ANTA`RA

~
REPUBLIK INDONESIA
PERNYATAAN KEHENDAK
ANTA'RA
PEMERINTAH REPUBllK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI BRASIL
MENGENAI
KERJASAMA TEKNIS DALAM BIDANG TEHNIK PRODUKSI
BAHAN BAKAR ETHANOL
Pemerintah Republik Indonesia dan
(Selanjutnya disebut "Para Pihak");
Pemerintah
Republik
Federasi
Brasil
Mempertimbangkan tekad untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan
kerjasama;
Didorong oleh kehendak untuk memperkuat hubungan
persaudaraan antara kedua Negara dan rakyat mereka;
kerjasama
dan
Turut mempertimbangkan bahwa kerjasama tehnik dalam bidang produksi bahan
bakar ethanol adalah kepentingan khusus bagi kedua Pihak, yang akan saling
memberikan manfaat;
Menyadari bahwa untuk memenuhi komitmen yang telah diambil, yang termasuk
pengurangan gas buang yang mengakibatkan efek rumah kaca, dengan maksud
untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, semua pihak sebaiknya
membatasi pembuangan gas yang menimbulkan polusi dalam bidang transportasi,
sebagaimana disetujui dalam Protocol of Kyoto, dibawah Konvensi Kerangka Kerja
Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan lklim dan yang diperkuat oleh
Rencana Kerja Bali;
Mengakui kesuksesan Brasil dalam mengembangkan program mengenai produksi
bahan bakar ethanol dan dalam mengurangi secara signifikan lokal dan global gas
buangan rumah kaca setiap tahunnya, seperti C02, sementara Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar untuk memproduksi bahan bakar ethanol dan telah
memulai mengembangkan dan memproduksi bahan bakar tersebut;
Merujuk kepada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian
Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Peternakan dan Persediaan
Makanan Republik Federasi Brasil mengenai Pembentukan Komite Konsultasi
Pertanian yang ditandatangani di Jakarta 16 Maret 2007;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di
masing-masing Negara;
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
Pasal 1
Para pihak akan berupaya untuk mendorong, atas dasar timbal balik, saling
kerjasama dengan memberikan sumbangan bagi pengembangan tehnik untuk
memproduksi bahan bakar ethanol.
Pasal2
Para Pihak dapat membentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga di sektor publik
maupun swasta, organisasi dan entitas internasional, dan organisasi-organisasi
swadaya masyarakat, untuk melaksanakan proyek-proyek kerjasama tehnik dalam
memproduksi bahan bakar ethanol yang akan dituangkan dalam perjanjianperjanjian pelaksanaan dikemudian hari.
Pasal3
Pengaturan alih material yang terjadi di bawah program-program dan proyekproyek sesuai pernyataan kehendak ini akan dirumuskan dalam dokumen resmi
tertulis yang terpisah dalam bentuk Perjanjian Alih Material bila perlu, yang akan
dirundingkan secara langsung antara institusi berwenang.
Pasal4
Langkah-langkah, program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai Pernyataan Kehendak ini, akan dikoordinasikan oleh :
a. Di pihak Indonesia: Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian;
b. Di pihak Brasil: Sadan Kerjasama lnternasional Brasil, Kementerian Luar
Negeri,
yang akan menunjuk, melalui nota diplomatik, lembaga atau lembaga-lembaga
yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.
Pasal5
Para Pihak akan mengadakan pertemuan-pertemuan, untuk membeicarakan syarat
syarat kerjasama yang akan dikembangkan, maupun untuk membentuk
syaratsyarat, program-program, proyek-proyek, kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah.
Pasal6
Para pihak akan memberikan jaminan yang tepat dan perlindungan yang efisien
terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari aktivitas dalam Pernyataan
Kehendak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara dan persetujuan internasional yang melibatkan kedua
pihak.
Pasal7
Setiap perbedaan yang terkait dengan penafsiran dan pelaksanaan Pernyataan
Kehendak ini akan diselesaikan melalui negosiasi langsung antara Para Pihak.
Pasal8
Pernyataan Kehendak ini akan ditinjau atau diubah setiap saat melalui persetujuan
bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan demikian akan berlaku pada
tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan akan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Kehendak ini.
Pasal9
1. Pernyataan Kehendak ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan dan
akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui secara
otomatis untuk periode yang sama.
2. Salah satu Pihak dapat menyatakan maksudnya untuk mengakhiri Pernyataan
Kehendak ini, setiap saat, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Pernyataan
Kehendak ini hanya akan efektif tiga (3) bulan setelah penerimaan
pemberitahuan dan tidak akan mempengaruhi proyek, kegiatan, hak dan atau
kewajiban di bawah Pernyataan Kehendak ini yang berlangsung, kecuali Para
Pihak menyetujui sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani
Pernyataan Kehendak ini.
DITANDATANGANI di Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2008, dalam dua naskah asli,
dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, dan Bahasa lnggris, semua naskah
memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah
dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Signed
ANTON APRIYANTONO
MENTER! PERTANIAN
UNTUK e.e_MERINTAH
REPUBLl~EDE~I BRASIL
Signed
CELSO APfORIM
MENTER! LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROTOCOLO DE INTENCCES
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBRE
COOPERACAO TECNICA NA AREA DE TECNICAS DE PRODUCAO DE
ETANOL COMBUSTiVEL
0 Governo da Republica da Indonesia e 0 Governo da Republica Federativa do
Brasil (doravante denominados "Partes"),
Considerando:
A determina9ao desenvolver e aprofundar as rela90es de coopera9ao;
0 desejo de estreitar os la9os de amizade e de fraternidade existentes entre os
dois pafses e povos;
0 Memoranda de Entendimento entre o Ministerio da Agricultura da Republica da
Indonesia e o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento da Republica
Federativa do Brasil sobre o Estabelecimento de Comissao Consultiva sobre
Agricultura, firmado em Jacarta, em 16 de mar90 de 2007;
As leis e os regulamentos existentes em seus respectivos pafses;
Considerando ainda:
Que a coopera9ao tecnica na area de produ9ao de etanol combustive! se reveste
de especial interesse para as Partes, com base em beneficio mutuo;
Que, para cumprir os compromissos assumidos, relacionados a redu9ao de
emissoes de gases do efeito estufa com a finalidade de promover o
desenvolvimento sustentavel, deve-se limitar a emissao de gases poluentes no
setor de transportes, conforme acordado no Protocolo de Quioto na Conven9aoMarco das Na90es Unidas sobre Mudan9a Climatica e fortalecido no Plano de
Ac;ao de Bali;
Que o Brasil desenvolveu, com exito, programa de produ9ao de etanol
combustfvel, tendo obtido redu90es consideraveis de emissOes locais e globais
anuais de gases causadores de efeito estufa, como o C02, ao passo que a
Indonesia tern enorme potencial para produ9ao de etanol combustive! e ja come9a
seu desenvolvimento e produ9ao,
Acordaram o seguinte:
Artigo 1
As Partes buscarao fomentar, em regime de reciprocidade, a prestac;ao mutua de
cooperac;ao para o desenvolvimento de tecnicas de produc;ao de etanol
combustive!.
Artigo 2
As Partes poderao estabelecer parcerias com instituic;oes dos setores publico e
privado, organismos e entidades internacionais, e organizac;oes naogovernamentais para a implementac;ao dos projetos de cooperac;ao tecnica na
produc;ao de etanol combustivel, a serem concebidos sob a egide de futures
ajustes complementares.
Artigo 3
Ajustes sabre transferencia de material relative aos programas e projetos deste
Protocolo de lntenc;oes serao formulados em um instrumento apropriado, incluindo,
caso necessario, Acorda de Transfer~ncia de Material, que sera negociado
diretamente entre as instituic;oes pertinentes.
Artigo 4
As ac;oes, programas, projetos e atividades previstos no presente Protocolo de
lntenc;oes serao coordenados:
a) do lado da indonesio: pelo Escrit6rio de Cooperac;ao Internacional, Ministerio da
Agricultura,
b) do lado brasileiro: pela Agencia Brasileira de Cooperac;ao, Ministerio das
Relac;oes Exteriores,
que designarao, par via diplomatica, a instituic;ao au as instituic;oes responsaveis
pela sua execuc;ao.
Artigo 5
As Partes se reunirao para acordar as termos da cooperac;ao a ser desenvolvida,
assim coma as programas, projetos, atividades e ac;oes.
Artigo 6
As Partes assegurarao a apropriada e eficaz protec;ao dos direitos de propriedade
intelectual resultantes deste Protocolo de lntenc;oes, em conformidade com as leis
e as regulamentos em vigor em seus respectivos paises e com acordos
internacionais dos quais sejam partes.
Artigo 7
Quaisquer controversias relacionadas com a interpreta<;ao e a implementa<;ao do
presente Protocolo de lnten<;Oes serao dirimidas por meio de conversa<;ees diretas
entre as Partes
Artigo 8
Este Protocolo de lnten<;Oes podera ser revisto ou emendado pelas Partes, em
qualquer memento, por consenso mutuo por escrito. As emendas entrarao em
vigor em data a ser determinada pelas Partes e integrarao o presente Protocolo de
lnten<;Oes.
Artigo 9
1. 0 presente Protocolo de lnten<;oes entrara em vigor na data de sua assinatura
e tera vig~ncia de cinco (5) anos, sendo automaticamente renovavel por iguais
periodos.
2. Qualquer das Partes podera manifestar sua inten<;ao de denunciar o presente
Protocolo de lnten<;oes, a qualquer momento, por via diplomatica. A denuncia
deste Protocolo de lnten<;Oes surtira efeito tr~s (3) meses ap6s o recebimento
da notifica<;ao e nao afetara os projetos e as atividades em execu<;ao nem os
direitos ou obriga<;ees em seu timbito, salvo decisao em contrario das Partes.
Em testemunho do que, os abaixo assinados celebraram o presente ME.
Feito em Jacarta, em 12 de julho de 2008, em dois originais, nas llnguas
indonesia, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em
caso de divergencia de interpreta<;ao, o texto em ingl~s prevalecera.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
DA INDONESIA
PELO GO)IER~O DA Rf PUBLICA
FEoERATWA DC _ 1ASIL
Signed
Signed
ANTON APRIYANTONO
MINISTRO DA AGRICULTURA
CELS.Q AMORIM
MINISTRO DAS RELAC0ES
EXTERIORES
REPUBLIK INDONESIA
PROTOCOL OF INTENT
BElWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ON
TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF TECHNIQUES FOR THE
PRODUCTION OF ETHANOL FUEL
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Federative Republic of Brazil (Hereinafter referred to as the "Parties"),
Considering the determination to develop and
cooperation;
deepen their relations of
Prompted by the will to strengthen the ties of friendship and fraternity between
both countries and their peoples;
Also considering that technical cooperation in the areas of production of ethanol
fuel is of special interest to both Parties, providing mutual benefit;
Realizing that, in order to fulfill commitments undertaken, which include the
reduction of gas emissions that trigger the greenhouse effect, with the aim to
promote sustainable development, one should limit the emission of polluting gases
in the area of transportation, as agreed upon within the Protocol of Kyoto, under the
United Nations Framework Convention on Climate Change and strengthened by
Bali Action Plan;
Acknowledging Brazil's success in developing a program on the production of
ethanol fuel and in si_gnificantly reduce its annual local and global greenhouse gas
emissions, such as C02, while Indonesia has huge potential to produce ethanol
fuel and has already started to develop and produce it;
Referring to the Memorandum of Understanding between the Ministry of
Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Livestock
and Food Supply of the Federative Republic of Brazil on the Establishment of
Consultative Committee on Agriculture signed in Jakarta on March 161h, 2007;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall attempt to foster, on the basis of reciprocity, mutual cooperation
rendering for the development of techniques to produce ethanol fuel.
Article 2
The Parties may establish partnerships with public and private sector institutions,
international organizations and entities, and non-governmental organizations, in
order to implement technical cooperation projects for the production of ethanol fuel
to be addressed in future complementary agreements.
Article 3
Arrangement on transfer of materials occurred under the programs and projects of
this Protocol of Intent will be formulated in an appropriate instrument, including
Material Transfer Agreement when necessary, negotiated directly between the
institutions concerned.
Article 4
The actions, programs, projects and activities foreseen in this Protocol of Intent
shall be coordinated by:
a. on the Indonesian side; International Cooperation Bureau, the Ministry of
Agriculture ;
b. on the Brazilian side; The Brazilian Cooperation Agency of the Ministry of
External Relations,
which shall appoint, through diplomatic channels, the institution or institutions to
be responsible for their execution.
Article 5
The Parties shall hold meetings, in order to discuss on the terms of the cooperation
to be developed, as well as to establish the terms of the programs, projects,
activities and actions.
Article 6
The Parties shall ensure the appropriate and efficient protection of intellectual
property rights obtained under this Protocol of Intent, in accordance with the laws
and regulations in force in their respective countries and with the international
agreements to which they are parties.
Article 7
Any differences related to the interpretation and implementation of this Protocol of
Intent shall be settled by direct negotiations between the Parties.
Article 8
This Protocol of Intent may be reviewed or amended at any time by mutual written
consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such a date as
may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Protocol of
Intent.
Article 9
1. This Protocol of Intent shall enter into force on the date of its signature and will
remain valid for the period of five (5) years, and shall be automatically renewed
for equal periods.
2. Either Party may express its intention to terminate this Protocol of Intent, at any
time, through diplomatic channels. Termination of this Protocol of Intent shall
only be effective three (3) months after receipt of the notification and will not
affect ongoing projects and activities, rights and/or obligations under this
Protocol of Intent except if the Parties have agreed otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Protocol of Intent.
DONE in Jakarta, on the 12 of July, 2008, in two originals, in Indonesian,
Portuguese and English, all texts being equally authentic. In case of any
divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE'REPUBud OF BRAZIL
Signed
Signed
ANTON APRIYANTONO
MINISTER OF AGRICULTURE
CELSQ AMORIM
MINISTER OF E¥TERNAL RELATIONS