MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA ARSIP

Transcrição

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA ARSIP
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-l.ESTE
MENG ENA I
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEARSIPAN
Arsip Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Demokratik
Timor·Leste, untuk selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pihak";
BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah
terjalin antara kedua negara dan untuk melanjutkan kerja sama dalam bidang
warisan sejarah , dokumentasi kesejarahan , dan konservasi sesuai dengan
kemampuan
masing-masing ,
berdasarkan
prinsip
kesetaraan ,
saling
menghormati dan saling menguntungkan;
BERDASARKAN Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah
Republik
Demokratik
Timar - Leste
mengenai
Kerja
Sama
Kebudayaan dan Pendidikan , ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2005 . di
Jakarta, Indonesia;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PASAL1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk memfasilitasi
pertukaran pengalaman , pengetahuan dan informasi antara Para Pihak terkait
bidang
kearsipan,
pengelolaan
kearsipan ,
peristiwa-peristiwa
yang
berhubungan dengan kearsipan , serta pendidikan dan pelatihan bagi personil
kearsipan , berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling
menghormati.
PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA
Lingkup kerja sama di dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:
a.
Pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas dalam bidang
pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis;
b.
Pertukaran salinan bahan-bahan atau publikasi terkait sejarah Para
Pihak;
c.
Penyelenggaraan
kunjungan
timbal
balik
bagi
arsiparis dan
staf
profesional ;
d.
Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
PASAL 3
IMPLEMENTASI
Para
Pihak
akan
menyusun
pengaturan
khusus
untuk
pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini. Pengaturan ini akan menetapkan kegiatan
atau program termasuk tujuan, prosedur, dan pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketersediaan anggaran dan personil dari Para Pihak.
-"A",.,r..... __..
PASAL 4
HAK KE KAY AAN INTELEKTUAL
:
1. Para Pihak akan melindungi Hak Kekayaan lntelektual Pihak lain dalam
t'
j -
masing-masing wilayahnya .
2.
Semua hasil dari kegiatan yang berdasarkan Memorandum Saling Pengertian
ini harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
:,1
mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di masing-masing
!
wilayah Para Pihak.
PASAL 5
KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak harus langkah untuk menjaga kerahasiaan dan rahasia
dokumen, informasi, dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak
lainnya selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau
pengaturan lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian
ini.
2.
Para Pihak setuju bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku bagi
Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASAL 6
PEMBAT ASAN AKTIVIT AS PERSONIL
1.
Para Pihak menjamin bahwa semua personil yang terlibat dalam kegiatan
yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian
ini hanya akan
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling
Pengertian ini dan harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku
di negara tuan rumah .
2.
Segala
yang
pad a
bentuk
diatur
pelanggaran
dalam
paragraf
pencabutan
terhadap
satu
semua
di
ketentuan
atas
sebagaimana
dapat
berakibat
person ii
izin
I
-~---
~
terkait dan tindakan lain berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku
di negara tuan rumah.
PASAL 7
BIAVA
Semua
alokasi
biaya
yang
dikeluarkan
dalam
rangka
pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini akan dibicarakankan kemudian oleh Para
Pihak per masing-masing kegiatan dan haruslah dianalisa dan disetujui
bersama oleh Para Pihak.
PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Segala perbedaan atau perselisihan yang berhubungan dengan penafsiran dan
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara
damai
melalui
konsultasi
dan
negosiasi
berdasarkan
prinsip
saling
menghormati dan saling memahami.
PASAL 9
AMANDEMEN ·
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali atau diamandemen
dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan atau amandemen
tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Para Pihak dan menjadi bagian
integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak tanggal
penandatanganan.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
diperpanjang secara otomatis untuk periode 3 (tiga) tahun selanjutnya,
kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan mengajukan pemberitahuan
tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran
yang dikehendaki.
3.
Berakhirnya
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
akan
mempengaruhi validitas atau masa berlaku kegiatan atau program
apapun yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian
ini hingga kegiatan atau program tersebut selesai.
4.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
dimaksudkan
untuk
menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum dalam hukum
internasional.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Dili pada tanggal Duapuluh Enam Bulan
Januari tahun Duaribu Enambelas dalam Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris,
dan Bahasa Portugis, semua naskah berkekuatan hukum sama. Apabila
terdapat perbedaan penafsiran , maka. naskah dalam Bahasa lnggris yang akan
berlaku.
UNTUK ARSIP NASIONAL
UNTUK ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK DEM OKRATIK
TIMOR- LESTE
MUSTARI IRAWAN
SAMUEL MENDONCA
KE PALA
SEKRETARIS NEGARA BIDANG
ADMINISTRASI NEGARA
-r~
·-~,
··~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 ARQUIVO NACIONAL DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
0 ARQUIVO NACIONAL DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMORLESTE
SOBRE
COOPERACAO NA AREA DOS ARQUIVOS
O Arquivo Nacional da Republica da Indonesia e o Arqu ivo Nacional de TimorLeste, doravante referidos como as Partes;
DESEJANDO fortalecer as cordiais rela96es existentes entre os dois paises e
incrementar a coopera9ao nas areas do patrim6nio, documenta9ao hist6rica, e
conserva9ao no ambito das suas capacidades e com base na igualdade,
respeito e beneficio mutuos;
REFERINDO ao Acordo entre o Governo da Republica da Indonesia e o
Governo da Republica Democratica de Timor-Leste relativo
a
Coopera9ao
Cultural e Educacional, assinado em Jakarta, em 08 de Julho de 2005; e,
NOS TERMOS das leis e regulamentos aplicaveis nos respetivos Paises;
ACORDAM o seguinte:
,
~,,.
I'
ARTIGO 1
OBJECTIVO
0 objetivo deste Memorando de Entendimento
e facilitar
o intercambio de
experiencias, conhecimentos e informa~Oes entre as Partes em materia de
arquivos, gestao de arquivos e outras atividades relacionadas na area dos
arquivos, bem como nas areas da . forma9ao e educa9ao do pessoal dos
arquivos, com base nos principios da igualdade, reciprocidade e respeito
mutuo.
ARTIGO 2
AREASDECOOPERACAO
A coopera9ao entre as Partes cobrira as seguintes areas:
a) Troca de conhecimentos e capacita9ao nas areas da gestao de registos e
arquivos;
b) Troca de c6pias de materiais ou publica9oes relacionadas com a hist6ria
das Partes;
c) Organiza9ao
de
visitas
mutuas
para
arquivistas
e
funcionarios
profissionais;
d) Outras areas de coopera9ao mutuamente acordadas pelas Partes.
ARTIG03
IMPLEMENTACAO
Para a implementa9ao deste ·Memorando de Entendimento, as Partes
desenvolverao acordos especificos. Tais acordos deverao especificar todas as
questoes relacionadas com as respetivas atividades ou programas especificos,
incluindo objectives e procedimentos, bem como a gestao financeira, estando
sujeitos
a disponibilidade de fundos e pessoal das partes.
ARTIG04
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Cada parte deve proteger a propriedade intelectual da outra parte no
seu territ6rio.
2. Os resultados obtidos das atividades realizadas no ambito deste
Memoranda de Entendimento estarao sujeitos as leis e regulamentos
relativos a protec9ao dos direitos de propriedade intelectual nos
respectivos territ6rios das Partes.
ARTIGO 5
CONFIDENCIALIDADE
1. Cada uma das Partes compromete-se a observar a confidencialidade e
sigilo de quaisquer documentos, informac;oes e outros dados recebidos
e que sejam fornecidos pela outra parte durante o periodo da
implementac;ao deste Memoranda de Entendimento ou de quaisquer
outros acordos que sejam assinados no ambito deste Memoranda de
Entendimento.
2. Ambas as Partes acordam que as disposic;oes do presente artigo
continuarao a aplicar-se entre as partes, ap6s a cessac;ao de efeitos do
presente Memorando de Entendimento.
ARTIGO 6
LIMITACAO DE ACTIVIDADES DO PESSOAL
1. As Partes devem assegurar que as atividades do pessoal envolvido na
implementac;ao deste Memoranda de Entend imento deverao limitar-se a
aquelas
enquadradas
Entendimento,
no
ambito
do
presente
Memoranda
de
devendo respeitar em todo momenta as leis e
regulamentos nacionais aplicaveis do pais de acolhimento.
2. Qualquer violac;ao do numero anterior resultara na revogac;ao de tod'Os
as autorizayoes e licenyas concedidas ao respetivo pessoal bem como
outras medidas que possam ser aplicadas de acordo com as leis e
regulamentos vigentes no pais de acolhimento.
ARTIGO 7
DESPESAS
Quaisquer despesas incorridas na implementac;ao deste Memoranda de
Entendimento serao discutidas pelas Partes caso a caso, devendo ser
analisadas e acordadas pelas Partes.
ARTIGO 8
RESOLUCAO DE DISPUTAS
Quaisquer diferenc;as ou disputas entre as Partes relacionadas com a
interpretac;ao e implementac;ao deste Memoranda de Entendimento serao
resolvidas amigavelmente atraves de consultas ou negociac;oes baseadas nos
prindpios do respeito e entendimento mutuos.
ARTIGO 9
ALTERACOES
Este Memoranda de Entend imento podera ser revisto ou alterado por
consentimento mutuo escrito das Partes. Tais revisoes ou alterac;oes entram
em vigor na data que pode ser determinada pelas Partes e constituem parte
integrante do presente Memoranda de Entendimento.
ARTIGO 10
ENTRADA EM VIGOR, DURA<;AO E CESSA<;AO
1. Este Memorando de Entendimento entrara em vigor na data da sua
assinatura.
2. Este Memoranda de Entendimento permanecera em vigor por um perfodo de
tres (3) anos, e sera renovado automaticamente por perf odos sucessivos de
. "l.'
tres anos, salvo rescisao por uma das Partes mediante notificac;ao por
escrito, pelo menos seis (6) meses anteriores a sua cessac;ao.
);
. .'
'}
3.A cesac;ao do presente Memoranda de Entendimento nao prejudica a ·
validade e vigencia de quaisquer atividades ou programas realizados no ; ~·
ambito deste Memorando ate a conclusao de tais atividades ou programas.
: ~11
.
~
4. Este Memorando de Entendimento nao visa criar quaisquer obrigac;oes
legais no ambito do direito internacional.
EM FE DO QUE, os abaixo assinados assinaram este Memorando de
Entendimento.
FEITO em duplicado, em Dili, no dia 26 de Janeiro do ano de dois mil e
dezasseis, nas lfnguas lnglesa, Indonesia e Portuguesa, todas com igual valor
de autenticidade. Em caso de divergencia de interpretac;ao, prevalecera a
versao em Ingles.
PELO ARQUIVO NACIONAL DA
PELO ARQUIVO NACIONAL DA
REPUBLICA DA INDONESIA
REPUBLICA DEMOCRA TICA DE
,
TIMOR-LESTE
I
:
MUSTARI IRAWAN
SAMUEL MENDONCA
DIRECTOR-GERAL
SECRETARIO DE ESTADO DA
't
ADMINISTRA<;AO ESTATAL
,,
I>
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE NATIONAL ARCHIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE NATIONAL ARCHIVE OF
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF Tl MOR-LESTE
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF ARCHIVES
The National Archives of the Republic of Indonesia and the National Archive of
the Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter collectively referred to as
"the Parties";
DESIRING to strengthen the existing cordial relations between both countries
and to further cooperate in the areas of heritage, historical documentation, and
conservation , within their capabilities, on the basis of equality, mutual respect
and benefit;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Goverment of the Democratic Republic of Timor-Leste on
Cultural and Educational Cooperation, signed in Jakarta on July 8, 2005 ;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of respective countries;
HAVE AGREED to the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to facilitate the
exchange of experience, knowledge and information between the Parties
relating to the field of archives, archival management, archives-related events
and the training and education of archival staff, on the basis of the principles of
equality, reciprocity and mutual respect.
ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION
The cooperation between the Parties shall cover the following areas:
a.
Exchange knowledge and capacity building in the areas of records and
archives management;
b.
Exchange copy of materials or publication relating to the history of the
Parties;
c.
Organize mutual visit of archivists and professional officials;
d.
Other areas of cooperation as mutually agreed upon by the Parties.
·ARTICLE 3
IMPLEMENTATION
The Parties will develop spedfic agreements for the purpose of the
implementation of this Memoranaum of Understanding . Such agreements will
specify matters related to the respective activities or programs, including
objectives, procedures as well as financial management and being subject to
availability of fund and personnel of the Parties.
I
.
.,,,..,,:·-
.....
_,_~·-
-
·~'
-
.....
~.;;.:
-.·
.
-
ARTICLE 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Each Party shall protect the other Party's intellectual property in its territory.
2. Any
result
of
activities
performed
under
this
Memorandum
of
Understanding shall be subject to the laws and regulations concerning the
protection of intellectual property rights in the respective territories of the
Parties.
' !t'
' 11
:
.
ARTICLE 5
R ;
CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of
documents, information and other data received from or supplied to the
other party during the period of the implementation of this Memorandum of
Understanding or any other agreements pursuant to this Memorandum of
2.
Understanding.
! .
Both Parties agree that provision of this Article shall continue to be binding
:
between the parties notwithstanding the termination of this Memorandum of
Understanding .
ARTICLE 6
LIMITATION OF PERSONNELS' ACTIVITIES
1.
The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities
under this Memorandum of Understanding shall engage only in activities
under the framework of this Memorandum of Understanding and shall
comply with national laws and regulations of the host country.
2.
Any violation of the paragraph one above may result in the revocation of
all permits of personnel concerned and other measures in accordance
with the prevailing laws and regulations of the host country.
1
....
~
' - ...
-·-·
- .. -
-..;-,...
....
,,
-
w
-
;:;
-
-
ARTICLE 7
EXPENSES
Any expenses incurred in the implementation of this Memorandum of
Understanding will be discussed by the Parties on a case by case basis and
they must be analyzed and mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 8
- 1;
SETTLEMENT OF DISPUTES
:._ ~.s-.
~
~·
Any differences or disputes between the Parties related to interpretation and
:~
implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled
amicably through consultations or negotiations based on the principles of
'
..
mutual respect and understanding.
~
:
ARTICLE 9
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended by mutual
written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into
force on such date as may be determined by the Parties and shall form an
integral part of this Memorandum of Understanding.
~I
ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of
its signing.
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of
3 (three) years and shall be automatically renewed for a successive three
:
'
"'
years unless terminated by either Party by giving written notification at
least 6 (six) months prior its termination.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of any activities or programs made under this
Memorandum of Understanding until the completion of such activities or
programs.
This MoU is not intended to create any legally binding obligations under '
4.
.
international law .
;
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorized thereto by
their
respective
Governments,
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding.
DONE in duplicate at Dili on this twenty sixth day of January in the year Two
Thousand and Sixteen, in English, Indonesian and Portuguese Languages, all
texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the
English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL ARCHIVES OF
FOR THE NATIONAL ARCHIVES
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE DEMOCRATIC REPUBLIC
OF TIMOR-LESTE
.
MUSTARI IRAWAN
SAMUEL MENDONCA
DIRECTOR GENERAL
SECRETARY OF STATE FOR
STATE ADMINISTRATION
"'
,.

Documentos relacionados

Signed

Signed (1) This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its

Leia mais

memorandum saling pengertian antara kementerian perindustrian

memorandum saling pengertian antara kementerian perindustrian 1. The Memorandum of Understanding shall enter into force upon signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended by wr!tten agre...

Leia mais

memorandum saling pengertian antara badan pengawas obat dan

memorandum saling pengertian antara badan pengawas obat dan (1) To exchange information on laws and regulations relating to Food Safety and Quality Control prevailing in respective country. (2) To mutualy provide information relating to the control of safet...

Leia mais

Sadan Pusat Statistik Republik Indonesia (selanjutnya disebut

Sadan Pusat Statistik Republik Indonesia (selanjutnya disebut effect on the date falling 6 (six) months from the date of the receipt of the notification. (3) The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any ...

Leia mais

sebagai "Para Pihak",

sebagai "Para Pihak", Apabila hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang berasal dari kegiatan yang berada di dalam lingkup pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini digunakan untuk tujuan komersil oleh salah ...

Leia mais

memorandum saling pengertian an tara pemerintah republik

memorandum saling pengertian an tara pemerintah republik Para Pihak wajib bekerja sama dalam bidang-bidang prioritas berikut dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara: a) pertanian dan pangan, termasuk bioteknologi; b) kesehata...

Leia mais

Signed

Signed shall be extended automatically for subsequent period of 2 (two) years thereafter, unless either Party notifies in writing to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Unders...

Leia mais

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan intelektual, hak kekayaan tersebut harus dimiliki bersama, dan Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara untuk perlindungan hak-hak tersebut.

Leia mais