memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

Transcrição

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL
TENTANG
KERJASAMA EN ERGI DAN PERTAMBANGAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil (untuk
selanjutnya disebut "Para Pihak")
BERKEINGINAN untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan dan
memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara dan dimaksudkan bagi
kepentingan bilateral kedua negara di bidang energi dan pertambangan. berdasarkan
atas prinsip persamaan dan manfaat bersama.
MENGAKUI bahwa kedua negara memWki potensi sumber energi dan mineral; dan
MENY ADARl perlunya kerjasama di bidang energi dan pertambangan yang akan
meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
Pasal I
Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (MoU) adalah:
a. Untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Para Pihak;
b. Untuk mengembangkan dan mendorong kerjasama mengenai energ1 dan
pertambangan;dan
c. Untuk memfasilitasi dan mendorong investasi dan kerjasama di bidang energi
dan pertambangan secara langsung antara Para Pihak atau melalui perusahaan
afiliasi masing-masing sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional
yang berlaku di negara masing-masing Pihak.
Pasal II
Bidang-bidang Kerjasama
I. Untuk maksud MoU ini istilah energi akan termasuk energi terbarukan;
2. Bidang-bidang kerjasama berdasarkan MoU ini dapat mencakup hal-hal yang
menjadi kepentingan bersama sebagai berikut:
a. Kegiatan hulu dan hilir di bidang energi dan pertambangan;
b. Pelatihan, penelitian dan pengembangan;
c. Pembentukan proyek bersama dan pertukaran informasi antara Para
Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada seminar dan konferensi
mengenai topik yang merupakan kepentingan bersama; dan
d. Bidang-bidang lainnya sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.
Pasal III
Institusi Pelaksana
Badan pelaksana untuk kerjasama ini adalah:
I. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral;
2. Untuk Pemerintah Republik Federatif Brasil : Kementerian Pertambangan dan
Energy atau institusi lain yang ditunjuk oleh Kementerian.
Pasal IV
Komite Bersama
1. Para Pihak akan membentuk Komite Bersama mengenai Energi dan Pertambangan
yang terdiri dari wakil Para Pihak untuk melaksanakan MoU ini;
2. Komite Bersama mengenai Energi dan Pertambangan akan bertemu setiap tahun
secara bergantian di Indonesia atau Brasil. Dalam situasi dimana pertemuan tidak
dapat
dilaksanakan, pertukaran dokumen dapat dilakukan sebagai pengganti
pertemuan tersebut.
Pasal V
Hak atas Kekayaan Intelektual
l. Perlindungan Hak atas Kekayaan lntelektual akan berdasarkan dengan hukum dan
peraturan nasional Para Pihak dan sesuai dengan perjanjian intemasional dimana
keduanya merupakan Pihak. Secara khusus Para Pihak menekankan kembali hakhak dan kewajiban mereka dalam Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Perdagangan
Terkait dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement), Deklarasi Menteri Doha
mengenai TRIPs dan Kesehatan Masyarakat dan Konvensi Keragaman Hayati.
2. Jika dalam pengaturan-pengaturan, program-program, dan proyek-proyek khusus
menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak dapat memasukkan pengaturan
terpisah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika diperlukan, Para
Pihak akan salilng berkonsultasi untuk tujuan ini.
Pasal VI
Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan yang timbul dari interpretasi atau implementasi MoU ini akan diselesaikan
secara bersama melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak melalui jalur
diplomatik.
Pasal VII
Amandemen
Mou ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak melalui
jalur diplomatik. Setiap amandemen akan berlaku pada tanggal yang telah disepakati
oleh Para Pihak.
Pasal VIII
Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
I. MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
2. Memorandum saling Pengertian ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan
diperbaharui secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya secara
berturut-turut.
3. Masing-masing Pihak dapat setiap saat melalui jalur diplomatik memberitahukan
pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri MoU ini. Pengakhiran akan
efektif enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan dan tidak akan mempengaruhi
kegiatan apapun yang sedang berlang.sung berdasarkan MoU ini, kecuali disepakati
sebaliknya oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Brasilia pada tanggal 18 Nopember 2008, secara rangkap dua, dalam
Bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris semua naskah memiliki kekuatan hukum yang
sama. Dalam ha! ada perbedaan interpretasi, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Signed
PURNOMO YUSGIANTORO
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
FEDERATIF BRASIL
Signed
EDISON LOBAO
Menteri Pertambangan dan Energi
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA E
0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SOBRE
COOPERA<;AO EM ENERGIA E MINERA<;AO
0 Governo da Republica da Indonesia e 0 Governo da Republica Federativa do Brasil
(doravante denominados "Partes"),
Desejando aprofundar as rela9oes de amizade e fortalecer a coopera9ao bilateral entre
os dois paises, bem como servir aos interesses bilaterais de suas na9oes no campo da
Energia e da Minera<yao, baseados no principio de eqtiidade e mutuo beneficio;
l~econhecendo
que ambos os paises tern potencial em recurses energeticos e minerais; e
Reconhecendo a necessidade de coopera9ao energetica e mineral que contribuira para o
desenvolvimento economico e social de ambos os paises,
Acordaram o seguinte:
Artigo I
Objctivos
Os objetivos deste Memorando de Entendimento sao:
a) fortalecer as rela9oes economicas entre as Partes;
b) desenvolver e promover a coopera9ao em energia e minera9ao; e
c) facilitar e promover investimento e coopera9ao nos campos de
energia e minera9ao diretamente entre as Partes ou por meio de suas
companhias associadas, em conformidade com as respectivas leis e
regulamentos nacionais das Partes;
Artigo II
Areas de Coopera~ao
1. Para os fins do presente Memorando de Entendimento, o termo energia inclui
energia renovavel.
2. A cooperayaO no ambito deste Memorando de Entendimento podera incluir OS
seguintes temas de interesse mutuo:
a) atividades de upstream e downstream em energia e minera9ao;
b) treinamento, pesquisa e desenvolvimento;
c) estabelecimento de projetos conjuntos e intercambio de informa95es
entre as Partes, incluindo, mas nao limitado a reunioes, seminarios e
conferencias sobre t6picos de interesse mutuo; e
d) outras areas conforme acordado entre as Partes.
Artigo Ill
Executoras
Institui~oes
As Institui95es Executoras da coopera9ao serao:
a) pelo Governo da Republica da Indonesia: 0 Ministerio de Energia e
Recursos Minerais
b) pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 0 Ministerio de
Minas e Energia ou outra institui9ao autorizada por este.
Artigo IV
Comite Conjunto
1. As Partes estabelecerao um Comite Conjunto em Energia e Minera9ao que sera
constituido por representantes das Partes, com a finalidade de implementar este
Memorando de Entendimento.
2. 0 Comite Conjunto em Energia e Minera9ao realizara reunioes anuais, de forma
alternada no Brasil e na Indonesia. Caso haja circunstancias que impeyam a sua
rea!izavao, documentos poderao ser trocados em substitui9ao as reunioes.
Artigo V
Oireitos de Propriedade Intelectual
1. A prote9ao dos direitos de propriedade intelectual sera assegurada em conformidade
com as leis e regulamentos nacionais das Partes e com os acordos internacionais de
que sejam partes. Em particular, as Partcs reafirmam seus direitos e obriga95es no
ambito do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comercio {TRIPS), da Declara9ao Ministerial de Doha sobre
TRIPS e Saude Publica e da Conven9ao sobre Diversidade Bio16gica.
2. Caso arranjos, programas, ou projetos especificos resultem em propriedade
intelectual, as Partes incluirao arranjos separados em conformidade com suas
respectivas legisla95es. Se necessario, as Partes se consultarao para tal fim.
Artigo VI
Resolu~ao de Controversias
Quaisquer controversias relativas a interpreta9ao OU implementa9ao deste
Memorando de Entendimento sera resolvida amigavelmente, por consultas mutuas e
negociac;ao entre as Partes, por via diplomatica.
Artigo VII
Emendas
Este Memorando de Entendimento podera ser emendado a qualquer
tempo, por consentimento mutuo <las Partes, por escrito e por via diplomatica. Qualquer
emenda entrara em vigor em data acordada pelas Partes.
Artigo VIII
Entrada em Vigor, Dura~ao e Termino
1. Este Memorando de Entendimento entrara em vigor na data de sua assinatura.
2. Este Memorando de Entendimento tera vigencia de cinco (5) anos, automaticamente
renovavel por periodos consecutivos de cinco (5) anos.
3. Qualquer <las Partes podera, a qualquer momento e por via diplomatica, notificar a
outra de sua inten9ao de denunciar o presente Memorando. A dem'.mcia surtira efeito
seis (6) meses ap6s a data da notificac;ao e nao afetara as atividades em curso no
ambito deste Memorando de Entendimento, salvo se acordado de outro modo entre
as Partes.
Em fe do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos
Governos, assinam este Memorando de Entendimento.
Fcito cm Brasilia, aos 18 dias do mes de novembro de 2008, em dois exemplares
originais, nos idiomas indonesio, portugues e ingles. Em caso de divergencia,
prevalecera a versao em ingles.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA
DA INDONESIA
Signed
PELO GOVERNO DA REPUBLJCA
FEDERATIVA DO BRASIL
Signed
PURNOM.U YUSGIANTORO
EDISON LOBAO
Ministrojde Energia e Minerac;ao
Ministro de Minas e Energia
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
ON THE ENERGY AND MINING COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative
Republic of Brazil (hereinafter referred to as the " Parties"),
Desiring to further develop the friendly relations and strengthen the bilateral cooperation
between the two countries and to serve the bilateral interests of their nations in the field of
Energy and Mining, based on the principle of equality and mutual benefits;
Acknowledging that both countries have potential in energy and mineral resources~ and
Recognizing the need for energy and mining cooperation that will enhance the economic
and social development of both countries,
Have agreed as follows:
Article I
Objectives
The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are:
a) To strengthen the economic relationship between the Parties;
b) To develop and promote the cooperation on energy and mining; and
c) To facilitate and promote investment and cooperation in the fi elds of energy and mining
directly between the Parties or through their affiliated companies, in accordance with
the national laws and regulations of the respective Parties.
Article II
Areas of Cooperation
1. For the purpose of this MoU, the term of energy includes renewable energy.
2. The areas of cooperation under this MoU may include the following subjects of mutual
interest:
a) Upstream and downstream activities on energy and mining;
b) Training, research and development;
c) Establishing joint projects and exchanging information between the Parties,
including but not limited to joint meetings, seminars and conferences on topics of
mutual interest; and
d) Other areas as agreed upon by the Parties.
Article III
Executing Institutions
Executing Institutions for this cooperation shall be:
a) For the Government of the Republic oflndonesia: The Ministry of Energy and Mineral
Resource (MEMR); and
b) For the Government of the Federative Republic of Brazil: The Ministry of Mines and
Energy or another institution authorized by the mentioned Ministry.
Article IV
Joint Committee
1. The Parties shall establish a Joint Committee on Energy and Mining which shall
consist of representatives of the Parties in order to implement this Memorandum of
Understanding;
2. The Joint Committee on Energy and Mining shall meet annually alternately in the
Brazil and Indonesia. Under circumstances the meeting could not be held, documents
may be exchanged 'in lieu' of such meetings.
Article V
Intellectual Property Rights
1. The Protection of Intellectual Property Rights shall be enforced in accordance with
national laws and the regulations of the Parties and in conformity with the international
agreements where both Parties are members. In Particular, the Parties reaffirm their
rights and obligations under the agreement on trade Related Aspects on Intellectual
Property Rights (TRIPs Agreement), the Doha Ministerial Declaration on TRIPs and
Public Health and the Convention on Biological Diversity.
2. In case of Specific arrangements, programs, or projects may result in intellectual
property, the Parties shall include separate arrangements in accordance with their
respective legislation. If necessary, the Parties shall consult with each other for this
purpose.
Article VI
Dispute settlement
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of
Understanding shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the
Parties, through diplomatic channels.
Article VII
Amendments
This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties, through
diplomatic channels. Any amendment shall come into force on the date agreed by the
Parties.
Article VIII
Entry into Force, Duration and Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of its signature.
2. This MoU shall remain valid for five (5) years and shall be automatically renewed for
consecutive period of another five (5) years.
3. Either Party may, at any time and through diplomatic channels, notify the other of its
intention to terminate this MoU. Termination shall be effective six (6) months after the
date of the notification and shall not affect the validity of any ongoing activities under
this MoU, unless otherwise agreed by the Parties.
In Witness Whereof, the Undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments have signed this Memorandum of Understanding.
Done at Brasilia on the l 81h day of November 2008, in two originals, in, Indonesian.
Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any
divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
FEDERATIVE REPU BLIC OF BRAZIL
Signed
PURN OJ\.11}) Y~SGIANTORO
Minister of Energy and Mineral Resources
Signed
EDISON LOBAO
Minister of Mines and Energy

Documentos relacionados

memorandum saling pengertian antara pemerint ah republik

memorandum saling pengertian antara pemerint ah republik teams of the Parties, in order to identify the best practices and experiences which might be replicated in each country; Acknowledging the interest of the Parties in exchanging experiences and know...

Leia mais

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik

memorandum saling pengertian antara pemerintah republik intelektual untuk maksud mempertahankan, menyadur dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang terkait; b. Masing-masing Pihak yang membawa kekayaan intelektual dalam melaksanakan kerjasama kegiatan ...

Leia mais

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan

memorandum saling pengertian antara kementerian pendidikan dan Setiap Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatankegiatan di bawah MSP ini harus menghormati integ ritas wilayah dan kemerdekaan politik negara tuan rumah , berkewajiban un...

Leia mais

ANTA`RA

ANTA`RA remain valid for the period of five (5) years, and shall be automatically renewed for equal periods. 2. Either Party may express its intention to terminate this Protocol of Intent, at any time, thr...

Leia mais

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA ARSIP

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA ARSIP 1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other party during the period of the implementatio...

Leia mais

memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan

memorandum saling pengertian ant ara kementerian energi dan 2. MSP ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis bersama para Pihak. 3. MSP ini dapat diakhiri ole...

Leia mais

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 3. Tanpa menyangkut pengaturan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini seca...

Leia mais

persetujuan ant ara pemerintah republik indonesia dan pemerint ah

persetujuan ant ara pemerintah republik indonesia dan pemerint ah secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling ...

Leia mais

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Pasal XIV Akibat Memorandum Saling Pengertian MoU ini tidak akan menimbulkan hak atau kewajiban di bawah hukum internasional.

Leia mais