memorandum saling pengertian antara badan pengawas obat dan

REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGANI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK DE MOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJASAMA TEKNIS BIDANG
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Kementerian
Perdagangan, lndustri dan Lingkungan Hidup Republik Oemokratik TimorLeste, untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".
Mempertimbangkan
kepentingan
bersama
untuk
mengembangkan
dan
meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang Pengawasan
keamanan dan mutu pangan.
Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Republik
Demokratik
Timor-Leste
Kerjasama Teknis bidang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.
Telah mencapai saling pengertian sebagai berikut:
•
J
tentang
PASAL1
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membentuk suatu
kerangka kerjasama di antara Para Pihak dalam rangka memfasilitasi dan
mengembangkan kerjasama di bidang Pengawasan Keamanan dan Mutu
Pangan berlandaskan kesetaraan dan saling menguntungkan kedua belah
pihak.
PASAL 2
RUANG LINGKUP
Dalam rangka kerjasama di bidang Pengawasan, Keamanan dan Mutu Pangan,
Para
Pihak
akan
berupaya
untuk
mendorong,
memfasilitasi
dan
mengembangkan kerjasama dalam hal berikut:
(1) Melakukan tukar menukar informasi mengenai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pengawasan Keamanan dan Mutu
Pangan yang berlaku di masing-masing negara.
(2) Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas
masalah keamanan dan mutu produk impor makanan dalam rangka
kegiatan pengawasan.
(3) Pemberian bantuan teknis oleh Badan Pengawas Obat dan
Ma~anan
Republik Indonesia kepada Kementerian Perdagangan, lndustri dan
Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor-Leste.
PASAL 3
KELOMPOK KERJA BERSAMA
(1) Para Pihak dapat membentuk Kellompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian.
(2) Para pihak menunjuk contact person masing-masing untuk melakukan
komunikasi dalam kerjasama ini sekaligus sebagai ketua Kelompok Kerja
Bersama.
(3) Kelompok Kerja Bersama tersebut diketuai secara bersama oleh wakil dari
Para Pihak dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait lainnya, dan
bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, baik di Indonesia
maupun di Timor-Leste.
(4) Kelompok
Kerja
Bersama
tersebut
akan
merumuskan,
menyetujui
pengaturan teknis, dan mengkaji pelaksanaan Memorandum Saling
Pengertian ini secara berkala dan melaporkannya kepada Para Pihak.
PASAL4
PENGATURANPENDANAAN
(1) Kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini
dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan personil dari
Para Pihak.
(2) Apabila diperlukan dan atas kesepakatan bersama, Para Pihak dapat
meminta dana dari Pihak Ketiga untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan
dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 5
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI
(1) Para Pihak harus menjaga kerahasiaan dari semua data dan infqrmasi
teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian
ini dan akan menggunakan data dan informasi hanya untuk tujuan yang
disebutkan dalam Memorandum Saling Pengertian.
(2) Apabila salah satu pihak akan mengungkapkan dan menyebarkan data dan
informasi rahasia yang dihasilkan dari kerjasama ini kepada Pihak Ketiga,
Pihak yang mengungkapkan dan menyebarkan data dan informasi tersebut
harus memperoleh ijin secara tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
PASAL6
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap orang
yang
terlibat dalam
kegiatan-kegiatan yang diatur oleh
Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik,
kedaulatan dan integritas
territorial
dari negara tuan rumah, dan wajib
menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dan
maksud-maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN
Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau
perundingan antara Para Pihak secara bersahabat.
PASAL8
PERU BAHAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat dirubah atau diperbaiki setiap saat
dengan kesepakatan tertulis Para Pihak. Setiap perubahan atau perbaikan
tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yarig telah disepakat_i oleh
Para Pihak dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari
Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 9
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan.
(2) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak melalui jalur
diplomatik, kecuali salah satu Pihak menyampaikan secara tertulis kepada
pihak lainnya keinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian
ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
(3) Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini, tidak akan mempengaruhi
keabsahan dan jangka waktu dari pengaturan-pengaturan, programprogram, kegiatan-kegiatan atau
proyek-proyek yang
dibuat dalam
kerangka Memorandum Saling Pengertian ini sampai selesainya seluruh
kegiatan-kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan lain. Sebagai
bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah
masing-masing, telah menandatangani Memorandum
Saling Pengertian
ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua, di Jakarta pada tanggal 21 bulan
Nopember tahun 2014, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris dan Bahasa
Portugis. Apabila terjadi perbedaan penafsiran Nota Kesepahaman ini, naskah
bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Badan Pengawas Obat dan
Untuk Kementerian Perdagangan,
Makanan Republik Indonesia
lndustri dan Lingkungan Hidup
Republik Demokratik Timor-Leste
Signed
Signed
Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc
Dr. FiMpts Nino Pereira
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Sekretarisf.jegara Bidang lndustri
Makanan Rl
da~
Koperasi, MCIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
A AGENCIA NACIONAL DE CONTROLE DOS MEDICAMENTOS E DE
ALIMENTOS DA REPUBLICA DA INDONESIA
E
MINISTERIO DO COMERCIO, INDUSTRIA E AMBIENTE DA REPUBLICA
DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE
SOBRE
COOPERACAO TECNICA NO DOMiNIC DA SEGURANCA ALIMENTAR E
CONTROLE DE QUALIDADE
A Agencia Nacional de medicamentos e controle de alimentos ("NADFC") da
Republica da Indonesia e o Ministerio do Comercio, Industria e Aml1iente
(MCIA) da Republica Democratica de Timor-Leste, adiante serao desigr.adas
como "as partes".
Tendo em conta os interesses das
Parte~
para desenvolver e refon;ar
mutuamente, os beneficios da coopera<(ao no campo da seguran<(a alimentar e
controle de qualidade.
Em conformidade com as leis vigentes e regularnentos nos respectivos paises,
bern como os procedimentos e politicas do governo da Republica da Indonesia
e do governo da Republica Democratica de Timor-Leste, sobre a
tecnica no dominic da seguran<(a alimentar e controle de qualidade.
As partes chegaram ao seguinte acordo:
~coopera<(ao
ARTIGO 1
OBJETIVO
0 objetivo deste Memoranda de Entendimento e estabelecer um quadro de
cooperayao entre as partes, para facilitar e desenvolver a cooperayao em
materia de seguran9a alimentar e centrale de qualidade, com base na
igualdade e mutua interesse das partes.
ARTIGO 2
AMBITO DA COOPERACAO
No ambito da cooperayao no dominic da Seguran9a Alimentar e Centrale de
Qualidade, as partes devem procurar incentivar, facilitar e desenvolver a
cooperayao nos seguintes termos:
(1) Troca de informayoes sabre leis e regulamentos relatives a Seguran9a
Alimentar e Centrale de Qualidade vigentes nos respectivos paises.
(2) Prestar mutuamente
informayoes relativas ao centrale das questoes de
seguran9a e qualidade des produtos alimentares importa<.Jos no contexte
das atividades de vigilancia.
(3) A
Ag~ncia
Nacional de Centrale de Medicamentos e de Alimentos da
Republica da Indonesia prestara
assist~ncia
tecnica ao Minister:io do
Comercio, Industria e Ambiente da Republica Democratica de Timor-Leste.
ARTIG03
GRUPO DE TRABALHO CONJUNTO
(1) As Partes podem estabelecer urn Grupe de Trabalho Conjunto para facilitar
a implementa9ao deste Memoranda de Entendimento.
(2) As Partes nomearao seus respectivos pessoais de contacto com a
finalidade de comunica9ao nesta cooperayao e tambem funcionam como
co-presidentes do Grupe de Trabalho Conjunto.
(3) 0 Grupo de Trabalho Conjunto e co-presidido pelos representantes das
Partes que incluem outras agencias pertinentes e se reunira pelo menos
uma vez por ano, na Indonesia ou Timor-Leste.
(4) 0 Grupo de Trabalho Conjunto deve formular, aprovar disposi9oes tecnicas
e rever a implementa9ao deste Memorando de Entendimento em uma base
regular e enviar o relat6rio para as Partes.
ARTIG04
DISPOSI~QES FINANCEIRAS
(1) As actividades ao abrigo do presente Memorando de Entendimento serao
implementadas e sujeitadas
a disponibilidade
de fundos e pessoal das
Partes.
(2) Quando considerada necessaria e de
ecordo mutuo, as partes podem
colectar fundos de terceiros para apoiar as actividades no ambito deste
Memorando de Entendimento.
ARTIGO 5
CONFIDENCIALIDADE DADOS E INFORMACCES
( 1) As partes devem respeitar a confidencialidade de todos os dados e
informa9oes tecnicas necessarias na implementa9ao deste Memorando de
Entendimento e utilizarao os dados e informa96es apenas para fins
previstos no Memorando de Entendimento.
(2) Se qualquer uma das partes pretende divulgar e difundir os dados e
informa9oes confidenciais resultantes desta coopera9ao
a
terceiros, a
divulga9ao e difusao efectuada pela Parte em questao deve obter previo
consentimento por escrito da outra parte.
ARTIGO 6.
LIMITACAO DA ACTIVIDADE DO PESSOAL
Cada pessoal envolvido nas actividades no ambito deste Memoranda de
Entendimento deve respeitar a liberdade politica, a soberania e a integridade
territorial do pais de acolhimento e deve evitar atividades que nao estejam em
consonancia
com
as
finalidades
e
objectives
deste
Memoranda
de
Entendimento.
ARTIGO 7
INTERPRETACAO
Quaisquer diferen9as que surgem da interpreta9ao e/ou implementa9ao deste
Memoranda de entendimento devem ser resolvidas amigavelmente, atraves de
consulta ou negocia9ao entre as partes.
ARTIG08
ALTERACOES
Este Memoranda de Entendimento pede ser alterado ou revisto a qualquer
momenta, mediante acordo escrito das partes. Qualquer altera9ao ou revisao
entra em vigor na data acordada pelas partes e passa a ser parte integrante
deste Memoranda de Entendimento.
ARTIG09
ENTRADA EM VIGOR E TERMINACAO
(1) 0 presente Memoranda de Entendimento entra em vigor a contar da data
da assinatura
(2) Este Memoranda de Entendimento e valido por urn perlcdo de 3 (tres) anos
e pede ser prorrogado por urn periodo de 3 (tres) anos por mutua
consentimento das partes por via diplomatica, escrito, a menos que uma
das partes notificar a outra parte por escrito com a inten9ao de denunciar
das partes notificar a outra parte por escrito com a inten9ao de denunciar
este memoranda de entendimento pelo menos 6 (seis) meses antes da data
prevista da revoga9ao.
(3) A rescisao deste Memoranda de Entendimento nao prejudica a validade e
dura9ao do regime, programas, atividades ou projetos que tenham sido
feitos no ambito deste Memoranda de Entendimento, ate a conclusao de
todas as atividades, salvo decisao em contrario das partes.
Em testemunho do qual , os signataries, devidamente autorizados, assinaram
este Memoranda de Entendimento.
Assinado em duplicado, em Jakarta no dia 21 de Novembro de 2014, nas
linguas Indonesia, Ingles e Portugues, sendo os textos igualmente autnticos.
Em caso de divergencia de interpreta9ao deste Mernorando de Entendimento,
a versao inglesa prevalecera.
Agencia Nacional de Controle
Ministerio do Comercio,
Dos Medicamentos e Alimentos
Industria e Ambiente
da Indonesia
da Republica
Democra~ica
de TiiJior-Leste
Signed
Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc
Signed
Dr. FJ}ptfs Nino Pereira
Presidente da Agencia Nacional de
Secfetario de Estado da
Controle Dos Medicamentos e
Industria e Coperativa, MCIA
Alimentos, Rl
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE NATIONAL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND ENVIRONMENT
OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
CONCERNING
TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF FOOD SAFETY AND
QUALITY CONTROL
The National Agency of Drug and Food Control ("NADFC") of the Republic of
Indonesia and the Ministry of Commerce, Industry and Environment (MCIE) of
the Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to as "the Parties".
Considering the Parties interests to develop and enhance mutually beneficial
cooperation in the field of Food Safety and Quality Control.
Pursuant to the prevailing laws and regulations in respective country, as well as
procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Democratic Republic of Timor-Leste concerning Technical
Cooperation in the field of Food Safety and Quality Control.
Have reached the following understandings:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish a framework
of cooperation between the Parties in order to facilitate and develop cooperation
in the field of Food Safety and Quality Control, based on equality and mutual
benefit of the Parties.
ARTICLE 2
SCOPE
In the framework of cooperation in the field of Food Safety and Quality Control,
the Parties shall seek to encourage, facil itate and develop cooperation in the
following terms:
(1) To exchange information on laws and regulations relating to Food Safety
and Quality Control prevailing in respective country.
(2) To mutualy provide information relating to the control of safety and quality
issues of imported food products in the context of surveillance activities.
(3) To give technical assistance by the National Agency of Drug and Food
Control of the Republic of Indonesia to the Ministry of Commerce, Industry
and Environment of the Democratic Republic of Timor-Leste.
ARTICLE 3
JOINT WORKING GROUP
(1) The Parties may establish a Joint Working Group to facilitate the
implementation of this Memorandum of Understanding.
(2) The Parties shall appoint their respective contact person for the purpose of
communication in this cooperation and also functioned as the co-chairs of
the Joint Working Group.
(3) The Joint Working Group is co-chaired by representatives of the Parties
which include other relevant agencies, and shall meet at least once a year,
either in Indonesia or Timor-Leste.
(4) The Joint Working Group shall formulate, approve technical arrangements,
and review the implementation of this Memorandum of Understanding on a
regular basis and send the report to the Parties.
ARTICLE 4
FUNDING ARRANGEMENTS
(1) The activities under this in this Memorandum of Understanding shall be
implemented subject to the availability of funds and personnel of the Parties.
(2) When it deemed necessary and by mutual agreement, the Parties may
collect funds from the Third Party to support the activities under this
Memorandum of Understanding.
ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY OF DATA AND INFORMATION
(1) The
~arties
shall observe the confidentiality of all data and technical
information required in the implementation of this Memorandum of
Understanding and shall use the data and information only for the purposes
stipulated in the Memorandum of Understanding.
(2) If either Party would disclose and disseminate the confidential data and
confidential information resulted from this cooperation to the Third Party, the
disclosing and disseminating party shall obtain prior written consent of the
other party.
ARTICLE 6
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITY.
Each personnel involved in the activities under this Memorandum of
Understanding shall respect political freedom , souvereignty and territorial
integrity of the host country and shall avoid activities which are not in line with
the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
'
ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arise in the interpretation and/or implementation of this
Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation
or negotiation between the Parties.
ARTICLE 8
AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended or revised at any time by
written agreement of the Parties. Any amendment or revision shall enter into
force on the date agreed upon by the Parties and shall become an integral part
of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 9
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1) This Memorandum of Understanding shall enter into force from the date of
signing.
(2) This Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years
and may be extended for one period of 3 (three) years by mutual >vyritten
consent of the Parties through diplomatic channels, unless one of the
Parties notify the other Party in writing to intention to terminate this
Memorandum of Understanding at least 6 (six) months pirior to the intended
date of its termination.
(3) The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the
validity and duration of arrangements, programs, activities Oi projects that
have
been
made
within
the
framework
of this
Memorandum of
Understanding, until the completion of all activities, unless the Parties decide
other wise.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized there to, have
signed this Memorandum of Understanding.
Signed in duplicate, in Jakarta on the date of 21 November 2014, in
Indonesian, English, and Portuguese languages, all text being equally
authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of
Understanding, the English text shall prevail.
For The National Agency of Drug
For The Ministry of Commerce,
and
Industry and Ambient of the
Food Control of the Republic of
Democratic Republic of Timor-
Indonesia
Leste
Signed
Signed
Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc
Dr. Filif.l!f Nino Pereira
Chairman of the NADFC
Secretary tf State for Industry
and
C~perative,
MCIA