nota kesepahaman antara kepolisian negara republik indonesia de

REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DE NGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK MOZAMBIQUE
TENT ANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian
Republik Mozambique, yang selanjutnya disebut "Para Pihak";
Dalam
Negeri
Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan
yang sudah ada diantara kedua negara;
Menyadari sangat pentingnya meningkatkan kerja sama diantara Para Pihak di
bidang keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum khususnya di
dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, serta pengembangan
kapasitas;
Mengakui pnns1p saling menghormati terhadap kedaulatan, kemerdekaan,
kesetaraan, integritas wilayah satu sama lain, tidak campur tangan dalam
urusan dalam negeri Tiap Pihak serta saling menguntungkan; dan
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing
serta hukum internasional dimana para Pihak menjadi anggotanya;
Telah bersepakat pada hal-hal berikut ini:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
(1)
Para Pihak akan meningkatkan kerja sama dan mengembangkan
pembangunan kapasitas dengan saling bertukar informasi dan
pengalaman di bidang pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum.
(2)
Tujuan Nata Kesepahaman ini adalah membangun kerja sama di dalam
pengembangan
kapasitas,
pengawasan,
pencegahan
dan
penanggulangan kejahatan lintas negara.
2
Pasal2
Lingkup Kerja sama
Para Pihak akan bekerja sama di dalam kegiatan-kegiatan berikut:
a.
Pengembangan kapasitas, terdiri dari:
1.
Pendidikan dan pelatihan,
2.
Kursus dan seminar,
3.
Studi banding,
4.
Kegiatan lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.
b.
Meningkatkan upaya-upaya di dalam pengawasan, pencegahan, dan
pengungkapan kejahatan lintas negara, yang meliputi:
"I.
Perdagangan gelap narkotika dan obat terlarang dan bahan
psikotropika serta bahan bakunya;
2.
Terorisme dan pembiayaan terorisme;
3.
Perdagangan senjata, amunisi dan bahan peledak;
4.
pemalsuan dokumen dan surat berharga;
5.
Kejahatan terhadap aset-aset Negara;
6.
Pencucian uang;
7.
Perdagangan orang dan penyelundupan migran;
8.
Jenis kejahatan lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.
Pasal3
Bentuk Kerja sama
Untuk melakukan kerja sama seperti
Kesepahaman ini, Para Pihak akan:
disebutkan
pada
Pasal
2
Nata
a.
Melakukan kerja sama di dalam meningkatkan kemampuan melalui
pendidikan dan seminar, saling bertukar pengetahuan dan pengalaman,
serta menghadiri seminar, konferensi, kursus, dan aktifitas lain seperti
disepakati Para Pihak;
b.
Menetapkan aktifitas-aktifitas polisi yang dikoordinasikan secara bersama
sebagai upaya pencegahan kejahatan dan urusan lain yang terkait
dengan pekerjaan polisi;
c.
Saling bertukar informasi mengenai kejahatan lintas negara dan urusan
lain terkait dengan pekerjaan polisi.
Pasal4
Mekanisme Kerja sama
(1)
Para Pihak sepakat bahwa para koordinator untuk melakukan kerja sama
dalam Nata Kesepahaman ini adalah:
a.
Divisi Hubungan lnternasional untuk Kepolisian Republik Indonesia
b.
Departemen Hubungan lnternasional untuk Kementerian Dalam
Negeri Republik Mozambique.
(2)
Para Pihak sepakat untuk membangun saluran komunikasi diantara para
koordinator untuk memastikan aliran informasi yang akurat.
3
Pasal5
Kerahasiaan dan Pertukaran lnformasi
(1)
Komunikasi dan pengiriman informasi dilakukan
diplomatik dan/atau menggiunakan komunikasi Interpol.
melalui
saluran
(2)
Para Pihak menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan dan
pengiriman informasi ke Pihak lain harus dilakukan berdasarkan
pemberitahuan tertulis.
Pasal6
Pembiayaan
Biaya-biaya di dalam Nata Kesepahaman ini diatur sebagai berikut:
a.
Tiket pesawat dan akomodasi bagi delegasi akan ditanggung Pihak yang
berkunjung;
b.
Lokasi, pendidikan/pelatihan, seminar dan kursus akan ditanggung oleh
Pihak tuan rumah.
Pasal7
Aman de men
Nata Kesepahaman ini dapat diamandemen setiap saat berdasarkan
kesepakatan bersama secara tertulis dan berlaku pada tanggal yang
ditentukan oleh Para Pihak.
Pasal8
Penyelesaian Perselisihan
Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran dan penerapan Nata
Kesepahaman ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
Pasal9
Waktu Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran
ini
mulai
berlaku
sejak
dilakukannya
(1)
Nata
Kesepahaman
penandatanganan.
(2)
Nata Kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun dan dapat
diperpanjang selama 3 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis satu
sama lain oleh para Pihak.
(3)
Nata Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan
memberikan pemberitahuan tertulis paling tidak 90 hari sebelum
pemberitahuan tersebut berlaku.
4
(4)
Penghentian atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak
mempengaruhi aktifitas kerja sama yang tengah berlangsung, yang
harus dilakukan sampai dengan waktu pengakhiran yang te lah
disepakati.
SEBAG/,I BUKTI , yang bertanda tangan dibawa h ini telah diberi kuasa oleh
Pemerin 1h masing-masing untuk menandatangani Nota Kesepa haman ini.
Dibuat d Jakarta pada tanggal 22 September 2011 dibuat rang kap 2 (dua) asli
masing-1, asing berbahasa Indonesia, Portugis, dan lnggris. Jika ada
perbedaan penafsiran, teks bahasa lnggris yang berlaku.
Unt uk Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Untuk Kementerian Dalam Negeri
Republik Mozambique
Signed
Signed
Jender 1~ : 'olisi Ors. Timur Pradopo
KE 1ala Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Jose de Jesus Mateus Pedro Mandra
Wakil Menteri Dalam Negeri
Republik Mozambique
~
,.-".
.
~;~}
REPUBLIK INDONESIA
Memoranda de Entendimento
Entre
a Policia Nacional da Indonesia e
o Ministerio do Interior da Republica de
Mo~ambique
Sob re
a
Preven~ao
e Combate a Criminalidade Transnacional
e
Capacita~ao
lnstitucional
0 Ministerio do Interior da Republica de Mogambique e a Policia Nacional da
Indonesia em adiante referidas conjuntamente por "Partes"
~
Desejosos em aprofundar e fortalecer as rela96es de amizade existentes
entre os dais Paises;
~
Reconhecendo a importancia em fortalecer a cooperagao m1.Jtua entre as
Partes no dominio da manutengao da Seguranga e Ordem Publica,
particularmente no combate a criminalidade transnacional e formagao de
quadros;
~
Reconhecendo o prmc1p10 do respeito mutuo da soberania,
independencia, igualdade, integridade territorial e nao interferencia nos
assuntos das Partes em benefico mutuo;
~
De acordo com a legislagao vigente nos respectivos Paises e Acordos
lnternacionais de que as Partes sao parte;
Acordam o seguinte:
Artigo 1
Objective
1.
As Partes comprometem-se em reforgar a coopera9ao e desenvolver
ac96es de capacitagao institucional atraves da troca de informagao e
experiencia na area da formagao e treinamento, bem como da
manutengao da Seguranga e Ordem Publica.
2.
Os objectivos do presente Memoranda de Entendimento sao de
estabelecer a cooperagao no dominio da capacitagao institucional,
monitoria, prevengao e combate a criminalidade transnacional.
2
Artigo 2
Ambito
As Partes devem cooperar em rela9ao as seguintes actividades:
a)
Capacita9ao institucional, particularmente em rela9ao a:
1.
Forma9ao e treinamento;
2.
Cursos e seminarios;
3.
Estudos comparados;
4. Outras actividades de interesse mutuo.
b)
Melhorar as ac96es de monitoria, preven9ao e combate da criminalidade
transnacional, tais coma:
1.
Trafico ilicito de drogas, substancias psicotr6picas e seus precursores;
2.
Terrorismo internacional e financeiro;
3.
Trafico ilicito de armas, muni96es e explosives;
4.
Documentos contrafeitos;
5.
Crimes contra propriedade estatal;
6.
Branqueamento de capitais;
7.
Trafico de seres humanos e contrabando de imigrantes;
8.
Outro tipo de criminalidade julgada pertinente pelas Partes.
Artigo 3
Formas de Coopera~ao
Com vista a implementa9ao das ac96es de coopera9ao previstas no Artiga 2
do presente Memoranda de Entendimento, as Partes deverao:
a)
Realizar ac96es de capacita9ao institucional atraves da forma9ao e
treinamento, troca de experiencia e conhecimentos, participa9ao em
seminaries, conferencias, cursos e outras actividades acordadas pelas
Partes;
b)
Realizar actividades policiais con juntas com vista a preven9ao da
crim inalidade e outras ac96es relacionadas com o trabalho da Policia.
c)
Trocar informa9ao relacionada com a criminalidade transnacional e outras
actividades relacionadas com o trabalho da Policia.
Artigo 4
Mecanismos de Coopera~ao
1.
As Partes acordaram que a coordena9ao com vista a implementa9ao da
coopera9ao ao abrigo do presente Memoranda de Entendimento sera
feita atraves:
a)
Divisao das Rela96es lnternacionais da Policia Nacional da
Indonesia;
b)
Gabinete de Rela96es lnternacionais do Ministerio do Interior da
Republica de Mo9ambique.
2.
Com vista a garantir o fluxo eficiente de informayao as Partes acordaram
estabelecer mecanismos de comunica9ao entre os coordenadores.
3
Artigo 5
Sigilo e Troca de lnformacao
1.
A comunicac;ao e troca de informac;ao deve ser feita atraves dos canais
diplomaticos e/ou atraves das comunicac;oes da Interpol.
2.
As Partes devem garantir o sigilo da informac;ao recebida e enviada a
outra Parte notificando a mesma por escrito.
Artigo 6
Financiamento
As despesas decorrentes da implementac;ao do presente Memoranda de
Entendimento devem ser feitas tendo em conta o seguinte:
a)
As passagens aereas e alojamento para a delegac;ao serao
responsabilidade da Parte visitante;
da
b)
0 local para realizac;ao da formac;ao/treinamento, seminaries e curses
serao da responsabilidade da Parte acolhedora.
Artigo 7
Emendas
0 presente Memoranda de Entendimento podera ser emendado por consenso
mutuo, por escrito, devendo entrar em vigor nas datas determinadas pe tas
Partes.
Artigo 8
Resolucao de Disputas
Qualquer disputa resultante da interpretac;ao ou implementac;ao do presente
Memoranda de Entendimento devera ser resolvida amigavelmente atraves de
consultas e negociac;oes.
Artigo 9
Entrada em Vigor, Duracao e Denuncia
1)
0 presente Memorando de Entedimento entrar em vigor ap6s a sua
assinatura.
2)
0 presente Memoranda de Entendimento permanecera valido por um
periodo de 3 (tres) anos, prorrogaveis automaticamente por periodos
iguais e sucessivos, se nenhuma das Partes nao manifestar intenc;ao de
termina-lo.
3)
4)
4
A denuncia, em todo ou em parte das disposi96es do presente
Memorando de Entendimento por qualquer uma das Partes, devera ser
111,tif1cada a outra Parte, por escrito, com antecedencia de pelo menos 90
lr ,, :mta) dias.
t denuncia ou suspensao em todo ou em pa rte das disposi96es do
~1 ..:sente
Memorando de Entendimento nao afectara as actividades de
coopera9ao em curso, devendo, ser implementadas ate ao periodo
ac.Jrdado para o seu termino, salvo acordo em contrario entre as Partes.
Em testemunho do acima exposto, os representantes abaixo, devidamente
autorizac >S pelos respectivos Governos, assinam o presente Memorando de
Entenc nento.
Feito E 1 Jakarta, aos 22 de Setembro de 2011 em 02 (dois) originais nas
Unguas Portuguesa, Indonesia e lnglesa sendo ambos os textos igualmente
autenticos. Em caso de divergencia na interpreta9ao o texto na Lingua lnglesa
deve ~ revalecer.
PE A POLICIA NACIONAL DA
INDONESIA
Signed
General .ta Policia Ors. Timur Pradopo
Chefe da Policia Nacional da Indonesia
PELO MINISTERIO DO INTERIOR
DA REPUBLICA DE MOCAMBIQUE
Signed
Jose de Jesus Mateus Pedro Mandra
(Vice-Ministro do Interior)
.
~?
'
,.-".
~
~ E~ ;
G..._. !~.·
-
"-~~'\...
'>=:.
-~...; ~-~
_J
I
'....
.0
REPUBLIK INDON SIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
AND
THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
ON
PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND
CAPACITY BUILDING
The Indonesian National Police and the Ministry of Interior of the Republic of
Mozambique, hereinafter referred to as the "Parties";
Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations
between the two countries;
Realizing the great importance of enhancing mutual cooperation between
Parties in the area of security and public order, law enforcement especially in
combating transnational crimes, and capacity building;
Recognizing the principle of mutual respect for each other's sovereignty,
independence, equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs of
the Parties and mutual benefit; and
In accordance with the prevailing laws and regulation in their respective
countries and the international laws that the Parties are party to;
Have agreed on the following:
Article 1
Purpose and Objective
( 1)
The Parties will enhance cooperation and develop capacity building by
exchanging information and experiences in the area of education and
training as well as law enforcement.
(2)
The objectives of this MOU are to build cooperation in capacity building,
monitor, prevent and combat transnational crimes.
2
Article 2
Scope of Cooperation
The Parties shall cooperate in the following activities:
a. Capacity Building, consists of:
1.
Education and training,
2.
Courses and seminars,
3.
Comparative study,
4.
Other activities deemed necessary by the Parties.
b.
Improving the efforts in monitoring, preventing and uncovering the
transnational crimes, which include:
1.
Illicit trafficking in narcotic drugs and psycothropics substances as
well as precursors;
2.
Terrorism and financing terrorism;
3.
Illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives;
4.
Counterfeiting, documents, and securities;
5.
Crimes against state assets;
6.
Money laundering;
7.
Trafficking in persons and smuggling of migrants;
8.
Other types of crimes deemed necessary by the Parties
Article 3
Forms of Cooperation
For implementing cooperation as stated in Article 2 of this Memorandum of
understanding, the Parties will:
a.
Conduct cooperation in enhancing capacity through education and
training, exchange knowledge and experience, as well as attending
seminar, conference, course and other activities as agreed by the Parties;
b.
Establish police activities which jointly coordinated in the efforts of
preventing the crimes and other matters dealing with police work;
c.
Exchange information regarding with transnational crimes and other
matters dealing with police work;
Article 4
Mechanism of Cooperation
(1)
The Parties agree that the coordinators for implementing cooperation
under this Memorandum of Understanding are:
a.
International Relations Division for the Indonesian National Police.
b.
The Department of International Relations for the Ministry of Interior
of the Republic of Mozambique.
(2)
The Parties agree to establish communication channel between the
coordinators to ensure the accurate flow of information.
3
Article 5
Secrecy and Exchange of Information
(1)
Communication and sending information shall be conducted through
diplomatic channel and/or using Interpol communication.
(2)
The Parties shall guarantee the secrecy of the given information and
sending information to the other Party should be given under written
notification.
Article 6
Financing
Expenses under this Memorandum of Understanding shall be arranged as
follows:
a.
Air ticket and accomodation for delegation will be borne by visiting Party;
b.
Venue, education/training, seminar and course will be borne by the host
Party.
Article 7
Amendment
This Memorandum of Understanding may be amended at anytime by mutual
written consent and shall enter into force on the date determined by both
Parties.
Article 8
Settlement of Disputes
Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations
and negotiations.
Article 9
Entry into Force, Duration and Termination
(1)
This Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature.
(2)
This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of
3 (th ree) years and may be extended for additional period of 3 years by
mutual written consent of the Parties.
(3)
This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party
giving written notification at least 90 days before such notification takes
effect.
(4)
4
The suspension or termination of this Memorandum of Understanding
shall not effect the on going cooperation activities, wh ich shall be carried
on until their agreed termination .
In W itness Whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.
Done at Jakarta on 22nd September 2011, in 2 (two) originals that equally
authentic, each in Bahasa Indonesia, Portuguese, and English. In case of an y
divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For The Indonesian National Police
Signed
Police General Ors. Timur Pradopo
Chief of The Indonesian
National Police
For The Ministry of Interior of The
Republic of Mozambique
Signed
Jose de Jesus Mateus Pedro Mandra
Deputy Minister of Interior of The
Republic of Mozambique