Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Transcrição

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN, PERENCANAAN TATA RUANG, DAN ENERGI
REPUBLIK PORTUGAL
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian
Lingkungan Hidup, Perencanaan Tata Ruang dan Energi Republik Portugal (selanjutnya
disebut sebagai "Penandatangan") ,
MEMPERHATIKAN Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik
~ortugal
tentang Kerja Sarna Ekonomi , yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2012 .
BERKEINGINAN
UNTUK
memperkuat kerjasama
lebih
bilateral
mengembangkan
antara
kedua
hubungan
negara
dan
persahabatan
dan
untuk mewujudkan
kepentingan bilateral di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip
kesetaraan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI kebutuhan akan kerjasama energi dan sumber daya mineral yang akan
meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara;
BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
MEMPERTIMBANGKAN potensi signifikan yang ditawarkan melalui pelaksanaan inisiatif
bersama dan proyek-proyek dalam bidang tersebut;
TELAH memutuskan untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang
Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut "MSP";
PASAL1
Cakupan
MSP ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan mendorong pelaksanaan
kolaborasi bersama program dan kegiatan antara Para Penandatangan di bidang energi
dan sumber daya mineral.
PASAL 2
Bentuk-bentuk Kerja Sarna
Kerja Sama di bawah MSP ini, yang berada dalam lingkup kewenangan dan tugas Para
Penandatangan , serta sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional
dimana Para Penandatangan menjadi pihak, dapat berupa berikut ini:
a)
Dialog kebijakan energi dan sumber daya mineral untuk mengembangkan
kerangka kebijakan yang tepat dan menciptakan peluang untuk investasi ;
b)
Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan dan
sumber daya manusia; dan
c)
Memperkuat hubungan antara asosiasi profesi, akademisi, dan peneliti untuk
mengembangkan penelitian bersama.
PASAL 3
Peraturan Pelaksanaan
1.
Para Penandatangan dapat menentukan kegiatan kerjasama, program atau proyek
spesifik di bawah MSP ini.
2.
Penandatangan dapat menunjuk organisasi yang relevan yang bertanggung jawab
atas kegiatan , program atau proyek potensial yang akan dilaksanakan bersama.
3.
Berdasarkan permintaan dari organisasi-organisasi tersebut, Para Penandatangan
akan mempertimbangkan kelayakan dan bentuk keterlibatan dalam proyek.
PASAL 4
Kelompok Kerja
1.
Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan tersebut di atas dan memutuskan
usulan proyek yang berkaitan dengan bidang energi dan sumber daya mineral,
para Penandatangan akan membentuk "Kelompok Kerja" yang terdiri dari satu
wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Penandatangan .
2.
Penandatangan menunjuk sebagai wakil dalam Kelompok Kerja :
a)
Untuk Indonesia: Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
b)
Untuk
Portugal: Direktorat
Jenderal
Energi
dan
Geologi
atas
nama
Kementerian Lingkungan Hidup, Perencaan Tata Ruang dan Energi Portugal ;
dan
3.
Kelompok Kerja dapat menunjuk anggota lain, termasuk perwakilan dari pusatpusat penelitian, universitas atau organisasi lain bila diperlukan.
PASAL 5
Tanggung Jawab Kelompok Kerja
1.
2.
Kelompok Kerja akan bertanggungjawab untuk:
a)
Memantau dan mengevaluasi kegiatan kerjasama; dan
b)
Setiap kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh para Penandatangan.
Kelompok Kerja akan melakukan upaya untuk mengembangkan Rencana Aksi dan
mengadakan pertemuan pertama Kelompok Kerja pada kesempatan pertama , dan
dapat memasukkan agenda berikut ini pada pertemuan pertama:
a)
Pertukaran informasi yang sistematis dan berkala, mengidentifikasi proyekproyek energi yang tengah dipersiapkan oleh kedua negara yang mungkin
membuka peluang bisnis bagi kalangan usaha di kedua negara;
b)
ldentifikasi lembaga publik dan swasta dari negara Penandatangan yang
memiliki keahlian di wilayah cakupan MSP ini dengan tujuan
untuk
menciptakan sinergi dan inisiatif investasi yang menjadi kepentingan bersama.
3.
Kelompok Kerja akan, sedapat mungkin, melakukan tugasnya melalui komunikasi
elektronik. Kelompok kerja dapat mengadakan rapat, secara bergantian di Indonesia
dan Portugal, bila diperlukan.
PASAL 6
Hak Atas Kekayaan lntelektual
Hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari pelaksanaan MSP ini akan
diru.muskan dalam pengaturan terpisah antara Para Penandatangan.
~
PASAL 7
Pendanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan di atas akan tergantung pada ketersediaan
dana yang diperlukan dari anggaran masing-masing Penandatangan dan biaya akan
didukung oleh Penandatangan yang menyelenggarakan, kecuali jika disepakati lain.
PASAL 8
Perubahan
MSP
ini
dapat
berubah
setiap
saat
dengan
perjanjian
tertulis
antara
Para
Penandatangan. Setiap perubahan dapat mulai berlaku pada tanggal yang disepakati
oleh Para Penandatangan.
PASAL 9
Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan yang timbul dari MSP ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau
negosiasi antara Para Penandatangan.
PASAL10
Mulai Berlaku
1.
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan secara otomatis
diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berturut-turut.
3.
Keberlakuan MSP ini akan berakhir tiga bulan setelah salah satu Penandatangan
menyampaikan niatnya kepada Penandatangan lain secara tertulis melalui saluran
diplomatik.
Dalam
hal
demikian,
kegiatan
yang
sedang
dilakukan
akan
dilaksanakan
sesuai
perencanaan ,
kecuali
disepakati
lain
oleh
Para
Penandatangan.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah
masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua di Lisabon pada tanggal sembilan belas September
pada tahun 2014 dalam bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris, semua naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa
lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Signed
CHAIRUL TANJUNG
MENTER! KOORDINAT9R
BIDANG PEREK,Q.N_0ft111AN
UNTUK KEMENTERIAN LINGKUNGAN,
PERENCANAAN TATA RUANG, DAN
ENERGI REPUBLIK PORTUGAL
Signed
JORGE MOREIRA DASILVA
MENTekiLINGKUNGAN,PERENCANAAN
TATA RUANG DAN ENERGI
~-
-
'~
-.
.r
'·
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 MINISTERIO DA ENERGIA E DOS RECURSOS MINERAlS
DA REPUBLICA DA INDONESIA
EO
MINISTERIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E ENERGIA
DA REPUBLICA PORTUGUESA
SOBRE COOPERACAO NO DOMiNIC DA ENERGIA E DOS RECURSOS MINERAlS
0 Ministerio de .Energia e dos Recursos Minerais da Republica da Indonesia e o
Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territ6rio e Energia da Republica Portuguesa
(doravante designados por "Signataries"),
TENDO EM CONTA o Acordo entre a Republica da Indonesia e a Republica Portuguesa
sobre Cooperayao econ6mica, assinado em Jacarta, a 22 de .maio de 2012;
DESEJANDO desenvolver os la9os de amizade e fortalecer a cooperayao bilater~l entre
os dois paises e para servir os interesses bilaterais dos mesmos no dominic da energia
e dos recursos minerais com base no principia da igualdade e beneficios mutuos;
RECONHECENDO a necessidade de cooperayao nos dominies das energia e dos
recursos minerais que ira refor9ar o desenvolvimento econ6mico e social de ambos os
paises;
DE ACORDO com a legisla9ao e regulamenta9ao vigente dos seus respetivos paises;
DESTACANDO o importante potencial que oferece a implementa9ao de iniciativas e
projetos conjuntos nos dominies referidos;
Decidiram assinar um Memoranda de Entendimento sobre Cooperayao no dominic da
Energia e dos Recursos Minerais, doravante designado por "MdE":
CLAUSULA 1
Objetivo
0 MdE tern por objetivo promover a cooperayao e incentivar a colaborayao conjunta de
programas e atividades entre os Signataries nas areas da energia e dos recursos
minerais.
CLAUSULA 2
Formas de Cooperacao
A coopera<;ao prevista neste MdE, no ambito dos direitos e deveres dos Signataries e
em conformidade com as leis nacionais e tratados aplicaveis, relativamente aos quais os
Estados Signataries sao Partes, pode contemplar os seguintes:
a) 0 dialogo politico no dominic da energia e dos recursos minerais para
desenvolver politicas apropriadas e criar oportunidades de investimento;
b) Capacita<;ao para melhorar a infraestrutura educacional e os recursos humanos; e
c) Refor<;ar os la<;os entre associa<;6es profissionais, academicas e investigadores
para desenvolver pesquisas conjuntas.
CLAUSULA 3
Acordo de Execucao
1. Os Signataries poderao definir atividades programas ou projetos especificos de
coopera<;ao, no ambito deste MdE.
2. Os Signataries poderao indicar organiza<;oes relevantes dos Signataries
responsaveis por atividades, programas ou projetos potenciais, a serem
implementados conjuntamente.
3. Com base nos pedidos destas organiza<;6es, os Signataries irao analisar a
viabilidade e as formas de participa<;ao no projeto.
CLAUSULA 4
Grupo de Trabalho
1. A fim de coordenar as atividades acima mencionadas e decidir sobre propostas de
projetos relacionados com a energia e os recursos minerais, os Signataries deverao
estabelecer um "Grupe de Trabalho", composto porum representante , indicados por
cada Signatario.
2. Os Signataries designam como seus representantes no Grupe de Trabalho:
a) Pelo Signatario Indonesia: ETAEMR - Agencia de Educa<;ao e Forma<;ao de
Energia e Recursos Minerais, em representa<;ao do Ministerio da Energia e dos
Recursos Minerais da Republica da Indonesia; e
b) Pelo Signatario Portugues: DGEG - Dire<;ao Geral de Energia e Geologia, em
representa<;ao do Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territ6rio e Energia da
Republica Portuguesa.
3. 0 Grupe de Trabalho podera designar outros membros, incluindo representantes de
centres de investiga<;ao, universidades ou outra organiza<;ao, quando necessaria.
CLAUSULA 5
Responsabilidades do Grupo de Trabalho
1. 0 Grupo de Trabalho sera responsavel por:
a) Monitorizar e avaliar as atividades de coopera9ao e
b) Quaisquer outras atividades acordadas por escrito pelos Signataries.
2. 0 Grupo de Trabalho envidara esfor9os para desenvolver urn Plano de A9ao e
convocar a primeira reuniao do Grupo de Trabalho com a maior brevidade possivel; e
podera incluir como agenda da referida reuniao:
a) Permuta de informa9ao peri6dica e sistematica, que identifique os projetos da area
da energia em prepara9ao pelos dois paises, que possam representar
oportunidades de neg6cio para as empresas de ambos os paises;
b) ldentifica9ao de entidades publicas e privadas dos paises de ambos Signataries,
com competEmcias nas areas abrangidas pelo presente MdE, visando a cria9ao de
sinergias e iniciativas de investimento com interesse mutuo.
3. 0 Grupo de Trabalho deve, sempre que possivel, conduzir o trabalho por via
eletr6nica. Podera convocar uma reuniao alternadamente na Indonesia e em
Portugal , quando necessaria.
CLAUSULA 6
Direitos de Propriedade lntelectual
Quaisquer direitos de propriedade intelectual que possam surgir a partir da
implementa9ao deste MdE, serao sujeitos a celebra9ao de acordos separados e:ntre os
signataries.
CLAUSULA 7
Atividades de Financiamento
A implementa9ao das atividades acima previstas estara sujeita a disponibilidade
or9amental de cada Signatario e as despesas decorrentes da participa9ao de cada
Signatario sao da sua responsabilidade, salvo acordo em contrario.
CLAUSULA 8
Alteracoes
Este MdE podera ser alterado a qualquer memento mediante acordo mutuo dos
Signataries, expresso por escrito. Qualquer altera9ao podera entrar em vigor na data
acordada pelos signataries.
CLAUSULA 9
Resolu~ao
de Diferendos
Qualquer diferendo decorrente do presente MdE devera ser resolvido, atraves de
consulta ou negociac;ao entre os Signataries.
CLAUSULA10
Produ~ao
de Efeitos
1. 0 presente MdE produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
2. Este MdE e valido por urn periodo de cinco (5) anos e sera automaticamente
renovado por urn periodo consecutive de mais cinco (5) anos.
3. · 0 presente MdE deixara de produzir efeitos, tres meses ap6s qualquer dos
Signataries manifestar a sua vontade nesse sentido, notificando o outre por escrito.
Neste caso, as atividades em curse deverao decorrer de acordo com o planeamento,
salvo acordo em contrario dos Signataries.
EM FE DO QUE os abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos seus respetivos
·
Governos, assinaram este MdE.
Assinado em duplicado em Lisboa, a 19 de setembro de 2014, nas linguas Indonesia,
Portuguesa e lnglesa, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso de
divergencia de interpretac;ao, prevalecera a versao inglesa.
PELO MINISTERIO DA ENERGIA E DOS
RECURSOS MINERAlS
DA REPUBLICA DA INDONESIA
Signed
PELO MINISTERIO DO AMBIENTE,
ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO E
ENERGIA
DA REPUBLICA PORTUGUESA
Signed
JORGE MOREIRA DASILVA
MINTSTRO COORDENADOR
PARA A ECONOMIA
MINISTRO DO AMBIENTE,
ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO E
ENERGIA
r.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND ENERGY
OF THE PORTUGUESE REPUBLIC
ON
CO-OPERATION IN THE FIELD OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy of the Portuguese Republic
(hereinafter referred to as "Signatories"),
HAVING REGARD to the Agreement between the Republic of Indonesia and the
Portuguese Republic on Economic Co-operation, signed in Jakarta on May 22, 2012.
DESIRING TO further develop the friendly relations and strengthen the bilateral cooperation between the two countries and to serve the bilateral interests of the countries
in the field of energy and mineral resources based on the principle of equality and
mutual benefits;
RECOGNISING the need for energy and mineral resources co-operation that will
enhance the economic and social development of both countries ;
PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries;
NOTING the significant potential offered by the implementation of joint initiatives and
projects in the stated domain;
HAVE decided to sign a Memorandum of Understanding on Co-operation in the field of
Energy and Mineral Resources, hereinafter referred to as "MoU";
CLAUSE 1
Scope
This MoU aims to promote co-operation and encourage joint collaboration of
programmes and activities between the Signatories in the field of energy and mineral
resources.
CLAUSE 2
Forms of Co-operation
The co-operation under this MoU , within the Signatories scope of powers and duties, as
well as in accordance with the national laws and pertaining treaties to which the
Signatories' States are Parties to, may include the following :
a) Policy dialogue on energy and mineral resources to develop appropriate policy
framework and create opportunities for investment;
b) Capacity building to improve the educational infrastructure and human resources;
and
c) Strengthen
the
links
between
professional
association,
academics,
and
researchers to develop joint research.
CLAUSE 3
Implementing Arrangement
1. The Signatories may define specific cooperative activities, programs or projects under
this MoU.
2. The Signatories may denote relevant organizations of the Signatories in charge of
potential activities, programs or projects to be jointly implemented.
3. Based on the requests of these organizations, the Signatories will consider the
feasibility and forms of the project involvement.
CLAUSE 4
Working Group
1. In order to co-ordinate the above-mentioned activities and decide upon project
proposals related to energy and mineral resources domain, the Signatories shall
establish a 'Working Group" composed of one representative appointed by each
Signatory.
2.
T~e
Signatories designate as their representatives in the Working Group:
a) For the Indonesian Signatory: ETAEMR - Education and Training Agency of
Energy and Mineral Resources on behalf of the Ministry of Energy and Mineral
Resources of the Republic of Indonesia; and
b) For the Portuguese Signatory: DGEG - Directorate General for Energy and
Geology on behalf of the Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy of
Portugal.
3. The Working Group may designate other members, including representatives from
research centers, universities or other organization when necessary.
CLAUSE 5
Responsibilities of the Working Group
1. The Working Group will be responsible for:
a) Monitoring and evaluating co-operation activities; and
b) Any other activities agreed upon in writing by the Signatories.
2. The Working Group shall make efforts to develop an Action Plan and convene the first
Working Group meeting at their earliest convenience, and may include as the agenda
of its first meeting:
a) Exchange of systematic and periodical information , identifying energy projects in
preparation by both countries that may represent business opportunities for
enterprises of the two countries ;
b) Identification of the public and private institutions of both Signatories' countries with
expertise on the areas covered by this MoU aimed at creating synergies and
investment initiatives with mutual interest.
3. The Working Group shall, to the extent possible, conduct its work through electronic
communication. It may convene a meeting , alternately in Indonesia and Portugal,
when necessary.
CLAUSE 6
Intellectual Property Rights
Any intellectual property rights that may arise from the implementation of this MoU shall
be subject to separate arrangements between the Signatories.
CLAUSE 7
Activities Financing
The implementation of the above foreseen activities shall be subject to the availability of
required funds from each Signatory's budget and the expenses shall be supported by the
incurring Signatory, except if otherwise agreed.
CLAUSE 8
Changes
This MoU may be changed at any time by mutual written agreement of the Signatories.
Any amendment may come into force on the date agreed by the Signatories.
CLAUSE 9
Settlement of Differences
Any differences arising out of this MoU shall be settled through consultation or
negotiation between the Signatories.
CLAUSE10
Entry Into Effect
1. This MoU shall come into effect on the date of its signature.
2. This MoU shall remain valid for a period of five (5) years and shall be automatically
renewed for a consecutive period of another five (5) years .
3. This MoU shall cease to have effect three months after either Signatory makes such
intention known to the other Signatory in writing through diplomatic channels . In such
case, activities in course shall be pursued according to their planning, unless
otherwise agreed by the Signatories.
IN ' WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this MoU .
Signed in duplicate in Lisbon on the nineteenth day of September in the year two
thousand fourteen in Indonesian, Portuguese and English languages, all texts being
equally authentic. In any case of any divergence of interpretation, the English text shall
prevail.
FOR THE MINISTRY OF ENERGY
AND MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
CHAIRUL TANJUNG
poORDlNATING MINISTER
FOR ECONOMIC ,I(FFAIRS
FOR THE MINISTRY OF ENVIRONMENT,
SPATIAL PLANNING AND ENERGY
OF THE PORTUGUESE REPUBLIC
Signed
JORGE MOREIRA DA SILVA
1\QJNISTER OF ENVIRONMENT,
SPATIAL PLANNING AND ENERGY

Documentos relacionados

memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan

memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan 3. MSP ini dapat diakhiri oleh tiap dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri MSP ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum t...

Leia mais

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN untuk jangka waktu 2 (dua) tahun serta diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Leia mais

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan a...

Leia mais

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan a...

Leia mais