memorandum saling pengertian an tara pemerintah republik

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
AN TARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK
TENTANG
KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOG I
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (yang
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");
Mengakui
pentingnya
ilmu
pengetahuan,
teknologi,
dan
inovasi
dalam
pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan standar kehidupan sosialekonomi di negara masing-masing;
Menimbang bahwa pengembangan hubungan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi wajib saling menguntungkan bagi kedua negara;
Berkeinginan untuk mempererat kerja sama antara kedua negara, khususnya di
bidang ilmu pengeta huan dan teknologi;
Menimbang lebih lanjut bahwa kerja sama tersebut akan meningkatkan
hubungan persahabatan yang ada diantara kedua negara;
Merujuk pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Mozambik Tentang Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani
di Jakarta tanggal 12 Nopember 1997;
Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang berlaku di kedua
negara.
TELAH MENYETUJUI KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI B ERIKUT:
PASAL 1
TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk m,eningkatkan kerja
sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara Para Pihak dengan
berdasarkan pada persamaan hak dan saling menguntungkan.
PASA L 2
BIDANG KERJASAMA
Para Pihak wajib bekerja sama dalam bidang-bidang prioritas berikut dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara:
a) pertanian dan pangan, termasuk bioteknologi;
b) kesehatan dan obat-obatan , termasuk bioteknologi;
c) energi, termasuk energi terbarukan dan energ i alternatif;
d) teknologi informasi dan komunikasi, term asuk infrastruktur data spasial;
e) transportasi ;
f) material maju, term asuk nanoteknologi;
g) teknologi dirgantara dan apliikasinya, termasuk penginderaan jauh;
h) pusat ilmu pengetahuan;
i) kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
j) ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan kebijakan;
k) sistem peringatan dini multi bencana untuk bencana alam;
I) bidang lain dari kerjasama ilmiah dan teknologi yang disepakati bersama.
PASAL3
BENTUK-BENTUK KERJASAMA
1. Para Pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama melalui sarana yang
tepat, meliputi:
a) pertukaran informasi ilmiah dan teknis;
b) pertukaran ilmuwan dan ahli-ahli teknik;
c) pendidikan, pelatihan dan/ata u lokakarya pengembangan kapasitas
bagi
ilmuwan dan ahli-ahli teknik;
d) pertukaran
pengalaman
praktik terbaik yang berka itan dengan
ilmu
pengetahuan dan teknologi;
e) penyelenggaraan s,eminar-seminar bersama dan pertemuan-pertemuan ;
f) pelaksanaan proyek-proyek penelitian bersama;
g) pengembangan hubungan dan kerja sama antara instansi pemerintah,
universitas, pusat penelitian, lembaga, perusahaan-perusahaan sektor
swasta dan entitas lainnya dari kedua negara; dan
h) bentuk-bentuk lain dari kerja sama ilmiah dan teknologi yang dapat
disepakati bersama.
2. Kerja sama dalam ran gka Memorandum Saling Pengertian ini wajib didasarkan
pada kesamaan tanggungjawab dan kontribusi serta keuntungan yang adil,
sesuai dengan kekuatan dan sumberdaya ilmiah dan teknologi yang dimiliki
oleh masing-masing Pihak.
PASAL4
BADAN PELAKSANA
Untuk pelasanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak menunjuk
kementerian-kementerian di bawah ini:
1. Kementerian Riset dan Teknologi untuk Pemerintah Republik Indonesia;
2. Kementerian llmu Pengetah uan dan Tekn ologi untuk Pemerintah Republik
Mozambik.
PASAL 5
KEL.OMPOK KERJA
1. Para Pihak wajib membentuk suatu Kelompok Kerja untuk memantau dan
meninjau pelaksanaan kerjasama-kerjasama dalam kerangka Memorandum
Saling Pengertian ini.
2. Kelompok kerja tersebut akan bertemu setiap tahun atau pada waktu yang
disepakati bersama di Indonesia ataupun di Mozambik secara bergantian.
3. Kelompok kerja ini akan bertanggung jawab untuk:
a. menganalisa
pelaksanaan
program-program
kerjasama
sebagaimana
disepakati bersama oleh para Pihak .(yang disetujui kedua belah pihak);
b. menyerahkan proposal mengenai pengembangan lebih lanjut dan perbaikan
dari bentuk kerjasama;
c. merekomendasikan kemungkinan pemecahan masalah yang timbul dari
pelaksanaan kerjasama.
PASAL 6
PELAKSANAAN
1.
Para
Pihak
dapat
mendorong ,
memfasilitasi
dan
apabila
diperlukan,
mengoordinasikan penge1
m bangan hubu ngan-hubungan dan kerja sama antara
instansi-instan si pemerintah, universitas-universitas, pusat-pusat penelitian dan
lembaga-lembaga
dan entitas-entitas lain yang disepakati bersama
oleh
kedua negara.
2.
Pengaturan-pengaturan pelaksanaan yang dibuat oleh
instansi-instansi
pemerintah atau yang ditunjuk oleh para Pihak wajib meliputi, sebagaimana
layaknya, topik-topik kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
bentuk-bentuk kerja sama, kewajiban-kewajiban dan prosedur-prosedur untuk
pengalihan
pengetahuan
dan penggunaan peralatan dan dana, sumberdaya genetik dan
tradisional
yang
terkait,
Perjanjian
Alih
Material
(MTAs),
kemungkinan perlunya penghentian sementara kegiatan-kegiatan dan isu-isu
yang terkait lainnya. Penetapan dari pengaturan pelaksanaan tersebut harus
sesuai dengan hukum , perundang-undangan dan prosedur-prosedur yang
berlaku di kedua belah Pihak. Kecuali Para Pihak atau yang ditunjuk
menyetujui lain, ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini
wajib berlaku bagi pengaturan pelaksana.a n manapun.
3.
Setelah disetujui kedua Pihak, ilmuwan-ilmuwan, tenaga-tenaga ahli teknis,
instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga dari negara ketiga atau
organisasi-organisasi internas.ional, dapat diundang untuk berpartisipasi atas
biaya sendiri kecuali disepakati lain, dalam proyek-proyek dan program-
program yang diselenggarakan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian
ini dan pengaturan-pengaturan pelaksan aannya.
PASAL 7
PENGATURAN K.EUANGAN
I'·
II
~
Para Pihak akan menanggung biaya-biaya yang diperlukan yang terkait dengan
kegiatan-kegiatan
kerjasama
dibawah
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan dan sesuai dengan
ketersedian aset-aset yang dimiliki.
PASAL 8
PARTISIPASI PIHAK KETIGA
1.
Kedua Pihak dapat bersama-sama memutuskan untuk melibatkan pihak-pihak
ketiga bagi pendanaan dan pelaksanaan program-prog ram dan proyek-proyek
yang akan dilaksanakan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian
ini.
2.
Para Pihak akan mendukung keterlibatan organisasi-organisasi penelitian
ilmiah dan teknologi, badan-badan usaha dan badan-badan lainnya yan g
terkait dari kedua negara dalam program-program dan proyek-proyek ilmiah
dan teknologi internasional yang bersifat multilateral
3.
Berdasarkan persetujuan Para Pihak, ilmuwan, tenaga ahli dan badan-badan
pemerintah dan institusi dari negara ketiga atau organisasi internasional dapat
berpartisipasi pada proyek dan program yang dilaksanakan dalam kerangka
Memorandum Saling Pengertian ini dengan biaya yang ditanggung sendiri
ataupun berdasarkan kesepakatan .
PASAL 9
PERJANJIAN ALIH MATERIAL
Dengan
mempertimbangkan
undang-undang
dan
peraturan-peraturan
yan g
berlaku dari Para Pihak, material penelitian yang digunakan dalam kerjasama-
kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini dapat, berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berpatisipasi, dialihkan dengan menggu nakan
Perjanjian Alih Material (MTAs) yang sesuai, pada kerjasama-kerjasama tertentu.
PASAL10
KETERBUKAAN
Kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini
wajib dilakukan
dengan
memperhatikan keterbukaan.
Setiap
pihak
harus
memberikan akses kepada Pihak lainnya secara tepat waktu, dan informasi
mengenai, hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan bersama, sesuai dengan kewajiban
yang ditetapkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Setiap Hak Kekayaan lntelektual (HKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak
untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka Mlemorandum Saling
Pengertian ini, akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. Namun, Pihak
tersebut harus memastikan bahwa HKI tersebut tidak bersumber dari
pelanggaran hak-hak pihak ketiga manapun. Selanjutnya Pihak ters,ebut
harus bertanggungjawab, bila ada gugatan yang diajukan oleh Pihak ketiga
atas kepemilikan, dan legalitas penggunaan HKI yang dibawa oleh Pihak
yang disebutkan sebelumnya, dalam implementasi kegiatan kerjasama dalam
kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Setiap HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset yang
dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, akan
dimiliki
bersama
oleh
para
Pihak,
dan
para
Pihak
akan
diizinkan
menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan non-komersial bebas dari
royalti. Bila HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama
di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, digunakan untuk
kepentingan komersial oleh salah satu Pihak, Pihak yang lainnya berhak atas
pembagian
royalti
yang
diperoleh
dari
pemanfaatan
HKI
tersebut
berdasarkan prinsip kontribusi yang seimbang. Pada kasus seperti itu, obyek
dari kegiatan riset yang dilaksanakan di dalam kerangka Memorandum Saling
Pengertian ini akan menjadi bagian kontribusi Pihak darimana obyek tersebut
berasal. Nilai dari obyek tersebut, sebagai bagian kontribusi akan diukur
dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:
a.
kelangkaan obyek (semakin langka obyek tersebut, maka akan semakin
bernilai);
b.
nilai komersial dari hasil riset (semakin tinggi nilai komersialnya maka
akan semakin tinggi nilainya sebagai bagian kontri busi)
3.
Pemanfaatan objek dari kegiatan riset dan hasil temuannya, dalam kerangka
Memorandum
Saling
Pengertian
inidi luar wilayah
teritorial Republik
Indonesia dan Republik Mozambik, oleh salah satu Pihak, hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
4.
Bilamana salah satu Pihak berkeinginan mengungkapkan data dan/atau
informasi rahasia yang bersumber dari kegi.atan 1
kerj asama di dalam
kerangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pihak ketiga.. Pihak
yang menggunakan data tersebut sebelumnya sudah harus memiliki
persetujuan dari Pihak lainnya sebelum data tersebut diungkapkan.
5.
Bilamana salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dari pihak lain (diluar
Republik Indonesia dan Republik Mozambik) untuk tindakan komersial yang
menggunakan HKI yang dihasilkan dari Memorandum Saling Pengertian ini,
Pihak tersebut akan memberikan preferensi utama untuk kerjasama kepada
Pihak lain dalam Memorandum Saling Pengertian ini, ya ng akan dilepaskan
bila Pihak lain tidak mampu berpatisipasi berdasarkan asas kesetaraan dan
saling menguntungkan.
6.
Bilamana salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dengan Pihak lain diluar
Republik Indonesia dan Republik Mozambik untuk dukungan pendanaan ,
Pihak tersebut harus berkonsultasi dengan Pihak lainnya mengenai segala
bentuk implikasi yang mungkin ti mbul, terutama pada HKI yang mungkin
tercipta selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 12
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISI,O NAL TERKAIT
Akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait,
termasuk dalam hal koleksi, konservasi dan pertukaran sumberd aya genetika dan
pengetahuan tradisional terkait dalam rangka Memorandum Sali ng Pengertian ini
dapat menjadi bahan negosiasi dalam perjanjian. Negosiasi, tersebut harus
mempertimbangkan peraturan dan regulasi yang berlaku di Republik Indonesia
dan Republik Mozambik.
PASAL13
AMANDEMEN
Memorand Uim Saling Pengertian ini dapat diamandemen sewaktu-waktu dengan
kesepakatan tertulis oleh Para P,ihak. Amandemen ini mulai berlaku sesuai dengan
PASAL 17 (Pemberlakuan, Durasi and Penghentian) dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Penge'rtian ini.
PASAL14
PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini wajib
diselesaikan secara damai melalui
konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
PASAL 15
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Para pihak wajib memastikan bahwa m.asing-masing personil yang terlibat dalam
kegiatan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini akan menghargai
kemerdekaan politis, kedaul at.an dan integritas teritorial dari negara tuan rumah,
memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam perkara internal negara tuan
rumah dan menghindari segala bentuk kegiatan yang tidak konsisten dengan
maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL16
CAKUPAN MEDIS
Pihak atau entitas terkait yang mengirimkan personil harus memastikan semua
personil yang berkunjung ke negara yang tercakup dalam Memorandum Saling1
Pengertian ini memiliki sumber daya yang dibutuhkan atau terdapat mekanisme
untuk membiayai semua pengeluaran bila terjadi penyakit atau cedera mendadak
pada personil yang dimaksud.
PASAL17
PEMBERLAKUAN, DURASI DAN PENGHENTIAN
a)
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan nya.
b)
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun
dan diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah
satu Pihak me,m beritahukan secara tertulis kepada Pihak lain tentang niatnya
untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum waktu berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
c)
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi
validitas dan masa berlaku setiap pengaturan khusus, proyek atau program
ya ng dibuat dibawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya
pengaturan khusus, proyek dan program yang dimaksud.
DENGAN DISAKSIKAN, yang bertanda tangan dibawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Jakarta, 14 September 2011,
da~am
bahasa lndones.ia, Portugis dan
lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran pada Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah
dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMER!INTAH
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK MOZAMBIK
Signed
Signed
,
Drs. SUHARNA SURAPRANATA. MT.
I
PROF. DR. ENG. VENANCIO SIMAO
MASSINGUE
Menteri Negara Riset dan Teknol ogi
Menteri llmu Pengetahuan dan Teknlogi
( '
'-o
~\~
"-.-·
J-t'
REPUB
~
I
. ~~
_,.
;;Jr
}lt
K INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
0 GOVERNO DA REPUBLICA DE MO~AMBIQUE
E
0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
SODRE
COOPERA~AO CIENTiFICA E TECNOL6GICA
PREAMBULO
0 Governo da Republica de Moc;ambique e o Governo da Republica da Indonesia,
( adiante design ados por "as Partes'');
Reconhecendo a importancia da Ciencia, Tecnologia e Inovac;ao no
desenvolvimento das suas economias nacionais e na melhoria do seu padrao de
vida s6cio-econ6mico;
Considerando que o desenvolvimento das suas relac;oes cientfficas e tecnol6gicas
serao de interesse mutuo para ambos paises;
Desejando fortalecer a cooperac;ao entre os dois pafses, nomeadamente nas areas
da Ciencia, Tecnologia e Inovac;ao;
Considerando ainda que tal cooperac;ao promovera o desenvolvimento das relac;oes
de amizade existentes entre os dois paises;
Referindo ao Acordo entre o Governo da Republica de Moc;ambique eo Governo da
Republica da Indonesia sobre a Cooperac;ao Econ6mica e Tecnica assinado no dia 12
de Novembro de 1997 em Jacarta;
Tendo em conta as leis e regulamentos em vigor nos seus respectivos pafses;
Acordam o seguinte:
ARTIGO 10
OBJECTO
0 objecto do presente Memoranda de Entendimento e de promover a cooperac;ao
no dominic da Ciencia e Tecnologia entre as Partes, numa base de igualdade e
beneficia mutuo.
ARTIGO 20
AREAS DE COOPERA(;AO
Tendo em conta as necessidades e capacidades dos respectivos paises, as Partes
irao cooperar nas seguintes areas prioritarias:
(a)
(b)
(c)
(d)
Agricultura e alimentac;ao, incluindo a biotecnologia;
Saude e medicina, incluindo a biotecnologia;
Energia incluindo a energia alternativa e renovavel;
Tecnologias de informac;ao e comunicac;ao, incluindo a infra-
2
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(I)
estrutura espacial de dados;
Transporte;
Material avan<_;ado, incluindo nanotecnologia;
Tecnologia espacial, incluindo remote sensing;
Centro de Ciencia;
Parque de ciencia e tecnologia;
Ciencia, tecnologia, inova<_;ao e pollticas;
Sistema de alerta multirrisco para desastres naturais;
Outras areas de coopera<_;ao acordadas por ambas Partes.
ARTIGO 30
MODALIDADES DE COOPERA~AO
1. As Partes encorajarao e facilitarao a coopera<_;ao atraves de meios
apropriados, incluindo;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Troca de informa<_;ao cientffica e tecnologica;
Troca de cientistas e peritos em tecnologia;
Educa<_;ao, forma<_;ao e/ou workshops de capacita<_;ao de
e peritos em tecnologias;
Troca de boas praticas relativas a ciencia e tecnologia;
Realiza<_;ao de seminaries e reunioes conjuntas;
Projectos conjuntos de investiga<_;ao;
Estabelecimento de contactos directos e coopera<_;ao
agendas governamentais, universidades, centros de
institui<_;oes, empresas privadas, e outras entidades
pafses; e
Outras formas coopera<_;ao cientlfica e tecnologica
acordadas mutuamente.
cientistas
entre as
pesquisa,
dos dois
a serem
2. A Coopera<_;ao no presente Memoranda de Entendimento basear-se-a na
partilha equitativa de responsabilidades, contribui<_;oes e beneflcios, em
propor<_;ao com os recursos e potencial cientifico e tecnol6gico de cada
Parte.
ARTIGO 40
AGENCIA DE IMPLEMENTA~AO
Para a implementa<_;ao deste Memoranda de Entendimento, as Partes designam os
seguintes Ministerios:
1. Pelo Governo da Republica da Indonesia: 0 Ministerio da Investiga<_;ao e
Tecnologia;
2. Pelo Governo da Republica de Mo<_;ambique: 0 Ministerio da Ciencia e
Tecnologia.
3
ARTIGO so
GRUPO DE TRABALHO
1. As Partes devem estabelecer urn Grupo de Trabalho (adiante designado "GT")
para monitorar e rever a implementac;ao da cooperac;ao no quadro deste
Memoranda de Entendimento.
2. 0
GT
reunir-se-a
anualmente
ou
em
perfodo
mutuamente
acordado,
alternativamente, na Indonesia e em Moc;ambique.
3. 0 GT sera responsavel por:
a) Analisar e implementar os programas de cooperac;ao mutuamente acordados;
b) Sub meter propostas sabre o desenvolvimento e melhoria das formas de
cooperac;ao;
c) Recomendar possfveis formas para superar as dificuldades nas atividades de
cooperac;ao.
ARTIGO 50
IMPLEMENTAtAO
1. As Partes
deverao
desenvolvimento
de
encorajar,
contactos
facilitar
directos
e quando
e
necessaria,
cooperac;ao
entre
coordenar
as
o
agencias
governamentais, universidades, centros de investigac;ao, instituic;oes, e outras
entidades em func;ao do que for acordo entre os dois pafses.
2. As formas de implementac;ao acordadas pelas agencias governamentais ou outras
indicadas pelas Partes poderao cobrir, caso seja adequado, t6picos de cooperac;ao
na area da ciencia e tecnologia, meios de cooperac;ao, obrigac;oes e procedimentos
para o uso e transferencia de equipamento e fundos, recursos geneticos e
conhecimento tradicional associado, Acordos de Transferencia de Material (MTAs),
potencial necessidade de cessac;ao das actividades, e outros assuntos relevantes. A
conclusao das referidas formas de implementac;ao devera estar em consonancia
4
com as leis, regulamentos e procedimentos de ambas Partes. Salvo as Partes ou
seus representantes acordem o contrario, os termos do presente Memoranda de
Entendimento aplicar-se-ao a quaisquer formas de implementac;;ao.
3. Com a aprovac;;ao por ambas as Partes, os cientistas, peritos em tecnologia, as
agencias governamentais e instituic;;oes de outros pafses, ou organizac;;oes
internacionais poderao ser convidados a participar,
a sua
propria conta, salvo
acordado em contrario, em projectos e programas a serem levados a cabo nos
termos
do
presente
Memoranda
de
Entendimento
e suas
formas
de
implementac;;ao.
ARTIGO 70
QUESTOES FINANCEIRAS
As partes irao suportar as despesas decorrentes das actividades de cooperac;;ao no
ambito do presente Memoranda de Entendimento, baseando-se no prindpio da
igualdade e reciprocidade de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros/
activo~
ARTIGO so
PARTICIPA(;AO DE TERCEIRAS PARTES
1.
Ambas Partes poderao conjuntamente decidir solicitar a participac;;ao de
terceiros no financiamento e implementac;;ao dos programas e projectos que
serao levados a cabo no ambito do presente Memoranda de Entendimento.
2.
Ambas Partes financiarao a participac;;ao das organizac;;oes cientfficas e
tecnologicas, empresas e outras entidades interessadas dos dois pafses em
programas e projectos multilaterais e internacionais cientfficos e tecnologicos.
3.
Mediante aprovac;;ao por ambas Partes, cientistas e peritos em tecnologia,
agencias governamentais e instituic;;oes de pafses , terceiros ou organizac;;oes
internacionais poderao ser convidados a participar, por sua propria conta,
salvo acordado em contrario, em programas e projectos a serem levados a
cabo nos termos do presente Memoranda de Entendimento e suas formas de
de implementac;;ao.
5
ARTIGO go
ACORDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL
Tendo em conta as leis e regulamentos aplicaveis as Partes, materiais de
investiga<;ao usados na colabora<;ao nos termos do presente Memoranda de
Entendimento poderao ser transferidos recorrendo a Acordos de Transferencia
de Materiais (MTAs), conforme seja adequado nas colabora<;oes particulares.
ARTIGO 100
TRANSPARENCIA
As actividades de coopera<;ao no ambito do presente Memoranda de
Entendimento serao desenvolvidas de forma transparente. Cada Parte devera
fornecer a outra urn acesso atempado a informa<;ao, aos resultados das
actividades de coopera<;ao, consistentes com as obriga<;oes estabelecidas no
presente Memoranda de Entendimento.
ARTIGO 11o
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Qualquer direito de propriedade intelectual (IPR) trazido por uma das Partes
para a implementa<;ao das actividades nos termos do presente Memoranda de
Entendimento continuara a ser propriedade dessa Parte. Contudo, tal Parte
indemnizara para que o IPR nao resulte em viola<;ao dos direitos legltimos de
qualquer terceira Parte. Alem disso, tal Parte sera responsavel por qualquer
queixa feita pela terceira Parte sabre o direito de propriedade e legalidade de
uso do IPR que e trazido pela Parte acima mencionada para a implementa<;ao
das actividades de coopera<;ao nos termos do Memoranda de Entendimento.
2. Qualquer IRP, dados e informa<;ao resultantes das actividades de investiga<;ao
desenvolvidas nos termos do Memoranda de Entendimento deverao ser
propriedade conjunta das Partes, e as Partes serao permitidas a usar tal
propriedade para fins nao-comerciais, isentos de direitos de autor. Caso o IPR,
os dados e a informa<;ao resultante das actividades de coopera<;ao nos termos
do presente Memoranda de Entendimento sejam usados para fins comerciais
por uma Parte, a outra tera o direito de cobrar os direitos de autor obtidos na
explora<;ao de tal propriedade na base do prindpio da contribui<;ao equitativa.
Nesse caso, o objecto das actividades de investiga<;ao desenvolvidas nos
termos do presente Memoranda de Entendimento devera constituir
contribui<;ao da Parte da qual o objecto deriva. 0 valor do objecto como parte
da contribui<;ao sera medido tendo em conta os seguintes factores:
(a) A escassez do objecto (quanta mais raro foro objecto, mais alto sera o
seu valor);
(b) 0 valor comercial do resultado da investiga<;ao (quanta mais alto foro
seu valor comercial, mais valor tera ainda como parte da contribui<;ao)
6
3. A utilizac;ao do objecto das actividades de investigac;ao e seus respectivos
resultados nos termos do presente Memoranda de Entendimento fora dos
territories da Republica da Indonesia e da Republica de Moc;ambique por uma
das Partes devera ser feita mediante uma previa aprovac;ao par escrito da
outra Parte, dependendo de cada caso.
4. Se uma das Partes desejar revelar dados e/ou informac;ao confidencial
resultante das actividades de cooperac;ao nos termos do presente Memoranda
de Entendimento Terceiros, a Parte que pretende revelar devera obter u1
m
consentimento da outra Parte antes de qualquer revelac;ao ser feita.
a
5. Sempre que uma das Partes deseje a cooperac;ao da outra parte fora da
Republica de Indonesia e da Republica de Moc;ambique para qualquer IPR
resultante de entendimento comercial coberto pelo presente Memoranda de
Entendimento, esta Parte devera dar primeira preferencia de cooperac;ao
outra Parte nos termos do presente Memoranda de Entendimento, que sera
prescindido, caso a outra Parte esteja incapacitada de participar de forma
benefica e mutua.
a
6. Sempre que uma das Partes deseje a cooperac;ao da outra parte fora da
Republica de Indonesia e da Republica de Moc;ambique para qualquer apoio
outra sabre quaisquer
financeiro, uma das Partes devera consultar
implicac;6es, especialmente sabre o IPR que possa surgir na implementac;ao do
presente Memoranda de Entendimento.
a
ARTIGO 12o
RECURSOS GENETICOS E CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO
0 acesso aos recursos geneticos e ao conhecimento tradicional associado,
incluindo a sua recolha, preservac;ao e troca de recursos geneticos e conhecimento
tradicional associado nos termos do presente Memoranda de Entendimento sera
sujeito
negociac;ao ou objecto desta. Tais negociac;6es deverao ter em conta a
lei aplicavel e regulamentos da Republica da Indonesia e da Republica de
Moc;ambique.
a
ARTIGO 13o
EMENDA
Este Memoranda de Entendimento podera ser emendado a qualquer momenta
mediante urn consentimento mutua das partes atraves da troca de Notas. A
emenda entrara em vigor em conformidade com o disposto no artigo 17 (sabre a
entrada em vigor, vigencia e termino) e sera parte integrante do presente
Memoranda de Entendimento.
7
ARTIGO 140
RESOLU(;AO DE DISPUTAS
Qualquer diferen<_;a ou disputa entre as Partes relativamente a interpreta<_;ao e/ou
implementa<_;ao do presente Memoranda de Entendimento devera ser resolvida
amigavelmente atraves de consultas mutuas ejou negocia<_;oes entre as Partes.
ARTIGO 150
LIMITA(;AO DAS ACTIVIDADES DE PESSOAL
As Partes devem assegurar que o seu pessoal envolvido nas atividades relacionadas
com este Memoranda de Entendimento repeitem a independencia politica, soberania
e integridade territorial do pais anfitriao, nao interfira nos assuntos internes do pais
anfitriao e evitem qualquer actividade incoerente com a finalidade e os objetivos
deste Memoranda de Entendimento.
ARTIGO 160
ASSISTENCIA MEDICA
A Parte que envia ou entidades de coopera<_;ao deverao garantir que todo o
pessoal visitante no outro pais no ambito deste Memoranda de Entendimento
tenha os recursos necessaries, ou que os mecanismos apropriados estejam criadas
no local por forma a cobrir todas as despesas em caso de doen<_;a subita ou
acidente
ARTIGO 110
ENTRADA EM VIGOR, DURA(;AO E TERMINO
1.
0 presente Memoranda devera entrar em vigor na data da sua assinatura.
2.
0 presente Memoranda estara em vigor por urn periodo de cinco (5) anos,
e daf em diante sera automaticamente renovavel por igual e sucessivo
periodo, salvo se uma das Partes comunique a outra, por escrito, a inten<_;ao
de terminar, ,por via diplomatica com seis (6) meses de antecedencia da
data do seu termino.
3.
0 termino do presente Memoranda de Entendimento nao afectara o
cumprimento de qualquer actividade, projecto ejou programas que tenham
sido acordados antes da data do termino deste Memoranda de
Entendimento.
8
EM TESTEMUNHO DO QUE, os plenipotenciarios devidamente autorizados pelos
seus respectivos Governos, assinaram o presente Memoranda de Entendimento.
Feito em Jakarta aos 14 de Setembro de 2011, em duplicado, nas Unguas
Portuguesa, Indonesia e Inglesa. Todos textos sao autenticos. Caso haja qualquer
divergencia na interpreta<;ao entre os dois textos, a versao em lingua Inglesa
devera preva lecer.
PELO GOVERNO DA
REPUBLJ.C~ DE MO<;AMBIQ~E
Signed
)
PELO GOVERNO DA
REPUBLICA DA INDONESIA
Signed
Prof. Dr. Eng. Venancio Massingue
Drs. Suharna Sllfapranata, MT
Ministro da Ciencia e Tecnologia
Ministro de lnvestigac;ao e Tecnologia
9
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF TI-lE REPUBLIC OF INDONESIA
AN D
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMB.IQUE
ON
SCIENTIFIC AND TECHNOLO,G ICAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the
Republic of Mozambique, (hereinafter referred to as "the Parties");
Recognizing the importance of Science, Technology, and Innovation in the
development of their national econom,ies and in the im provement of their socioeconomic standard of life;
Considering that the development of scientific and technological relations shall
be of mutual benefit to both countries;
Desiring to strengthen cooperation between the two countries, particularly in
the fields of science, technology, and innovation;
Considering further that such cooperation will promote the development of
existing friendly re.lations between the two countries;
Referring to the A greement between the Governme nt of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique on Economic
and Technical Cooperation signed in Jakarta on 12 November 1997;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries.
HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of the present Memorandum of Understanding is to promote
cooperation in the fields of science and technology between the Parties on the
basis of equality and mutual benefit.
ARTICLE 2
AREAS OF COOPERATION
The Parties shall cooperate in the following priority areas taking into
consideration each country's needs and capabilities:
a) agriculture and food including biotechnology;
b) health and medicine including biotechnology;
c) energy including renewable and alternative energy;
d) information
and
communication
technology,
including
spatial
data
infrastructure;
e) transportation;
f) advanced material including nanotechnology;
g) space techno'logy and applications including remote sensing;
h) science center;
i)
science and technology park;
j)
science, technology, innovation and policy;
k) multi hazard early warning system for natural disaster;
I)
other areas of cooperation agreed by both Parties.
ARTICl E 3
MEANS OF COOPERATION
1. The Parties shall encourage and facilitate cooperation through appropriate
means including:
a. exchanges of scientific and technical information;
b. exchanges of scientists and technical experts;
c. education, training and/or capacity building workshops of scientists and
technical experts;
d. exchanges of best practices related to science and technology;
e. the convening of joint seminars and meetings;
f.
the conduct of joint research projects;
g. the development of direct contacts and cooperation between government
agencies, universities, research centers, institutions, private sector
companies, and other entities of the two countries; and
h. other forms of scientific and technological cooperation as may be
mutually agreed upon.
2. Cooperation under this Memorandum of Understanding shall be based on
shared
responsibilities
and
equitable
contributions
and
benefits,
commensurate with the Parties' respective scientific and technological
strengths and resources.
ARTICLE 4
IMPLEMENTI:NG AGENCY
For implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties
designate the following Ministries:
1. For the Government of the Republic of Indonesia: Ministry of Research
and Technology;
2. For the Government of the Republic of Mozambique: Ministry of Science
and Technology.
A RTICLE 5
THE WORKING GROUP
1. The Parties shall establish a Working Group (hereinafter referred to as
"WG") to monitor and review the implementation of the cooperation under
this Memorandum of Understanding.
2. The WG shall meet annually or at a time as mutually agreed, alternatively in
Indonesia and Mozambique.
3. The WG will be responsible for:
a. analyzing the implementation of the cooperation programs as mutually
agreed;
b. submitting of proposals on the further development and improvement
of cooperation forms;
c. recommending possible ways for overcoming difficulties arising out of
the cooperation activities.
ARTICLE 6
IMPLEMENTATION
1. The Parties may encourage, facilitate, and, where appropriate coordinate,
the development of direct contacts and cooperation between government
agencies, universities, research centers, institutions, and other entities as
mutually agreed by the two countries.
2. The implementing arrangements concluded by government agencies or
other designees of the Parties may cover, as appropriate, topics of
cooperation in science and technology, means of cooperation, obligations
and procedures for transfer and use of equipment and funds, genetic
resources
and
associated
traditional
knowledge,
Material
Transfer
Agreements (MTAs), the potential need for the temporary cessation of
activities, and other relevant issues. The concl usion of those implementing
arrangements shall be in accordance with prevailing laws, regulations and
procedures of both Parties.
Unless the Parties or their designees agree
otherwise, the terms of this Memorandum of Understanding shall apply to
any implementing arrangements.
3. Upon approval by both Parties, scientists, technical experts, governmental
agencies and institutions of third countries, or international organizations
may be invited to participate, at their own expense unless otherwise agreed,
in projects and programs being carried out under this Mlemorandum of
Understanding and its implementing arrangements.
ARTICLE 7
FINANCIAL ARRANGEMENTS
The Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative
activities under this Memorandum of Understanding on the basis of the principle
of equality and reciprocity and in accordance with the availibility of assets.
ARTICLE 8
THIRD PARTIES PARTICIPATION
1. Both Parties may jointly decide to request the participation of the third
parties in the financing and implementation of the programs and projects
which will be carried out within the framework of this Memorandum of
Understanding.
2. Both Parties will support the participation of scientific and technological
research organizations, enterprises and other concerned entities from the
two countries in international multilateral scientific and technological
programs and projects.
3. Upon approval by both Parties, scientists, technical experts, governmental
agencies and institutions of third countries, or international organizations
may be invited to participate, at their own expense unless otherwise agreed,
in projects and programs being carried out under this Memorandum of
Understanding and its implementing arrangements.
ARTICLE 9
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
Taking into account the applicable laws and reg ulations of the Parties, research
materials used in the collaborations under this Memorandum of Understanding
may be transferred using Material Transfer Agreement (MTAs) as appropriate in
the particular collaborations.
ARTICLE 10
TRANSPARENCY
Cooperative activities under this Memorandum of Understanding shall be
conducted with due regard for transparency.
Each Party should provide the
other Party with timely access to, and information about, the results of
cooperative activities,
consistent with the obligations set forth
in this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE 11
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Any Intellectual Property Right (IPR) brought by one of the Parties for the
implementation of activities under this Memorandum of Understanding shall
remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that
the IPR is not resulted from the infringement of any th ird Party's legitimate
rig hts. Further that Party shall be liable for any claim made by third Party on
the ownersh ip and legality of the use of the IPR which is brought in by the
aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities
under this Memorandum of Understanding.
2.
Any IPR, data and information resulting from research activities conducted
under this 'Memorandum of Understanding shall be jointly owned by the
Parties, and the Parties shall be allowed to use such property for noncommercial purposes free of royalty. Should the IPR, data and information
resulted from the cooperation activities under this Mermorandum of
Understanding be used for commercial purpos,es by one Party, the other
Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such
property on the basis of the principle of equitable contribution. In such case,
the object of the research activities conducted under this Memorandum of
Understanding shall constitute a part of contribution of the Party from which
the object derives. The value of the object as part of contribution will be
measured by taking into account the following factors:
a. The scarcity of the object (the rarer the object is, the higher its value will
be);
b. The commercial value of the resu lt of the research (the higher its
commercial value is, the higher its worth as part of the contribution will
be).
3. The utilization of the object of the research activities and their findings under
this Memorandum of Understanding outside the territories of the Republic of
Indonesia and the Republic of Mozambique by one of the Parties shall have
to g.et prior written approval from the other Party on a case by case basis.
4. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information
resulted
from
cooperation
activities
under this
Memorand um of
Understanding to any third Party, the disclosing Party must obtain prior
consent from the other Party before any disclosure can be made.
5. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the
Republic of Indonesia and the Republic of Mozambique for any commercial
undertaking resulted IPR covered by this Memorandum of Understanding
this Party shall give first preference of the cooperation to the other Party
under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other
Party is unable to participate in a mutually beneficiary manner.
6. Whenever either Party requires the cooperation of another Party outside the
Republic of Indonesia and the Republic of Mozambique for any financial
support, either Party shall consult to the other party of any implications,
especially on the IPR that may arise under the implementation of this
Memorandum of Understa nding.
ARTICLE 12
GENETIC RESOU RCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE
Access to genetic resources and associated traditional knowledge including
their collection,
conservation and exchange of genetic resources and
associated traditional knowledge under this Memorandum of Understanding
may be subject to or the subject of negotiations in arrangements. Such
negotiations should take into account the applicable laws and regulations of the
Republic of Indonesia and the Republic of Mozambique.
ARTIC LE 13
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual
written consent of the Parties. The amendment shall enter into force in
accordance with the provision of Article 17 (Entry into force, Duration and
Termination) and
shall form
an integral part of this 1Memorandum of
Understanding.
ARTICLE 14
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the
Parties arising
out of the
interpretation or
implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled am1icably
through consultations or negotiations between the Parties.
ARTICLE 15
LIMITATION OF ACTIVITI ES ,OF PERSONNEL
The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities related to
this Memorandum of Understanding shall respect political independence,
sovereignty, and territorial integrity of host country, shall have a duty not
interfere in internal affairs of the host country and will avoid any activities
inconsistetn with the purposes and objectives of this Memorandum of
Understanding.
ARTICLE 16
MEDICAL COVERAGE
The sending party or cooperating entities shall ensure that all personnel visiting
the
other country within
the
ambit
of the
present
Memorandum
of
Understanding have the necessary resources, or that appropriate mechanisms
are in place to cover all expenses in the event of sudden illness or injury.
ARTICLE 17
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorand um of Understanding shall enter into force on the date of its
signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five
(5) years and shall be exte nded consecutively for another period of 5 (five)
years thereafter, unless either Party notifies in writing of its intention to
terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to
the expiration of this Memorandum of Understanding.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of any specific arrangement, project or program made
under this Memorandum of Understanding until the completion of such
specific arrangement, project and program .
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE in duplicate, at Jakarta on September 14, 2011
in Indonesian,
Portuguese and Eng lish languages. All texts being equally authentic. In the
case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Drs. SUHARN/(SURAPRANATA, MT.
Minister for Research and Tech nology
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
Signed
PROF. DR.ENG. VENANCIO SIMAO
MASSINGUE
Minister of Science and Technology