entre o Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo
da Republica DemocnUica de Timor-Leste sobre Cooperacao Tecnica, de 5
de Fevereiro de 2005, e
b) do Acordo entre o Governo da Republica Federal da Alemanha e o Governo
da Republica da Indonesia sobre Cooperac;:ao Tecnica, de 9 de Abril de 1984,
c) do Memoranda de Entendimento entre o Governo da Republica da Indonesia
e a Republica Democratica de Timor-Leste sobre o Estabelecimento de uma
Comissao Mista de Cooperacao Bilateral, assinado em 2 de Julho de 2002, e
d) do Acordo entre o Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica
Democratica
de
Timor-Leste
Educacional, de 8 de Julho de 2005,
4
sobre
Cooperac;:ao
Cultural
e
a GTZ ficara encarregada da implementatyao do projecto.
9. Ate 31 de Martyo de cada ano, a GTZ encaminhara aos parceiros um relat6rio
sobre o avan9o do projecto aos parceiros. 0 relat6rio cobrira o perfodo do
respective ano civil findo. 0 relat6rio final sera providenciado dentro do prazo de
seis meses a seguir a conclusao do projecto.
IV.
As tres Partes compartilham o entendimento de que
1. a presente Declara~tao Conjunta de lnten~toes podera ser emendada e
completada por escrito, a qualquer memento e por mutuo acordo, em particular
com base na experiencia adquirida no decurso da implementa~tao das medidas
individuais;
2. qualquer divergencia relativa a implementatyao da cooperatyao realizada com
base na presente Declaratyao Conjunta de lntentyoes sera resolvida por mutuo
acordo.
V.
1. A cooperatyao com base na presente Declaratyao Conjunta de lntentyoes iniciarse-a a partir da data da sua assinatura.
2. A cooperatyao tera continuatyao ate que uma das Partes comunique as respectivas outras, por escrito e, no mfnimo, com tres meses de antecedencia, o seu
desejo de terminar a cooperatyao realizada com base na presente Declaratyao
Conjunta de lntentyoes.
5
----- - -------------
Esta Declarac;ao Conjunta de Entendimento e ASSINADO a triplicado em lingua
Indonesia, Alema, Portuguesa e lnglesa.
Jakarta, 3 de Maio de 2007
Pelo Departamento;tos
Neg6cios Estrangelos da
Republica da Indonesia
Pelo Ministerio Federal da
Cooperac;ao Econ6mica e
do Desenvolvimento da
Pelo Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros e
Cooperac;:ao da Republica
Republica Federal da
Democratica de Timor-
Alemanha
Leste
Signed
Signed
6
Signed
Joint Declaration of Intent
By
THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
And
THE FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC COOPERATION AND
DEVELOPMENT
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
And
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND COOPERATION
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
On Trilateral Development Cooperation
I.
The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia,
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
of the Federal Republic of Germany,
and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
of the Democratic Republic of Timor-Leste
share the view that the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia,
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany (BMZ) and the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Timor-Leste are valuable partners in development cooperation;
underline their encouragement by the achievements reached so far and based on the
principle of true Partnership;
and
express therefore their intent to jointly expand efficient and effective development cooperation and to further in particular projects which enhance democracy, respect for
human rights, good governance and the protection of the environment .
II.
All three sides express specifically their intent
1. to promote joint cooperation on specific and selected development activities as
agreed upon by all sides,
2. to focus on areas where Trilateral Development Cooperation may provide an
efficient and effective response to a development challenge,
3. to support projects and programmes of Trilateral Development Cooperation
within the capacity of each side,
4. to gain synergies between bilateral Technical Cooperation Programmes in Indonesia and Timor-Leste.
Ill.
All three sides share the understanding that the selection of activities and types of
assistance offered and provided would be jointly determined and administered by all
three sides in the following manner:
2
1. All three sides express their intent to form a task force for implementing the
Trilateral Cooperation;
2. Members of this task force could be representatives of
- the department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and other
component government agencies,
- the embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste in Jakarta and
- the embassy of the Federal Republic of Germany in Jakarta;
For this purpose each side should inform the others of their respective representatives as contact persons and any future changes;
..
3. Project proposals could be forwarded via or by the members of the task force;
they should be implemented through projects of the Deutsche Gesellschaft tor
Technische Zusammenarbeit (GTZ) for the Democratic Republic of TimorLeste;
The German side points out, that it has provided Timor-Leste for this purpose
with funds up to eight hundred thousand Euro;
4. The Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste could
cosponsor those projects through the provision of staff or/and payments in
kind and, where applicable, with a financial contribution;
5. Project proposals could be forwarded by all three sides and members of the
task force directly to the country office of GTZ in Jakarta to which the German
side has assigned the management of this Trilateral Cooperation;
6. Upon receipt of project proposals, GTZ should call for an ad hoc meeting of
the task force members, who should decide over the approval of those proposals;
7. The decision by the task force should in particular determine timebound
benchmarks as well as appropriate levels of financial resources, staff and
equipment;
•
8. On the basis of
a) the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste regarding Technical Cooperation signed on 5 February 2005; and
b) the Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia regarding Technical Cooperation signed on 9 April 1984; and
c) the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of
East Timor on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation signed on 2 July 2002; and
d) the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Cultural and
Educational Co-operation signed on 8 July 2005.
3
the GTZ should be entrusted with the implementation of the project;
9. Partners should be provided by GTZ with a progress report due by March 31
of each year. The report should cover the period of the elapsed calendar year.
The final report should be provided within the period of six months following
the completion of the project.
IV.
All three sides share the understanding,
..
1. that this Joint Declaration of Intent may be amended or supplemented by mutual consent in writing at any time, in particular on the basis of experience acquired in the course of implementing the individual measures;
•
2. that any disagreement regarding the implementation of cooperation on the basis of this Joint Declaration of intent should be resolved by mutual consent.
V.
1. Cooperation on the basis of this Joint Declaration of Intent should commence
upon signing thereof.
2. The cooperation should be continued until one side informs the other two
sides in writing of its wish to terminate cooperation on the basis of this Joint
Declaration of Intent at least three months in advance.
This Joint Declaration of Intent is SIGNED in triplicate in the Indonesian, German,
Portuguese and English languages.
~~~..... day of .... ~.~.!1........... 2007.
Jakarta on the ..
..
For the Department of
Foreign Affairs of
the Republic of lndonella
Signed
For the Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development of
the Federal Republic of
Germany
Signed
4
For the Ministry of Foreign
Affairs and Cooperation of
the Democratic Republic
of Timor-Leste
Signed