KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang
Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan
Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Mozambik mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah
Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1997, sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mozambik yang salinan naskah
aslinya dalam bahasa Indonesia, Portugal dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan
Presiden ini.
Pasal 2
*33321 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 10 Maret 1998PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 10 Maret 1998MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARAREPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 60
-------------------CATATAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK
MOZAMBIK MENGENAIKERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik selanjutnya disebut sebagai
"Para Pihak":
Berhasrat untuk mempererat dan memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada
antara kedua negara;
Bermaksud untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu kerjasama yang saling
menguntungkan di bidang-bidang ekonomi dan teknik atas dasar prinsip persamaan dan saling
menguntungkan;
TELAH SEPAKAT sebagai berikut:
Pasal I
1. Pihak harus berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan
mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka *33322
Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidangbidang yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak, yang akan diperinci lebih lanjut dengan
persetujuan bersama.
Pasal II
1. Ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan maupun
persyaratan yang disepakati oleh perusahaan dan organisasi yang berwenang di masing-masing
negara.
2. Ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara maupun persyaratan
kerjasama di bidang yang disepakati harus didasarkan pada pengaturan dan kontrak tersendiri yang
disepakati antara perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang di kedua negara.
Pasal III
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak harus bertemu bila diperlukan
untuk membahas perkembangan dari Pelaksanaan Persetujuan ini dan soal lain yang berkenaan
dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.
Pasal IV
1. Para Pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik
antara kedua Pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi
dan pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga terkait
dari kedua negara.
2. Setiap hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan ini akan
dimiliki bersama dan
a. masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan hak-hak atas intelektual dengan tujuan untuk
memelihara, memakai dan meningkatkan hak kekayaan intelektual tersebut.
b. hak kekayaan dipergunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk
kepentingan komersial, maka Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.
3. Para Pihak akan saling menjamin, bahwa dalam hal hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh
salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan
proyek atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak ketiga
yang sah.
4. Pihak akan melepaskan setiap tuntutan dari Pihak *33323 ketiga atas pemilikan dan keabsahan
penggunaan yang berkaitan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh Para
Pihak untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan di dalam Persetujuan ini.
Pasal V
1. Pihak setuju untuk membentuk suatu Komsi Bersama memantau pelaksanaan Persetujuan ini,
untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pemanfaatan Persetujuan ini dan
untuk membuat seluruh rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian maksud dari
Persetujuan ini.
2. Bersama ini akan bertemu setiap 2 (dua) tahun melalui persetujuan bersama, apakah di
Indonesia atau di Mozambik Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk
kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan.
Pasal VI
Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur
atas dasar saling pengertian atau melalui pengaturan yang disetujui oleh kedua Pihak.
Pasal VII
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan
diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.
Pasal VIII
Persetujuan ini dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak melalui Pertukaran Nota oleh
pihak-pihak dan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal IX
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan dimana Para Pihak saling
memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk
memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.
Pasal X
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara otomatis diperpanjang untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis
mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelumnya
berakhirnya Persetujuan ini.
Pasal XI
Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan *33324 berlakunya setiap
pengaturan atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya
pengaturan atau kontrak tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masingmasing, telah menantandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1997 dalam rangkap asli dalam bahasa Indonesia,
Inggris dan Portugis semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat
perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK MOZAMBIK
ttd. ttd.
ALI ALATAS LEONARDO SANTOS SIMOSMenteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri dan Kerjasama
ACORDO BASICO DE COOPERACAO ECONOMICA E TECNICAENTREGOVERNO DA
REPUBLICA DA INDONESIAEO GOVERNO REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
O Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica de Mocambique, daqui em diante
designados como "AS PARTES".
DESEJANDO fortalecer as relacoes de amizade e coorperacao existentes entre os dois paises;
TENCIONANDO desenvolver e promover uma cooperacao mutuamente vantajosa nas areas
economica e tecnica baseada nos principios de igualdade e beneficio mutuo;
ACORDAM NO QUE SE SEGUE;ARTICO 1
1) As Partes devem tomar todas as medidas necessarias para encorajar o desenvolvimento de
cooperacao economica e tecnica entre as suas instituicoes e empresas no quadro de esforco
bilateral, trilateral e multilateral de conformidade com as legislacoes internas dos dois paises e das
normas internacionais.2) cooperacao economica e tecnica referida neste Acordo ira cobrir areas
sujeitas a um interesse comum de ambas as Partes, que serao ainda especificadas atraves de um
consentimento mutuo.
ARTIGO 2
Paragrafo 1- A cooperacao economica e tecnica deve ser realizada tendo em conta as capacidades
e necessidades reais nos termos e condicoes a acordar entre as Partes e *33325 instituicoes,
competentes e empresas das Partes.
Paragrafo 2- Os detalhes relacionados com formas e metodos assim como as condicoes de
cooperacao nas areas a acordar devem ser especificados em intrumentos separados ou em
contratos a celebrar entre instituicoes competentes e empresas de ambas as Partes.
ARTIGO 3
Para promover a impelenmentacao do Acordo as Partes devem realizar encontros regulares para
discutirem, sempre que for necessario, o progresso deste Acordo e quaisquer outras questoes
referentes ao desenvolvimento da coorperacao economica e tecnica entre as Partes.
ARTIGO 4
1) As Partes devem tomar medidas necessarias para encorajar a cooperacao tecnica mediante
troca de informacoes tecnologica entre peritos, para alem de cooperacao institucional entre
agencias especializadas de ambas as Partes.
2) Partes acordam que qualquer propriedade intelectual que surja como resultado da
implementacao deste Acordo sera considerada de pertenca comum e,
Alinea a) Cada Parte e permitida usar tal propriedade intelectual para fins de manutencao,
adaptacao e melhoramento de tal propriedade de acordo com os parametros e regras definidas nos
tratados internacionais.
b) Em caso de tal propriedade intelectual ser usada pela Parte receptora ou suas instituicoes para
fins comerciais a outra Parte titular tera o direito a "royalities" no quardo da Convencao Internacional
sobre Propriedade Intelectual.
Paragrafo 3)- A Parte titular da propriedade intelectual ao ceder a outra para usa-la para fins
comerciais deve sujeitar-se as normas definidas pelas Convencoes internasionais, em caso de
reclamacoes apresentadas por terceiros sobre titularidade e legalidade do uso dos direitos de
propriedade intelectual trazida para o territorio da Parte ultilizadora na implementacao de quaisquer
projectos em actividades.
ARTIGO 5
1) As Partes acordam em estebelecer uma Comissao Conjunta para o acompanhamento da
implementacao deste Acordo, discutir questoes que possam surgir na aplicacoa deste Acordo e
emitir todas as recomendacoes necessarias para a obtencao dos objectivos deste Acordo.
2) A Comissao Conjunta devera reunir-se de 2 em 2 anos, alternadamente na Indonesia e em
Mocambique. Esta Commisao Conjunta devera, sempre que julgado necessario, *33326 criar
grupos de trabalho e designar peritos e assessores para tomarem parte nestas reunioes.
ARTIGO 6
Quaisquer obrigacoes financeiras que resultem da implementacao deste Acordo serao realizadas
atraves de mecanismos acordados pelas Partes ou atraves das Partes.
ARTIGO 7
1) Qualaquer disputa entre as Partes que resulte da interpretacao e aplicacao do presente Acordo
devera ser resolvida de forma amigavel atraves de consultas e negociacoes.
2) Quando nao chegarem ao consenso recorrerao a tres arbritos e serem designados pelas Partes
cuja decisao sera obrigatoria para as Partes.
ARTIGO 8
Este Acordo pode ser prorrogado aou emendado por consentimento mutuo atraves de troca de
Notas por canais diplomaticos, tais emendas entrarao em vigor na data que for indicada pelas
Partes.
ARTIGO 9
Este Acordo entra em vigor na data da recepcao da ultima notificacao atraves da qual cada uma
das Partes informa a outra por canais diplomaticos, de que foram cumpridas as respectivas
formalidades constitucionais.
ARTIGO 10
Este Acordo e concluido por um periodo de 5 (cinco) anos e sera prorrogado automaticamente por
um periodo de 2 (dois) anos a menos que uma das Partes tenha notificado a outra, por escrito, a
sua intencao de denuncia-lo 6 (seis) meses antes do sue termo.
ARTIGO 11
O termo deste Acordo nao deve afectar a implementacao de qualquer protocolo ou contrato em
execucao celebrados ao abrigo do presente Acordo ate a conclusao dos referidos protocolo ou
contrato.
EM TESTEMUNHO DO QUE, os representantes das Partes devidamente autorizados para este
efeito, assinaram o presente Acordo.
FEITO EN JAKARTA no dia 12 do Mes de Novembro do Ano de 1997 em duplicado, em linguas
Indonesa, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso de
divergencia de interpretacao deste Acordo o texto em ingles ira prevalecer.
PELO GOVERNO DA PELO GOVERNO DA*33327 REPUBLICA DA INDONESIA REPUBLICA DA
MOCAMBIQUE
ttd. ttd.
Ali Alatas Dr. Leonardo Santos SimaoMinistro dos Negocios Ministro dos NegociosEstrangeiros da
Estrangeiros e Cooperacao daRepublica da Indonesia Republica de Mocambique
AGREEMENT ON THE ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEENTHE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique,
hereinafter referred to as "the Parties";
Desiring to strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries;
Intending to develop and promote a mutual advantageous cooperation in the economic and technical
fields based on the principles of equality and mutual benefit;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article I
1. The Parties shall endevaour to take all necessary measures to encourage and to develop
economic and tehnical cooperation between the two countries within the framework of this
Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
2. The economic and tehnical cooperation referred to in this Agreement will cover areas being a
subject of common interest of both Parties, which will be further specified by mutual consent.
Articles II
1. The economic and tehnical cooperation shall be effected in accordance with the capabilities and
requirements as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the competent
enterprises and institutions in each country.
2. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such
cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate arrangements or contracts concluded
between the competent enterprises and institutions of both Parties.
Article III
In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as frequently and
when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters *33328 pertaining to
the developing of economic and technical cooperation between the two countries.
Article IV
1. The Parties shall take all necessary to encourage technical cooperation between them through
the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers in addition
to the encouragement of all aspects of tehnical cooperation between the specialized agencies of
both Parties.
2. The Parties agreed that any intellectual property arising under the implementation of this
Agreement will be jointly owned and
a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining,
adapting and improving the relevant property;
b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the
Party for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain an equitable portion of
royalty.
3. The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property Rights brought by the Party
into the territory of the other party for the impelemtation of any arrangement or activities, is not
resulted from any infringement of the third party's legitimate rights.
4. The Parties shall waive each other from any claim made by any third party on the ownership and
legality of the use of intellectual Property Rights which is brought in by Party for the implementation
of any project arrangement or activities.
Article V
1. The Parties agree to establish a Joint Commission to examine the implementation of this
Agreement, to discuss the issues that might arise from application of this Agreement and to make all
the necessary recommendation for the achievement of its goals.
2. This Joint Commission shall meet every two years alternately in Indonesia and in Mozambique.
This Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint expert and
advisor to attend the meetings.
Article VI
Any financial obligation resullting form, the impelementation of this Agreement shall be effected
through mutual understanding or arrangement to be reached between both Parties.
*33329 Article VII
Any disputes between the Parties concerning the implementation of this Agreement shall be settled
amicably through consultatios or negotations.
Article VIII
This agreement may be amended by mutual consent between the Parties through an exchange of
letters between the Parties and such amendment shall come into force on the date as may specified
by the Parties.
Article IX
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the
Parties inform each other through diplomatic channels, that their respective constitutional
requirements for giving effect this Agreement have been fulfilled.
Article X
This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be
extended for subsequent periods of 2 (two) years through notification in writting about its intention to
terminate the present agreement at least 6 (six) months prior to its expiration.
Article XI
This termination of this Agreement shall not effect the validity or the duration of any agreement or
contract made under the present Agreement until the completion of such arrangement or contract.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments,
have signed the present Agreement.
DONE at Jakarta on this 12th day November 1997 in duplicate, in the Indonesian, English and
Portuguese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of
this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA THE
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
ttd. ttd.
ALI ALATAS LEONARDO SANTOS SIMAOMinister for Foreign Affairs Minister for Foreign affairs
and Cooperation