Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Transcrição
REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN, PERENCANAAN TATA RUANG, DAN ENERGI REPUBLIK PORTUGAL TENTANG KERJA SAMA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup, Perencanaan Tata Ruang dan Energi Republik Portugal (selanjutnya disebut sebagai "Penandatangan") , MEMPERHATIKAN Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik ~ortugal tentang Kerja Sarna Ekonomi , yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2012 . BERKEINGINAN UNTUK memperkuat kerjasama lebih bilateral mengembangkan antara kedua hubungan negara dan persahabatan dan untuk mewujudkan kepentingan bilateral di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; MENGAKUI kebutuhan akan kerjasama energi dan sumber daya mineral yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara; BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; MEMPERTIMBANGKAN potensi signifikan yang ditawarkan melalui pelaksanaan inisiatif bersama dan proyek-proyek dalam bidang tersebut; TELAH memutuskan untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian tentang Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut "MSP"; PASAL1 Cakupan MSP ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan mendorong pelaksanaan kolaborasi bersama program dan kegiatan antara Para Penandatangan di bidang energi dan sumber daya mineral. PASAL 2 Bentuk-bentuk Kerja Sarna Kerja Sama di bawah MSP ini, yang berada dalam lingkup kewenangan dan tugas Para Penandatangan , serta sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional dimana Para Penandatangan menjadi pihak, dapat berupa berikut ini: a) Dialog kebijakan energi dan sumber daya mineral untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang tepat dan menciptakan peluang untuk investasi ; b) Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia; dan c) Memperkuat hubungan antara asosiasi profesi, akademisi, dan peneliti untuk mengembangkan penelitian bersama. PASAL 3 Peraturan Pelaksanaan 1. Para Penandatangan dapat menentukan kegiatan kerjasama, program atau proyek spesifik di bawah MSP ini. 2. Penandatangan dapat menunjuk organisasi yang relevan yang bertanggung jawab atas kegiatan , program atau proyek potensial yang akan dilaksanakan bersama. 3. Berdasarkan permintaan dari organisasi-organisasi tersebut, Para Penandatangan akan mempertimbangkan kelayakan dan bentuk keterlibatan dalam proyek. PASAL 4 Kelompok Kerja 1. Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan tersebut di atas dan memutuskan usulan proyek yang berkaitan dengan bidang energi dan sumber daya mineral, para Penandatangan akan membentuk "Kelompok Kerja" yang terdiri dari satu wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Penandatangan . 2. Penandatangan menunjuk sebagai wakil dalam Kelompok Kerja : a) Untuk Indonesia: Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia b) Untuk Portugal: Direktorat Jenderal Energi dan Geologi atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, Perencaan Tata Ruang dan Energi Portugal ; dan 3. Kelompok Kerja dapat menunjuk anggota lain, termasuk perwakilan dari pusatpusat penelitian, universitas atau organisasi lain bila diperlukan. PASAL 5 Tanggung Jawab Kelompok Kerja 1. 2. Kelompok Kerja akan bertanggungjawab untuk: a) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kerjasama; dan b) Setiap kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh para Penandatangan. Kelompok Kerja akan melakukan upaya untuk mengembangkan Rencana Aksi dan mengadakan pertemuan pertama Kelompok Kerja pada kesempatan pertama , dan dapat memasukkan agenda berikut ini pada pertemuan pertama: a) Pertukaran informasi yang sistematis dan berkala, mengidentifikasi proyekproyek energi yang tengah dipersiapkan oleh kedua negara yang mungkin membuka peluang bisnis bagi kalangan usaha di kedua negara; b) ldentifikasi lembaga publik dan swasta dari negara Penandatangan yang memiliki keahlian di wilayah cakupan MSP ini dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dan inisiatif investasi yang menjadi kepentingan bersama. 3. Kelompok Kerja akan, sedapat mungkin, melakukan tugasnya melalui komunikasi elektronik. Kelompok kerja dapat mengadakan rapat, secara bergantian di Indonesia dan Portugal, bila diperlukan. PASAL 6 Hak Atas Kekayaan lntelektual Hak kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari pelaksanaan MSP ini akan diru.muskan dalam pengaturan terpisah antara Para Penandatangan. ~ PASAL 7 Pendanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan yang diperkirakan di atas akan tergantung pada ketersediaan dana yang diperlukan dari anggaran masing-masing Penandatangan dan biaya akan didukung oleh Penandatangan yang menyelenggarakan, kecuali jika disepakati lain. PASAL 8 Perubahan MSP ini dapat berubah setiap saat dengan perjanjian tertulis antara Para Penandatangan. Setiap perubahan dapat mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Penandatangan. PASAL 9 Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan yang timbul dari MSP ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Penandatangan. PASAL10 Mulai Berlaku 1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berturut-turut. 3. Keberlakuan MSP ini akan berakhir tiga bulan setelah salah satu Penandatangan menyampaikan niatnya kepada Penandatangan lain secara tertulis melalui saluran diplomatik. Dalam hal demikian, kegiatan yang sedang dilakukan akan dilaksanakan sesuai perencanaan , kecuali disepakati lain oleh Para Penandatangan. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini. Ditandatangani dalam rangkap dua di Lisabon pada tanggal sembilan belas September pada tahun 2014 dalam bahasa Indonesia, Portugis dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Signed CHAIRUL TANJUNG MENTER! KOORDINAT9R BIDANG PEREK,Q.N_0ft111AN UNTUK KEMENTERIAN LINGKUNGAN, PERENCANAAN TATA RUANG, DAN ENERGI REPUBLIK PORTUGAL Signed JORGE MOREIRA DASILVA MENTekiLINGKUNGAN,PERENCANAAN TATA RUANG DAN ENERGI ~- - '~ -. .r '· REPUBLIK INDONESIA MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0 MINISTERIO DA ENERGIA E DOS RECURSOS MINERAlS DA REPUBLICA DA INDONESIA EO MINISTERIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E ENERGIA DA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACAO NO DOMiNIC DA ENERGIA E DOS RECURSOS MINERAlS 0 Ministerio de .Energia e dos Recursos Minerais da Republica da Indonesia e o Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territ6rio e Energia da Republica Portuguesa (doravante designados por "Signataries"), TENDO EM CONTA o Acordo entre a Republica da Indonesia e a Republica Portuguesa sobre Cooperayao econ6mica, assinado em Jacarta, a 22 de .maio de 2012; DESEJANDO desenvolver os la9os de amizade e fortalecer a cooperayao bilater~l entre os dois paises e para servir os interesses bilaterais dos mesmos no dominic da energia e dos recursos minerais com base no principia da igualdade e beneficios mutuos; RECONHECENDO a necessidade de cooperayao nos dominies das energia e dos recursos minerais que ira refor9ar o desenvolvimento econ6mico e social de ambos os paises; DE ACORDO com a legisla9ao e regulamenta9ao vigente dos seus respetivos paises; DESTACANDO o importante potencial que oferece a implementa9ao de iniciativas e projetos conjuntos nos dominies referidos; Decidiram assinar um Memoranda de Entendimento sobre Cooperayao no dominic da Energia e dos Recursos Minerais, doravante designado por "MdE": CLAUSULA 1 Objetivo 0 MdE tern por objetivo promover a cooperayao e incentivar a colaborayao conjunta de programas e atividades entre os Signataries nas areas da energia e dos recursos minerais. CLAUSULA 2 Formas de Cooperacao A coopera<;ao prevista neste MdE, no ambito dos direitos e deveres dos Signataries e em conformidade com as leis nacionais e tratados aplicaveis, relativamente aos quais os Estados Signataries sao Partes, pode contemplar os seguintes: a) 0 dialogo politico no dominic da energia e dos recursos minerais para desenvolver politicas apropriadas e criar oportunidades de investimento; b) Capacita<;ao para melhorar a infraestrutura educacional e os recursos humanos; e c) Refor<;ar os la<;os entre associa<;6es profissionais, academicas e investigadores para desenvolver pesquisas conjuntas. CLAUSULA 3 Acordo de Execucao 1. Os Signataries poderao definir atividades programas ou projetos especificos de coopera<;ao, no ambito deste MdE. 2. Os Signataries poderao indicar organiza<;oes relevantes dos Signataries responsaveis por atividades, programas ou projetos potenciais, a serem implementados conjuntamente. 3. Com base nos pedidos destas organiza<;6es, os Signataries irao analisar a viabilidade e as formas de participa<;ao no projeto. CLAUSULA 4 Grupo de Trabalho 1. A fim de coordenar as atividades acima mencionadas e decidir sobre propostas de projetos relacionados com a energia e os recursos minerais, os Signataries deverao estabelecer um "Grupe de Trabalho", composto porum representante , indicados por cada Signatario. 2. Os Signataries designam como seus representantes no Grupe de Trabalho: a) Pelo Signatario Indonesia: ETAEMR - Agencia de Educa<;ao e Forma<;ao de Energia e Recursos Minerais, em representa<;ao do Ministerio da Energia e dos Recursos Minerais da Republica da Indonesia; e b) Pelo Signatario Portugues: DGEG - Dire<;ao Geral de Energia e Geologia, em representa<;ao do Ministerio do Ambiente, Ordenamento do Territ6rio e Energia da Republica Portuguesa. 3. 0 Grupe de Trabalho podera designar outros membros, incluindo representantes de centres de investiga<;ao, universidades ou outra organiza<;ao, quando necessaria. CLAUSULA 5 Responsabilidades do Grupo de Trabalho 1. 0 Grupo de Trabalho sera responsavel por: a) Monitorizar e avaliar as atividades de coopera9ao e b) Quaisquer outras atividades acordadas por escrito pelos Signataries. 2. 0 Grupo de Trabalho envidara esfor9os para desenvolver urn Plano de A9ao e convocar a primeira reuniao do Grupo de Trabalho com a maior brevidade possivel; e podera incluir como agenda da referida reuniao: a) Permuta de informa9ao peri6dica e sistematica, que identifique os projetos da area da energia em prepara9ao pelos dois paises, que possam representar oportunidades de neg6cio para as empresas de ambos os paises; b) ldentifica9ao de entidades publicas e privadas dos paises de ambos Signataries, com competEmcias nas areas abrangidas pelo presente MdE, visando a cria9ao de sinergias e iniciativas de investimento com interesse mutuo. 3. 0 Grupo de Trabalho deve, sempre que possivel, conduzir o trabalho por via eletr6nica. Podera convocar uma reuniao alternadamente na Indonesia e em Portugal , quando necessaria. CLAUSULA 6 Direitos de Propriedade lntelectual Quaisquer direitos de propriedade intelectual que possam surgir a partir da implementa9ao deste MdE, serao sujeitos a celebra9ao de acordos separados e:ntre os signataries. CLAUSULA 7 Atividades de Financiamento A implementa9ao das atividades acima previstas estara sujeita a disponibilidade or9amental de cada Signatario e as despesas decorrentes da participa9ao de cada Signatario sao da sua responsabilidade, salvo acordo em contrario. CLAUSULA 8 Alteracoes Este MdE podera ser alterado a qualquer memento mediante acordo mutuo dos Signataries, expresso por escrito. Qualquer altera9ao podera entrar em vigor na data acordada pelos signataries. CLAUSULA 9 Resolu~ao de Diferendos Qualquer diferendo decorrente do presente MdE devera ser resolvido, atraves de consulta ou negociac;ao entre os Signataries. CLAUSULA10 Produ~ao de Efeitos 1. 0 presente MdE produz efeitos a partir da data da sua assinatura. 2. Este MdE e valido por urn periodo de cinco (5) anos e sera automaticamente renovado por urn periodo consecutive de mais cinco (5) anos. 3. · 0 presente MdE deixara de produzir efeitos, tres meses ap6s qualquer dos Signataries manifestar a sua vontade nesse sentido, notificando o outre por escrito. Neste caso, as atividades em curse deverao decorrer de acordo com o planeamento, salvo acordo em contrario dos Signataries. EM FE DO QUE os abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos seus respetivos · Governos, assinaram este MdE. Assinado em duplicado em Lisboa, a 19 de setembro de 2014, nas linguas Indonesia, Portuguesa e lnglesa, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso de divergencia de interpretac;ao, prevalecera a versao inglesa. PELO MINISTERIO DA ENERGIA E DOS RECURSOS MINERAlS DA REPUBLICA DA INDONESIA Signed PELO MINISTERIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO E ENERGIA DA REPUBLICA PORTUGUESA Signed JORGE MOREIRA DASILVA MINTSTRO COORDENADOR PARA A ECONOMIA MINISTRO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO E ENERGIA r. REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND ENERGY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy of the Portuguese Republic (hereinafter referred to as "Signatories"), HAVING REGARD to the Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on Economic Co-operation, signed in Jakarta on May 22, 2012. DESIRING TO further develop the friendly relations and strengthen the bilateral cooperation between the two countries and to serve the bilateral interests of the countries in the field of energy and mineral resources based on the principle of equality and mutual benefits; RECOGNISING the need for energy and mineral resources co-operation that will enhance the economic and social development of both countries ; PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries; NOTING the significant potential offered by the implementation of joint initiatives and projects in the stated domain; HAVE decided to sign a Memorandum of Understanding on Co-operation in the field of Energy and Mineral Resources, hereinafter referred to as "MoU"; CLAUSE 1 Scope This MoU aims to promote co-operation and encourage joint collaboration of programmes and activities between the Signatories in the field of energy and mineral resources. CLAUSE 2 Forms of Co-operation The co-operation under this MoU , within the Signatories scope of powers and duties, as well as in accordance with the national laws and pertaining treaties to which the Signatories' States are Parties to, may include the following : a) Policy dialogue on energy and mineral resources to develop appropriate policy framework and create opportunities for investment; b) Capacity building to improve the educational infrastructure and human resources; and c) Strengthen the links between professional association, academics, and researchers to develop joint research. CLAUSE 3 Implementing Arrangement 1. The Signatories may define specific cooperative activities, programs or projects under this MoU. 2. The Signatories may denote relevant organizations of the Signatories in charge of potential activities, programs or projects to be jointly implemented. 3. Based on the requests of these organizations, the Signatories will consider the feasibility and forms of the project involvement. CLAUSE 4 Working Group 1. In order to co-ordinate the above-mentioned activities and decide upon project proposals related to energy and mineral resources domain, the Signatories shall establish a 'Working Group" composed of one representative appointed by each Signatory. 2. T~e Signatories designate as their representatives in the Working Group: a) For the Indonesian Signatory: ETAEMR - Education and Training Agency of Energy and Mineral Resources on behalf of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia; and b) For the Portuguese Signatory: DGEG - Directorate General for Energy and Geology on behalf of the Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy of Portugal. 3. The Working Group may designate other members, including representatives from research centers, universities or other organization when necessary. CLAUSE 5 Responsibilities of the Working Group 1. The Working Group will be responsible for: a) Monitoring and evaluating co-operation activities; and b) Any other activities agreed upon in writing by the Signatories. 2. The Working Group shall make efforts to develop an Action Plan and convene the first Working Group meeting at their earliest convenience, and may include as the agenda of its first meeting: a) Exchange of systematic and periodical information , identifying energy projects in preparation by both countries that may represent business opportunities for enterprises of the two countries ; b) Identification of the public and private institutions of both Signatories' countries with expertise on the areas covered by this MoU aimed at creating synergies and investment initiatives with mutual interest. 3. The Working Group shall, to the extent possible, conduct its work through electronic communication. It may convene a meeting , alternately in Indonesia and Portugal, when necessary. CLAUSE 6 Intellectual Property Rights Any intellectual property rights that may arise from the implementation of this MoU shall be subject to separate arrangements between the Signatories. CLAUSE 7 Activities Financing The implementation of the above foreseen activities shall be subject to the availability of required funds from each Signatory's budget and the expenses shall be supported by the incurring Signatory, except if otherwise agreed. CLAUSE 8 Changes This MoU may be changed at any time by mutual written agreement of the Signatories. Any amendment may come into force on the date agreed by the Signatories. CLAUSE 9 Settlement of Differences Any differences arising out of this MoU shall be settled through consultation or negotiation between the Signatories. CLAUSE10 Entry Into Effect 1. This MoU shall come into effect on the date of its signature. 2. This MoU shall remain valid for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for a consecutive period of another five (5) years . 3. This MoU shall cease to have effect three months after either Signatory makes such intention known to the other Signatory in writing through diplomatic channels . In such case, activities in course shall be pursued according to their planning, unless otherwise agreed by the Signatories. IN ' WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU . Signed in duplicate in Lisbon on the nineteenth day of September in the year two thousand fourteen in Indonesian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In any case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Signed CHAIRUL TANJUNG poORDlNATING MINISTER FOR ECONOMIC ,I(FFAIRS FOR THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND ENERGY OF THE PORTUGUESE REPUBLIC Signed JORGE MOREIRA DA SILVA 1\QJNISTER OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND ENERGY
Documentos relacionados
memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan
3. MSP ini dapat diakhiri oleh tiap dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri MSP ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum t...
Leia maisMEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun serta diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Leia maismemorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan
Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan a...
Leia maisKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan
Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan a...
Leia mais